Rangkuman Terkait
- Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Rincian Kegiatan Masing-Masing Eselon I — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
Tanggal Rapat: 18 Jan 2024, Ditulis Tanggal: 19 Jan 2024,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
Pada 18 Januari 2024, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait membahas Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024. Raker dibuka dan dipimpin oleh Lasarus Fraksi PDIP dapil Kalimantan Barat 2 pada pukul 10.27 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
Menteri Perhubungan:
- Berdasarkan resume hasil Positioning Mobile Data (PMD) yang dilakukan dari 16 Desember 2023 s.d 1 Januari 2024, tercatat ada sebanyak 126 juta pergerakan masyarakat keluar provinsi maupun di dalam provinsi.
- Sinergi dan kolaborasi antar stakeholder menjadi kunci kesuksesan dalam penyelenggaraan Nataru 2023/2024.
- Rekapitulasi jumlah kendaraan masuk Jabodetabek di jalan tol (PT Jasa Marga) Gol I sebesar 2.321.919 (naik 10,9% dibanding 2022/2023), sementara keluar Jabodetabek sebesar 2.304.732 (naik 11,1% dibanding tahun 2022/2023).
- Angka kecelakaan lalu lintas periode Nataru 2023/2024 mengalami penurunan dibandingkan periode Nataru 2022/2023, dari 3.865 kejadian menjadi 3.412 kejadian. Ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan angkutan Nataru 2023/2024.
- Total 3 Program Mudik Gratis Kementerian Perhubungan adalah 8.371 penumpang.
- Antusiasme masyarakat untuk menggunakan Program Mudik Gratis tinggi, ini menjadi catatan saat mudik lebaran nanti tidak hanya dilakukan oleh Kemenhub tapi juga operator transportasi atau korporasi, minimal kepada karyawannya.
- Kejadian menonjol selama periode Nataru 2023/2024 didominasi oleh cuaca ekstrim dan bencana alam, seperti gempa bumi dan gunung meletus yang mengakibatkan sebaran abu vulkanik di beberapa wilayah.
- Penyelenggaraan angkutan Nataru 2023/2024 berjalan dengan aman, lancar, sehat, dan terkendali sesuai dengan tema "Transportasi Aman Liburan Nyaman".
- Rekomendasi untuk penyelenggaraan Nataru berikutnya ialah perlu dilakukan penyempurnaan dalam sinkronisasi antar pengambil kebijakan melalui koordinasi yang lebih intens, sosialisasi kebijakan secara optimal, preventif keselamatan dan kelancaran pada titik-titik krusial dan wisata, antisipasi cuaca ekstrim, dan penguatan Command Center, serta pelaksanaan survei tingkat kepuasan masyarakat.
- Kecelakaan ini terjadi seminggu setelah Nataru. Kami mohon maaf atas terjadinya kecelakaan itu dan kami berduka mendalam atas beberapa sahabat-sahabat kami harus berpulang ke Rahmatullah. Kementerian Perhubungan bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sudah melakukan observasi terkait kecelakaan yang di Bandung dan Tanggulangin, Jawa Timur. Dari pengamatan, sementara KNKT memang belum result bahwa ada kemungkinan kesalahan teknis, pelanggaran SOP berarti faktor manusia dan hal-hal lain yang sedang diidentifikasi. Diluar konteks itu, kami sudah memberikan laporan kepada Presiden bahwa ada 3 usulan dari kita, tahap 1 dalam jangka pendek akan mereformasi SDM dan SOP yang ada di Kereta Api. Kemenhub sudah dilakukan perombakan organisasi dan membuat SOP baru berkaitan dengan hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Tahap 2 kami juga akan mengupayakan semua jalur ada 2 jalur, lalu ada signal yang manual. Oleh karenanya, tahun ini akan selesaikan semua soal signal khususnya di Jawa sementara double track di Cicalengka akan selesai pada Mei. Tahap 3, yang paling aman adalah melakukan upaya elevated pada kota-kota besar seperti yang ada di Jakarta sehingga lintasan sebidang tidak ada dan double track. Dalam waktu dekat, akan kami laporkan hasil dari KNKT dan insyaallah dengan mitigasi yang kita lakukan.
Sekjen Kementerian PUPR:
- Dukungan Kementerian PUPR bagi kelancaran dan kenyamanan pengguna jalan pada perayaan Nataru 2023/2024 :
- Kondisi operasional dan kemantapan jalan serta tempat istirahat dan pelayanan (rest area/TIP)
- Dukungan operasional manajemen lalu lintas
- Dukungan kenyamanan pengguna jalan
- Panjang Jalan Tol yang sudah operasional pada saat Nataru 2023/2024 adalah 2.816 Km yang dikelola oleh 52 badan usaha jalan tol pada 73 ruas, tersebar di Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan dan Sulawesi.
- Di jalan tol, sudah dioperasionalkan 132 Rest Area. Selain jalan tol yang sudah operasional, kami juga mendorong dan mengoperasionalkan jalan tol secara fungsional, panjang tambahannya 115 Km dan terbukti volume kendaraan sangat signifikan.
- Kementerian PUPR menyiapkan Jalan Nasional, jalan non-tol sepanjang 47.512,70 Km dengan kemantapan 93,56%.
- Di pintu-pintu gerbang tol, Kementerian PUPR bekerjasama dengan Jasa Marga untuk :
- Menyiapkan mobile reader
- Gardu transaksi beroperasi secara penuh
- Penyiagaan genset 24 jam
- Kementerian PUPR memastikan bahwa kegiatan konstruksi dihentikan sementara menghindari gangguan lalu lintas dan kita menyiagakan petugas pompa untuk mengantisipasi genangan-genangan air.
- Kementerian PUPR menjalankan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh para pengguna jalan tol.
Kepala Korlantas Polri:
- Operasi Lilin Nataru 2023/2024 dilaksanakan selama 12 hari dengan melibatkan Polri dan stakeholder sejumlah 129.923 personil; Pengamanan dilakukan terhadap 43 ribu lebih lokasi pengamanan; Membangun 2.700 pos pengamanan dan pos terpadu.
- Dalam pelaksanaan Operasi Lilin 2023/2024, kita telah melaksanakan beberapa rekayasa lalu lintas baik di jalur tol, jalur arteri, kawasan wisata, dan jalan menuju pelabuhan.
- Puncak arus mudik pertama terjadi pada 23 Desember 2023 dan puncak arus balik pertama pada 30 Desember 2023. Puncak arus mudik kedua pada 25 Desember 2023 dan puncak arus balik kedua pada 1 Januari 2024.
- Pelaksanaan rekayasa lalu lintas pada jalan tol
- Arus Mudik
- Contra Flow 12 kali
- Oneway Nihil
- Arus Balik
- Contra Flow 3 kali
- Oneway 1 kali
- Arus Mudik
- Pelaksanaan rekayasa lalu lintas
- Oneway jalur arteri 33 kali
- Oneway kawasan wisata 189 kali
Sestama BMKG:
- Kejadian bencana akibat cuaca ekstrem selama Nataru (19 Desember 2023 - 3 Januari 2024)
- 37 lokasi Banjir/Genangan
- 60 Bangunan Rusak
- 23 Pohon Tumbang
- 6 Korban Jiwa/Luka
- 18 Tanah Longsor
- 27 Gangguan Transportasi
- Bandara yang terdampak penutupan sementara akibat bencana gunung meletus
- Bandara Internasional Minangkabau - Sumatera Barat
- Bandara Fransiskus Xaverius Seda Maumere
- Kecelakaan laut periode Nataru 2023/2024
- KM Resky tenggelam, 2 tewas di Perairan Pangkep Sulsel
- Kapal Bigetron hilang kontak di Mamuju, 1 tewas, 12 masih dicari
- KM Global Vision tenggelam di Perairan Sumenep, 8 orang hilang
- Selama periode 31 Desember 2023 hingga 16 Jam 2024 terjadi 23 kali gempa di Sumedang.
- Jumlah gempa di Indonesia sejak 24 Desember 2023 - 1 Januari 2024 adalah 300 kali, 18 kali diantaranya dirasakan.
Kepala Basarnas:
- Basarnas melakukan Siaga SAR Khusus pada 18 Desember 2023 - 4 Januari 2024 secara terpadu di lokasi-lokasi strategis yang rawan laka/bencana di pelabuhan/penyeberangan, ruas jalan tol/arteri, bandara, terminal bus, stasiun kereta api dan tempat-tempat wisata untuk antisipasi terjadinya kondisi kedaruratan yang menimpa masyarakat pemudik.
- Sebanyak 21.464 personel potensi SAR terlatih tersebar di wilayah kantor SAR
- Tidak terdapat Evakuasi Medis Udara (EMU) selama angkutan Nataru 2023/2024
- Monitoring Pelaksanaan Siaga SAR Khusus Nataru 2023/2024 dilaksanakan oleh Kabasarnas baik melalui darat, laut maupun udara di jalur mudik tol trans Jawa, PEL Merak-Bakauheni, PEL Ketapang-Gilimanuk, dan wilayah kerja kantor SAR lain.
- Posko-posko Kantor SAR di tempat-tempat strategis dilengkapi drone thermal untuk pemantauan arus lalu lintas, pemetaan jalur evakuasi, dan mendukung operasi pencarian jika terjadi operasi SAR.
- Operasi SAR selama siaga Nataru 2023/2024
- Total 109 Operasi SAR
- Response Time 17,66 menit
- Total Korban 1.334 orang
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Rincian Kegiatan Masing-Masing Eselon I — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan