Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

• Sesuai dengan strategi pembangunan nasional, pembangunan sarana PUPR ditujukan pada 3 dimensi antara lain rakyat, pemukiman seperti pangan, air, dan energi, serta wilayah.
• Kemen PUPR melakukan pembangunan di pedesaan, khususnya di daerah tertinggal.
• Anggaran di semua K/L di PUPR dialokasikan untuk belanja prioritas dan anggaran negara, manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
• Kebijakan anggaran belanja harus kepada money follow program.
• Untuk mewujudkan pembangunan PUPR, dilanjutkan pemrograman PUPR melalui pendekatan wilayah yang dilakukan di 35 wilayah strategis.
• Untuk pembangunan masyarakat, dilakukan pembangunan rumah susun swadaya, khususnya bagi yang berpenghasilan rendah, penyaluran bantuan, uang muka untuk MBR, menyediakan PAM air minum secara nasional, infrastruktur, revitalisasi kawasan kumuh, serta dilakukan pengelolaan sampah dan air limbah.
• Untuk konektivitas antar wilayah, dilakukan pembangunan jalan trans Papua, Sulawesi, dll, pembangunan jembatan, pembangunan jalan tol, dan pembangunan pos lintas negara.
• Rencana pembangunan 2017 dengan indikasi anggaran Rp106.81 Triliun akan dipakai untuk kedaulatan pangan dan ketahanan air meliputi pembangunan irigasi, waduk, sarana pantai, pengendali banjir, embung, revitalisasi bendungan, dan pengelolaan air baku.
• Untuk energi, dilakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga air dari sungai.
• Di kemaritiman, dilakukan pembangunan akses ke pelabuhan yang berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Untuk pembangunan sistem air, dilakukan dengan memanfaatkan bendungan dan bangunan hijau. Kemen PUPR juga memperhatikan di kawasan nelayan ada 13 kawasan yang sudah PUPR bangun.
• Untuk pariwisata, khususnya 10 destinasi, dilakukan pembangunan akses jalan ke daerah destinasi wisata, pengurangan sampah, dan revitalisasi heritage.
• Penyusunan program untuk tahun 2017 sudah dilakukan sejak April 2015 mengenai rencana strategis (renstra). Ilustrasi program 2017 berdasarkan pada wilayah, misalnya di Medan dan Danau Toba sampai Dumai dan Pekanbaru akan dijadikan satu program. Kemen PUPR melakukan program koordinasi dengan Pemda setempat.
• Anggaran belanja 2017 per program eselon 1:
  • Program manajemen Rp233 Miliar.
  • Teknis lainnya Rp287 Miliar.
  • Sarana aparatur Rp218 Miliar.
  • Pengawasan akuntabilitas Rp107 Miliar.
  • Penyelenggaraan jalan oleh bina marga Rp42 Triliun.
  • Pembinaan infrastruktur permukiman Rp18 Triliun.
  • Pengelolaan sumber daya air Rp34.013 Triliun.
  • Perumahan Rp9 Triliun.
  • Pembiayaan perumahan Rp240 Miliar.
  • Badan penelitian dan pengembangan Rp806 Miliar.
  • Badan perkembangan infrastruktur daerah Rp403,5 Miliar.
  • Direktorat bidang konstruksi Rp500 Miliar.
  • Pengembangan SDM Rp603,5 Miliar.
  • Total RAPBN 2017 yang diusulkan sebesar Rp106,625 Triliun.
• Kebutuhan tanah Rp20 Triliun menurut Surat Menkeu tanggal 30 Juni perihal Pagu Anggaran K/L inilah yang dialokasikan.
• Penajaman juga dilakukan di bidang teknis, di peningkatan sarana, pengawasan, dan penyelenggaraan jalan.
• Program pemukiman masih membutuhkan anggaran sebesar Rp2.1 Triliun untuk persiapan Asian Games.
• Sumber daya air membutuhkan Rp2.7 Miliar untuk pengendalian banjir dan air baku.
• Program penelitian membutuhkan Rp36 Miliar untuk modul pengembangan desa.
• Program SDM membutuhkan Rp29 Miliar untuk penelitian kompetensi SDM dan pengembangan fungsional.
• Terkait organisasi BPWS, Kemen PUPR masih menunggu dari MenPAN RB dan MenPAN RB masih menunggu Perpres.

Menteri Perhubungan (Menhub)

• Program disusun berdasarkan tema Pemerintah dan disesuaikan dengan nawacita dari Presiden.
• Kemenhub mempunyai tugas pokok di bidang transportasi kecuali di bidang pembangunan jalan tol. Kemenhub meningkatkan keamanan transportasi di darat, laut, dan udara serta meningkatkan transportasi antar moda. Kemenhub melakukan pembangunan di wilayah terluar. Kemenhub melanjutkan program kapasitas transportasi umum serta konektivitas transportasi laut dan udara. Kemenhub mengambil alih pengelolaan terminal tipe a dan jembatan timbal serta pembinaan SDM.
• Kemenhub meningkatkan personel melalui pendidikan strata di Kemenhub.
• Fokus dan sasaran pembangunan sektor pembangunan adalah proyek Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) karena ini harus benar-benar selesai. Hal yang harus dilakukan adalah penyelesaian kontrak, pemberian jaminan keselamatan transportasi, serta meningkatkan layanan transportasi.
• Dukungan transportasi dalam rangka mendukung program prioritas nasional yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), kawasan industri tertinggal, dll.
• Terdapat program baru yaitu subsidi angkutan ternak dan laut, angkutan barang dengan pesawat yang terjadwal untuk melayani daerah-daerah di 3T terutama Papua.
• Kemenhub akan mencari cara agar kendaraan niaga tidak melebihi tonase sehingga jalan tidak perlu perawatan berkali-kali.
• Peningkatan hubungan internasional dalam rangka meningkatkan transportasi internasional juga dilakukan. Nanti juga rencananya akan diadakan Asian Europe Meeting di Indonesia, tetapi belum ditetapkan di Jakarta atau Denpasar.
• Pagu kebutuhan masih dalam pengerjaan namun diperkirakan Rp5,7 Triliun untuk perhubungan darat, perkeretaapian, perhubungan laut, perhubungan udara, dan BPSDMP.
• Untuk multiyears kontrak, anggarannya Rp13.188 Triliun yang digunakan untuk 5 kategori yaitu perhubungan darat Rp44.58 Miliar, perkeretaapian Rp8.5 Triliun, perubahan pagu Setjen Rp542 Miliar, Ditjen Rp90 Miliar, prioritas pembangunan perhubungan sebesar Rp50.512 Triliun.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT)

• Terdapat 24 prioritas nasional oleh Pemerintah dan termasuk di dalamnya pembangunan daerah tertinggal.
• Kemen DPDTT ingin mengurangi 5.000 desa tertinggal dan membuat desa mandiri.
• Rincian pagu anggaran sebagai berikut:
  • Program manajemen Rp5.3 Triliun.
  • Pengelolaan barang milik negara Rp300 Miliar.
  • Akuntabilitas Rp50 Miliar.
  • Pelatihan aparatur Rp245 Miliar.
  • Program pembangunan masyarakat desa Rp2 Triliun.
  • Kawasan perdesaan Rp374 Miliar.
  • Program pengembangan daerah tertentu terutama untuk daerah rawan pangan dan konflik Rp290 Miliar.
  • Pembangunan desa tertinggal Rp350 Miliar.
  • Penyiapan kawasan permukiman transmigrasi Rp415 Miliar.
  • Pengembangan kawasan Rp355 Miliar.
  • Program pengawasan akuntabilitas Rp50 Miliar.
  • Pemenuhan RKP Rp50 Miliar.
• Usulan tambahan anggaran:
  • Dukungan manajemen dan peningkatan akuntabilitas Rp300 Miliar.
  • Pendidikan dan pelatihan Rp245 MIliar.
  • Pemberdayaan masyarakat desa Rp2.5 Triliun.
  • Kawasan perdesaan Rp660 Miliar.
  • Daerah tertinggal Rp1.1 Triliun.
  • Daerah tertentu Rp1.450 Triliun.
  • Pemukiman Rp1.165 Triliun.
  • Kawasan transmigrasi RP2.287 Triliun.
  • Total usulan tambahan Rp1.165 Triliun.
• Program Kemen DPDTT tidak banyak karena difokuskan pada program prioritas.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

• Pagu anggaran 2016 Rp1.5 Triliun untuk pengadaan barang dan jasa. Telah dilakukan tanda tangan kontrak sebanyak 133 paket. Realisasi keuangan tahun 2016 sebesar 37.8% lebih tinggi dari target penyerapan sebelumnya.
• Dasar penyusunan pagu anggaran sesuai dengan nawacita dan tema pembangunan Pemerintah.
• Dalam konteks pemerataan wilayah cakupan ini dilakukan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah tertinggal.
• Rencana BMKG antara lain peningkatan peringatan dini iklim dan tsunami, peningkatan informasi cuaca di laut, darat, dan udara, dukungan data dan informasi BMKG untuk mendukung ketahanan energi terbarukan.
• Usulan anggaran BMKG tahun 2017 sebesar Rp2.566 Triliun dengan rincian untuk belanja operasional seperti gaji dan non operasional seperti sewa barang, pembangunan sarana operasional berupa radio, implementasi dalam dan ruang, dll.
• Pagu anggaran BMKG 2017 sesuai Menkeu dan Kepala Bappenas mendapatkan Rp1.7 Triliun yang akan didistribusikan untuk belanja pegawai, pelayanan kantor, barang non operasional, dan modal. Jika anggaran yang BMKG dapatkan dialokasikan untuk rencana program yang telah dibuat, maka terdapat kekurangan sebanyak Rp800 Miliar. Total kekurangan dana 3 tahun terakhir sebesar Rp1.501.1 Triliun.

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

• Realisasi anggaran pada Juli 2016 adalah sebesar Rp1.1 Triliun atau sebesar 41.63%.
• Rencana kerja disusun sesuai dengan arah kebijakan.
• Pagu indikatif Rp2.292 Triliun:
  • Program dukungan manajemen dan teknis Rp59.71 Miliar.
  • Peningkatan infrastruktur Basarnas Rp204 Miliar.
  • Program pencarian dan pengelolaan Rp1.5 Triliun.
• Berdasarkan evaluasi, perlu ditunjang sarana. Untuk itu, usulan Basarnas di 2017 adalah untuk mengembangkan sarana untuk laut, udara, darat, IT, dll.

Kepala Badan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Bapel-BPLS)

• BPLS diarahkan langsung oleh Kemen PUPR.
• Mengenai renstra, BPLS mendapat tugas baru yaitu terselesaikannya masalah sosial dan pengendalian dinamika gunung lumpur yang andal, melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan sosial.
• Sasaran BPLS adalah meningkatkan daya tampung ruang lumpur dan ketahanan tanggul, serta menyelesaikan jual beli tanah dan bangunan.
• Total dampak lapindo mendekati 640 Ha.
• Tanggung jawab APBN 555.9 Ha yang terdiri dari 3 desa.
• BPLS mendapatkan Pagu Rp500 Miliar yang rencananya akan dialokasikan untuk dukungan manajemen Rp28.3 dan penanggulangan lumpur Rp430 Miliar. Total seluruhnya Rp458 Miliar.
• Usulan dari pagu indikatif tidak banyak berubah.
• Dukungan manajemen itu programnya dilakukan melalui sekretariat badan pelaksana dan untuk penanggulangan lumpur dilakukan oleh bidang operasi, bidang sosial, dan bidang infrastruktur.
• Instruksi dari dewan pengarah adalah melakukan pengamanan fisik dan non fisik, mengakomodasi perkembangan terkini penanganan lumpur Sidoarjo, perbatasan kawasan aset negara, melaksanakan studi, melakukan kegiatan monitoring ketat, melakukan upaya dan pemanfaatan lumpur untuk kepentingan lainnya.

Kepala Badan Pelaksana Pengembangan Wilayah Suramadu (Bapel-BPWS)

• Isu strategis BPWS antara lain penyimpangan di Jawa Timur, pengadaan lahan di KKJSM, pergudangan di Madura, dst.
• Penyediaan sarana meliputi meningkatkan konektivitas di pulau Madura, pembangunan SPAM, penyediaan air bersih.
• Prioritas program antara lain pengelolaan di kaki jembatan Suramadu, pengadaan lahan, pembangunan infrastruktur, pembangunan akses menuju kamal, dan SDM.
• Fasilitasi pengembangan infrastruktur dan SDM di Madura targetnya di 4 cluster.
• Pagu untuk 2017 sejumlah Rp277.46 Miliar.