Rangkuman Terkait
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG
- Mendengar Penjelasan Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI tentang Kajian atas Undang-Undang Bidang Transportasi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - RDPU Komisi 5 dengan Aliansi Pengemudi Independen (API)
- Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP 667 Tahun 2022 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk, Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia, dan Direktur PT. Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM)
- Masukan terhadap Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 DPR RI dengan Perwakilan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI
- Masukan terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - RDPU Komisi 5 dengan ITDP, YLKI, dan INSTRAN
- Masukan terkait Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft Revisi RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direksi Penyedia Layanan Transportasi
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI
- Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
- Regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Mekanisme Pembagian Kuota Rumah Bersubsidi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (DPP Appernas Jaya) dan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)
- Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) - RDPU Komisi 5 dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP APPERSI)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2018 sampai dengan Bulan Mei 2018 – Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
Tanggal Rapat: 4 Jul 2018, Ditulis Tanggal: 29 Jul 2020,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Dirjen Perhubungan Udara
Pada 4 Juli 2018, Komisi 5 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengenai Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2018 Sampai dengan Bulan Mei 2018. RDP ini dipimpin dan dibuka oleh Ibnu Munzir dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Sulawesi Barat pada pukul 19:57 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Ilustrasi : ekbis.sindonews.com
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI
- Dirjen Perhubungan laut menyampaikan mengenai kapal yang kandas di Selayar bahwa dokumen kapal tersebut lengkap dan mengenai berita di WhatsApp tidak benar.
- Dirjen Perhubungan laut menyampaikan bahwa Indonesia mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah dalam perlindungan lingkungan mariti yang ditetapkan IMO.
- Program kegiatan tahun anggaran 2018, yaitu :
- Bidang lalu lintas dan angkutan laut, yaitu :
- Penyelesaian pembangunan kapal perintis sebanyak 70 unit (multiyear contract)
- Penyelesaian kapal pelra sebanyak 100 unit
- Penyelenggaraan 113 trayek angkutan perintis, 6 trayek ternak dan 15 trayek angkutan barang tol laut.
- Penyelenggaraan angkutan mudik gratis sepeda motor.
- Bidang kepelabuhan, yaitu :
- Pekerjaan kontruksi dalam pengerjaan (KDP) 23 lokasi
- Pekerjaan pengerukan alur pelayaran 4 lokasi
- Pekerjaan pembangunan fasilitas utama pelabuhan 13 lokasi
- Pengadaan alat bongkar muat 12 unit
- Bidang kenavigasian, yaitu :
- Pembangunan atau pengadaan rehabilitasi SBNP 110 unit.
- Pengadaan telekomunikasi peayaran sebanyak 49 unit
- Penyelesaian pembangunan kapal kenavigasian 2 unit (multiyear cpntract)
- Bidang penjagaan kesatuan laut dan pantai yaitu pembangunan kapal patrol kelas 5 sebanyak 10 unit.
- Bidang lalu lintas dan angkutan laut, yaitu :
- Berdasarkan Surat Edaran Menteri PPN/Bappenas No B.209/.PPN/D.8/EU.01.01/04/2018 dan Kementerian Keuangan No S-269/MK.02/2018 tertanggal 16 April 2018 tentang Pagu Indikatif K/L Tahun 2019 , Pagu Indikatif Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp12.919.921.260.000. dan beradasarkan hasil perhitungan penyesuaian Pagu Indikatif Kementerian Perhubungan sesuai surat
Menteri Perhubungan No KU.002/20/5/PHB 2018 tanggal 14 Mei 2018 terdapat penyesuaian Pagu Indikatif Ditjen Perhubungan Laut menjadi Rp12.824.615.260.000 atau berkurang sebesar Rp95,305 miliar. - Komposisi Pagu Indikatif Ditjen Perhubungan Laut tahun 2019 sebagai berikut :
- Berdasarkan jenis belanja yaitu : belanja pegawai sebesar Rp1,6 triliun, belanja modal sebesar Rp6,68 triliun, belanja barang operasional sebesar Rp0,97 triliun, dan belanja barang non operasional sebesar Rp3,55 triliun.
- Berdasarkan sumber dana yaitu : Rupiah murni sebesar Rp7,34 triliun, surat berharga syariah Negara sebesar Rp135 miliar, pinjaman luar negeri sebesar Rp3,95 trilun, dan PNBP sebesar Rp921 miliar.
- Program prioritas sebagai acuan penyusunan RKA Ditjen Perhubungan Laut tahun 2019 dalam prioritas pembangunan yaitu :
- Target renstra atau RPJMN
- Direktif Presiden
- Proyek Strategis Nasional (PSN)
- Penyelesaian Proyek Prioritas Nasional (PN)
- Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran
- Tahap penyelesaian pembangunan pelabuhan (KDP)
- Program keperintisan dan tol laut
- Penerapan program IT dan Digitalisasi pelayanan
publik - Pembangunan di kawasan tertinggal dan terluar (perbatasan)
- Optimalisasi sumber pembiayaan pinjaman luar negeri
- Optimalisasi sumber pembiayaan surat berharga syariah Negara
Dirjen Perhubungan Udara
- Pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp9.172.206.528.000 dan realisasi anggaran per tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp2.432.602.501.172 atau 26,52% dari pagu anggaran. Dengan jenis belanja sebagai berikut :
- Belanja pegawai dengan pagu alokasi sebesar Rp880.448.187.000 sudah terealisasi sebesar Rp392.108.012.959 atau 47,22% dari pagu alokasi anggaran.
- Belanja barang dengan pagu alokasi sebesar Rp3.035.796.010.000 sudah terealisasi sebesar Rp847.417.527.832 atau 27,91% dari pagu alokasi anggaran.
- Belanja modal dengan pagu alokasi sebesar Rp5.305.962.326.000 sudah terealisasi sebesar Rp1.193.076.960.381 atau 22,49% dari pagu alokasi anggaran.
- Dirjen Perhubungan Udara menyatakan bahwa dari total target pembangunan 15 bandar udara, sampai saat ini yang sudah terealisasi sebanyak 10 bandar udara. Yang sudah bisa dioperasikan sebanyak 3 bandar udara dan untuk 1 bandar udara akan dioperasikan pada akhir tahun 2018.
- Sedangkan untuk tahun 2019 ditargetkan akan menyelesaikan 4 bandar udara baru.
- Dirjen Perhubungan Udara menyampaikan bahwa Dunia internasional sudah banyak mengapresiasi terhadap penerbangan Indonesia diantaranya pencabutan larangan penerbangan terhadap 55 maskapai
- Fokus program Ditjen Perhubungan Udara tahun 2019, yaitu :
- Direktif Presiden, Wakil Presiden dari hasil rapat terbatas cabinet serta masukan DPR RI dalam rapat kerja serta kunjungan kerja spesifik.
- Program prioritas dalam Perpres 3 tahun 2016 yang diperbarui dengan Perpres 58 tahun 2017 tentang program strategis nasional (PSN)
- Program prioritas dalam RPJMN 2015 terkait dengan pembangunan 15 bandar udara baru dengan target operasi 2019 4 bandara udara.
- Program kerakyatan dengan pembangunan dan pengembangan daerah perbatasan dan jembatan udara.
- Dukungan terhadap percepatan peningkatan nilai tambah industry pengelolaan kawasan industry dan KEK khusus dan peningkatan nilai tambah jasa produktif KSPN dan KEK Pariwisata.
- Dukungan terhadap peningkatan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan dalam rangka tindak lanjut hasil audit lembaga internasional.
- Pagu indikatif tahun 2019 sebesar Rp7,6 triliun, komposisi anggaran tersebut beradasarkan dengan wilayah yaitu 80% untuk wilayah timur dan 20% untuk wilayah barat.
- Besar harapan Ditjen Perhubungan Udara adalah dukungan seluruh Anggota Komisi 5 dalam penyusunan prioritas dan RKP demi penyelenggaraan transportasi udara yang aman dan selamat.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG
- Mendengar Penjelasan Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI tentang Kajian atas Undang-Undang Bidang Transportasi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - RDPU Komisi 5 dengan Aliansi Pengemudi Independen (API)
- Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP 667 Tahun 2022 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk, Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia, dan Direktur PT. Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM)
- Masukan terhadap Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 DPR RI dengan Perwakilan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI
- Masukan terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - RDPU Komisi 5 dengan ITDP, YLKI, dan INSTRAN
- Masukan terkait Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft Revisi RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direksi Penyedia Layanan Transportasi
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI
- Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
- Regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Mekanisme Pembagian Kuota Rumah Bersubsidi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (DPP Appernas Jaya) dan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)
- Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) - RDPU Komisi 5 dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP APPERSI)