Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

• Dasar penyusunan RKA K/L BMKG TA 2019:
  • Surat bersama Menkeu dan Men PPN No. S-338/MK.02/2019 dan B.241/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pagu Indikatif K/L Tahun 2020.
  • Trilateral Meeting Pagu Indikatif TA 2020 (Kemen. PPN/Bappenas-Kemenkeu RI-BMKG) tanggal 15 Mei 2019.
  • Surat bersama Menkeu dan Men PPN No. S-557/MK.02/2019 dan B.432/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran K/L TA 2020.
  • Trilateral Meeting Pagu Anggaran (Kemen PPN/Bappenas-Kemenkeu RI-BMKG) tanggal 25 Juli 2019.
  • Nota keuangan beserta rancangan APBN TA 2020:
    • Buku I: RUU APBN TA 2020.
    • Buku II: Nota Keuangan Beserta RAPBN TA 2020.
    • Buku III: Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L TA 2020.
  • Rincian pagu BMKG 2020 per program:
    • Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp 377.635.616.
    • Pengembangan dan pembinaan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Rp 2.678.624.316.
    • Jumlah Rp 3.056.259.932.
  • Program dukungan manajemen mengalami penurunan. Namun, program pengembangan dan pembinaan meteorologi, klimatologi, dan geofisika mengalami peningkatan. Berikut rincian anggarannya (dalam Miliar Rp):
    • Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya:
      • 2015: 507,3
      • 2016: 468,2
      • 2017: 468,2
      • 2018: 533,5
      • Outlook 2019: 340,4
      • 2020: 377,6
    • Pengembangan dan pembinaan meteorologi, klimatologi, dan geofisika:
      • 2015: 1.291,7
      • 2016: 900,2
      • 2017: 1.010,4
      • 2018: 1.198,7
      • Outlook 2019: 2.182,4
      • 2020: 2.678,6
    • Jumlah:
      • 2015: 1.798,9
      • 2016: 1.368,4
      • 2017: 1.478,6
      • 2018: 1.732,2
      • Outlook 2019: 2.522,8
      • 2020: 3.056,3
• Adapun mayoritas belanja sebenarnya bukan untuk penanggulangan bencana, melainkan untuk program Prioritas Nasional 2 (PN2), yaitu infrastruktur dan pemerataan wilayah. Selain itu, BMKG juga mendukung peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam program PN 1.
• Pada program pengelolaan meteorologi penerbangan, BMKG memiliki program Windshear yang berlokasi di 2 bandara (Hasanuddin Makassar dan YIA Kulonprogo). Program ini nantinya akan berfungsi untuk meningkatkan keselamatan pelayanan pesawat, terutama pada saat take off dan landing.
• Program prediksi dan peringatan dini cuaca dengan scaling up weather capacity II di 34 Provinsi memiliki pagu Rp 12,7 Miliar.
• Program informasi gempa bumi dan tsunami (seismograf) di 100 lokasi memiliki pagu sebesar Rp 290,6 Miliar.
• Program MMS-2 untuk 34 provinsi memiliki pagu sebesar Rp 1 Miliar.
• Pagu anggaran BMKG per kegiatan TA 2020 (dalam ribu rupiah):
  • Penyelenggaraan pendidikan program diploma STMKG 34.752.000.
  • Layanan hukum, kerja sama, organisasi, dan humas 10.500.000.
  • Peningkatan koordinasi penyusunan rencana dan tarif, program dan anggaran, monitoring dan evaluasi 15.000.000.
  • Pengelolaan dan pembinaan SDM, Keuangan, Perlengkapan, TU dan RT 256.101.233.
  • Pengawasan internal 13.713.030.
  • Pendidikan dan pelatihan SDM 30.285.871.
  • Penelitian dan pengembangan MTG 17.283.482.
  • Total 377.635.616.
• BMKG menekankan pentingnya calibration dan rekayasa untuk menjamin peralatan BMKG benar-benar berjalan.
• Penutup:
  • Usulan kebutuhan RAK BMKG TA 2020 adalah Rp 3,860 Triliun dan mendapatkan pagu anggaran dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2020 sebesar Rp 3,056 Triliun, maka masih terdapat backlog sebesar Rp 804 Miliar.
  • Pagu anggaran sebesar Rp 3,056 Triliun terdiri dari:
    • Belanja pegawai Rp 569,5 Miliar.
    • Belanja barang Rp 886,9 Miliar.
    • Belanja modal Rp 1,609 Triliun.
  • Pagu anggaran sebesar Rp 3,056 Triliun diperoleh dari beberapa sumber pendanaan, yaitu:
    • Rupiah murni APBN sebesar Rp 2,683 Triliun.
    • PNBP sebesar Rp 98,7 Miliar.
    • Pinjaman luar negeri (PLN) sebesar Rp 274, 3 Miliar.
  • Program kerja dan kegiatan BMKG mendukung multi sektor, tidak hanya sebatas pembangunan bidang lingkungan hidup dan ketahanan bencana, namun juga mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas multimoda, mendukung penguatan pariwisata, mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, peringatan dini penyakit di sektor kesehatan dan pengendalian harga pangan di sektor perekonomian. Mendukung PN1 (PP2&4), PN2 (PP1,2,3,4&5), PN3 (PP4&5), PN4 (PP1,2,3,4,5).
  • Selanjutnya BMKG meminta dukungan dari Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat untuk tambahan anggaran pemeliharaan MKG (existing dan tambahan peralatan yang baru).

Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas)

• Pagu anggaran Tahun 2019 (dalam Ribu Rupiah):
  • Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Basarnas 564.013.719.
  • Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Basarnas 145.095.797.
  • Pengelolaan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan 1.277.787.010.
  • Jumlah pagu anggaran TA 2019 1.986.896.526.
  • Tambahan anggaran pengendalian operasi SAR 2018 4.738.859.
  • Total 1.991.635.385.
• Realisasi anggaran per agustus 2019 (dalam ribu Rp):
  • Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Basarnas 67%: Realisasi 376.273.546 dari pagu 564.013.719.
  • Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Basarnas 32%: Realisasi 45.886.339 dari pagu 145.095.797.
  • Pengelolaan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan 50%: Realisasi 640.973.614 dari pagu 1.277.787.010.
  • Total realisasi 1.063.043.499 dari pagu 1.991.635.385 (53%).
• Sampai Agustus 2019, telah dilaksanakan operasi SAR sebanyak 1.296 kali dengan rincian pesawat udara sebanyak 7 kejadian, kapal sebanyak 387 kejadian, bencana sebanyak 108 kejadian, kondisi membahayakan manusia 781 kali, dan kecelakaan sebanyak 19 kali.
• Pagu kebutuhan dan pagu anggaran TA 2020 (dalam ribu Rupiah):
  • Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Basarnas:
    • Pagu kebutuhan 700.702.622
    • Pagu anggaran 602.764.844
    • Backlook 97.937.778
  • Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Basarnas:
    • Pagu kebutuhan 377.172.219
    • Pagu anggaran 145.095.797
    • Backlog 232.076.422
  • Pengelolaan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan:
    • Pagu kebutuhan 3.579.928.614
    • Pagu anggaran 1.505.787.010
    • Backlog 2.074.141.604
  • Total:
    • Pagu kebutuhan 4.567.803.455
    • Pagu anggaran 2.253.647.651
    • Backlog 2.404.155.804
• Program pengelolaan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan:
  • Layanan pengelolaan sarana dan prasarana:
    • Pengadaan helikopter medium intermediate 2 unit dengan alokasi anggaran Rp 110.000.000 yang akan ditempatkan di Lanud Atang Sanjaya.
    • Pengadaan kapal penyelamatan (rescue boat) panjang 56 m (multi years) 1 unit dengan alokasi anggaran 60.000.000 yang akan ditempatkan di KPP Ambon.
    • Pengadaan kapal penyelamatan (rescue boat) panjang 40 m aluminium 6 unit dengan alokasi anggaran 85.000.000 yang akan ditempatkan di KPP Jakarta, Makassar, Jayapura, Mataram, Nias, Mamuju.
    • Pengadaan Rigid Inflatable Boat 20 unit dengan alokasi anggaran 85.000.000 yang akan ditempatkan di KPP Aceh, Nias, Mentawai, Palembang, Pangkal Pinang, Surabaya, Tarakan, Mamuju, Makassar, Ambon, Tj. Pinang, dan Merauke serta PPP Suka bumi, Wakatobi, Anambas, Sintang, Pohuwato, Bintuni, Okaba, dan Parigi Mountong.
    • Pengadaan Rubber Boat 100 set dengan alokasi anggaran 35.000.000 yang akan ditempatkan di beberapa kantor dan pos pencarian dan pertolongan.
    • Pengadaan Rescue Car 38 unit dengan alokasi anggaran 35.250.000 yang akan ditempatkan di 38 pos pencarian dan pertolongan.
    • Pengadaan Rescue Truck 38 unit dengan alokasi anggaran 84.500.000 yang akan ditempatkan di KPP Mentawai, Natuna, Banten, Maumere, Biak, Banjarmasin, Balai Diklat dan Kantor Pusat serta 27 Pos pencarian dan pertolongan.
    • Pembangunan prasarana SAR 8 lokasi dengan alokasi anggaran 8.030.822 yang akan ditempatkan di KPP Tanjung Pinang, Palembang, Bandung, Yogyakarta, Pontianak, Jayapura, Timika, dan Tarakan.
  • Layanan pembinaan potensi SAR: Pelaksanaan pengelolaan potensi SAR 1 Dok dengan alokasi anggaran Rp 64.550.000 di seluruh kantor pencarian dan pertolongan.
  • Layanan pengelolaan operasi SAR: Pelaksanaan pengerahan potensi dan pengendalian operasi SAR 1 Dok dengan alokasi anggaran Rp 82/834.304 di seluruh kantor pencarian dan pertolongan.
  • Layanan pengelolaan sistem komunikasi SAR: Peralatan komunikasi dan teknologi informasi 1 Paket dengan alokasi anggaran Rp 20.000.000 di KPP Natuna, Maumere, Mentawai, dan Banten.
  • Total alokasi anggaran program pengelolaan perencanaan, pertolongan, dan penyelamatan Rp 906.079.126.
• Program kegiatan non prioritas nasional:
  • Kesiapsiagaan SAR rutin dan khusus (termasuk siaga PON Papua 2020).
  • Latihan SAR dalam negeri dan luar negeri (Latihan SAR Indonesia-Malaysia, Latihan SAR Indonesia-Australia, Latihan Urban SAR (INSARAG), Latihan SAR Challenge).
  • Pemeliharaan peralatan komunikasi (termasuk LUT Basarnas).
  • Pengawakan alut Basarnas (helikopter dan kapal SAR).
  • Pembentukan politeknik SAR.
  • Pelatihan teknis tenaga internal Basarnas
• Hasil operasi dan evakuasi korban sampai tanggal 26 Agustus 2019:
  • Kapal MV Spil Citra jumlah korban 23 di Tj Perak.
  • Kapal KMP Dharma Fery jumlah korban 64 di Tj Perak.
  • Kapal KM Putra Tunggal jumlah korban 161 di Kalianget.
  • Kapal KN SAR Laksmana jumlah korban 5 di Masalembo.
  • Kapal nelayan jumlah korban 2 di Ds Brondong.
  • Kapal KN Chundamani jumlah korban 56 di Masalembo.
  • Total 311 korban dengan 308 orang selamat, 3 orang meninggal dunia, dan 3 orang dalam pencarian

Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)

• Progres realisasi anggaran BP-BPWS tahun 2019 hingga 21 Agustus 2019 sebesar Rp 24,59 Miliar (11,27%).
  • Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya:
    • Pagu alokasi anggaran Rp 27.294.745.000 (12,51%).
    • Realisasi Rp 16.561.720.000 (7.59%).
  • Percepatan pengembangan wilayah Suramadu:
    • Pagu alokasi anggaran Rp 190.936.700.000 (87,49%).
    • Realisasi Rp 8.034.448.000 (3.68%).
  • Total:
    • Pagu alokasi anggaran Rp 218.231.445.000 (100,0%).
    • Realisasi Rp 24.596.219.000 (11.27%).
• Ada beberapa pekerjaan konstruksi yang melakukan lelang ulang.
• Arah kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan Suramadu tahun 2020:
  • Pengadaan lahan pada sub kawasan yang memiliki pengaruh yang besar bagi pengembangan investasi, khususnya wilayah yang berpotensi sebagai penggerak pengembangan perekonomian kawasan secara berkelanjutan.
  • Integrasi program pembangunan Indonesia islamic science park dengan KKJSM.
  • Pembangunan/peningkatan integrasi infrastruktur kawasan dan prasarana dasar melalui stimulasi pendukung pengembangan potensi Madura.
  • Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM lokal serta para PKL Suramadu sehingga memiliki daya saing di dunia usaha (kuliner+souvenir) dan kebutuhan industrialisasi di Madura.
  • Menyiapkan dan melaksanakan proses KPBU dalam rangka pengembangan kawasan strategis di kaki jembatan Suramadu (wisata dan industri).
  • Penguatan kelembagaan dan pemantapan manajemen internal.
• Kronologi pagu kebutuhan, pagu indikatif, dan pagu anggaran BP-BPWS TA 2020:
  • Pagu kebutuhan Rp 317 Miliar berdasarkan hasil serangkaian rapat dengan Bappenas dan Kemenkeu Tahun 2019 yang telah diinput melalui aplikasi kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja (KRISNA) TA 2020 - Kemenkeu.
  • Pagu indikatif Rp 215,9 Miliar berdasarkan surat MenPPN/Bappenas dan Menkeu No. B.241/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2019 dan S-338/MK.02/2019 pada tanggal 29 April 2019 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2020.
  • Pagu anggaran Rp 215,9 Miliar berdasarkan surat bersama MenPPN/Bappenas dan Menkeu No. S-557.1/MK.02/2019 dan B.432/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Pagu Anggaran K/L dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran K/L TA 2020.
• Rincian pagu anggaran BP-BPWS TA 2020:
  • Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp 27.455.099.000 (12,72%).
  • Percepatan pengembangan wilayah Suramadu Rp 188.466.404.000 (87,28%)
  • Total Rp 215.921.503.000 (100%).
• Alokasi belanja dalam pagu anggaran BP-BPWS TA 2020:
  • Belanja pegawai Rp 10,80 Miliar (5,0%).
  • Belanja barang Rp 96,79 Miliar (44,8%).
  • Belanja modal Rp 108,31 Miliar (50,2%).
  • Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp 27,45 Miliar (12,7%).
  • Program percepatan pengembangan wilayah Suramadu Rp 188,46 Miliar (87,3%).
• Saat ini terdapat permasalahan terkait tanah dan konstruksi. Untuk tanah, permasalahan yang ada adalah dokumen proses jual beli tanah yang jumlahnya kurang lebih 56 bidang tidak dapat diselesaikan secara bersamaan. Adapun tindak lanjut BP-BPWS atas permasalahan tersebut adalah penyelesaian proses kelengkapan transaksi pengadaan lahan pada bulan Oktober 2019, untuk bulan November-Desember 2019 dilakukan pembayaran. Diperhitungkan pada bulan November 2019 akan terealisasi 50%, dan Desember 2019 sebesar 50%. Untuk bidang konstruksi, permasalahannya ada adalah beberapa pekerjaan konstruksi yang mengalami lelang ulang, dan tindak lanjut yang BP-BPWS lakukan adalah melakukan lelang ulang dengan target penyelesaian pekerjaan pada Desember 2019.
• Target pengembangan kompetensi SDM lokal Madura tahun 2020 sebanyak 250 orang dengan alokasi Rp 1,8 Miliar, meliputi:
  • Pengembangan kompetensi SDM Madura untuk penyiapan tenaga kerja industri manufaktur (40 orang).
  • Peningkatan kompetensi SDM bidang kepariwisataan untuk menunjang KPBU Kawasan Wisata KKJSM (40 orang).
  • Pelatihan kewirausahaan teknik pemasaran dan keuangan skala usaha mikro untuk PKL Suramadu (50 orang).
  • Pelatihan ekonomi kreatif teknologi pemasaran modern dan tepat guna (120 orang).
• Perubahan arah kelembagaan BPWS 2020-2024 berdasarkan hasil rapat koordinasi tanggal 25 Juli 2019 di kantor Kemenko, bidang perekonomian:
  • Perubahan ruang lingkup wilayah menjadi wilayah Surabaya pada Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura (KKJSM) dan Kawasan Khusus Madura (KKM).
  • Perubahan susunan keanggotaan dewan pengarah yang terdiri atas Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Pariwisata, Menteri Dalam Negeri, Menteri BUMN, Menteri ATR/BPN, Menteri Pertanian, Gubernur Jawa Timur.
  • Penambahan tim penasehat yang terdiri dari Walikota Surabaya, Bupati Bangkalan, Bupati Sampang, Bupati Pamekasan, Bupati Sumenep, dan tokoh masyarakat.
  • Penambahan deputi investasi sebagai upaya optimalisasi pengembangan wilayah Suramadu melalui dukungan pihak swasta.
  • Penambahan tugas badan pelaksana dalam pengembangan industri di wilayah Madura meliputi:
    • Indonesia islamic science park (IISP),
    • Industri pariwisata,
    • Industri gula dan garam,
    • Industri lainnya yang sesuai dengan kondisi lokal masyarakat Madura.