Menteri Perhubungan (Menhub) - Budi Karya

• Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021:
  • Tema pembangunan tahun 2021 mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Adaptif dan responsif terhadap wabah Covid-19 dan progres pemulihannya.
  • Fokus:
    • Pemulihan industri, pariwisata dan investasi.
    • Reformasi sistem kesehatan nasional.
    • Reformasi sistem jaring pengaman sosial.
    • Reformasi sistem ketahanan bencana.
  • Cara: Memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu, yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dilakukan pada tahun 2021.
• Agenda pembangunan/prioritas nasional (Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024):
  • Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
  • Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
  • SDM berkualitas dan berdaya saing.
  • Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar (PN utama yang dilaksanakan Kemenhub di tahun 2021).
  • Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
  • Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
• Hal yang akan dibahas adalah RKP, pagu indikatif 2021, kegiatan prioritas dan penetapan komposisi penyesuaian pagu indikatif 2021.
• Covid-19 memberikan dampak berat pada ekonomi termasuk sektor transportasi. Saat ini pertumbuhan ekonomi hanya 3% dan berdampak pada anggaran 2021. Oleh karenanya, anggaran perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Sektor transportasi dimaknai sebagai cara baru dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari tempat kedatangan sehingga mewujudkan transportasi yang aman bagi penumpang. Terkait anggaran 2021, maka Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan program yang dilaksanakan mengacu pada RPJMN 2020-2021 dan renstra Kemenhub lalu proyek besar infrastruktur dalam RKP 2021 adalah pelayanan dasar, ekonomi, perkotaan, dan lintas agenda.
• Pagu indikatif Kemenhub 2021 adalah Rp41.346.715.707.000,-.
• Major project infrastruktur dalam RKP 2021:
  • Infrastruktur pelayanan dasar:
    • Rumah susun perkotaan (1 juta).
    • Akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman ( 90% rumah tangga).
    • 18 waduk multiguna.
    • Akses air minum perpipaan (10 juta sambungan rumah).
    • Pemulihan daerah aliran sungai kritis.
    • Pengaman sisir 5 perkotaan Pantura Jawa.
  • Infrastruktur ekonomi:
    • Jaringan Pelabuhan utama terpadu.
    • Jalan tol Trans Sumatera Aceh-Lampung.
    • Jalan Trans Papua Merauke-Sorong.
    • Jembatan udara 37 rute di Papua.
    • Ka Makassar-Pare Pare.
    • Jalan Trans pada 18 Pulau tertinggal, terluar dan terdepan.
  • Infrastruktur perkotaan:
    • Sistem angkutan massal perkotaan di 6 wilayah Metropolitan.
  • Infrastruktur lintas agenda
    • Pembangunan energi dan ketenagalistrikan:
      • Pembangkit listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 Kms dan gardu induk 38.000 MVA.
      • Pembangunan dan pengembangan kilang minyak.
      • Infrastruktur jaringan gas kota untuk 4 juta sambungan rumah.
      • Pipa gas bumi Trans Kalimantan (2.219 km)
    • Infrastruktur TIK:
      • Infrastruktur TIK untuk mendukung transformasi digital.
• Pagu indikatif Kementerian Perhubungan TA 2021 (sesuai surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/ kepala Bappenas): Rp41.346.715.707.000,-.
  • Rincian per belanja:
    • Belanja pegawai Rp3.987.350.952,-.
    • Belanja barang operasional Rp2.860.015.989,-.
    • Belanja barang non operasional Rp34.508.348.766,-.
    • (Termasuk anggaran pendidikan: Rp2.971.200.000).
  • Rincian per sumber dana:
    • Rupiah murni Rp30.263.996.267,-.
    • PNBP Rp3.361.477.658,-.
    • BLU Rp1.607.237.420,-.
    • PIN Rp806.116.574,-.
    • SBSN Rp5.307.887.789,-.
• Kebijakan pembangunan infrastruktur TA 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi:
  • Memprioritaskan kegiatan infrastruktur yang mendukung pemulihan sektor riil (sektor industri, pariwisata dan investasi) serta mendukung penguatan kesehatan masyarakat.
  • Optimalisasi kegiatan yang menggunakan metode padat karya antara lain pembangunan irigasi, pemeliharaan jalan, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, serta pening peningkatan kualitas rumah swadaya masyarakat.
  • Prioritas proyek infrastruktur yang dibiayai melalui belanja K/L:
    • Proyek yang telah dimulai pelaksanaannya, tetap dilanjutkan dengan perpanjangan waktu pelaksanaan (multi years kontrak).
    • Percepatan penyiapan proyek-proyek yang direncanakan akan dimulai tahun 2021.
    • Prioritas alokasi tahun 2021:
      • Melanjutkan proyek yang telah dimulai pelaksanaannya (MYC).
      • Membiayai proyek yang ditunda (akibat pemotongan).
      • Membiayai proyek yang telah siap dilaksanakan khususnya yang mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi dan pariwisata.
      • Pengalokasian anggaran terhadap kegiatan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dan tunggakan.
      • Memastikan kesiapan dan pelaksanaan proyek yang sudah memenuhi kriteria I.
• Pagu indikatif TA2021 sesuai SBPI:
  • Alokasi Program Rp41.346.715.707,-.
    • Dukungan manajemen Rp1.135.858.361,-.
    • Infrastruktur konektivitas Rp36.295.369.267,-.
    • Riset dan inovasi IPTEK Rp197.993.171,-.
    • Pendidikan dan pelatihan vokasi Rp3.717.494.909,-.
  • Rincian:
    • Per belanja:
      • Belanja pegawai Rp3,9 Triliun.
      • Belanja barang operasional Rp2,8 Triliun.
      • Belanja barang non operasional Rp34,5 Triliun.
    • Per sumber pendanaan:
      • Rupiah murni Rp30,2 Triliun.
      • PNBP Rp3,3 Triliun.
      • BLU Rp1,6 Triliun.
      • PIN Rp805 Miliar.
      • SBSN RpRp5,1 Triliun.
• Rekomposisi pagu indikatif TA 2021:
  • Alokasi program Rp41.346.715.707,-.
    • Dukungan manajemen Rp1.082.582.952,-.
    • Infrastruktur konektivitas Rp36.769.387.749,-.
    • Riset dan inovasi IPTEK Rp197.993.171,-.
    • Pendidikan dan pelatihan vokasi rp3.296.751.835,-.
  • Rincian per unit kerja:
    • Sekretariat Jendral Rp716.034.250.000,-.
    • Inspektorat Jenderal Rp121.549.942.000,-.
    • Ditjen Perhubungan Darat Rp6.981.520.813.000,-.
    • Ditjen Perhubungan Laut Rp10.365.585.791.000,-.
    • Ditjen Perhubungan Udara Rp9.178.810.786.000,-.
    • Ditjen Perkeretaapian Rp9.993.883.260.000,-.
    • Ditjen Penelitian dan Pengembangan Rp197.993.371.000,-.
• Highlight prioritas Kemenhub TA 2021:
  • Penyelenggaraan keperintisan angkutan jalan dan penyeberangan Rp635,00 Miliar.
  • Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan untuk peningkatan keselamatan (33 Provinsi) Rp1,025 Triliun.
  • Subsidi angkutan umum massal perkotaan (Buy the service) di 9 kota (Medan, Palembang, Surakarta, Yogyakarta, Denpasar, Bandung, Semarang, Makassar, dan Surabaya) Rp500,00 Miliar.
  • Pembangunan terminal di wilayah perbatasan antar negara (Aruk, Nanga Badau, Motaain, Skouw, dan showcase Entikong) Rp,155,71 Miliar.
  • Pembangunan/revitalisasi Terminal tipe A di 18 lokasi Rp250,00 Miliar.
  • Rehabilitasi Pelabuhan Sungai, Danau dan pembangunan penyeberangan dalam rangka meningkatkan infrastruktur konektivitas dan mendukung 10 KSPN (Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, Likupang, Tanjung Kelayang, Bromo Tengger Semeru, Wakatobi, Morotai, Raja Ampat) Rp400,41 Miliar.
  • Pembangunan 7 unit kapal penyeberangan perintis (lintas Kaledupa-Tomia-Binongko, lintas Dompak-Matak-Penagi, lintas Bombana-Tanjung Pinang, lintas Pecah Buyung-Alak Insit, lintas Sri Menanti-Karang Baru, lintas Dobo-Lamerang, dan lintas Patani-Gebe) Rp200,10 Miliar.
  • Peningkatan Sertifikat Registrasi Uji Tipe Elektronik (e-SRUT) dan penerapan Bukti Lulus Ujian Elektronik (e-BLU) Rp48,78 Miliar.
• Berdasarkan pagu indikatif 2021, masih ada kekurangan sesuai dengan kebutuhan Kemenhub dimana Kementerian membutuhkan Rp75,7 Triliun. Namun Kemenhub tetap fokus untuk menyelesaikan proyek yang sudah berjalan.
• Kemenhub telah memformulasikan pagu indikatif pada eselon 1 yakni Sekjen, Irjen, Dirjen Hubungan Darat, Dirjen Hubungan Laut, Dirjen Hubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, dan Balitbang. Dalam penyesuaian kebutuhan 2021, Kemenhub turut andil dalam menggerakkan roda perekonomian melalui revitalisasi terminal A di 18 lokasi, pembangunan jalur Kendal-Sukabumi, pembangunan infrastruktur laut, meningkatkan distribusi barang, pembangunan bandara baru, dll.
• Highlight prioritas Kemenhub TA 2021 sektor transportasi perkeretaapian:
  • Pembangunan jalur KA Trans Sulawesi antara Makassar-Parepare Segmen 3 (Makassar-Banru) SBSN MYC 2019-2021 Rp420 Miliar.
  • Pembangunan jalur ganda KA Bogor-Sukabumi SBSN MYC 2019-2021 Rp439 Miliar.
  • Elektrifikasi jalur KA lintas Solo Balapan-Solo Brebes SBSN MYC 2020-2021 Ro152 Miliar.
  • Engineering service for Jakarta Mass Rapid Transit East West Line Project (phase 1) PHLM Rp89,5 Miliar.
  • Pembangunan jalur ganda KA Sepanjang-Mojokerto SBSN MYC 2021-2023 Rp246,157 Miliar.
  • Pembangunan jalur ganda KA Kiaracondong-Cicalengka tahap 1 (mendukung integrasi KA Cepat Jakarta-Bandung) SBSN MYC 2020-2021 Rp389,725.
  • Pembangunan KA Bandara NYIA Kulonprogo SBSN MYC 2020-2021 Rp318,279 Miliar.
  • Peningkatan jalur KA Lintas Padang-Pariaman SBSN MYC 2020-2021 Rp153,972 Miliar.
  • Peningkatan jalur KA Lintas Bandung-Banjar SBSN MYC 2020-2021 Rp25,834 Miliar.
  • Peningkatan jalur KA Lintas Banjar-Kroya SBSN MYC 2020-2021 Rp24 Miliar.
  • Peningkatan jalur KA antara Serang-Merak Rp160 Miliar.
  • Penyediaan subsidi perintis KA Lintas Krueng Geukueh-Kuta Biang, Lintas Tebing Tinggi-Kuala Tanjung, Lintas Binjai-Besitang-Sei Liput, Lintas Lubuk Alung-Kayu Tanam, Lintas Padang-BIM, Lintas Kertapati-Indralaya, LRT Sumatera Selatan, Lintas Solo-Wonogiri, Lintas Makassar-Parepare RM Rp219,2 Miliar.
  • Peningkatan jalur KA Lintas Lahat-Lubuk Linggau Segmen Bungamas-Lubuk Linggau SBSN MYC 2020-2021 Rp246,793 Miliar.
  • Pembangunan fasilitas perkeretaapian untuk Bekasi sampai dengan Cikarang SBSN MYC 2020-2021 Rp170 Miliar.
  • Pembangunan fasilitas perkeretaapian untuk Manggarai sampai dengan Jatinegara (paket A) (tahap 2) SBSN MYC 2020-2022 Rp334 Miliar.
  • Peningkatan fasilitas operasi KA pada Lintas Jatinegara-Bogor dan Manggarai-Stasiun Jakarta Kota SBSN MYC 2020-2022 Rp518,3 Miliar.
  • Peningkatan sistem persinyalan di Stasiun Yogyakarta, Stasiun Lempuyangan SBSN MYC 2021-2022 Rp57 Miliar.
  • Penggantian sistem persinyalan di telekomunikasi Lintas Bandung dan Ciroyom SBSN MYV 2020-2021 Rp58,4 Miliar.
  • Pembangunan jalur emplasemen dan stasiun KA Rp12,1 Miliar.
• Highlight prioritas Kemenhub TA 2021 pada pembangunan transportasi Jabodetabek:
  • Lanjutan pembangunan ATCS terintegrasi koridor Bogor dan koridor Bekasi serta alat counting otomatis terpadu Rp23,698 Miliar (supervisi).
  • Pengembangan terminal tipe A Jatijajar dan terminal tipe A Pondok Cabe Rp64,993 Miliar (supervisi).
  • Pembangunan fasilitas integrasi (skybridge) stasiun ke terminal Rp14,6 Miliar (supervisi).
  • Subsidi angkutan umum perkotaan di wilayah Jabodetabek Rp6,9 Miliar (buy the service).
  • Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di ruas jalan nasional Jabodetabek Rp7,125 Miliar (supervisi).
  • OBC KPBU ERP Jabodetabek dalam rangka pengendalian lalu lintas dari ganjil genap ke electronic pricing Rp3 Miliar.
  • Rencana induk pembangunan dan pengembangan sistem transportasi barang wilayah Jabodetabek Rp1,7 Miliar.
• Highlight prioritas Kemenhub TA 2021 pada pengembangan kapasitas SDM:
  • Diklat vokasi pendidikan perhubungan sebanyak 23.177 orang Rp935,079 Miliar.
  • Diklat Pemberdayaan masyarakat keselamatan safety and security SDM Transportasi sebanyak 74.196 orang Rp179,511 Miliar.
  • Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang diklat transportasi di 7 lokasi kampus UPT BPSDM Perhubungan Rp322,744:
    • Pengembangan Kampus II matra darat.
    • Pengembangan kapasitas asrama darat, laut, dan udara.
    • Peningkatan sistem informasi dan teknologi pembelajaran matra darat, laut, dan udara.
• Proyek KPBU di Kementerian Perhubungan:
  • Operasional pelaksanaan:
    • Dirjen Perkeretaapian: Pembangunan jalur KA Makassar-Pare Pare : (Pangkep-Maros) Rp2,63 Triliun.
    • Dirjen Perhubungan Udara: Pengembangan Bandar Udara Komodo (Rp1,2 Triliun).
  • Tahap transaksi:
    • Dirjen Perhubungan Darat: Proyek KPBU pembangunan proving ground BPLJSKB Bekasi Rp1,64 Triliun.
    • Dirjen Perkeretaapian: Pembangunan KA Lahat-Tarahan Rp13,9 Triliun.
    • Dirjen Perhubungan Laut: Proyek KPBU pengembangan Pelabuhan Patimban Rp5,70 Triliun.
  • Tahap persiapan:
    • Dirjen Perhubungan Darat:
      • Pengembangan UPPKB di Sumatera dan Jawa Rp330,66 Miliar.
      • Pengembangan terminal di Jawa Tengah (Menunggu hasil kajian).
    • Dirjen Perhubungan Laut:
      • Pengembangan Pelabuhan Bau-Bau Rp224 Miliar.
      • Pengembangan Pelabuhan Anggrek Rp1,10 triliun.
    • Dirjen Perhubungan Udara: Pembangunan Bandara Baru di Singkawang Rp1 Triliun.
    • BPTJ: Pembangunan TOD Poris Plawad.
• Kemenhub juga mendorong optimalisasi Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) dan sewa.
  • Dirjen Hubungan Darat telah melakukan 5 kegiatan:
    • Sewa terminal tipe A terpadu Merah
  • Dirjen Hubungan Laut dengan 12 kegiatan:
    • KSP BMN Pelabuhan Sintele.
    • KSP BMN Pelabuhan Probolinggo.
  • Dirjen Hubungan Udara 1 kegiatan:
    • KSP BMN Bandara Sentani Jayapura.
    • KSP BMN Bandara Tjilik Riwut.
    • KSP BMN Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu.
    • KSP BMN Bandara H.A.S Hanandjoediddin Belitung.
    • KSP BMN Bandara Raden Inten II Lampung.
    • KSPI Bandara Labuan Bajo.
  • Dirjen Perkeretaapian dengan 3 kegiatan.