Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN

Tanggal Rapat: 5 Jun 2023, Ditulis Tanggal: 29 Sep 2023,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Menteri BUMN

Pada 5 Juni 2023, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN terkait Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Aria Bima dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 11.29 WIB. 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri BUMN

Menteri BUMN:

  • Realisasi Anggaran TA 2022 terserap sebesar 99,06% atau Rp196,55 Miliar dari anggaran Rp198,43 Miliar.
  • Pagu awal Kementerian BUMN TA 2023 sebesar Rp260,4 Miliar, tetapi setelah automatic adjustment sebesar 7,3% menjadi Rp241,5 Miliar.
  • Secara historical, tahun 2020-2024, kita selalu mendapatkan pagu anggaran Rp193 - Rp160 Miliar.
  • Pagu awal Kementerian BUMN TA 2023 sebesar Rp260,4 Miliar, tetapi setelah automatic adjustment sebesar 7,3% menjadi Rp241,5 Miliar. Realisasi Anggaran per 31 Mei 2023 sebesar Rp70,14 Miliar atau 29,04%.
  • Breakdown TA 2023
    • Belanja operasional pegawai Rp82 Miliar
    • Belanja operasional barang Rp58 Miliar
    • Pengembangan BUMN berbagai sektor Rp23 Miliar
    • Penguatan dan peningkatan kualitas keuangan BUMN Rp17 Miliar
    • Pengembangan untuk TI mendukung kinerja BUMN Rp28 Miliar
  • Usulan anggaran tambahan Tahun 2024 sebesar Rp56 M dengan 18 kegiatan prioritas yang diusulkan:
    • Sekretaris Kementerian BUMN Rp23 M
    • Wamen BUMN I Rp2,6 M
    • Wamen BUMN II Rp2,5 M
    • Deputi Hukum dan Perundang-undangan Rp1,5 M
    • Deputi SDM dan TI Rp26 M
  • Kita coba benchmarking terkait pengelolaan aset yang mungkin tidak Apple to Apple karena yang satu adalah kementerian dan satunya korporasi.
  • Dengan pengelolaan anggaran yang diberikan kepada kami hanya 0,002% dari total aset yang kita kelola Rp9.867 Triliun. Kalau Khazanah, dari aset sebesar Rp516,6 Triliun dengan anggaran sebesar Rp6,3 Triliun.
  • BUMN tidak bermaksud membandingkan pembengkakan anggaran tapi apa yang kita presentasikan ini memang sangat kecil. Karena itu, kami tetap berupaya mendorong adanya rencana UU BUMN untuk mengalokasikan dari dividen sekian persen untuk program kementerian, tunkin, agar tidak ada kecemburuan antara kementerian dan korporasi yang dikelola. Ini tentu hambatan kita untuk mendorong transformasi yang kita dorong.
  • Transformasi Peraturan Menteri dari 45 peraturan menjadi 3 peraturan, terima kasih untuk Omnibus Law dan dukungan Komisi 6 DPR-RI.
  • Pendapatan selama Kuartal I 2023 mengalami peningkatan sebesar 18,4% yoy, EBITDA tumbuh 96,5%. Laba Bersih naik signifikan dari Rugi Bersih Rp2 Triliun menjadi Laba Bersih Rp74 Triliun.
  • Pendapatan atau revenue terus berkembang
    • 2020 Rp1.930 Triliun
    • 2021 Rp2.209 Triliun
    • 2022 Rp2.613 Triliun
  • Peningkatan ini karena komoditas dan performance dari perbankan serta sumbangsih dari perusahaan yang sebelumnya tidak profitable menjadi profitable.
  • Saat ini, dari 41 perusahaan, kalau dikonsolidasi hanya 5-8 yang tidak profitable.
  • Dalam geopolitik hari ini, persaingan ekonomi amat sangat berat karena supply chain terganggu dan pengembangan sisi digital dan terobosan peraturan pemerintah yang terjadi di banyak negara. Ini efeknya harus kita antisipasi.
  • Saat pra Covid dan pasca Covid, kita coba memaksimalkan PMN dan dividen yang kita targetkan seimbang waktu itu. Kontribusi pajak tahun per tahun cukup konsisten, tahun 2020 Rp284 Triliun, 2021 Rp246,5 Triliun, 2022 Rp278 Triliun.
  • Kapitalisasi pasar BUMN juga terus meningkat
    • 2022 Rp1.719 Triliun
    • 2021 Rp1.985 Triliun
    • 2022 Rp2.201 Triliun
  • Performance ini tidak mungkin terjadi tanpa dukungan dari Komisi 6 DPR-RI yang terus mengawasi, menjaga dan mensupport terobosan-terobosan yang telah dilakukan Kementerian BUMN. Ini prestasi bersama, terima kasih kepada Direksi dan Komisaris yang bisa memberikan dividen terbesar selama sejarah Kementerian BUMN sebesar Rp80,2 Triliun. Karena itu, Tahun 2024, kami memberanikan diri untuk menjaga dividen di angka Rp80,2 Triliun. Saya tidak bisa menjanjikan lebih karena efek dari penurunan komoditas, tetapi kalau dari data-data yang dipaparkan awal kondisinya optimis terlepas dari terjadinya pelemahan ekonomi beberapa negara termasuk data awal di negara kita, ini yang kita antisipasi juga.
  • BUMN yang menerima PMN TA 2023 beserta progress pencairannya
    • PLN Rp10 Triliun
    • Hutama Karya Rp28,9 Triliun
    • AirNav Indonesia Rp659 Triliun
    • Len Industri (Defense ID) Rp1,75 Triliun
  • BUMN mendapatkan support Rp5,7 Triliun dari cadangan investasi Kemenkeu yaitu:
    • PMN restrukturisasi penyelesaian pengalihan Polis Jiwasraya Rp3 Triliun
    • ID Food Rp500 Miliar
    • Injourney Rp1,2 Triliun
    • IndonesiaRe Rp1 Triliun
  • Ada catatan pada rapat sebelumnya, usulan yang sudah disepakati untuk penyelesaian IFG yaitu penambahan Rp3,56 Triliun karena dari sitaan kejaksaan tidak bisa cash, masih barang. Karena itu, kita mengusulkan waktu itu dalam PMN tahun ini tambahan Rp3,56 Triliun, Wijaya Karya Rp8 Triliun dan Hutama Karya Rp12,5 Triliun. Tetapi dari Kemenkeu memutuskan ini menjadi masukan di PMN 2024.
  • PMN yang diusulkan pada tahun 2024 (Rp33,9 Triliun)
    • PLN Rp10 Triliun
    • Hutama Karya Rp10 Triliun
    • PELNI Rp4 Triliun
    • IFG Rp3 Triliun
    • INKA Rp3 Triliun
    • Rekayasa Industri Rp2 Triliun
    • ID Food Rp1,9 Triliun
  • Mengenai impor kereta bekas dan kondisi kereta api, saya sudah rapat dengan KAI dan INKA, memang ada koreksi dari KAI terkait pertumbuhan peningkatan penumpang pasca Covid, KAI cukup konservatif tapi ternyata hari ini peningkatan penumpang jauh dari prediksi yang ada di KAI. Sama seperti berita hari ini, kapasita Bandara Soekarno-Hatta sudah melebihi target, ini juga akan menjadi kendala ke depan, apakah proyek terminal 4 harus dikembangkan karena angka hari ini sangat tinggi dibanding angka sebelum Covid. Bahkan, Bali pun ada catatan karen dalam 4 bulan lagi akan announcement yang sama bahwa jumlah penumpang melebihi dari target. Pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi catatan dan permasalahan baru ketika kembalinya ekonomi dunia walaupun masih ada geopolitik dan problem dari supply chain itu sendiri. Bagi Indonesia ini menjadi hal positif.
  • Di INKA, setelah saya periksa, untuk mengikuti supply kebutuhan kereta api, salah satunya dengan impor tetapi harus diiringi produksinya sendiri, makanya EBITDA dari INKA masih negatif. Jadi ketika saya rapat dengan INKA dan KAI, kedua pihak harus duduk bersama supaya datanya ketemu dan tidak menjadi polemik hiruk-pikuk yang tdk ada penyelesaian. Ketika kami rapat dengan Menhub, Menko Marinves, dan Menperin, setelah kita memetakan, memang harus ada penambahan modal dari INKA sendiri untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan kereta api untuk gerbong-gerbong baru dan INKA sendiri sudah punya 2 kualitas yaitu di Banyuwangi dengan kualitas tinggi Indo-Swiss untuk menyuplai gerbong kereta api di Asia Tenggara dan satu lagi kualitas yang sudah kita miliki sendiri yang harus kita dorong sehingga penyehatan dri INKA membutuhkan tambahan Rp3 Triliun sehingga terjadi ekuilibrium antara produksi gerbong dan peningkatan jumlah kebutuhan kereta api sendiri. Kalaupun ada impor seminimal mungkin yg kita minta hanya untuk menutupi gap kebutuhan 6 bulan atau 7 bulan ke depan.

Wakil Menteri BUMN I:

  • Tujuan utama pelaksanaan PMN tambahan yang berasal dari dana investasi 2023, PMN kepada RNI adalah untuk ketahanan pangan nasional. Ada beberapa inisiatif yang akan dijalankan RNI yaitu subsektor peternakan Rp230 M, sub sektor garam Rp160 Miliar, dan sub sektor perdagangan dan logistik Rp103 M, total dana untuk investasi dan modal kerja sebesar Rp500 Miliar.
  • Tambahan PMN untuk PLN terutama untuk melakukan pengembangan transmisi dan distribusi terkait penugasan untuk listrik masuk desa.

Wakil Menteri BUMN II:

  • Terkait penambahan kebutuhan permodalan dari PT BPUI yang akan inject ke IFG Life, sebagaimana hasil audit BPKP terakhir, kebutuhan total untuk menyelesaikan restrukturisasi tahap terakhir Rp8,01 Triliun dengan 3 sumber yaitu PMN cadangan investasi Rp3 Triliun, PMN aset Tipikor Rp3,56 Triliun, dan fundraising Rp1,45 Triliun. Berharap ini bisa selesai selama bulan September dan dalam Ratas bersama Presiden dikatakan bahwa dana Rp3 Triliun akan masuk ke PMN 2024 namun Kemenkeu komit memberi di awal sehingga diharapkan dengan penambahan item ini kita bisa menyelesaikan restrukturisasi Jiwasraya di akhir September 2023.
  • Dalam kondisi Covid, PT RIU terdampak klaim asuransi kredit dan asuransi jiwa kredit, dimana RBC (penguatan solvabilitas) mengalami penurunan signifikan, karena itu kita berencana menambahkan permodalan, meningkatkan RBC di atas 150% dan ini digunakan untuk pertumbuhan PT RIU selama 5 THN ke depan.
  • Untuk Aviata, ada satu hal yang harus kita selesaikan ke belakang yaitu permasalahan ITDC pada waktu pembangunan sirkuit dimana ada beberapa item yg tidak terbudgetkan dan kita sudah mengajukan PMN untuk pembayaran grandstand, VIP hospitality, dan pit building yang saat itu dikerjakan oleh PT Wika dan kita harapkan ini diselesaikan dengan PMN ini dan ada sedikit porsi yang kita arahkan Rp143 Miliar untuk permodalan KEK Sanur.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan