Sekjen Kementerian PUPR:

• Kementerian PUPR juga menyampaikan rasa duka yang mendalam atas bencana alam gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Kementerian PUPR juga telah kehilangan satu orang meninggal atas bencana tersebut dan satu masih belum ditemukan.
• Progres SIBBB TA 2018 ini sudah 50%.
• Pagu indikatif SIBBB Kementerian PUPR yaitu Rp1,8 Miliar.
• Target outcome:
  • Mempertahankan opini WTP atas hasil audit BPK.
  • Meningkatnya fasilitasi produk dan bantuan hukum.
  • Meningkatnya kenyanaman bekerja.
  • Meningkatnya nilai sistem akuntabilitas instansi.
• Kementerian PUPR menyelenggarakan konsultasi pra kontrak dan regionalnya. Bekerjasama dengan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Agar program-program lebih efektif dan efisien.
• Kementerian PUPR bekerjasama dengan Inspektorat Jendral melaksankan berbagai hal terkait pengembangan sistem untuk mempertahankan opini WTP. Kemudian untuk memperbaiki laporan keuangan. Terus melakukan upaya-upaya dan mengecek indikator berjalan dengan lancar.
• Target outcome mempertahankan opini WTP atas hasil audit BPK senilai Rp29,5 Miliar.
• Kementerian PUPR juga ingin menyampaikan duka mendalam atas peristiwa tsunami disertai gempa bumi.
• Untuk merespons pertanyaan Anggota Dewan pada tanggal 17 September 2018, sebagai berikut guna mempertahankan opini WTP adalah membangun laporan keuangan dengan melakukan pembinaan kepada satker-satker terkait.
• Kementerian PUPR usaha untuk melakukan pembinaan mulai dari CPNS. Di Lombok ada 400 CPNS yang ingin membantu menyelesaikan masalah-masalah di Lombok.
• Target outcome meningkatnya pengelolaaan dan pengadministrasian pegawai Kementerian PUPR senilai Rp36,5 Miliar Kepegawaian dan Ortalia
• Target outcome meningkatnya layanan informasi publik dan publikasi infrastruktur Rp58 Miliar komunikasi publik.
• Alhamdulillah pada beberapa waktu yang lalu mendapatkan penghargaan komunikasi publik terbaik dalam rangka penyelenggaraan mudik. Kami berusaha meningkatkan informasi kepada publik baik dari televisi atau media sosial dan cetak lainnya.
• Gedung PUPR sudah mendapatkan sertifikat green building dan Kementerian PUPR harus memanfaatkan itu. Seperti menghemat listrik dan lain-lain Kementerian PUPR juga mengaktifkan program-program yang baik.
• Meningkatnya kenyamanan bekerja Rp165 Miliar umum dengan pemeliharaan gedung dan halaman kantor Kementerian PUPR untuk mempertahankan “Green Building”.
• Untuk gempa Lombok kami juga dapat melakukan dialog yang dilapangan khususnya yang ada di kantor sagnas agar Pimpinan dapat masukan dari yang dilapangan.
• Target outcome meningkatnya fasilitasi produk dan bantuan hukum Rp29 M dgn rencana sosialisasi produk hukum, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian PUPR, Mitigasi Permasalahan Hukum dan Koordinasi Penbentukan Produk Hukum.
• Kementerian PUPR juga akan melakukan sosialisasi untuk UU Jasa Konstruksi di Surabaya, Makassar. sedangkan UU Arsitek di Banjarmasin.
• Target outcome meningkatnya kematangan penerapan SPIP serta meningkatnya tertib pengelolaan dan optimalisasi BMN yang terdiri dari 5 level penerapan SPIP.
• Sebagaimana pemberkasaan pada tanggal 17 September yang laku maka kami dibelakang sudah menyampaikan kita dapat melakukan penyelenggarann sosialisasi dan informasi. Contohnya peresmian jembatan gantung.
• Rencana penyelenggaraan sosialisasi P3-TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi) pada bulan Maret 2019.
• Lewat SDM Kementerian PUPR menerapkan reward and punishment kepada seluruh jajaran.
• Dalam rangka meningkatkan informasi publik dan publikasi, Kementerian PUPR kerap kali menayangkan kunker DPR.
• Pemeliharaan gedung Kementerian PUPR yang bersetifikasi Green building, penghematan penggunaan listrik, kebersihan lingkungan, dan lain sebagainya.
• Turunan UU Jasa Konstruksi sedang Kementerian PUPR garap seperti PP dan Permen yang mendukung pelaksanaan regulasi terkait.
• Terkait UU Arsitek Kementerian PUPR sedang menyusun aturan turunan dan sosialisasi seperti di Kota Padang dan Banjarmasin.
• Rencana penyebarluasan informasi sosialisasi produk hasil Litbang pada bulan Oktober 2018 sampai Maret 2010.
• Untuk tenaga kerja konstruksi telah dilaksanakan di 20 Provinsi.

Irjen Kementerian PUPR:

• Arah pengawasan internal Irjen itu mengacu pada Permen PUPR.
• Masuk dalam progam pengawasan dan perikatan yang dialokasikan kepada kami adalah sekitar Rp99 Miliar.
• Postur anggaran TA 2019 pagu anggaran 2019 yaitu Rp99,4 Miliar untuk:
  • Belanja Pegawai Rp30,6 Miliar.
  • Belanja Modal Rp832 Juta.
  • Belanja Barang Rp68 Miliar
• Kegiatan lain ada program pembangunan budaya integritas. Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan unit kerja.
• Selanjutnya kegiatan yang lain ada layanan hukum sosialisasi dan koordinasi TP4 dan layanan dukungan manajemen dan operasional
• Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian PUPR:
  • Kegiatan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR di Irjen 1-4 Rp39 Miliar.
  • Kegiatan layanan teknis dan administratif bidang pengawasan Rp60 Miliar.
• Inspektorat wilayah kalimantan dan sulawesi sekitar Rp9,79 Miliar

Ketua Balitbang Kementerian PUPR:

• Litbang terapan senilai Rp23 Miliar atau senilai 4%.
• Pusat Studi Gempa Nasional (Pusgen) mendukung program kawasan permukiman dan bangunan gedung serta lingkungan dengan manfaat menjadi acuan dasar.
• Target BPSDM salah satunya ada Sumber Daya Air 1590 orang.

BPSDM Kementerian PUPR:

• Target sertifikasi sebanyak 1530 orang. Terdiri atas bagian Sumber Daya Air, konstruksi, jalan jembatan, manajemen resiko, dan cipta karya.
• Pagu anggaran BPSDM sebesar Rp348,9 Miliar dengan rincian:
  • Pelatihan SDM PUPR Rp89,02 Miliar
  • Pendidikan Vokasi dan Magister (on going) Rp16,31 Miliar
  • Penilaian Kompetensi SDM Pengelolaan Kinerja dan Pemetaan Karir NPSK Rp7,27 Miliar.
  • Pengembangan dan Review Modul Rp35,53 Miliar.
  • Pengembangan Jabatan Fungsional Rp4,35 Miliar.
  • Layanan Manajemen Rp65,39 Miliar

BPIW Kementerian PUPR:

• BPIW Kementerian PUPR akan memastikan tugas-tugas dari 2015-2019 akan kami selesaikan.
• Tematik kegiatan BPIW:
  • Perencanaan dan kajian perubahan iklim Rp9,89 Miliar.
  • Pengembangan perkotaan dan aeropropolis Rp25,5 Miliar.
  • Pusat perhubungan kawasan Timur Indonesia Rp10,5 Miliar
• Terkait dengan mitigasi bencana kami akan mencakup kawasan-kawasan yang akan menjadi jawaban terhadap permasalahan-permasalahan sebelumnya seperti mencakup Taman Kerinci Barat, Bukit Barisan, Gunung Rinjani
• Kemudian terkait pengembangan kawasan pariwisata akan mempusatkan kawasan ekonomi khusus kawasan pariwisata kita fokuskan ketiga wilayah.
• BPIW Kementerian PUPR akan menyelesaikan Renstra 2020-2024..
• Yang terkait tema perubahan iklim, BPIW Kementerian PUPR akan mencakup kawasan taman nasional.
• Terkait kawasan pariwisata, akan terpusat pada kawasan KEK. Antara lain Danau Toba dan Kepulauan Lombok.