Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2018 sampai dengan Bulan Mei 2018 – Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Tanggal Rapat: 4 Jul 2018, Ditulis Tanggal: 29 Jul 2020,
Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Dirjen Perhubungan Udara

Pada 4 Juli 2018, Komisi 5 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengenai Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2018 Sampai dengan Bulan Mei 2018. RDP ini dipimpin dan dibuka oleh Ibnu Munzir dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Sulawesi Barat pada pukul 19:57 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Ilustrasi : ekbis.sindonews.com

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI
  • Dirjen Perhubungan laut menyampaikan mengenai kapal yang kandas di Selayar bahwa dokumen kapal tersebut lengkap dan mengenai berita di WhatsApp tidak benar.
  • Dirjen Perhubungan laut menyampaikan bahwa Indonesia mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah dalam perlindungan lingkungan mariti yang ditetapkan IMO.
  • Program kegiatan tahun anggaran 2018, yaitu :
    • Bidang lalu lintas dan angkutan laut, yaitu :
      • Penyelesaian pembangunan kapal perintis sebanyak 70 unit (multiyear contract)
      • Penyelesaian kapal pelra sebanyak 100 unit
      • Penyelenggaraan 113 trayek angkutan perintis, 6 trayek ternak dan 15 trayek angkutan barang tol laut.
      • Penyelenggaraan angkutan mudik gratis sepeda motor.
    • Bidang kepelabuhan, yaitu :
      • Pekerjaan kontruksi dalam pengerjaan (KDP) 23 lokasi
      • Pekerjaan pengerukan alur pelayaran 4 lokasi
      • Pekerjaan pembangunan fasilitas utama pelabuhan 13 lokasi
      • Pengadaan alat bongkar muat 12 unit
    • Bidang kenavigasian, yaitu :
      • Pembangunan atau pengadaan rehabilitasi SBNP 110 unit.
      • Pengadaan telekomunikasi peayaran sebanyak 49 unit
      • Penyelesaian pembangunan kapal kenavigasian 2 unit (multiyear cpntract)
      • Bidang penjagaan kesatuan laut dan pantai yaitu pembangunan kapal patrol kelas 5 sebanyak 10 unit.
  • Berdasarkan Surat Edaran Menteri PPN/Bappenas No B.209/.PPN/D.8/EU.01.01/04/2018 dan Kementerian Keuangan No S-269/MK.02/2018 tertanggal 16 April 2018 tentang Pagu Indikatif K/L Tahun 2019 , Pagu Indikatif Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp12.919.921.260.000. dan beradasarkan hasil perhitungan penyesuaian Pagu Indikatif Kementerian Perhubungan sesuai surat
    Menteri Perhubungan No KU.002/20/5/PHB 2018 tanggal 14 Mei 2018 terdapat penyesuaian Pagu Indikatif Ditjen Perhubungan Laut menjadi Rp12.824.615.260.000 atau berkurang sebesar Rp95,305 miliar.
  • Komposisi Pagu Indikatif Ditjen Perhubungan Laut tahun 2019 sebagai berikut :
    • Berdasarkan jenis belanja yaitu : belanja pegawai sebesar Rp1,6 triliun, belanja modal sebesar Rp6,68 triliun, belanja barang operasional sebesar Rp0,97 triliun, dan belanja barang non operasional sebesar Rp3,55 triliun.
    • Berdasarkan sumber dana yaitu : Rupiah murni sebesar Rp7,34 triliun, surat berharga syariah Negara sebesar Rp135 miliar, pinjaman luar negeri sebesar Rp3,95 trilun, dan PNBP sebesar Rp921 miliar.
  • Program prioritas sebagai acuan penyusunan RKA Ditjen Perhubungan Laut tahun 2019 dalam prioritas pembangunan yaitu :
    • Target renstra atau RPJMN
    • Direktif Presiden
    • Proyek Strategis Nasional (PSN)
    • Penyelesaian Proyek Prioritas Nasional (PN)
    • Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran
    • Tahap penyelesaian pembangunan pelabuhan (KDP)
    • Program keperintisan dan tol laut
    • Penerapan program IT dan Digitalisasi pelayanan
      publik
    • Pembangunan di kawasan tertinggal dan terluar (perbatasan)
    • Optimalisasi sumber pembiayaan pinjaman luar negeri
    • Optimalisasi sumber pembiayaan surat berharga syariah Negara

Dirjen Perhubungan Udara
  • Pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp9.172.206.528.000 dan realisasi anggaran per tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp2.432.602.501.172 atau 26,52% dari pagu anggaran. Dengan jenis belanja sebagai berikut :
    • Belanja pegawai dengan pagu alokasi sebesar Rp880.448.187.000 sudah terealisasi sebesar Rp392.108.012.959 atau 47,22% dari pagu alokasi anggaran.
    • Belanja barang dengan pagu alokasi sebesar Rp3.035.796.010.000 sudah terealisasi sebesar Rp847.417.527.832 atau 27,91% dari pagu alokasi anggaran.
    • Belanja modal dengan pagu alokasi sebesar Rp5.305.962.326.000 sudah terealisasi sebesar Rp1.193.076.960.381 atau 22,49% dari pagu alokasi anggaran.
  • Dirjen Perhubungan Udara menyatakan bahwa dari total target pembangunan 15 bandar udara, sampai saat ini yang sudah terealisasi sebanyak 10 bandar udara. Yang sudah bisa dioperasikan sebanyak 3 bandar udara dan untuk 1 bandar udara akan dioperasikan pada akhir tahun 2018.
  • Sedangkan untuk tahun 2019 ditargetkan akan menyelesaikan 4 bandar udara baru.
  • Dirjen Perhubungan Udara menyampaikan bahwa Dunia internasional sudah banyak mengapresiasi terhadap penerbangan Indonesia diantaranya pencabutan larangan penerbangan terhadap 55 maskapai
  • Fokus program Ditjen Perhubungan Udara tahun 2019, yaitu :
    • Direktif Presiden, Wakil Presiden dari hasil rapat terbatas cabinet serta masukan DPR RI dalam rapat kerja serta kunjungan kerja spesifik.
    • Program prioritas dalam Perpres 3 tahun 2016 yang diperbarui dengan Perpres 58 tahun 2017 tentang program strategis nasional (PSN)
    • Program prioritas dalam RPJMN 2015 terkait dengan pembangunan 15 bandar udara baru dengan target operasi 2019 4 bandara udara.
    • Program kerakyatan dengan pembangunan dan pengembangan daerah perbatasan dan jembatan udara.
    • Dukungan terhadap percepatan peningkatan nilai tambah industry pengelolaan kawasan industry dan KEK khusus dan peningkatan nilai tambah jasa produktif KSPN dan KEK Pariwisata.
    • Dukungan terhadap peningkatan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan dalam rangka tindak lanjut hasil audit lembaga internasional.
  • Pagu indikatif tahun 2019 sebesar Rp7,6 triliun, komposisi anggaran tersebut beradasarkan dengan wilayah yaitu 80% untuk wilayah timur dan 20% untuk wilayah barat.
  • Besar harapan Ditjen Perhubungan Udara adalah dukungan seluruh Anggota Komisi 5 dalam penyusunan prioritas dan RKP demi penyelenggaraan transportasi udara yang aman dan selamat.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan