Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Tanggal Rapat: 6 Sep 2016, Ditulis Tanggal: 18 Mar 2021,
Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Pada 6 September 2016, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Fary Djemy Francis dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Nusa Tenggara Timur 2 pada pukul 14.23 WIB. (ilustrasi: r2brembang.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
  • Menteri PUPR melaporkan capaian dan progress APBN Perubahan Tahun 2016. Hingga 5 September 2016, penyerapan anggaran dari Kementerian PUPR sebesar 42,05%.
  • Upaya percepatan yang akan dilakukan di tahun 2016 adalah melakukan pembebasan lahan tanah, melakukan penagihan pembayaran, menambah alat dan tenaga kerja, menugaskan Eselon untuk ke lapangan, dan meningkatkan monitoring melalui e-monitoring.
  • Selama 3 bulan kedepan, Menteri PUPR akan mengusahakan penyerapannya mencapai 63%.
  • Kementerian PUPR mendapatkan tugas untuk menghemat Rp6,98 Triliun, yaitu dengan melakukan penghematan pada operasional dan perjalanan dinas.
  • Pada tahun 2017, pagu kebutuhan sebanyak Rp157,34 Triliun dan pagu anggaran Rp106,82 Triliun.
  • Kementerian PUPR memiliki program prioritas, yaitu penyediaan air baku, pengendalian banjir di DKI Jakarta, Ambon, Banten, Manado, dan Kabupaten Bandung, serta pembangunan sarana dan prasarana di pantai, rehabilitasi jaringan irigasi 39 bendungan, 105 embung, dan 84.000 hektar pembangunan jaringan irigasi.
  • Pembangunan embung di Jakabaring untuk persiapan kegiatan Asian Games tahun 2018. 
  • Program konektivitas dengan pembangunan jalan baru sepanjang 796 kilometer, termasuk jalan trans maupun jalan perbatasan, dan 23 kilometer pembangunan jalan tol. 
  • Pembangunan jembatan akan dilakukan di teluk Kendari, Papua, Pulau Balang, dan Kalimantan Selatan. 
  • Peningkatan kapasitas jalan nasional sepanjang 808 kilometer.
  • Pembangunan akses jalanan menuju kawasan wisata juga dilakukan oleh Kementerian PUPR, misalnya di Toba.
  • Kementerian PUPR akan membangun 11.400 unit rumah susun, 378.000 unit rumah umum, 109.500 unit rumah swadaya, dan 225.000 unit pengadaan rumah dengan menggunakan subsidi bunga.
  • Kementerian PUPR akan menyelesaikan 7 pos lintas batas negara.
  • Sebesar 1.432 hektar pengurangan kawasan kumuh akan dibangun revitalisasi untuk kota hijau berada di wilayah Bogor, Toba, Wamena serta sarana dan prasarana untuk Asian Games di Gelora Bung Karno Jakarta dan Jakabaring Palembang.
  • Kementerian PUPR akan mengadakan pembangunan untuk mengembalikan identitas masing-masing wisata.
  • Kementerian PUPR juga akan melanjutkan Program Kampong Nelayan, dimana sudah ada 3 kampong nelayan yang dibangun yaitu Tegal, Bengkulu, dan Betung.
  • Kementerian PUPR akan membangung pengolahan air limbah untuk 130.500 kartu keluarga, serta pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk 2.905.400 kartu keluarga di regional.
  • Pagu indikatif berdasarkan surat Menkeu RI sebesar Rp106,82 Triliun. Setelah dilakukan penyesuaian dengan nota keuangan menurun menjadi Rp105,56 Triliun.
  • Rincian pagu sebesar Rp1,26 Triliun dilakukan pada perjalanan dinas, rapat, honorarium, iklan, dan operasional kantor lainnya.
  • Pembangunan bendungan yang sudah terselesaikan di tahun 2016 antara lain di Sabang dan Belitung Timur.
  • Kementerian PUPR memiliki program percepatan peningkatan tata guna air irigasi dimana terdapat 900 penerima manfaat. 
  • Terdapat Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional di Bregas, Jawa Tengah (dengan 8 unit bangunan pelengkap).
  • Jalan lintas pantai selatan totalnya 1.604 kilometer, yang sudah selesai 1.148 kilometer. Jika diberikan izin lagi, maka di tahun 2017 akan selesai. 
  • Untuk jalan lintas Kalimantan, sepanjang 1.600 kilometer ditargetkan selesai pada tahun 2020. 
  • Untuk jalan perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT), sepanjang 172 kilometer akan diusahakan selesai pada tahun 2017.
  • Untuk perbatasan Papua, sepanjang 844 kilometer sedang dilakukan pembangunan dan akan selesai di tahun 2017.
  • Pembangunan jalan trans Papua mencapai 4.325 kilometer dan akan ditingkatkan lagi pembangunannya. 
  • Jalan lingkar Raja Ampat totalnya 342 kilometer, dengan jalan tersambung 125 kilometer dan dengan pengerasan aspal sepanjang 30 kilometer. 
  • Jembatan Holtekamp di Jayapura sepanjang 400 meter dan ditargetkan selesai di tahun 2018. 
  • Peningkatan Aek Natonang di Samosir sedang dilakukan yaitu jalan lingkar luar sepanjang 360 kilometer, dan lingkar dalam sepanjang 125 kilometer. 
  • Jalan tol Medan-Kualanamu ditargetkan selesai pada tahun 2017. 
  • Jalan toll Balikpapan-Samarinda ditargetkan selesai pada tahun 2017. 
  • Pembangunan SPAM regional Umbulan sejak tahun 1975 sudah diajukan, namun baru dilakukan kesepakatan pembangunan pada tahun 2016. 
  • Rumah Khusus juga dibangun di Kabupaten Raja Ampat dan ditargetkan selesai pada tahun 2016. 
  • Rumah Khusus juga dibangun oleh Kementerian PUPR di Kabupaten Balu, NTT untuk pengungsi dari Timor Leste. 
  • Pembangunan rumah susun perkampungan atlet untuk Asian Games ditargetkan selesai pada tahun 2017.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan