Rangkuman Terkait
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG
- Mendengar Penjelasan Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI tentang Kajian atas Undang-Undang Bidang Transportasi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - RDPU Komisi 5 dengan Aliansi Pengemudi Independen (API)
- Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP 667 Tahun 2022 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk, Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia, dan Direktur PT. Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM)
- Masukan terhadap Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 DPR RI dengan Perwakilan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI
- Masukan terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - RDPU Komisi 5 dengan ITDP, YLKI, dan INSTRAN
- Masukan terkait Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft Revisi RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direksi Penyedia Layanan Transportasi
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI
- Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
- Regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Mekanisme Pembagian Kuota Rumah Bersubsidi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (DPP Appernas Jaya) dan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)
- Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) - RDPU Komisi 5 dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP APPERSI)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
Tanggal Rapat: 12 Jun 2019, Ditulis Tanggal: 20 May 2020,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Menteri Perhubungan
Pada 12 Juni 2019, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan mengenai Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2020. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Fary dari Fraksi Partai Gerindra dapil Nusa Tenggara Timur 2 pada pukul 15:10 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan catatan sekretariat, rapat telah ditandatangani oleh 31 anggota Komisi 5 DPR RI.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Perhubungan
Menteri Perhubungan (Menhub)
- Kemenhub menjalankan PN 2 yaitu konektivitas dan pemerataan serta PN 3 yaitu nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja dengan pengarusutamaan kesetaraan gender, tata kelola, kerentanan bencana dan perubahan iklim, modal sosial budaya, dan transformasi digital.
- Prioritas kegiatan sesuai dengan rencana kerja pemerintah TA 2020:
- Infrastruktur dan pemerataan wilayah:
- Aksesibilitas daerah tertinggal.
- Keamanan dan keselamatan transportasi.
- Sistem angkutan umum massal perkotaan.
- Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja:
- Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan vokasi.
- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi:
- Diklat vokasi pendidikan: Matra transportasi darat 7.526 orang, matra transportasi laut 111.376 orang, dan matra transportasi udara 7.148 orang.
- Diklat pemberdayaan masyarakat: Matra transportasi darat 14.951 orang, matra transportasi laut 101.092 orang, dan matra transportasi udara 17.548 orang.
- Peningkatan kompetensi keselamatan transportasi:
- Peningkatan program risking.
- Pengujian fungsi sarana perjalanan.
- Pengujian kecakapan pengatur dan pengendali perjalanan kereta api.
- Terlaksananya pengujian penjaga perlintasan KA.
- Terlaksananya pengujian audio perkeretaapian.
- Pengembangan potensi pejabat pemeriksaan keselamatan kapal.
- Pengembangan potensi ahli ukur kapal.
- Pengembangan kompetensi inspektur bidang keudaraan dan pengoptimalan pesawat udara.
- Peningkatan kapasitas avsec bandara.
- Infrastruktur dan pemerataan wilayah:
- Kronologis penyusunan RKA Kemenhub Tahun 2020:
- Pembahasan pagu kebutuhan tahun 2020 (Feb-Maret 2020).
- Review angka dasar surat Sekjen Kemenhub (31 Maret 2020) Rp 60,10 Triliun.
- Pagu indikatif RKA Kemenhub 2020 (sesuai SBP) Rp 41,75 Triliun.
- Usulan penyesuaian pagu indikatif RKA Kemenhub 2020 Rp 41,75 Triliun.
- Komposisi pagu indikatif Kemenhub tahun 2020 menurut jenis belanja:
- Belanja modal Rp 23,89 Triliun (57,22%).
- Belanja pegawai Rp 4,05 Triliun (9,71%).
- Belanja barang meningkat Rp 2,78 Triliun (6,67%).
- Item belanja:
- Langganan daya dan jasa.
- Pemeliharaan/perawatan gedung dan mesin.
- Penunjangan kegiatan operasional perkantoran dan pimpinan.
- Kegiatan operasional untuk sarana dan prasarana transportasi.
- Item belanja:
- Belanja barang tidak meningkat Rp 11,02 Triliun (26,40%).
- Item belanja:
- Subsidi keperlintasan udara dna jembatan udara, angkutan jalan, penyebrangan, long distance ferry, angkutan laut dan tol laut.
- IMO perkeretaapian, subsidi perintis dan motor gratis, dukungan padat karya, penjagaan perlintasan, MYC jasa konsultasi LRT Jabodetabek, perawatan sarana kerja.
- Operasional LRT.
- Dukungan diklat SDM perhubungan.
- Dukungan manajemen eselon I.
- Item belanja:
- Komposisi pagu indikatif tahun 2020 menurut sumber pendanaan:
- SBSN Rp 6,91 Triliun (16,5%).
- PHLN Rp 2,93 Triliun (7%).
- PNBP Rp 2,94 triliun (7,1%).
- BLU Rp 1,69 Triliun (4,1%).
- Rupiah murni Rp 27,28 Triliun (65,3%).
- Total pagu indikatif tahun 2020 sebesar Ro 41,75 Triliun.
- Highlight program baru dan fokus kegiatan tahun 2020:
- Ditjen perhubungan darat:
- Subsidi angkutan perkotaan dengan skema pembelian layanan (buy the service).
- Revitalisasi terminal tipe A di Pantura Jawa.
- Pembangunan taman edukatif.
- Pembangunan jalur khusus LRT dan fasilitas integrasinya.
- Ditjen perhubungan laut:
- Pengadaan peralatan bongkar muat di pelabuhan.
- Pengadaan AIS (automatic identification system) base station.
- Badan litbang perhubungan:
- Pembangunan prototipe kapal laut.
- Badan pengembangan SDM perhubungan:
- Diklat vokasi pendidikan perhubungan darat, laut, udara, dan perkeretaapian.
- Diklat pemberdayaan masyarakat.
- Ditjen perkeretaapian:
- Pembangunan jalur KA menuju ke bandara baru dan pelabuhan.
- Peningkatan jalur KA menuju ke kawasan pariwisata.
- Dinas perhubungan udara:
- Pengadaan dan pemasangan APL (airfield lighting system) di Bandara dengan kapasitas sejenis ATR-72.
- BPI:
- Peningkatan sistem ATCS (area traffic control system) terpadu Jabodetabek.
- PSO angkutan umum di Jabodetabek.
- Ditjen perhubungan darat:
- Proyek KPU Kemenhub:
- Perkeretaapian:
- KA Mengwitani-Singaraja: Progres penyelesaian dokumen studi pendahuluan dan OBC.
- KA Mebidang: Progres penyelesaian dokumen studi pendahuluan dan OBC.
- KA Padang-Pulau Baci (Bengkulu): Progres penyelesaian dokumen studi pendahuluan dan OBC.
- KA Perkotaan Semarang: Progres penyelesaian dokumen studi pendahuluan dan OBC.
- BPJT:
- Cikarang Bekasi Laut: Progres menunggu penunjukan PJPK.
- TOD Paris Plawad.
- Elevated loopline Jakarta.
- BPSDM perhubungan:
- Pengembangan/peningkatan sarana/prasarana diklat di sekolah matra darat: Progres penyusunan dokumen studi pendahuluan.
- Pengembangan/peningkatan sarana/prasarana diklat di sekolah matra laut: Progres penyusunan dokumen studi pendahuluan.
- Pengembangan/peningkatan sarana/prasarana diklat di sekolah matra udara: Progres penyusunan dokumen studi pendahuluan.
- Transportasi darat:
- Proving ground BPLJSKB Bekasi: Progres proses transaksi melalui fasilitas FBC (final business case).
- Pengembangan UPPKB di Pulau Sumatera dan Jawa: (Tanjung Kab. Brebes, Suban Kab, Batang, Guyanagan Kab, Nganjuk, Blambangan Umpu Kab. Lampung Utara, Merapi Kab. Lahat, Muara Trembesi Kab. Batanghari). Progres penyusunan OBC (outline business case) diusulkan melalui fasilitas FBC.
- Pengembangan terminal tipe A di Jawa Tengah: Progres penyusunan FBC.
- Pengembangan terminal tipe A dan UPPKB: Progres penyusunan studi pendahuluan dan OBC.
- Transportasi udara:
- Bandara Komodo Labuan Bajo: Progres transaksi.
- Bandara Bali Utara: Progres studi dokumen pendahuluan oleh PT AP I dan PT PP.
- Bandara Singkawang: Progres penyusunan studi OBC.
- Bandara Juwata Tarakan: Progres studi dokumen pendahuluan.
- Perkeretaapian:
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG
- Mendengar Penjelasan Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI tentang Kajian atas Undang-Undang Bidang Transportasi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - RDPU Komisi 5 dengan Aliansi Pengemudi Independen (API)
- Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP 667 Tahun 2022 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk, Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia, dan Direktur PT. Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM)
- Masukan terhadap Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 DPR RI dengan Perwakilan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI
- Masukan terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - RDPU Komisi 5 dengan ITDP, YLKI, dan INSTRAN
- Masukan terkait Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft Revisi RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direksi Penyedia Layanan Transportasi
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI
- Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
- Regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Mekanisme Pembagian Kuota Rumah Bersubsidi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (DPP Appernas Jaya) dan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)
- Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) - RDPU Komisi 5 dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP APPERSI)