Rangkuman Terkait
- Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Rincian Kegiatan Masing-Masing Eselon I — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR
Tanggal Rapat: 2 Feb 2021, Ditulis Tanggal: 9 Feb 2021,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR
Pada 2 Februari 2021, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengab Dirjen Sumber Daya Air (SDA) mengenai Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR. RDP ini
dipimpin dan dibuka oleh Muhamad Arwani Thomafi dari Farksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapil Jawa Tengah 3 pada pukul 10:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Ilustrasi : Liputan6.com
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR
- Dirjen menyampaikan bahwa kegiatan tahun 2020 dari sisi alokasi pendanaan totalnya sebesar Rp31 Triliun. Awalnya sebesar Rp43,97 Triliun kemudian ada refocusing sebesar Rp16,69 Triliun, tetapi
di akhir-akhir tahun ada luncuran dari SBSN dan PLN. Sehingga total anggaran yang harus diselesaikan tahun 2020 sebesar Rp31,3 Triliun. - Dirjen menyampaikan terkait dengan postur pagu Ditjen SDA tahun 2020 untuk Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebear Rp30,8 Triliun dan Program Pengendalian Lumpur Lapindo sebesar Rp239,7 Juta. Dari Program Pengelolaan SDA ada 3 yaitu rupiah murni, PHLN dan RMP, serta
SBSN. - Dirjen menyampaikan dari capaian pembangunan tahun 2020, yaitu: untuk bendungan, 46 bendungan on going dan 3 buah bendungan telah selesai. Ada satu untuk bendungan Paselloreng yang hanya tinggal menyelesaikan terkait tanah, dan semoga April 2021 bisa diselesaikan.
- Progres penyerapan anggaran tahun anggaran 2020, untuk progres keuangan mencapai 92,74%,
sedangkan untuk progres fisik mencapai 93,04 . - Adanya anggaran yang tidak terserap sebesar Rp2.259,71 Miliar, dengan rincian sebagai berikut :
- Rupiah Murni sebesar Rp1.145,80 amiliar, disebabkan :
- Sisa lelang, tidak dapat dimanfaatkan karena waktu pemrosesan dan pelaksanaan tidak cukup.
- Gaji dan tunjangan kinerja 13-14 tidak dibayarkan (untuk Eselon 1 dan Eselon 2)
- Anggaran terblokir, seperti ekskalasi dan tunggakan, karena belum ada penetapan BPKP)
- PHLN sebesar Rp899,25 Miliar, disebabkan :
- Loan agreement belum ditetapkan
- Masih dalam proses lelan (melewati tahun anggaran)
- Loan belum efektif
- SBSN sebesar Rp214,66 Miliar, disebabkan :
- Gagal lelang
- Tuntutan hasil lelang ke PTUN sehingga menyebabkam keterlambatan kontrak.
- Rupiah Murni sebesar Rp1.145,80 amiliar, disebabkan :
- Target prioritas 2021 Ditjen SDA sebesar Rp58,547 Miliar, yaitu :
- Bendungan dan danau, terdiri dari : pembangunan 48 bendungan, terdiri atas 5 bendungan baru dan 43 bendungan on-going, Pembangunan 23 embung, dan Revitalisasi 7 danau.
- Operasi dan pemeliharaan, terdiri dari : O&P sarana dan prasarana SDA, Tanggap darurat bencana dan pengadaan alat berat, dan Infrastruktur berbasis masyarakat (P3TGAI) di 10.000 lokasi.
- Air tanah dan air baku : Peningkatan kapasitas air baku 3,5 m3/detik
- Irigasi dan rawa , terdiri dari : Pembangunan irigasi 25 ribu Hektar, dan Rehabilitasi dan peningkatan irigasi 250 ribu Hektar.
- Pengendali daya rusak, terdiri dari : Pembangunan pengendali banjir sepanjang 224,03 Km, Pembangunan pengendali sedimen sebanyak 25 buah, lahar gunung berapi sebanyak 28 buah, dan Pembangunan pengaman pantai sepanjang 41,55 Km
- Pengadaan tanah
- Pengendalian lumpur sidoarjo, terdiri dari : Pengaliran lumpur 31 juta m ³ slurry, dan Peningkatan tanggul
- Dukungan lainnya,
- Dirjen mengatakan bahwa ada bendungan yang akan diresmikan yaitu Bendungan Tukul, Bendungan Tapin, dan Bendungan Napun Gete.
- Dirjen menyampaikan terkait bahwa Padat Karya Tunai P3TGAI sebanyak 10.000 lokasi,Padat Karya Tunai Operasi dan Pemeliharaan sebanyak 1.779 lokasi dan terdiri dari 46.002 orang, dan Akuifer
Buatan Simpanan Air Hujan sebanyak 57 lokasi dan terdiri dari 878 orang. - Terkait dengan food estate ada 3 yaitu di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Belu. Untuk Kalimantan Tengah kurang lebih 165.000 hektar. Itu dari sisi jaringan yang sudah ada yang direhab, sedangkan yang dimanfaatkan oleh pertanian itu tergantung dari sawah yang sudah ada kurang lebih 148.000 hektar, sisanya sudah ada yang sawit, perumahan, dan lain-lain.
- Dirjen menyampaikan hingga 2 Februari 2021 progres pengadaan barang dan jasa terdiri dari paket kontraktual 2400 paket dengan anggaran sebesar Rp21,227 Miliar, yang terdiri dari :
- belum kontrak 1.848 paket dengan anggaran sebesar Rp17,352 Miliar
- proses lelang 1.184 paket dengan anggaran sebesar Rp12,307 Miliar
- belum lelang 664 paket
- terkontrak 552 paket dengan anggaran sebesar Rp3,875 Miliar.
- belum kontrak 1.848 paket dengan anggaran sebesar Rp17,352 Miliar
- Progress penyerapan anggaran tahun anggaran 2021, untuk progress keuangan mencapai 12,39% dan untuk progress fisik mencapai 11,9%. Sedangkan untuk prognosis penyerapan Januari 2021 adalah 5,94%, bahwa progress saat ini sudah melampaui prognosis.
- Dirjen berharap agar program 2022, pada bulan Oktober sudah bisa masuk. Harus ada revisi karena ada beberapa pergantian waktu dan ada beberapa titik yang menjadi usulan, ketika pemeriksaan
ke lapangan ada perubahan dari sisi pemenuhan syarat hal tersebut memungkinkan adanya usulan baru.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Rincian Kegiatan Masing-Masing Eselon I — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan