Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)

Tanggal Rapat: 3 Sep 2015, Ditulis Tanggal: 22 Oct 2021,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)

Pada 3 September 2015, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) mengenai Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Tahun 2016. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh M. Farid dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (FP-Hanura) dapil Jawa Timur 11 pada pukul 11.12 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https //travel.detik.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)
  • Alokasi tersebut dialokasikan kepada belanja barang dan belanja modal.
  • Realisasi BPKS belanja modal baru masuk tahap penentuan pemenang pengerjaan dan ada 16 PKT kontraktor.
  • Realisasi yang BPKS terapkan disini masih realisasi belanja barang 7% dari anggaran tahun 2015 ini.
  • BPKS memiliki kendala dalam implementasiknya, karena BPKS terlambat mengeai unit UMR dan lain-lain dan memakan waktu.
  • Pembangunan sarana dan prasarana di sikitiga dan siki kaku di Pulau Aceh dan lanjutan dari program tahun 2014.
  • BPKS akan melakukan pengawasan yang ketat sehingga bisa maksimal.
  • BPKS memohon untuk menamabah personil agar pekerjaan bisa cepat.
  • BPKS mendapat pagu sebesar Rp257, 884 Miliar dan pendapatan umum sebesar Rp3,4 Miliar dan jumlah anggaran sebesar Rp261,4 Miliar.
  • BPKS akan alokasi kepada program menejemen teknis sebesar Rp3,39 Miliar, program kawasan sebesar Rp2,27 Miliar.
  • Belanja barang yang Rp50,2 Miliar terdiri dari layanan perkantoran, gaji karyawan Rp31,7 Miliar dan sebesar Rp18, 6 Miliar.
  • Kegiatan belanja modal pertama untuk:
    • pembangunan jembatan alokasi 71,5 Miliar.
    • pembangunan pariwisata sebesar 27,8 Miliar.
  • Pembebasan lahan Rp30 Miliar, anggaran jalan sebesar Rp25 Miliar, perencanaan pembebasan kawasan Rp4,4 Miliar, dan pengawasan poemb sebesar Rp6,2 Miliar.
  • BPKS masih fokus dalam pembebasan infrasturktur dasar sebagai pendukung pembebasan untuk Sabang dan Aceh.
  • Belanja barang sebsar Rp50,52 Miliar terdiri dari layanan perkantoran, dukungan manajemen dan teknis.
  • Pemanfaatan barang milik negara terutama tanah dan bangunan, BPKS upayakan untuk disewa dan lain-lain agar terpakai.
  • Pemanfaatan barang Aset Milik Negara, seperti tanah BPKS upayakan dapat disewa kalau belum ada bentuk fisiknya.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan