Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP), dan Kepala Balitbang Kementerian Perhubungan

Tanggal Rapat: 15 Sep 2016, Ditulis Tanggal: 15 Feb 2021,
Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Kepala BPSDM-P, dan Kepala Balitbang Kementerian Perhubungan

Pada 15 September 2016, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP), dan Kepala Balitbang Kementerian Perhubungan mengenai Pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Fary dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (FP-Gerindra) dapil Nusa Tenggara Timur 2 pada pukul 18:20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://id.m.wikipedia.org)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Kepala BPSDM-P, dan Kepala Balitbang Kementerian Perhubungan

Sekjen Kemenhub:

  • Kriteria pemotongan yang pertama, kegiatan-kegiatan yang bersifat kunjungan dinas.
  • Apabila kegiatan yang dipotong strategis maka akan diulang pada tahun 2017.
  • Kegiatan strategis yang dialokasikan, kegiatannya ada dan dilanjutkan.
  • Tiga kriteria pemotongan, kegiatan yang tidak strategis, multiyears kontrak, hal-hal strategis yang dipotong dimunculkan kembali.
  • Ada kegiatan yang dihentikan, contoh efektivitas pengadaan BRT.
  • Kapal untuk navigasi sebagian dikurangi namun kegiatan tetap ada.
  • Anggaran tahun 2017 pembangunan MRT tidak dialokasikan APBN.
  • Kalau 5T masuk ke DKI itu akan mengganggu keadilan secara nasional, Kemenhub butuh pembangunan di kawasan timur.
  • Skema pendanaan diberikan kepada investor.
  • Kemenhub secara skema pendanaan agar beban APBN menjadi pilihan terakhir.
  • Dari pihak Pemda, melihat perkembangan Bandara Kertajati untuk gandeng investor.
  • Sudah ada beberapa investor yang tertarik pada pembangunan Kertajati.
  • Penghematan tahap 1 tidka ada relatif untuk belanja modal.
  • Sebagaimana disampaikan, total pagu anggaran tahun 2017 Kemenhub Rp48,7 Triliun. Sekjen sebesar Rp526 Miliar.
  • Target kinerja Sekjen, akuntabilitas instansi Pemerintah.
  • Nilai aset sebagai BMN sebesar Rp341 Triliun.
  • Biro kepegawaian sebesar Rp27,5 Miliar. Biro perlengkapan Rp18,1 Miliar.
  • Antara Indonesia dengan Australia ada pertemuan bilateral.
  • Untuk kegiatan biro umum sebesar Rp250,6 Miliar.
  • Sekjen meminta Eselon 1 melaporkan kegiatan yang dipotong.
  • KNKT tidak hadir karena sedang membentuk tim untuk investigasi kecelakaan yang ada di Wamena.

Irjen Kemenhub:

  • Masalah pengadaan kapal, pihak Bareskrim sudah melakukan 4 tahap dan sudah melakukan panggilan pada PPK.
  • Irjen Kemenhub melakukan review harga perikanan sendiri, agar Kemenhub mendapatkan harga perikanan yang wajar.
  • Kemenhub melakukan review HPS yang dibuat, Kemenhub mendapat nilai Rp1 Triliun.
  • Pagu awal Rp131 Miliar pemotongan Rp7 Miliar.
  • Berdasarkan pagu akhir, realisasi Irjen Kemenhub sudah 73,8%.
  • Pendampingan pagu kebutuhan Inspektorat melakukan pada Inspektorat 1-5.
  • Untuk rencana anggaran Inspektorat laporkan pagu Rp90,31 Miliar.
  • Kinerja yang Inspektorat capai sama, Inspektorat akan lakukan opini wajar dari BPK.

Kepala BPSDM:

  • Tentang permintaan Kepri bangun sekolah pelaut, sudah BPSDM catat untuk lakukan studi kelayakan, BPSDM masih selesaikan Sekolah Pelaut di Padang Pariaman.
  • BPDM akan membangun 6 kapal latih di 6 lokasi.
  • Nanti kapal latih beroperasi di rute perintis untuk layani masyarakat.
  • Dengan 6 kapal itu, BPSDM bisa menyediakan untuk 600 Taruna.
  • Di NTT sudah ditentukan lokasi dan uji kelayakan, dan sedang dilakukan hubungan dengan Gubernur.

Kepala Balitbang:

  • Tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan di bidang transportasi.
  • Realisasi plksanaan anggaran 45% dari total pagu.
  • Balitbang ingin laporkan beberapa catatan, daya serap 45% daei Kemenhub.
  • Semula untuk tahun 2016 sebesar Rp217 Miliar, terdapat pemotongan Rp11M, ada pemotongan lagi sebesar Rp6 Miliar.
  • Balitbang anggarkan pagu semula Rp267 Miliar, setelah pemotongan menjadi Rp124 Miliar.
  • Dalam Balitbang ada 5 unit Eselon 2.
  • Balitbang berharap transportasi antar modal bisa terintegrasi dalam perencanaan Balitbang.
  • Belanja pegawai 33% belanja modal 0,9%.
  • Balitbang utamakan peningkatan keselamatan pengamanan.
  • Bandar Udara di Indonesia mengalami perbatasan penerbangan.
  • Dari basis data, kualitas dan kuantitas tertentu diharapkan tidak over capacity untuk angkut.
  • Ada masterplan untuk adakan sub sektor karena syarat link atau simpul transportasi untuk dibangun.
  • Masterplan menjadi prasyarat dalam pembangunan transportasi.
  • Banyak terjadi insiden di ground antar pesawat.
  • Monitoring ground movement kurang baik, Balitbang akan link movement udara dengan darat.
  • Dukungan manajemen publikasi dan promosi dari Litbang, kita harus inline dengan LIPI.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan