Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

• Pengelolaan barang negara yang di BMKG belum memadai, sudah tidak ada saldo negatif dan tuntas.
• Perjalanan dinas yang tidak sesuai tujuan, sudah ditindak lanjuti sesuai arahan dan diberikan SK dan akhirnya sudah tuntas.
• Temuan berupa jaminan atas pekerjaan yang putus kontrak, oleh Kepala BMKG akan diberikan sanksi sesuai yang berlaku dan dinyatakan tuntas.
• Distribusi dan realisasi anggaran 2018:
  • Komposisi jenis belanja:
    • Belanja pegawai 30%.
    • Belanja modal 31%.
    • Belanja barang 39%.
  • Realisasi per jenis belanja posisi 31 Desember 2018:
    • Belanja pegawai:
      • Pagu Rp549.739.105.000.
      • Realisasi Rp525.403.077.461.
      • 95.57%.
    • Belanja modal:
      • Pagu Rp703.354.560.000.
      • Realisasi Rp677.493.384.294.
      • 96.32%.
    • Belanja barang:
      • Pagu Rp556.669.607.000.
      • Realisasi Rp529.303.830.597.
      • 95.08%.
    • Total:
      • Pagu Rp1.809.763.372.000.
      • Realisasi Rp1.732.200.292.352.
      • 95.71%
  • Realisasi per program anggaran posisi 31 Desember 2018:
    • DMPTL:
      • Pagu Rp549.553.623.000.
      • Realisasi Rp533.549.000.055.
      • 97.09%
    • PPMK:
      • Pagu Rp1.250.209.741.000.
      • Realisasi Rp1.198.651.292.297.
      • 95.12%.
    • Total:
      • Pagu Rp1.809.763.372.000.
      • Realisasi Rp1.732.200.292.352.
      • 95.71%
• Terkait dengan peran dan keterbatasan BMKG. BMKG sebagai elemen dalam sistem yang lebih besar untuk bencana, BMKG tidak bisa mengontrol lembaga-lembaga lainnya dan kewenangan tidak ada pada BMKG.
• BMKG tidak bisa memberitahu untuk Tsunami Selat Sunda sebelum kejadian karena tidak bisa mendeteksi masalah tersebut. Sepanjang setelah kemerdekaan, BMKG hanya bisa mendeteksi Tsunami akibat gempa. Pada kejadian Tsunami Selat Sunda, penyebabnya adalah erupsi dan bukan pergeseran lempeng tektonik. Oleh karena itu, BMKG tidak bisa mendeteksi.
• Mengenai social culture, jika tidak ditingkatkan maka pencegahan dini menjadi sia-sia.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

• Penilaian BPK RI terhadap Basarnas tahun 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
  • Pada tahun 2018 opini atas laporan keuangan Basarnas Tahun Anggaran 2017 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan pada laporan keuangan tanggal 10 Mei 2018 dan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 24/HP/KN/05/2018 tanggal 18 Mei 2018.
• Anggaran belanja modal 2018 berupa: Pembangunan dermaga di Timika, Gedung kantor SAR dan lain-lain.
• Realisasi anggaran untuk pengadaan sarana SAR darat, laut, dan udara:
  • Berdasarkan renstra Basarnas 2015-2019 masih terdapat kekurangan sarana SAR.
  • Anggaran belanja modal tahun 2018 digunakan antara lain untuk memenuhi sarana SAR darat, laut, dan udara berupa pengadaan:
    • 10 unit rescue car.
    • 2 unit helikopter medium intermediate (multi years 2018-2019).
    • 2 unit kapal penyelamatan (rescue boat) 40 meter aluminium.
    • 2 unit kapal penyelamatan (rescue boat) 66 meter (multi years 2018-2019).
  • Renstra Basarnas bidang sarana:
    • Rescue truck (unit): Target renstra 2015-2019 100, jumlah realisasi sampai dengan 2018 77, kekurangan 23.
    • Rescue car (unit): Target renstra 2015-2019 120, jumlah realisasi sampai dengan 2018 94, kekurangan 26.
    • Rescue boat (unit): Target renstra 2015-2019 23, jumlah realisasi sampai dengan 2018 17, kekurangan 6.
    • Rigid inflatable (unit): Target renstra 2015-2019 50, jumlah realisasi sampai dengan 2018 40, kekurangan 10.
    • Rubber boat (unit): Target renstra 2015-2019 250, jumlah realisasi sampai dengan 2018 194, kekurangan 56.
    • Helikopter pencarian dan pertolongan (unit): Target renstra 2015-2019 6, jumlah realisasi sampai dengan 2018 3, kekurangan 3.
• Basarnas menginginkan Komisi 5 bisa membantu juga untuk menyetujui anggaran yang Basarnas ajukan agar SAR semakin lebih baik lagi.
• Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Laporan Keuangan TA. 2017 (Semester 1 Tahun 2018)
  • Total hasil temuan sesuai jenis berjumlah 10 temuan mengenai kelemahan administrasi berakibat kelebihan pembayaran yang disetor kembali ke Kas Negara.
  • Yang sudah ditindak lanjuti berjumlah 5 temuan.
  • Sisa temuan yang akan di tindak lanjuti berjumlah 5 temuan.
  • Total hasil temuan kelebihan pembayaran Rp502.387.489,34 dan disetor kembali ke Kas Negara.
  • Yang sudah ditindak lanjuti berjumlah Rp298.022.328,34 dan sudah disetor ke Kas Negara.
  • Sisa temuan yang akan ditindak lanjuti Rp204.365.161,00 dan dilanjutkan setor kembali oleh yang terkait.

Bapel - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)

• Pokok materi:
  • Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, Laporan keuangan TA 2017 (Semester 1 dan 2 Tahun 2018).
  • Pagu anggaran dan realisasi BP-BPWS Tahun Anggaran 2018.
  • Realisasi pelaksanaan pengadaan tanah tahun 2018.
  • Realisasi pelaksanaan kegiatan konstruksi tahun 2018.
  • Realisasi pengembangan kompetensi SDM di Madura tahun 2018.
  • Target pengelolaan bangunan infrastruktur di wilayah KKJSM.
  • Kendala pelaksanaan kegiatan tahun 2018.
• Pemeriksaan oleh BPK, Bapel-BPWS mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian.
• Realisasi pelaksanaan pengadaan tanah di kawasan rest area (Tanean) Tahun 2018:
  • Rest area sisi barat sebanyak 82 bidang. Luas lahan ha/tahun yaitu 7,58 ha di tahun 2015, 3,45 ha di tahun 2016, 0,21 ha di tahun 2017, dan 1,16 ha di tahun 2018. Total 12,32 ha.
  • Rest area sisi timur sebanyak 100 bidang. Luas lahan ha/tahun yaitu 13,08 ha di tahun 2015, 3,31 ha di tahun 2016, 9,95 ha di tahun 2017, dan 0,96 ha di tahun 2018. Total 27,1 ha.
  • Total sebanyak 182 bidang. Luas lahan ha/tahun yaitu 20,56 ha di tahun 2015, 6,77 ha di tahun 2016, 9,96 ha di tahun 2017, dan 2,13 ha di tahun 2018. Total 39,44 ha.
• Landscape eks PKL sisi barat tanean Suramadu kawasan kaki jembatan sisi Madura (KKJSM) TA 2018.
• Kendala pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018:
  • Belum ditetapkannya Kepala BP-BPWS definitif yang berakibat menghambat dalam pengambilan keputusan strategis.
  • Pengesahan revisi/perubahan kedua Perpres No. 27 Tahun 2008 tentang BPWS yang masih belum ditetapkan sehingga ada kepastian hukum terkait kelembagaan BPWS ke depan.