Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Penyertaan Modal Negara dalam RAPBN-P 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT. Jasa Marga
Tanggal Rapat: 22 Jun 2016, Ditulis Tanggal: 19 May 2021,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT. Jasa Marga
Pada 22 Juni 2016, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT. Jasa Marga mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Lili dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Barat 2 pada pukul 12.26 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: pengadaan.web.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Rencana penggunaan anggaran tersebut sampai saat ini tidak ada perubahan untuk 3 ruas tol itu. Dengan perubahan asumsi yang ada, maka terdapat beberapa proyeksi yang harus disesuaikan karena ada hasil audit 2015.
- Deputi KemenBUMN berharap dengan ini akan ditetapkan persetujuan modal pada PT. Jasa Marga.
PT. Jasa Marga
- Profil perusahaan: PT. Jasa Marga (Persero) Tbk merupakan BUMN yang bergerak di bidang penyelenggaraan layanan jasa jalan tol.
- Landasan hukum:
- PP No. 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan pengusahaannya.
- KMK 90/KMK.06/1978 tentang Penyertaan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga.
- Akta No. 61 Tanggal 26 Maret 2015 Notaris Ir. Nanette Cahyanie Adi Warsito, SH tentang Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Marga (Persero) Tbk.
- Kegiatan usaha:
- Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol.
- Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatol) dan lahan yang berbatasan dengan rumijatol untuk tempat istirahat dan pelayanan berikut dengan fasilitas-fasilitas dan usaha lainnya.
- Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki perseroan, baik secara langsung maupun melalui penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- Struktur modal:
- Modal dasar: Rp9.520.000.000.000,00,-.
- Modal disetor: Rp3.400.000.000.000,00,-.
- Kepemilikan: 70% Pemerintah RI, 30% publik.
- Landasan hukum:
- Latar belakang usulan right issue/tambahan PMN:
- Saat ini Jasa Marga sedang melakukan pembangunan atas 19 ruas jalan tol baru dengan rincian sebagai berikut:
- Bogor outer ring road 11 km.
- Semarang-Solo 72,6 km.
- Gempol-Pasuruan 34,2 km.
- JORR 2 (Cengkareng-Kunciran) 14,2 km.
- JORR 2 (Kunciran-Serpong) 11,2 km.
- JORR W2 Utara 7,7 km.
- Surabaya-Mojokerto 36,3 km.
- Gempol-Pandaan 13,6 km.
- Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa 10 km.
- Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi 61,7 km.
- Solo-Ngawi 90,1 km.
- Cinere-Serpong 10,2 km.
- Balikpapan-Samarinda 99,4 km.
- Manado-Bitung 39,9 km.
- Jakarta-Cikampek Elevated 36,8 km.
- Semarang-Batang 75 km.
- Pandaan-Malang 37,6 km.
- Jakarta-Cikampek II 64 km.
- Total 812,5 km ditambah jalan tol eksisting Jasa marga sepanjang 527,5 km (di luar ruas di atas), maka total panjang jalan tol Jasa Marga setelah selesainya 19 ruas jalan tol baru menjadi 1.340 km
- Total 19 proyek jalan tol yang dikerjakan Jasa Marga tersebut akan mendukung program Pemerintah untuk membangun 1.000 km Jalan Tol dalam RPJMN 2015-2019.
- Dalam membangun 19 proyek Jalan Tol tersebut, Jasa Marga harus memenuhi ketentuan (covenant) batasan maksimal Debt to Equity Ratio (DER) sebesar 5:1 dan ICR 1,25 yang disyaratkan oleh kreditur.
- Adanya tambahan modal yang bersifat ekuitas akan memperkuat struktur permodalan perseroan mengingat 19 jalan tol tersebut membutuhkan pendanaan yang besar.
- Penambahan modal tersebut akan digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan 3 ruas baru yang akan dibangun yaitu Semarang-Batang, Pandaan-Malang, dan Jakarta-Cikampek II.
- Sebagai perusahaan Tbk maka proses penambahan ekuitas dilakukan melalui ring issue.
- Untuk mempertahankan porsi saham Pemerintah di PT Jasa Marga maka Pemerintah perlu memberikan PMN.
- Saat ini Jasa Marga sedang melakukan pembangunan atas 19 ruas jalan tol baru dengan rincian sebagai berikut:
- Usulan penggunaan dana hasil right issue:
- Hasil right issue 2016:
- PMN 70%: Rp1.250.000.000.000.00,- tunai.
- Publik 30%: Rp535.714.285.714.00,-.
- Jumlah: Rp1.785.714.285.714.00,-.
- Rencana penggunaan dana right issue:
- Hasil right issue akan digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan dengan tujuan meningkatkan kapabilitas keuangan perusahaan untuk mendukung pembangunan 3 ruas jalan tol baru yaitu Semarang-Batang, Pandaan-Malang, dan Jakarta-Cikampek II yang saat ini sedang dibangun oleh Jasa Marga.
- Hasil right issue 2016:
- Tujuan penggunaan dana hasil right issue:
- Semarang-Batang:
- Biaya investasi: Total Rp11,04 Triliun, porsi Jasa Marga Rp6,62 Triliun.
- Sumber pendanaan porsi Jasa Marga:
- Pinjaman 70% Rp4,64 Triliun.
- Ekuitas 30%: PMN Rp0,63 Triliun, Publik Rp0,27 Triliun, Obligasi Rp1,09 Triliun.
- Pandaan-Malang:
- Biaya investasi: Total Rp5,97 Triliun, porsi Jasa Marga Rp3,58 Triliun.
- Sumber pendanaan porsi Jasa Marga:
- Pinjaman 70% Rp2,51 Triliun.
- Ekuitas 30%: PMN Rp0,38 Triliun, Publik Rp0,16 Triliun, Obligasi Rp0,54 Triliun.
- Jakarta-Cikampek II:
- Biaya investasi: Total Rp13,13 Triliun, porsi Jasa Marga Rp8,53 Triliun.
- Sumber pendanaan porsi Jasa Marga:
- Pinjaman 70% Rp5,97 Triliun.
- Ekuitas 30%: PMN Rp0,25 Triliun, Publik Rp0,11 Triliun, Obligasi Rp2,20 Triliun.
- Total:
- Biaya investasi: Total Rp30,14 Triliun, porsi Jasa marga Rp18,74 Triliun.
- Sumber pendanaan porsi Jasa Marga:
- Pinjaman 70% Rp13,12 Triliun.
- Ekuitas 30%: PMN Rp1,25 Triliun, Publik Rp0,54 Triliun, Obligasi Rp3,84 Triliun.
- Semarang-Batang:
- Manfaat right issue:
- Bagi perusahaan:
- Memiliki tambahan kemampuan keuangan untuk mendukung pembangunan ruas-ruas jalan tol baru yang menjadi prioritas Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019.
- Meningkatkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.
- Meningkatkan daya saing perusahaan untuk terus dapat mempertahankan pangsa pasar mayoritas pengelola jalan tol di dalam menghadapi MEA.
- Bagi Pemerintah:
- Memastikan terwujudnya pembangunan ruas-ruas jalan tol yang menjadi prioritas Pemerintah dalam RPJMN 2015-2019.
- Mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan kemudahan pergerakan barang dan jasa, mempercepat waktu distribusi orang, barang, dan jasa sekaligus menurunkan biaya logistik regional maupun operasional.
- Mempercepat perkembangan wilayah pada koridor jalan tol dan pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah yang dilalui jalan tol baru.
- Meningkatkan pendapatan asli daerah berupa PBB seiring dengan naiknya NJOP wilayah sekitar jalan tol.
- Penyerapan tenaga kerja untuk 19 proyek jalan tol baru JM pada masa konstruksi.
- Menurunkan tenaga kerja untuk 19 proyek jalan tol baru JM pada masa konstruksi biaya pemeliharaan pada jalan arteri non tol dengan terdistribusinya sebagian kendaraan melalui jalan tol.
- Bagi perusahaan:
- Rencana jadwal right issue:
- Kegiatan pembentukan tim dan proses pengadaan:
- Kick off meeting tim right issue 1 Agustus 2016.
- Persetujuan Menteri BUMN/penetapan PPE dan KH 15 September 2016.
- Proses right issue:
- Persetujuan komite privatisasi 29 Juli 2016.
- Penerbitan PP.
- Kick off meeting 1 Agustus 2016.
- RUPS 24 Oktober 2016.
- Surat Pernyataan Efektif dari OJK 24 November 2016.
- Recording date 6 Desember 2016.
- Periode perdagangan HMETD dimulai 8 Desember 2016.
- Periode perdagangan HMETD berakhir 16 Desember 2016.
- Akhir pembayaran pemesanan saham tambahan 20 Desember 2016.
- Pembeli siaga melaksanakan kewajibannya 21 Desember 2016.
- Laporan hasil penawaran umum terbatas kepada OJK 27 Desember 2016.
- Kegiatan pembentukan tim dan proses pengadaan:
- Perubahan paparan APBN dan APBN-P 2016:
- Covenant yang terlampaui APBN 2016 DER, APBN-P 2016 ICR, pertimbangan hak minoritas masuk ke dalam perhitungan ekuitas dalam pengajuan PMN pada APBN 2016 sehingga DER pada pengajuan APBNP 2016 lebih baik.
- Alokasi dana APBN 2016 3 ruas potensial sepanjang 176,6 km (dengan basis Semarang-Batang, Pandaan-Malang, Jakarta-Cikampek II), APBN-P 2016 3 ruas Semarang-Batang, Pandaan-Malang, Jakarta-Cikampek II, pertimbangan permintaan DPR untuk menyebutkan ruas jalan tol yang mendapat PMN.
- Proyeksi keuangan APBN 2016 16 proyek jalan tol baru dan berbasis laporan keuangan prognosa 2015, APBN-P 2016 19 proyek jalan tol baru dan berbasis laporan keuangan audited 2015, pertimbangan update dengan kondisi terkini.
- Kesimpulan:
- Pembangunan jalan tol merupakan upaya peningkatan infrastruktur untuk kemudahan, kelancaran, dan efisiensi pergerakan barang dan jasa dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional.
- PT Jasa Marga (Persero), Tbk dalam rangka turut berpartisipasi dalam mendukung percepatan perwujudan RPJMN Pemerintah akan menyelesaikan pembangunan 19 proyek jalan tol baru.
- Pembangunan 19 proyek jalan tol baru akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta meningkatkan kinerja perusahaan dalam jangka pandang. Oleh karena itu, penyertaan modal negara akan berdampak positif, baik untuk Negara maupun Perseroan.
- Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT Jasa Marga (Persero), perlu penerbitan saham baru sebesar Rp1,79 Triliun yang terdiri dari Rp1,25 Triliun PMN dari Pemerintah pada APBN 2016 dan Rp0,54 Triliun dari Publik.
- Mohon dukungan DPR untuk menyetujui usulan PMN dalam APBN-P Tahun 2016 sebesar Rp1,25 Triliun dan pelaksanaan right issue kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)