Rangkuman Terkait
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG
- Mendengar Penjelasan Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI tentang Kajian atas Undang-Undang Bidang Transportasi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - RDPU Komisi 5 dengan Aliansi Pengemudi Independen (API)
- Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP 667 Tahun 2022 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk, Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia, dan Direktur PT. Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM)
- Masukan terhadap Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 DPR RI dengan Perwakilan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI
- Masukan terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - RDPU Komisi 5 dengan ITDP, YLKI, dan INSTRAN
- Masukan terkait Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft Revisi RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direksi Penyedia Layanan Transportasi
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI
- Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
- Regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Mekanisme Pembagian Kuota Rumah Bersubsidi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (DPP Appernas Jaya) dan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)
- Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) - RDPU Komisi 5 dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP APPERSI)
- Evaluasi Sarana dan Prasarana Arus Mudik dan Arus Balik Pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah/2020 Masehi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Sekjen Kementerian PUPR dan Kakorlantar
- Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
- Pendahuluan Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rancangan Kinerja Pemerintah RAPBN 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)
- Penanganan Bencana Banjir di Jabodetabek - Rapat Kerja Komisi 5 DPR RI dengan Menteri PUPR, Kepala BNPP, Kepala BMKG, Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
- Masukan Penyusunan RUU Revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan RUU Revisi UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Masukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 200 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Progres Report Kajian Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian DPR RI
- Penyampaian Aspirasi dari DPRD Provinsi Jawa Barat- Komisi 5 Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRD Provinsi Jawa Barat
- Persiapan Infrastruktur dan Transportasi Pendukung di 5 (lima) Destinasi Prioritas Wisata Nasional - Raker Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan , Menteri PUPR dan Deputi Bina Tenaga Basarnas
- Aduan Para Serikat Pekerja - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 DPR RI dengan Jakarta International Container Terminal
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Prioritas Masing-masing Unit Eselon I Tahun Anggaran 2024 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Ditulis Tanggal: 10 Aug 2023,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Dirjen Sumber Daya Air dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pada 5 Juli 2023, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Prioritas Masing-masing Unit Eselon I Tahun Anggaran 2024. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Ridwan Bae dari Fraksi Golkar dapil Sulawesi Tenggara pada pukul 10.40 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Dirjen Sumber Daya Air dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR:
- Kronologis Pagu Ditjen Sumber Daya Air TA 2023
- DIPA Awal Rp41.948.407.521.000
- DIPA per Juli 2023 Rp47.132.934.301.000
- Perubahan Anggaran dari:
- Luncuran dan percepatan PHLN sebesar Rp4.681.792.497.000
- Luncuran SBSN sebesar Rp496.404.283.000
- Pergeseran antar-Unor sebesar Rp6.330.000.000
- Progres Keuangan dan Fisik TA 2023 (per 7 Juli 2023)
- Realisasi anggaran 32,24%
- Progres Fisik 34,96%
- Progres Lelang TA 2023 (7 Juli 2023)
- Kontraktual 1.345 Paket (Rp33,73 T)
- MYC Baru & SYC 939 Paket (Rp11,6 T)
- Lelang 170 Paket
- Non 53 Paket
- MYC Lanjutan 406 Paket (Rp22,13 T)
- MYC Baru & SYC 939 Paket (Rp11,6 T)
- Kontraktual 1.345 Paket (Rp33,73 T)
- Target Kinerja Utama Tahun 2023
- 32 Bendungan
- 12 Bendungan on-going masih berlanjut ke TA berikutnya
- 5 bendungan baru
- 15 bendungan on-going selesai TA 2023
- 5.500 Ha Pembangunan Daerah Irigasi
- 13 Embung
- 114,21 Km Pengendali Banjir & Pengaman Pantai
- 105.000 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi
- 2,61 m³/detik Ketersediaan Air Baku
- 21 Juta m³ Pengendali Lumpur Sidoarjo
- 32 Bendungan
- Progres Pelaksanaan Anggaran TA 2023
- Pembangunan Bendungan
- Bendungan Cipanas, Jawa Barat
- Progres Fisik 97%
- Bendungan Marga Tiga, Lampung
- Progres Fisik TA 2023 100%
- Bendungan Cipanas, Jawa Barat
- Pembangunan dan Rehabilitasi Irigasi
- Daerah irigasi Bintang Bano, NTB
- Progres Fisik 88,91%
- Daerah Irigasi Wawotobi, Sultra
- Progres Fisik 80,08%
- Daerah irigasi Bintang Bano, NTB
- Pengendalian banjir dan pengamanan pantai
- Pengendalian banjir dan ROB Loji Banger, Jawa Tengah
- Progres Fisik 68%
- Pengaman pantai Ijek KEK Lesung, Banten
- Progres Fisik 90%
- Sodetan Kali Ciliwung ke KBT, DKI Jakarta
- Progres Fisik 94%
- Pengendalian banjir dan ROB Loji Banger, Jawa Tengah
- Penyediaan Air Baku
- Penyediaan air baku Bendo, Jawa Timur
- Progres Fisik 68%
- Penyediaan air baku Pasigala, Sulawesi Tengah
- Progres Fisik 77%
- Penyediaan air baku Bendo, Jawa Timur
- Pembangunan Bendungan
- Dukungan Pembangunan IKN TA 2023 sebesar Rp1,13 T
- Pembangunan Bendungan Sepaku Sempit
- Pengendali Banjir DAS Sanggai, Seluang, dan Tengin
- Pembangunan prasarana Intake dan jaringan pipa transmisi Sungai Sepaku
- Padat Karya TA 2023
- Pagu Rp5 Triliun
- Tenaga Kerja 281.000
- P3TGAI 12.000 lokasi dengan alokasi sebesar Rp2,7 triliun
- Pagu Indikatif TA 2024 Rp32.665.987.207.000
- Penyesuaian Pagu Indikatif Rp44.000.000.000.000
- Postur Pagu Indikatif TA 2024
- Program Ketahanan SDA Rp41.451.526.848.000
- Program Dukungan Manajemen Rp2.548.473.152.000
- Target Kinerja Utama Tahun 2024
- 18 Unit Bendungan
- 4.000 Ha Pembangunan Daerah Irigasi
- 7 Embung
- 57,5 Km Pengendali Banjir & Pengamanan Pantai
- 38.000 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi
- 2,5 m³/detik Ketersediaan Air Baku
- 21 Juta m³ Pengendalian Lumpur Sidoarjo
- Program Prioritas TA 2024
- Irigasi dan Rawa Rp3,87 triliun
- Pengendali Daya Rusak Rp5,89 triliun
- Bendungan dan Danau Rp17,68 triliun
- Air tanah dan Air Baku Rp1,08 triliun
- Operasi dan Pemeliharaan Rp7,80 triliun
- Pengadaan Tanah Rp4,36 triliun
- Dukungan Teknis Lainnya Rp0,78 triliun
- Dukungan Manajemen Rp2,55 triliun
- Dukungan Pembangunan IKN TA 2024 Rp1,075 triliun
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR:
- Kronologis Revisi DIPA TA 2023
- DIPA Awal (30 Nov 2022) Rp165,91 miliar
- DIPA Revisi ke-1 (28 Des 2022) Rp165,91 miliar
- DIPA Revisi ke-2 (20 Feb 2023) Rp165,91 miliar
- DIPA Revisi ke-3 (4 April 2023) Rp203,03 miliar
- Penyerapan Anggaran TA 2023 (7 Juli 2023) sebesar Rp63.492.582.000 atau 31,27%
- Penyebab realisasi masih rendah
- Adanya top up kegiatan yang dibiayai dari loan sebesar Rp37,12 miliar (22,37% dari DIPA awal), di mana DIPA terbit 6 April 2023;
- Penarikan anggaran kegiatan yang dibiayai dari loun (Rp23,79 miliar) baru akan ditagihkan oleh konsultan pada bulan akhir Juli 2023;
- Automatic adjustment sebesar Rp6 miliar yang tidak bisa diserap
- Penyebab realisasi masih rendah
- Upaya percepatan realisasi anggaran TA 2023
- Mempercepat penyelesaian administrasi dan revisi anggaran
- Mempercepat pelaksanaan pekerjaan sesuai target dan batas waktu penyelesaian dengan meningkatkan monitoring/pengawasan, dan lain-lain
- Meningkatkan koordinasi antara unit kerja dan satker
- Capaian Bantuan Pembiayaan Perumahan TA 2023 sebanyak 106.373 unit dengan anggaran Rp13,78 triliun (45,83%)
- Kronologis Pagu TA 2024
- Kebutuhan Awal Rp206,07 miliar
- Pagu Indikatif TA 2024 Rp159.498.189.000
- Target Bantuan Pembiayaan Perumahan TA 2024 sebesar Rp32,14 triliun (227.251 unit)
- Usulan Proyek KPBU bidang PUPR TA 2024
- Tahap penyiapan 17 proyek (Rp67,97 triliun)
- Tahap transaksi 23 proyek (Rp71,57 triliun)
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG
- Mendengar Penjelasan Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI tentang Kajian atas Undang-Undang Bidang Transportasi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - RDPU Komisi 5 dengan Aliansi Pengemudi Independen (API)
- Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP 667 Tahun 2022 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk, Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia, dan Direktur PT. Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM)
- Masukan terhadap Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 DPR RI dengan Perwakilan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI
- Masukan terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - RDPU Komisi 5 dengan ITDP, YLKI, dan INSTRAN
- Masukan terkait Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft Revisi RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direksi Penyedia Layanan Transportasi
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI
- Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
- Regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Mekanisme Pembagian Kuota Rumah Bersubsidi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (DPP Appernas Jaya) dan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)
- Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) - RDPU Komisi 5 dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP APPERSI)
- Evaluasi Sarana dan Prasarana Arus Mudik dan Arus Balik Pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah/2020 Masehi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Sekjen Kementerian PUPR dan Kakorlantar
- Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
- Pendahuluan Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rancangan Kinerja Pemerintah RAPBN 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)
- Penanganan Bencana Banjir di Jabodetabek - Rapat Kerja Komisi 5 DPR RI dengan Menteri PUPR, Kepala BNPP, Kepala BMKG, Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
- Masukan Penyusunan RUU Revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan RUU Revisi UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Masukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 200 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Progres Report Kajian Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian DPR RI
- Penyampaian Aspirasi dari DPRD Provinsi Jawa Barat- Komisi 5 Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRD Provinsi Jawa Barat
- Persiapan Infrastruktur dan Transportasi Pendukung di 5 (lima) Destinasi Prioritas Wisata Nasional - Raker Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan , Menteri PUPR dan Deputi Bina Tenaga Basarnas
- Aduan Para Serikat Pekerja - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 DPR RI dengan Jakarta International Container Terminal