Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)

Tanggal Rapat: 22 Jan 2024, Ditulis Tanggal: 25 Jan 2024,
Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)

Pada 22 Januari 2024, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR) tentang kerusakan jalan provinsi di sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Mulyadi dari Fraksi Gerindra dapil Jawa Barat 5 pada pukul 12.52 WIB. (Ilustrasi: Jawa Pos)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah)
  • Perjalanan ini sudah mulai dari tahun 2014 tetapi baru hari ini diterima di Senayan, terima kasih kami ucapkan sebelumnya, saya bahagia.
  • Orang Parung Panjang boros waktu, setiap hari macet, satu hari kita mengorbankan waktu 2 jam untuk berangkat dan pulang dengan cuma-cuma, bagaimana jika dikalikan dengan sebulan.
  • Sebenarnya yang membuat boros bukan kami, tetapi pemerintah yang tidak bisa memberikan jaminan kepada kami untuk bekerja dengan layak, mencari nafkah dengan aman dan tentram. Selama ini kemana. Sekarang sudah zaman canggih, ada media, ada online, belum lagi pers dan wartawan, apakah tidurnya terlalu lama, apakah sering memakai headset sehingga tidak kedengaran.
  • Parung Panjang masih di Indonesia. Di sana, banyak anak yang menjadi yatim, banyak istri jadi janda, banyak yang cacat.
  • Mudah-mudahan dengan bisa datang kemari, Parung Panjang bisa berubah karena jalan sepanjang 19 Km tidak layak, apalagi tronton pengangkut hasil tambang panjangnya 10-12 meter dan lebarnya 2,5 meter, sementara jalan Parung Panjang tidak sampai 7 meter lebarnya, itupun penuh dengan mobil kosong dan mobil bermuatan, lalu kami harus lewat mana. Dari dulu, kami berebutan dengan tronton, tetapi supir tronton pun tetap keluarga kita.
  • Pemerintah yang salah, Pemerintah tidak mau memikirkan nasib masyarakat Parung Panjang. Selama ini kami bayar pajak, tetapi disana nyawa tidak ada harganya.
  • Saya benci sama Pemerintah. Kami dari Parung Panjang ke Ibukota tidak jauh. Apakah tidak ada yang dari Provinsi Jabar atau kabupaten yang datang kemari, karena gerakan kami hanya bisa di kecamatan.
  • Pihak provinsi Jawa Barat turun dan mencatat aspirasi kami di buku untuk dirancang. Dari situ, saya tahu bahwa pemerintah hanya bisa merancang tanpa mengeksekusi. Lalu apa tugas mereka kami pilih.
  • Sekarang, Parung Panjang berpotensi untuk maju, perumahan penuh dimana-mana sehingga pendapatan lebih bagus, tetapi disamping potensi pasti ada dampaknya.
  • Populasi masyarakat Parung Panjang banyak, hampir 150% memiliki kendaraan roda dua dan hampir 50% memiliki kendaraan roda empat, sedangkan jalan kami segitu-gitu seja, lalu kami akan berlomba-lomba di jalan untuk mengejar pekerjaan. Ini salah siapa, apakah salah saya yang harus menerima takdir bahwa saya lahir di Parung Panjang. Saya orang Indonesia, saya punya hak untuk menuntut hidup layak.
  • Kami yang datang hari ini, kalau diperiksa punya penyakit paru-paru karena setiap hari kami menghisap debu hasil tambang, ibarat menghisap kristal, makin banyak sehingga paru-paru terluka, tetapi kami tidak mengeluh karena saat itu belum diterima.
  • Kami berharap Bapak Mulyadi datang ke Parung Panjang dan membawa sedikit harapan kepada kami sehingga kepercayaan kami 100% kepada Pimpinan Komisi 5 DPR-RI.
  • Keluhan ini bukan baru, apalagi kalau ini dikatakan kewenangan provinsi, lalu provinsi mana sebenarnya yang mengakui Parung Panjang. Saya bertempat tinggal di negara Indonesia tetapi seperti tidak tinggal di negara Indonesia, seperti tidak punya Pimpinan. Saya bangga Bapak Mulyadi menerima kami hari ini, tembus ke pintu DPR-RI, belum pernah ada yang tembus sebelumnya. Kalau mau bicara APBD provinsi, kita tidak perlu mengorek, untuk apa saling audit, sebab semua pertambangan terdaftar, di wilayah Bogor, Jabar semua pertambangan ada izin ledaknya, tidak seperti pertambangan di wilayah Banten yang tidak memiliki izin ledak. Semua pajak larinya ke APBN bukan provinsi. Selama jadi jadi provinsi, pengembang yang diberi izin membangun perumahan tetapi tidak dipikirkan Amdalnya, akhirnya kasian mereka yang membeli rumah di Parung Panjang tetapi jalannya busuk seperti tidak punya negara.
  • Tidak ada peran kerjasama antara PUPR dan Bina Marga wilayah I Cianjur, pemeliharaan dan perbaikan yang dilakukan hanya membersihkan rumput.
  • Bagaimana agar tidak macet, paling tidak, bagaimana provinsi, kabupaten, dan pusat bisa bekerja sama untuk menyelesaikannya.











Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
  • Masalah Parung Panjang ada karena ketidakhadiran pemerintah selama ini. Masyarakat terdampak tidak hanya di hulu tapi juga di hilir, supir tronton yang harus membawa muatannya dengan melintasi jalan yang sama dengan masyarakat pengguna jalan lainnya. Semuanya terdampak karena semakin banyak penduduk, semakin banyak angkutan tambang, tetapi jalan tambang yang digunakan itu-itu saja.
  • Pepatah "Banyak Jalan Menuju Roma" tidak berlaku untuk Parung Panjang karena jalannya hanya satu sehingga semua pengguna jalan keluar masuk melalui jembatan Malang Nengah perbatasan Bogor dan Tangerang.
  • Alangkah baiknya, jika pemerintah hadir untuk mengatasi masalah-masalah di Parung Panjang, agar pepatah "Banyak Jalan Menuju Roma" juga terwujud di Parung Panjang.
  • Sehari, tronton yang melintas kurang lebih 3.000 sementara penduduk di Kec. Parung Panjang kurang lebih 100.000. Jalan yang dilewati 19 Km dalam kondisi tidak layak dilintasi sebagai jalan provinsi dan tonase yang melintas 30-40 ton, padahal untuk jalan provinsi hanya bisa maksimal 8 ton. Tentunya, perlu ada solusi komprehensif dari pemerintah yang selama ini kehadirannya dirasakan sangat minim oleh kami.
  • Masalah-masalah lain yang timbul seperti kemacetan, kecelakaan, korban jiwa, dan cacat.
  • Di daerah Salimah, ada Rumah Yatim yang mayoritas orang tua anak-anak Yatim bekerja sebagai kuli ganjur yang rata-rata meninggal karena sakit paru, mungkin tiap hari kemasukan serbuk batu akhirnya paru-parunya luka dan meninggal.
  • Banyak daerah di Parung Panjang yang profesi masyarakat adalah kuli ganjur dan itu tidak menutup kemungkinan mereka terkena dampak yang sama yaitu ISPA. Tentunya, pemerintah harus hadir dalam masalah ini.
  • Tronton ODOL (Over Dimensi dan Over Loading) juga menimbulkan masalah, jika tidak ditangani dengan baik bisa mencelakai pengguna lainnya. Ini juga harus mendapatkan perhatian.
  • DPR-RI sebagai wakil kami di Senayan berkewajiban menyuarakan aspirasi kami. DPR-RI perlu mendorong pemerintah agar bisa memberikan solusi komprehensif untuk Parung Panjang.
  • Warga Parung Panjang termasuk Superman, adrenalin tinggi, setiap hari harus selip-selip dengan tronton, fisiknya juga kuat karena setiap hari kena debu. Namun, apakah mau terus seperti ini.
  • Kita hadir disini dalam rangka menghadirkan kesejahteraan, keselamatan, kenyamanan, dan keamanan untuk anak cucu kita. Cukuplah kita yang merasakan dampak dari minimnya kehadiran pemerintah dalam mengatasi permasalahan di Parung Panjang.
  • Progres jalur tambang sudah 80% yang dikerjakan oleh PT AJ. Tentunya, perlu dorongan dari pihak legislatif untuk meninjau dari segi payung hukum, anggaran, dan keberlanjutan pekerjaan itu bisa dikawal oleh DPR-RI. Kalau swasta tidak bisa menangani maka pemerintah harus hadir, take over pekerjaan tersebut agar targetnya tercapai dan masyarakat Parung Panjang bisa sama-sama merasakan manfaat dari adanya solusi yang dihadirkan oleh pemerintah.
  • Tahun 2023, kasus ISPA menurun dan dipastikan karena adanya aksi dari masyarakat untuk mengurangi kemacetan dan jam operasional jam tambang.
  • Kasus ISPA Tahun 2015-2023 di Parung Panjang sebanyak 15.000 jiwa dari total penduduk 86.000 ribu.











Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan