Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Seluruh Mitra

Tanggal Rapat: 24 Oct 2016, Ditulis Tanggal: 1 Jun 2021,
Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Seluruh MItra Komisi 5

Pada 24 Oktober 2016, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Seluruh Mitra mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2017. Raker dan RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Fary dari Fraksi Partai Gerindra dapil Nusa Tenggara Timur (NTT 2) pada pukul 10:25 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat ditandatangani oleh 27 orang dari 8 Fraksi dan sudah kuorum. (Ilustrasi: aspek.id)

Pengantar Rapat

Raker dan RDP sudah dilakukan sebelumnya untuk membahas hasil pembahasan dari Badan Anggaran (Banggar) terkait Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga (K/L). Komisi 5 sedang mencari

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Seluruh MItra Komisi 5

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

  • Untuk RKA K/L, KemenPUPR sudah menyampaikan dan meminta format dari Komisi 5. Supaya PUPR tidak dibanding-bandingkan.
  • Untuk SDA, ada P4 ISDA di 3.000 lokasi dan untuk lokasinya akan ditunggu dari Komisi 5.
  • Untuk PISEW cipta karya, lokasinya akan diserahkan ke Komisi 5 sekalian.
  • MenPUPR menanyakan RKA K/L ingin dibuat per dapil atau bagaimana. Ia menyampaikan bahwa keinginan Komisi 5 akan dipenuhi oleh PUPR.

Menteri Perhubungan

  • Pada dasarnya Kemenhub selalu berusaha mewujudkan aspirasi. Kemenhub sangat senang dengan aspirasi-aspirasi yang masuk.
  • Kemenhub akan sangat suka dengan apa yang disampaikan oleh Komisi 5 sekalian dan hal yang sudah diajukan sudah dimasukkan semuanya dan untuk format akan disesuaikan. Pada dasarnya Kemenhub akan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tidak ada dipikiran Kemenhub bahwa anggota itu meminta-minta. Semuanya akan disampaikan ke anggota.

Fary dari Fraksi Gerindra Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) 2

  • Pada RAPBN 2017 dan berdasarkan rapat tertulis banggar maka pengalokasian anggaran adalah sebagai berikut:
    • KemenPUPR:
      • Pagu RAPBN 2017 Rp105,5 Triliun.
      • Perubahan realokasi Rp4,06 Triliun.
      • Hasil pembahasan Rp101 Triliun.
    • Kemenhub:
      • Pagu RAPBN 2017 Rp48,7 Triliun.
      • Hasil pembahasan Rp45 Triliun.
    • Kemendes:
      • Pagu RAPBN 2017 Rp5,05 Triliun.
      • Perubahan realokasi Rp202,4 Miliar.
      • Hasil pembahasan Rp4,8 Triliun.
    • BMKG:
      • Pagu RAPBN 2017 Rp1,6 Triliun.
      • Perubahan realokasi Rp68,6 Triliun.
      • Hasil pembahasan Rp1,5 Triliun.
    • Basarnas:
      • Pagu RAPBN 2017 Rp2,1 Triliun.
      • Perubahan realokasi Rp90,2 Miliar.
      • Tambahan belanja prioritas Rp186 Miliar.
      • Hasil pembahasan Rp95,9 Triliun.
    • BPLS:
      • Pagu RAPBN 2017 Rp458 Miliar.
      • Hasil pembahasan Rp458 Triliun.
    • BPWS:
      • Pagu RAPBN 2017 Rp277,4 Miliar.
      • Hasil pembahasan tetap.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan