Rangkuman Terkait
- Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Rincian Kegiatan Masing-Masing Eselon I — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
Tanggal Rapat: 12 Jun 2019, Ditulis Tanggal: 20 May 2020,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Menteri Perhubungan
Pada 12 Juni 2019, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan mengenai Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2020. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Fary dari Fraksi Partai Gerindra dapil Nusa Tenggara Timur 2 pada pukul 15:10 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan catatan sekretariat, rapat telah ditandatangani oleh 31 anggota Komisi 5 DPR RI.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Perhubungan
Menteri Perhubungan (Menhub)
- Kemenhub menjalankan PN 2 yaitu konektivitas dan pemerataan serta PN 3 yaitu nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja dengan pengarusutamaan kesetaraan gender, tata kelola, kerentanan bencana dan perubahan iklim, modal sosial budaya, dan transformasi digital.
- Prioritas kegiatan sesuai dengan rencana kerja pemerintah TA 2020:
- Infrastruktur dan pemerataan wilayah:
- Aksesibilitas daerah tertinggal.
- Keamanan dan keselamatan transportasi.
- Sistem angkutan umum massal perkotaan.
- Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja:
- Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan vokasi.
- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi:
- Diklat vokasi pendidikan: Matra transportasi darat 7.526 orang, matra transportasi laut 111.376 orang, dan matra transportasi udara 7.148 orang.
- Diklat pemberdayaan masyarakat: Matra transportasi darat 14.951 orang, matra transportasi laut 101.092 orang, dan matra transportasi udara 17.548 orang.
- Peningkatan kompetensi keselamatan transportasi:
- Peningkatan program risking.
- Pengujian fungsi sarana perjalanan.
- Pengujian kecakapan pengatur dan pengendali perjalanan kereta api.
- Terlaksananya pengujian penjaga perlintasan KA.
- Terlaksananya pengujian audio perkeretaapian.
- Pengembangan potensi pejabat pemeriksaan keselamatan kapal.
- Pengembangan potensi ahli ukur kapal.
- Pengembangan kompetensi inspektur bidang keudaraan dan pengoptimalan pesawat udara.
- Peningkatan kapasitas avsec bandara.
- Infrastruktur dan pemerataan wilayah:
- Kronologis penyusunan RKA Kemenhub Tahun 2020:
- Pembahasan pagu kebutuhan tahun 2020 (Feb-Maret 2020).
- Review angka dasar surat Sekjen Kemenhub (31 Maret 2020) Rp 60,10 Triliun.
- Pagu indikatif RKA Kemenhub 2020 (sesuai SBP) Rp 41,75 Triliun.
- Usulan penyesuaian pagu indikatif RKA Kemenhub 2020 Rp 41,75 Triliun.
- Komposisi pagu indikatif Kemenhub tahun 2020 menurut jenis belanja:
- Belanja modal Rp 23,89 Triliun (57,22%).
- Belanja pegawai Rp 4,05 Triliun (9,71%).
- Belanja barang meningkat Rp 2,78 Triliun (6,67%).
- Item belanja:
- Langganan daya dan jasa.
- Pemeliharaan/perawatan gedung dan mesin.
- Penunjangan kegiatan operasional perkantoran dan pimpinan.
- Kegiatan operasional untuk sarana dan prasarana transportasi.
- Item belanja:
- Belanja barang tidak meningkat Rp 11,02 Triliun (26,40%).
- Item belanja:
- Subsidi keperlintasan udara dna jembatan udara, angkutan jalan, penyebrangan, long distance ferry, angkutan laut dan tol laut.
- IMO perkeretaapian, subsidi perintis dan motor gratis, dukungan padat karya, penjagaan perlintasan, MYC jasa konsultasi LRT Jabodetabek, perawatan sarana kerja.
- Operasional LRT.
- Dukungan diklat SDM perhubungan.
- Dukungan manajemen eselon I.
- Item belanja:
- Komposisi pagu indikatif tahun 2020 menurut sumber pendanaan:
- SBSN Rp 6,91 Triliun (16,5%).
- PHLN Rp 2,93 Triliun (7%).
- PNBP Rp 2,94 triliun (7,1%).
- BLU Rp 1,69 Triliun (4,1%).
- Rupiah murni Rp 27,28 Triliun (65,3%).
- Total pagu indikatif tahun 2020 sebesar Ro 41,75 Triliun.
- Highlight program baru dan fokus kegiatan tahun 2020:
- Ditjen perhubungan darat:
- Subsidi angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan (buy the service).
- Revitalisasi terminal tipe A di Pantura Jawa.
- Pembangunan taman edukatif.
- Pembangunan jalur khusus LRT dan fasilitas integrasinya.
- Ditjen perhubungan laut:
- Pengadaan peralatan bongkar muat di pelabuhan.
- Pengadaan AIS (automatic identification system) base station.
- Badan litbang perhubungan:
- Pembangunan prototipe kapal laut.
- Badan pengembangan SDM perhubungan:
- Diklat vokasi pendidikan perhubungan darat, laut, udara, dan perkeretaapian.
- Diklat pemberdayaan masyarakat.
- Ditjen perkeretaapian:
- Pembangunan jalur KA menuju ke bandara baru dan pelabuhan.
- Peningkatan jalur KA menuju ke kawasan pariwisata.
- Dinas perhubungan udara:
- Pengadaan dan pemasangan APL (airfield lighting system) di Bandara dengan kapasitas sejenis ATR-72.
- BPI:
- Peningkatan sistem ATCS (area traffic control system) terpadu Jabodetabek.
- PSO angkutan umum di Jabodetabek.
- Ditjen perhubungan darat:
- Proyek KPU Kemenhub:
- Perkeretaapian:
- KA Mengwitani-Singaraja: Progres penyelesaian dokumen studi pendahuluan dan OBC.
- KA Mebidang: Progres penyelesaian dokumen studi pendahuluan dan OBC.
- KA Padang-Pulau Baci (Bengkulu): Progres penyelesaian dokumen studi pendahuluan dan OBC.
- KA Perkotaan Semarang: Progres penyelesaian dokumen studi pendahuluan dan OBC.
- BPJT:
- Cikarang Bekasi Laut: Progres menunggu penunjukan PJPK.
- TOD Paris Plawad.
- Elevated loopline Jakarta.
- BPSDM perhubungan:
- Pengembangan/peningkatan sarana/prasarana diklat di sekolah matra darat: Progres penyusunan dokumen studi pendahuluan.
- Pengembangan/peningkatan sarana/prasarana diklat di sekolah matra laut: Progres penyusunan dokumen studi pendahuluan.
- Pengembangan/peningkatan sarana/prasarana diklat di sekolah matra udara: Progres penyusunan dokumen studi pendahuluan.
- Transportasi darat:
- Proving ground BPLJSKB Bekasi: Progres proses transaksi melalui fasilitas FBC (final business case).
- Pengembangan UPPKB di Pulau Sumatera dan Jawa: (Tanjung Kab. Brebes, Suban Kab, Batang, Guyanagan Kab, Nganjuk, Blambangan Umpu Kab. Lampung Utara, Merapi Kab. Lahat, Muara Trembesi Kab. Batanghari). Progres penyusunan OBC (outline business case) diusulkan melalui fasilitas FBC.
- Pengembangan terminal tipe A di Jawa Tengah: Progres penyusunan FBC.
- Pengembangan terminal tipe A dan UPPKB: Progres penyusunan studi pendahuluan dan OBC.
- Transportasi udara:
- Bandara Komodo Labuan Bajo: Progres transaksi.
- Bandara Bali Utara: Progres studi dokumen pendahuluan oleh PT AP I dan PT PP.
- Bandara Singkawang: Progres penyusunan studi OBC.
- Bandara Juwata Tarakan: Progres studi dokumen pendahuluan.
- Perkeretaapian:
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Rincian Kegiatan Masing-Masing Eselon I — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan