Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi

• Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ada satu anggaran yang telah disetujui sebesar Rp45,9 Triliun yang berkaitan dengan belanja barang.
• Efisiensi yang berkaitan dengan belanja barang sudah disepakati dan sudah dibahas sebelumnya. 
• Kemenhub ada tambahan anggaran sebesar Rp500 Miliar. Ini merupakan suatu kesatuan yang diharapkan dapat masuk ke dalam keputusan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI.
• Pagu APBN TA 2017 Kemenhub sebesar Rp45,9 Triliun, setelah penghematan menjadi Rp44,6 Triliun.

Menteri DPDTT RI, Eko Putro Sandjojo

• Pagu Anggaran Kementerian DPDTT setelah penghematan menjadi Rp4,67 Triliun.
• Distribusi alokasi per program dan efisiensi di Kementerian DPDTT tidak ada perubahan.
• Untuk Dirjen Pengamanan Daerah Tertentu memiliki pagu anggaran Rp290 Miliar, setelah melakukan penghematan menjadi sebesar Rp226 Miliar. 
• Untuk Dirjen Penyiapan Pengawasan dan Pembangunan Transmigrasi sebesar Rp373 Miliar, setelah melakukan penghematan menjadi sebesar Rp357 Miliar.
• Pagu indikatif Kementerian DPDTT sebesar Rp4,9 Triliun, setelah penghematan menjadi Rp4,67 Triliun.

Menteri PUPR RI, Mochamad Basoeki Hadimoeljono

• Kementerian PUPR mendapatkan efisiensi sebesar Rp517,8 Miliar. Mengingat efisiensinya di belanja barang, maka Rp517,8 Miliar akan digunakan untuk belanja barang.
• Terdapat anggaran sebesar Rp65 Miliar yang belum dialokasikan. Kementerian PUPR mengusulkan anggaran tersebut dialokasikan untuk membangun irigasi yang jumlahnya dapat mencapai 250 irigasi di banyak lokasi.
• Kementerian PUPR memohon tambahan anggaran Rp60 Miliar. Tambahan tersebut untuk menangani sumber daya air di 325 lokasi.
• Anggaran untuk pembangunan irigasi kecil sebesar Rp65 Miliar, dan untuk Balitbang sebesar Rp615 Miliar.
• Ganti rugi untuk Lapindo akan dibahas secara mendetail setelah Sidang Kabinet.

Kepala BMKG, Andi Eka Sakya

• BMKG mendapatkan efisiensi sebesar Rp89 Miliar. 
• Berdasarkan surat Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, BMKG mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp42,8 Miliar, yang akan digunakan untuk mendukung peningkatan fasilitas BMKG.

Kepala BNPP, Muhammad Syaugi

• BNPP mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp73,6 Miliar, walaupun jika dilihat dari Rencana Strategis (Renstra) BNPP belum terpenuhi.
• Pengadaan peralatan SAR masih belum tercukupi.
• Terdapat 4 (empat) kegiatan utama yang BNPP butuhkan dengan anggaran sebesar Rp400 Miliar, yaitu peningkatan peningkatan command center, pengadaan peralatan SAR yang belum terpenuhi, pengadaan sarana laut, dan pengadaan peralatan komunikasi untuk Basarnas Special Group.
• Kegiatan yang tidak terpenuhi pada tahun 2017: 
  • Sarana SAR Darat
  • Sarana SAR Laut
  • Sarana SAR Udara
  • Peralatan SAR
  • Peralatan Komunikasi dan Teknologi Informasi
  • Sarana Prasarana dan Perkantoran