Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

RAPBN 2017 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub

Tanggal Rapat: 15 Sep 2016, Ditulis Tanggal: 24 Jan 2021,
Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Dirjen Perhubungan Udara

Pada 15 September 2016, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Perhubungan mengenai RAPBN 2017. RDP ini dipimpin dan dibuka oleh Muhidin Said dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Sulawesi Tengah pada pukul 20:02 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Ilustasi : cnnindonesia.com

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirjen Perhubungan Udara
  • Dirjen menyampaikan bahwa pagu anggaran tahun 2017 Ditjen Perhubungan sebesar Rp9,508 Triliun. Untuk belanja modal sebesar Rp6,54 Triliun dan kegiatan yang sudah dikontrak sebanyak 4.187.
  • Dirjen menjelaskan kronologis anggaran terkait penghematan, total pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp9,5 Triliun, pemotongan tahap 1 sebesar Rp8,9 Miliar dan pemotongan tahap 2 sebesar 633 Miliar. S
  • edangkan untuk target prioritas tahun 2016 tidak terganggu pada pemotongan anggaran
  • Realisasi anggaran per 15 September 2016 mencapai 51,14%.
  • Dirjen mengatakan bahwa rencana kerja pemerintah tahun 2016 fokus sasaran serta pembangunan, pekerjaan prioritas strategis, penyelesaian project dalam pengerjaan dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi.
  • Dalam pelayanan perhubungan udara menetapkan posisi Indonesia pada penerbangan Internasional.
  • Dirjen mengatakan untuk usulan kegiatan prioritas mengacu pada program prioritas pemerintah. Dengan melanjutkan program prioritas peningkatan fasilitas bandara udara, pengembangan bandara sibisat mampu didarati jet pribadi, dan melanjuti multi years helicopter penerbangan dipotong.
  • Sedangkan program prioritas yang tidak ditindaklanjuti, adalah pengembangan bandara Emau Lana dan pembangunan bandara udara di Aceh Barat dikarenakan lahan pengembangan belum
    siap.
  • Dirjen mengatakan terkait dengan program prioritas nasional dalam RPJMN yang belum dapat alokasi yaitu pembangunan bandara Kertajati.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan