Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi

Tanggal Rapat: 21 Aug 2024, Ditulis Tanggal: 11 Oct 2024,
Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT)

Pada 21 Agustus 2024, Komisi 5 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi tentang Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Lasarus dari Fraksi PDIP dapil Kalimantan Tengah pada pukul 11.42 WIB. (Ilustrasi: Jangkau Indonesia)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT)
  • Pagu anggaran tahun 2024;
    • Pagu awal; Rp2.765.969.080
    • Top up (PHLN); Rp215.533.231
    • Penambahan anggaran gaji PPPK dari BA BUN; Rp5.927.472
    • Pagu akhir; Rp2.987.429.783
    • Automatic adjusment; Rp199.180.871
    • Pagu efektif setelah Automatic Adjusment; Rp2.788.248.912
  • Kinerja serapan anggaran; Realisasi sampai dengan 19 Agustus 2024 sebesar 52,05%, lebih rendah 6,32% dari Rencana Penarikan Dana pada halaman III DIPA.
  • Realisasi per jenis belanja;
    • Belanja pegawai; Pagu sebesar Rp304.262.534.000, realisasi sebesar Rp197.964.386.357 (65,06%)
    • Belanja barang dan jasa; Pagu sebesar Rp2.660.337.461.000, realisasi sebesar Rp1.345.466.873.621 (50,58%)
    • Belanja modal; Pagu sebesar Rp22.829.788.000, realisasi sebesar Rp11.482.392.614 (50,30%)
    • Total pagu Rp2.987.429.783.000, dengan realisasi sebesar Rp1.554.913.652.592, atau sekitar 52,05%
  • Realisasi Kemendes PDTT TA 2024 sebesar 52,05% (per 19 Agustus 2024) lebih tinggi 2,63% dari serapan pada bulan Agustus 2023 sebesar 49,42%.
  • Progres pelaksanaan ouput prioritas;
    • Kegiatan prioritas khususnya bantuan kepada desa dan/atau masyarakat seperti desa wisata, bantuan permodalan BUMDesa, dan infrastruktur ketransmigrasian masih dalam tahap penyelesaian administrasi, sosialisasi, pengecekan lapangan, proses revisi anggaran, dan tahapan pengadaan barang dan jasa (bidang ketransmigrasian)
    • Terhadap kebijakan Automatic Adjusment, Kemendes PDT sudah menyampaikan usulan buka blokir sesuai dengan Surat Menteri Nomor B-871/KEU.00.05/VII/2024 hal Usulan Buka Blokir Automatic Adjusment RKA K/L Kemendes PDT, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi TA 2024. Sampai dengan saat ini belum ada tanggapan/jawaban dari Menteri Keuangan.
  • Laporan keuangan;
    • Laporan keuangan tahun 2023 yang terdiri dari;
      • Laporan realisasi anggaran
      • Neraca
      • Laporan operasional
      • Laporan perubahan ekuitas
    • Laporan keuangan tersebut telah diperiksa oleh BPK, berkenaan dengan;
      • Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
      • Sistem Pengendalian Intern (SPI)
      • Kepatuhan terhadap perundang-undangan
    • Hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2023, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”
  • Opini BPK atas LK Kemendes PDT sudah 8 kali berturut-turut (2016-2023) mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian.
  • Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 sebesar 630,17% atau sebesar Rp13,91 miliar dari target sebesar Rp2,2 miliar.
  • Realisasi belanja pegawai tahun 2023 sebesar 98,52% atau sebesar Rp265,86 miliar dari anggaran sebesar Rp269,86 miliar.
  • Realisasi belanja barang tahun 2023 sebesar 98,16% atau sebesar Rp2,81 triliun, dari anggaran sebesar Rp2,86 triliun.
  • Realisasi belanja modal tahun 2023 sebesar 93,51% atau sebesar Rp38,74 miliar, dari anggaran sebesar Rp41,43 miliar.
  • Total realisasi belanja Kemendes PDT pada tahun 2023 sebesar 98,13%, meningkat sebesar 2,13% dibanding tahun 2022 sebesar 96,46%.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan