Rangkuman Terkait
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
Tanggal Rapat: 2 Apr 2024, Ditulis Tanggal: 22 Jul 2024,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Menteri Perhubungan
Pada 2 April 2024, Komisi 5 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan tentang evaluasi anggaran tahun 2023. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Lasarus dari Fraksi PDIP dapil Kalimantan Barat 2 pada pukul 16.05 WIB. (Ilustrasi; Detik Finance)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Perhubungan
- Pagu dan realisasi serta capaian kinerja keuangan Kementerian Perhubungan TA 2023:
- Perkembangan pagu Kementerian Perhubungan;
- Pagu awal; Rp33,44T
- Penambahan; Rp3,72T
- Pengurangan; Rp478,81M
- Pagu; Rp36,69T
- Penyerapan anggaran;
- Pagu; Rp36,69T
- Realisasi; Rp35,04T
- Jumlah realisasi; 95,50%
- Realisasi per sumber dana;
- RM; 98,75%
- PNBP; 98,57%
- SBSN; 86,70%
- BLU; 98,70%
- PHLN; 94,35%
- Realisasi per jenis belanja;
- Belanja pegawai; Pagu sebesar 3,92T, realisasi sebesar 3,92T atau 99,8%
- Belanja barang; Pagu sebesar 15,93T, realisasi sebesar 15,75T atau 98,9%
- Belanja modal; Pagu sebesar 16,83T, realisasi sebesar 15,37T atau 91,3%
- Realisasi per unit satuan kerja;
- Setjen; 99,52%
- Itjen; 99,98%
- DJPD; 98,47%
- DJPL; 98,01%
- DJPU; 98,60%
- DJKA; 84,21%
- BKT; 99,91%
- BPSDMP; 99,68%
- BPTJ; 99,83%
- Perkembangan pagu Kementerian Perhubungan;
- Pencapaian RPJMN sektor transportasi:
- 12 pelabuhan penyeberangan baru yang telah dibangun (Pelabuhan penyeberangan Pulau Telo, Bias Munjul, Sampalan, Siompu, Kadatua, Leti, Weda, Kaimana, Batanta, Salawati, Bade dan Letung)
- 6 kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Bandung, dan Makassar)
- Terbangun 6.880 Km’sp panjang jalur kereta api
- 93,85% kondisi jalur kereta api sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2
- 39 rute pelaksanaan subsidi angkutan tol laut
- Pembentukan rute pelayanan yang saling terhubung tercapai 37 trayek
- 6 lokasi pelabuhan utama yang memenuhi standar (Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar New Port, Belawan, Kijing, dan Bitung)
- Terlaksana 41 rute jembatan udara
- 11 lokasi pembangunan bandar udara baru (Bandara Buntukunik, Ngloram, Nabire Baru, Siboru, Mandailing Natal, Banggai Laut, Sobaham, Bolaang Mongondow, Singkawang, Pohuwato, dan Kediri)
- Penghargaan yang diperoleh Kementerian Perhubungan tahun 2023:
- Predikat WTP dari BPK-RI (10 kali berturut-turut)
- Peringkat terbaik pertama Anugerah Layanan Investasi 2023 dari Kementerian Investasi
- Menerima penghargaan sebagai Pembina Teknis Badan Layanan Umum terbaik 2023 dari Kementerian Keuangan
- Berhasil meluncurkan transportasi pada kegiatan pertemuan pemimpin internasional pada kegiatan G20 dan KTT ke-24 ASEAN di Labuan Bajo
- Penyelenggaraan angkutan lebaran 2023 dan Nataru 2023/2024 yang relatif berjalan lancar
- Realisasi belanja produk dalam negeri dan sektor UMKM tahun 2023 yang melampaui targetMeraih predikat Badan Publik Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat
Meraih penghargaan berupa Special Recognition (infinity) Innovative Financing in Unity 2023 oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero untuk pengadaan infrastruktur transportasi
- Meraih penghargaan BKN Award 2023 Kementerian Tipe Besar Peringkat 5 kategori Elemen Implementasi Manajemen ASN; Pengembangan Kompetensi
- Proyek yang telah diresmikan tahun 2023;
- 5 terminal tipe A
- 1 pelabuhan penyeberangan
- 3 sarana prasarana perkeretaapian
- 3 bandar udara
- Tema, prioritas, dan kebijakan RKP tahun 2024:
- Tema; Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
- Prioritas;
- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
- Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
- Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
- Arah kebijakan RKP Tahun 2024;
- Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
- Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
- Penguatan daya saing usaha
- Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
- Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara
- Pelaksanaan Pemilu 2024
- Kebijakan anggaran Kemenhub tahun 2024; Sesuai dengan tema RKP 2024 yakni mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
- Melanjutkan pengembangan infrastruktur konektivitas yang produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah, serta memprioritaskan kegiatan infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat
- Mendukung dan meningkatkan keselamatan transportasi, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik
- Mendukung program peningkatan SDM sektor transportasi melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi dan peningkatan kompetensi aparatur
- Mendukung pemerataan pembangunan nasional, membantu masyarakat ekonomi lemah dan menyentuh daerah terpencil, terluar, dan terdepan, serta membuka keterisolasian daerah melalui pemberian subsidi, PSO, dan angkutan perintis, tol laut, dan jembatan udara
- Melaksanakan program pro kerakyatan dan mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) melalui skema padat karya dan pemberdayaan masyarakat
- Mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan, percepatan pemanfaatan mobil listrik dan kendaraan ramah lingkungan, serta mendorong integrasi antar moda dan smart transportation
- Mendukung inovasi, digitalisasi layanan perizinan serta mengoptimalkan skema creative financing melalui upaya peningkatan PNBP, pemanfaatan aset secara optimal, serta mendorong PPP Project dan peran swasta dalam percepatan pembangunan infrastruktur transportasi
- Melakukan perencanaan dan pengembangan IKN dan transportasi massal perkotaan a.l. di Jabodetabek, Medan, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Bali
- Pemenuhan kebutuhan pokok (belanja gaji dan ops) secara proporsional, penyelesaian KDP dan tunggakan serta pemenuhan dana pendamping
- Memastikan keberlanjutan Program MYC dan pemenuhan PN dan PSN yang tertunda karena dampak automatic adjustment
- Alokasi anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 sebesar Rp38.604.826.459.000, dengan distribusinya sebagai berikut;
- Sekjen; Rp649.493.173
- Irjen; Rp112.424.822
- DPD; Rp6.664.310.350
- DPL; Rp9.550.026.444
- DPU; RP7.709.626.373
- Ditjen Perkeretaapian; Rp9.683.327.472
- BKT; Rp196.457.340
- BPSDMP; Rp3.708.986.474
- BPTJ; Rp330.174.011
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG