Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI

Tanggal Rapat: 12 Jul 2017, Ditulis Tanggal: 26 Nov 2020,
Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Pada 12 Juli 2017, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Muhidin Mohamad Said dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Sulawesi Tengah pada pukul 19:00 WIB. (ilustrasi: lampost.co)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
  • Kementerian PUPR RI telah berupaya membangun berbagai program irigasi danau, salah satunya di Danau Tempe, Sulawesi Selatan.
  • Di tahun 2018 nanti, Kementerian PUPR RI berusaha akan membenahi permasalahan lumpur lapindo. 
  • Kementerian PUPR RI juga menekankan harus terciptanya komunikasi yang baik dan kolaboratif antar-bagian dari Kementerian PUPR RI, baik Pejabat, Kepala Balai, PNS, dan dengan para Anggota Komisi 5 DPR-RI. Salah satu contoh nyatanya adalah ketika para anggota DPR-RI terjun ke lapangan, maka wajib bagi para bagian dari Kementerian PUPR RI untuk mendampinginya.
  • Komunikasi seperti itu diperlukan sehingga Kementerian PUPR RI dapat mendapatkan aspirasi nyata dari para anggota DPR-RI yang terkait.
  • Dalam bidang infrastruktur contohnya, Kementerian PUPR RI menyatakan telah meningkatkan terkait program infrastruktur dasar, yang dinaikkan dari 3.000 titik lokasi, menjadi 5.000 titik lokasi. Hal ini karena sifat keterbukaan dari Kementerian PUPR RI atas aspirasi yang ada di Parlemen. 
  • Dalam menanggapi kritik dari para anggota DPR-RI yang terkait, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM agar hal ini dapat secara cepat dirampungkan. 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan