Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Tanggal Rapat: 7 Nov 2023, Ditulis Tanggal: 20 Dec 2023,
Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Menteri Perhubungan →Budi Karya Sumadi

Pada 7 November 2023, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan terkait Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Lasarus dari Fraksi PDIP dapil Kalimantan Barat 2 pada pukul 10.15 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Perhubungan → Budi Karya Sumadi
  • Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023
    • Realisasi dan Penyerapan Kementerian Perhubungan TA 2023 per 6 November 2023
      • Pagu Rp36,08 Triliun
      • Realisasi Rp24,76 Triliun atau 68,63%
      • Realisasi per jenis belanja
        • Belanja Pegawai 92,8%
        • Belanja Barang 68,4%
        • Belanja Modal 63,4%
    • Realisasi Target PNBP dan BLU Kementerian Perhubungan TA 2023 per 6 November 2023
      • Realisasi PNBP
        • Target Rp8.063.113.825.000
        • Realisasi Rp6.748.942.820.000 atau 83,70%
      • Realisasi BLU
        • Target Rp1.599.594.217.000
        • Realisasi Rp1.615.118.034.174 atau 100,97%
    • Percepatan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2023
      • Langkah Strategis percepatan pelaksanaan anggaran
        • Kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan
        • Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek
        • Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money)
        • Meningkatkan monitoring dan evaluasi khususnya terhadap Rencana Penarikan Dana
      • Extra effort percepatan PNBP
        • Melakukan revisi PP tarif PNBP untuk layanan PNBP baru
        • Mempercepat penyelesaian aturan teknis pemungutan TAC
        • Menambah kapasitas dan luasan area atas layanan telekomunikasi pelayaran
        • Melakukan pengawasan dan penertiban pada layanan TERSUS dan TUKS
        • Mereformasi pelayanan pendidikan dan Diklat
        • Melakukan kampanye Keselamatan Perjalanan
        • Mengusulkan Satker-satker yang telah memenuhi persyaratan sebagai BLU
        • Mengoptimalkan PNBP
        • Penetapan Denda Administrasi
        • Mengoptimalkan PNBP melalui penagihan piutang PNBP
  • Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2024
    • Alokasi Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 sebesar Rp38.604.826.459.000
    • Rincian per Belanja
      • Belanja Pegawai Rp4.129.619.694.000
      • Belanja Barang Operasional Rp4.252.788.019.000
      • Belanja Barang Non Operasional Rp30.222.418.746
    • Rincian per Program
      • Dukungan Manajemen Rp10.201.810.148.000
      • Pendidikan dan Vokasi Rp2.477.866.559.000
      • Infrastruktur Konektivitas Rp25.925.149.752.000
    • Distribusi Alokasi Anggaran per Unit Eselon I TA 2024
      • Sekretariat Jenderal Rp649.493.173.000
      • Inspektorat Jenderal Rp112.424.822.000
      • Ditjen Perhubungan Darat Rp6.664 310.350.000
      • Ditjen Perhubungan Laut Rp9.550.026.444.000
      • Ditjen Perhubungan Udara Rp7.709.626.373.000
      • Ditjen Perkeretaapian Rp9.683.327.472.000
      • Badan Kebijakan Transportasi Rp196.457.340.000
      • Badan Pengembangan SDM Perhubungan Rp3.708.986.474.000
      • Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp330.174.011.000
    • Kebijakan dan Prioritas Kegiatan Kementerian Perhubungan Tahun 2024
      • Melanjutkan pengembangan infrastruktur Konektivitas yang produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah
      • Mendukung dan meningkatkan keselamatan transportasi
      • Mendukung program peningkatan SDM sektor transportasi melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi dan peningkatan kompetensi Aparatur
      • Mendukung pemerataan pembangunan nasional, membantu masyarakat ekonomi lemah dan menyentuh daerah terpencil, terluar dan terdepan
      • Melaksanakan Program Pro Kerakyatan dan mendukung
      • Mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan, percepatan pemanfaatan mobil listrik dan kendaraan ramah lingkungan
      • Mendukung inovasi, digitalisasi layanan perizinan serta mengoptimalkan skema creative financing
      • Melakukan perencanaan dan pengembangan IKN dan transportasi massal perkotaan
      • Pemenuhan kebutuhan pokok secara proporsional
      • Memastikan keberlanjutan Program MYC dan pemenuhan PN dan PSN

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan