Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
Tanggal Rapat: 6 Jun 2023, Ditulis Tanggal: 24 Jul 2023,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan RI
Pada 6 Juni 2023, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Mohamad Hekal dari Fraksi Gerindra dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 11.00 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan RI
- Sasaran Strategis: Mewujudkan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bahan pangan. Indikator : inflasi pangan bergejolak. Target : 3,1%.
- Sasaran Strategis: Mewujudkan konsumen cerdas dan pelaku usaha yang tertib serta bertanggung jawab. Indikator: Indeks perlindungan konsumen dan tertib niaga.
- Sasaran Strategis: Meningkatkan pasar produk dalam negeri. Indikator: pertumbuhan subsektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor terhadap PDB.
- Sasaran Strategis: Mengoptimalkan peranan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas. Indikator: pertumbuhan nilai transaksi perdagangan berjangka komoditi, pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan, pertumbuhan realisasi nilai transaksi pasar lelang komoditas.
- Sasaran Strategis: Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa. Indikator: neraca perdagangan USD, ekspor non migas, PTA/FTA/CEPA yang disepakati.
- Sasaran Strategis: Meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel, dan profesional. Indikator: indeks reformasi birokrasi.
- Postur Pagu Indikatif Kementerian Perdagangan Tahun 2024
- Program Dukungan Manajemen Rp1.394.651.911.000
- Program Perdagangan Dalam Negeri Rp266.986.682.000
- Program Perdagangan Luar Negeri Rp293.209.515.000
- Total Pagu Indikatif TA 2024 Rp1.954.848.108.000 (turun 16,13% dari Tahun 2023)
- Kegiatan Prioritas Kementerian Perdagangan Tahun 2024
- Penguatan Pasar Dalam Negeri
- Pasar Rakyat Rp75 M
- E-Commerce Rp2,8 M
- Perlindungan Konsumen Rp82 M
- Sistem Resi Gudang Rp13,9 M
- Promosi dan Branding Rp61,7 M
- Peningkatan Ekspor Nonmigas
- Promosi Dagang Rp138,9 M
- Perundingan Perdagangan Internasional Rp85 M
- Fasilitas Perdagangan Luar Negeri dan Pengamanan Perdagangan Rp27,06 M
- Peningkatan Kapasitas SDM Perdagangan
- Pengembangan SDM Rp48 M
- Penguatan Pasar Dalam Negeri
- Usulan Tambahan Anggaran Rp317.000.000.000
- Pembangunan revitalisasi Pasar Rakyat, Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata sebesar Rp228.000.000.000
- Pembangunan Pusat Promosi Produk Dalam Negeri sebesar Rp35.000.000.000
- Penguatan peran promosi atau perdagangan dan ITPC sebesar Rp45.000.000.000
- Pengembangan ekspor jasa dan produk kreatif, produk primer dan produk manufaktur sebesar Rp9.000.000.000
- Realisasi Anggaran TA 2022 & Semester I TA 2023
- Realisasi Anggaran TA 2022 sebesar Rp2.077 triliun atau 96,89%
- Realisasi Anggaran TA 2023 per 31 Mei 2023 sebesar Rp987,25 miliar atau 41,97%
- Rafaksi Minyak Goreng
- Dasar Hukum
- Permendag 1 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk kebutuhan masyarakat dalam kerangka pembiayaan oleh BPDPKS (berlaku 11 Januari 2022)
- Permendag 3 Tahun 2022 (berlaku 19 Januari 2022)
- Pokok Pengaturan:
- Mekanisme penyediaan (penetapan pelaku usaha migor kemasan);
- Mekanisme pembiayaan (penetapan HAK & HET);
- Penetapan surveyor & proses verifikasi;
- Pembinaan, pengawasan dan sanksi
- Mekanisme Pembayaran Selisih Harga
- Klaim selisih harga kepada BPDPKS hanya dapat dilakukan pelaku usaha yang telah ditetapkan Ditjen PDN
- Acuan besaran biaya yang dapat diklaim pelaku usaha yaitu Harga Acuan Keekonomian (HAK) Rp17.260/1 dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp14.000/1
- Klaim kepada BPDPKS berupa:
- Klaim proses penyaluran: Selisih harga antara HAK & HET dikalikan dengan volume penyaluran, biaya distribusi, dan ongkos angkut
- Klaim proses Rafaksi: selisih harga HAK & HET dikalikan volume penyaluran
- Verifikasi
- Verifikasi dilakukan oleh kemendag dengan menunjuk PT Sucofindo sebagai surveyor
- 54 Pelaku Usaha telah mengajukan klaim dengan total nilai Rp812.720.437.223
- Jumlah yang terverifikasi sebesar Rp474.808.176.039 atau 58,43% dari total nilai
- Perbedaan hasil verifikasi disebabkan mayoritas pelaku usaha tidak melengkapi bukti penjualan sampai ke pengecer, biaya distribusi dan ongkos angkut yang tidak dapat diyakini, dan penyaluran maupun rafaksi melebihi 31 Januari 2022
- Verifikasi dilakukan oleh kemendag dengan menunjuk PT Sucofindo sebagai surveyor
- Progres Pembayaran Selisih Harga
- BPDPKS belum melakukan pembayaran dikarenakan Kemendag belum menyampaikan hasil verifikasi. Kemendag khawatir menyalahi aspek good governance jika tetap melakukan pembayaran sedangkan dasar hukumnya sudah dicabut dengan adanya Permendag 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit yang mulai berlaku tanggal 1 Februari 2022.
- Tindak Lanjut
- Berdasarkan hasil koordinasi, Kejagung menyampaikan Legal Opinion yang intinya "masih terdapat kewajiban hukum BPDPKS untuk menyelesaikan pembayaran dana pembiayaan"
- Kemendag telah berkoordinasi dengan BPKP untuk melakukan Reviu Hasil Verifikasi PT Sucofindo terkait klaim pembayaran selisih harga untuk memenuhi aspek good governance
- Chile adalah baru satu-satunya negara di Amerika latin keseluruhan yang kita baru ada perjanjian. Jadi kalau kita mau masuk Amerika Latin, kemungkinan melalui Chile. Oleh karena itu, perjanjian Indonesia-Chile ini sangat penting.
- Salah satu program prioritas nasional adalah meningkatkan pasar non tradisional karena kalau pasar tradisional pasti menurun seperti di Eropa. Bahkan, EU saat ini membuat UU terhadap deforestasi yang mewajibkan hasil pertanian kita, seperti kopi, Coklat, Karet, CPO, dan hasil kayu harus ada sertifikasi tidak merusak lingkungan, harus diusut apakah produksi itu merusak hutan, kalau merusak maka tidak boleh ekspor kesana. Hal ini sudah menjadi pertarungan lama antara kita dengan EU.
- Terkait pelaksanaan Konsinyering Pejabat Eselon I Kementerian Perdagangan dengan Komisi 6 DPR pada Senin, 29 Mei yang lalu telah berjalan dengan baik dan kami mengucapkan terima kasih. Adapun usulan anggota Komisi 6 khususnya terkait bantuan sarana perdagangan untuk UMKM kita masukkan pada Program Perdagangan Dalam Negeri dan sosialisasi kebijakan akan diakomodir pada semua program kementerian dengan tetap mempertimbangkan target nasional.
- Dasar Hukum
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)