Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Kinerja Keuangan dan Operasional — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Antara, Percetakan Negara, dan Lembaga Produksi Film
Tanggal Rapat: 6 Oct 2015, Ditulis Tanggal: 25 Aug 2021,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Antara, Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), dan Lembaga Produksi Film Indonesia (LPFI)
Pada 6 Oktober 2015, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Antara, Percetakan Negara, dan Lembaga Produksi Film mengenai Kinerja Keuangan dan Operasional. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Heri G. dari Fraksi Partai Gerindra dapil Jawa Timur 8 pada pukul 14:22 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat ini dihadiri oleh 25 anggota dari 10 Fraksi. (Ilustrasi: sodexo.co.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Perum modalnya tidak dibagi atas saham.
- Persero tidak ada Dewan Komisaris, yang ada Dewan Pengawas.
- Antara, Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), dan Lembaga Produksi Film Nasional (LPFN) berbentuk perum sehingga tidak dapat dijual karena strategis untuk negara.
Lembaga Produksi Film Nasional (LPFN)
- Tepat 6 Oktober ini, LPFN merayakan ulang tahun yang ke-70.
- Berdiri 1936, LPFN mengalami perubahan di tahun 1998 dan berubah menjadi Perum.
- LPFN berharap dapat memproduksi film layar lebar, animasi, dll yang ketika ditonton oleh orang Indonesia dan luar Indonesia, mereka akan jatuh cinta.
- Hasil karya terdahulu adalah Perundingan Linggarjati, KAA, dan Konferensi Meja Bundar.
- Film dokumenter terbaru adalah Aroma of Heaven yang mendapatkan penghargaan di Festival Film Iran dan Thailand.
- Rencana ke depan meliputi bisnis utama yaitu serial dokumenter, produksi film, dan animasi.
- LPFN ingin serial Si Unyil hadir lagi dengan tampilan kekinian.
- Selama 10 tahun ke belakang, LPFN merugi terus karena tidak ada kegiatan.
- Hasil audit LPFN WTP walaupun pernah ada disclaimer.
Dirut Antara
- Sebelumnya Antara merupakan perusahaan swasta murni. Tahun 1962 berubah menjadi Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara.
- Visi Antara adalah menjadi kantor berita kelas dunia.
- Antara memiliki 34 kantor biro di daerah termasuk Kalimantan Utara yang baru dibuka.
- Tugas Antara yaitu melakukan pendekatan ke berbagai negara terutama sesama media.
- Antara memiliki biro dan koresponden di luar negeri. Terdapat 5 biro yang dimiliki Antara yaitu London, Kuala Lumpur, Tokyo, Beijing, dan Canberra.
- Model bisnis Antara ada 2 yaitu penugasan khusus Pemerintah dan penjualan hasil produksi pemberitaan.
- Unit usaha strategis yaitu Antaranews, Antara Foto, dan Antara TV. Selain itu, pada unit strategis ada bisnis biro daerah dan Comets.
- Untuk media luar berbasis teks, foto, dan video, bentuk kerjasamanya dengan reuters adalah technically support yang telah berlangsung sejak 1980an. Dulu Antara mendapatkan royalti, sekarang sangat kecil. Hanya 5% dengan kantor berita luar negeri.
- Apabila perusahaan ingin menyebarkan berita di berbagai negara, itu bisa bekerjasama dengan Antara.
- Laba bersih Antara pada 2014 sebesar Rp8,3 Miliar.
- Aset lancar pada tahun 2014 sebesar Rp72,9 Miliar. Ini meningkat dari sebelumnya.
- Tahun 2013 laba turun karena ada kewajiban adjustment Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
- Status aset perusahaan yaitu wisma Antara yang masih belum selesai.
Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI)
- Dasar hukum perum PN adalah UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
- PNRI melakukan semua pekerjaan dengan hati-hati karena menyangkut rahasia negara.
- Tahun 2012, PNRI konsorsium untuk program e-KTP.
- Perlu dilihat hal yang menjadi core dan extraordinary bisnis.
- PNRI boleh merubah culture dan tidak boleh lagi meminta ke Pemerintah.
- Equity perum PNRI kecil sekali.
- PNRI bersyukur karena dibantu jamdatun atas kasus-kasus.
- PNRI tidak mau proyek e-KTP membekas di periode selanjutnya.
- PNRI Pertama kali beli mesin dari BRI, lalu ada masalah dan BRI mundur. PNRI ke Bank Mandiri, tetapi Mandiri tidak mau membantu. Akhirnya Bank Niaga yang membantu PNRI sehingga PNRI survive.
- Dokumen negara yang belum mencetak ke Perum PNRI adalah Sekretariat MPR dan DPR.
- PNRI memulai percetakan Al-Qur’an yang merupakan omset yang besar. PNRI bercita-cita agar Al-Qur’an dapat dicetak negara, bukan swasta.
- PNRI berjuang agar semua dokumen negara dicetak di PNRI.
- Untuk pendapatan usaha 2010, terdapat 15 program yang terus mengalami kenaikan.
- Surat suara sebaiknya dicetak oleh PNRI, bukan ke swasta.
- PNRI untuk retail biasanya mencetak undangan nikah.
- Hasil audit PNRI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- PNRI dalam bekerja menggunakan beberapa pendekatan dan ada aliansi strategis.
- Rencana pencapaian target meliputi dokumen negara, cetakan sekuriti, umum, kemasan, Al-Qur’an, dan kartu pintar.
- Berkaitan dengan soal ujian yang bocor, PNRI langsung ke Bareskrim dan sudah dipanggil. Semua clear. Soal ujian yang bocor ini yang mengadakan oknum, bukan perusahaan. PNRI tidak menjadi tersangka. Oknum bocoran UN bisa terjadi dimana-mana, perusahaan tidak tahu menahu. PNRI sangat terbuka, jika ada oknum silahkan ditangkap. Di Aceh, PNRI mengalahkan PT. Pura.
- Sejak APBN mundur, semua dana ini mundur. Kemudian perubahan kurikulum ini efeknya luar biasa.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)