Menteri PUPR:

• Untuk sektor jalan, Kementerian PUPR mendukung pembangunan 24 pelabuhan baru, Jalan lingkar perkotaan, 15 kawasan industri prioritas.
• Kementerian PUPR mendukung 15 pembangunan bandara baru.
• Untuk sektor perumahan, 409 Waduk baru akan didukung untuk tingkatkan suplai air irigasi.
• Progres pembangunan bendungan 80%, embung 77%, pembangunan jalan baru 99%, pembangunan jembatan 79%.
• Capaian program pengelolaan Sumber Daya Air untuk bendungan selama tahun 2015-2017 akumulasinya mencapai 24%.
• Pembangunan jaringan irigasi, dari total target 1 juta hektare, akan tercapai 273 ribu hektare.
• Untuk capaian program pengelolaan Sumber Daya Air irigasi akumulasi dari tahun 2015-2017 adalah sebesar 24%.
• Untuk membeli lahan gunung berapi, sudah tercapai 75%, perlu dibangun hingga 82% pada tahun 2018.
• Pengolahan air baku masih menyisakan 49,9% yang harus diselesaikan.
• Pengelolaan lahar gunung berapi target awal 306 buah dan terealisaai 87 buah akumulasi dari tahun 2015-2017 sebesar 73%.
• Pembangunan jembatan akan tercapai 23 ribu Km pada tahun ini.
• Untuk program jalan tol di tahun 2015, beroperasi 132 Km.
• Pembangunan jalan tol di tahun 2017 akan dilaksanakan 568 Km.
• Target awal capaian program penyelenggaraan jalan tol 1.851 Km terealisasi pada tahun 2015-2017 sebesar 568 Km.
• Jalan tol yang dioperasikan pada tahun 2016 sebanyak 44 Km.
• Pembangunan SPAM masih sisakan target 22%.

Mendes PDTT:

• Kemendes PDTT adalah Kementerian baru, dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Kemendes PDTT terus melakukan perbaikan.
• Kemendes PDTT melakukan penyegaran dengan berbasis kinerja dan stabilitas.
• Anggaran Kemendes PDTT pada tahun 2015 sebesar Rp8,9 Triliun, pada tahun 2016 sebesar Rp6,1 Triliun, pada tahun 2017 sebesar Rp4,8 Triliun, tahun2018 sebesar Rp4,7 Triliun. Anggaran turun difokuskan pada daerah.
• Penurunan alokasi anggaran tahun 2018 karena untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di desa-Desa tertinggal.
• Tahun 2018, program dukungan manajemen dan teknis Rp278,87 Miliar, Program Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Rp57 Miliar.
• Anggaran untuk program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesar Rp278.775.543 Triliun.
• Kemendes PDTT merasakan pentingnya anggaran untuk program peningkatan kapasitas aparatur Kemendes PDTT.
• Anggaran untuk Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur sebesar Rp57.060.378 Triliun.
• Program Pembangunan Daerah Tertinggal Rp307 Miliar, Program Pembangunan Kawasan Migrasi Rp400 Miliar.
• Anggaran untuk penelitian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan serta informasi sebesar Rp200.557.341 Triliun.
• Total anggaran Kemendes PDTT adalah sebesar Rp4.702.613.061.
• Tahun 2016 lalu, pemanfaatan dana desa lebih dialokasikan pada Pembangunan Infrastruktur Desa.
• Kemendes PDTT hanya alami 3 kasus longsor, pembangunan turap di Desa amat membantu.
• Pembangunan embung desa nilainya Rp200-600 juta per embung.
• Pemanfaatan dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar Rp2,14 Triliun, sarana prasarana desa sebesar Rp29,51 Triliun.
• Pengembangan potensi ekonomi lokal Rp0,61 Triliun, SDA dan lingkungan berkelanjutan Rp0,90 Triliun pemberdayaan masyarakat Rp2,58 Triliun, penyelenggaraan Pemdes Rp0,88 Triliun dan pembinaan kemasyarakatan Rp0,53 Triliun.
• Belum ada efek signifikan dalam peningkatan pendapatan desa, mulai tahun 2017 program diharapkan ada impactnya pada pendapatan desa.

Kepala BPWS:

• Minimnya sarana prasarana di daerah Surabaya dan Madura, perlu diperhatikan.
• Total pagu indukatif BPWS sebesar R244 Miliar.
• Komposisi dan Proporsi, program dukungan manajemen Rp29,3 Miliar. Perencanaan sebesar Rp11,3 Miliar.
• Infrastruktur dan Pengembangan Kawasan Rp176 Miliar.
• Infrastruktur Cluster dan SDM Rp35 Miliar.
• BPWS usulkan Rp377 Miliar, tapi alokasi indukatif hanya Rp244 Miliar. Untuk kekurangan digunakan pada pengentasan kawasan pesisir.