Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana, dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN, Dirut PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan Dirut PT. Amarta Karya (Persero)

Tanggal Rapat: 26 Aug 2015, Ditulis Tanggal: 25 Aug 2021,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana, dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN, Dirut PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan Dirut PT. Amarta Karya (Persero)

Pada 26 Agustus 2015, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana, dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN, Dirut PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan Dirut PT. Amarta Karya (Persero) mengenai Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2016. RDP  ini dibuka dan dipimpin oleh Hafisz Tohir dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 20.00 WIB. (ilustrasi: medcom.id) 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana, dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN, Dirut PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan Dirut PT. Amarta Karya (Persero)

Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana, dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN

  • Untuk usulan tambahan PMN PT. PELNI (Persero) sebesar Rp564,80 Miliar dengan jumlah kewajiban non-pokok untuk utang pengadaan kapal sebesar Rp58,14 Miliar akan diangsur selama 10 tahun di tahun 2016. 
  • Selain itu, untuk PMN yang diusulkan untuk PT. Amarta Karya sebesar Rp32,15 Miliar. 
  • PT. Amarta dikenakan kewajiban pembayaran sebesar Rp16,63 Miliar dan pembayarannya dijadwalkan dalam 15 tahun. 
  • Keuntungan PT. PELNI di tahun 2014 sebesar Rp13,2 Miliar dan PT. Amarta sebesar Rp15 Miliar.
  • PMN ini diharapkan dapat memperkuat struktur modal, meningkatkan potensi penerimaan negara, dan peningkatan tertib administrasi.
  • Kementerian BUMN telah mendapatkan pandangan dari Komisi 6 DPR-RI terkait dengan data yang terlambat akan segera diperbaiki. 
  • Masing-masing perusahaan akan disinergikan untuk melaksanakan program Pemerintah.

Dirut PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

  • Latar PMN berasal dari dana pinjaman (yang sekarang masih sebesar Rp300 Miliar), sedangkan kapal-kapal membutuhkan peremajaan, tanpa PMN mereka belum dapat menutupi dana untuk keperluan tersebut.

Dirut PT. Amarta Karya (Persero)

  • Struktur modal 100% dari pemerintah dengan total Rp52 Miliar.
  • Dana dialokasikan untuk mengoptimalkan peralatan dengan basis kompetensi perbaikan alat dan juga produk energi berbasis baja. 
  • PMN diharapkan menjadi perkuatan dari bisnis PT. Amarta, dan mereka berusaha menjelaskan bahwa PMN akan menjadi suatu cara bagi Pemerintah untuk dapat meningkatkan mobilitas penduduk, barang, peningkatan nilai tanah dan aktivitas ekonomi.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan