Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT. Amarta Karya (Persero)

Tanggal Rapat: 14 Sep 2015, Ditulis Tanggal: 21 Oct 2021,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT. Amarta Karya (Persero)

Pada 14 September 2015, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT. Amarta Karya (Persero) mengenai Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Achmad Hafisz Tohir dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Sumatera Selatan 1. (ilustrasi: suzuki.co.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT. Amarta Karya (Persero)

Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

  • Berdasarkan nota keuangan RAPBN, PMN dipergunakan untuk meningkatkan investasi untuk mendorong pembangunan nasional.
  • Tujuan PMN untuk memperkuat struktur pemodalan, meningkatkan potensi penerimaan negara, dan meningkatkan tertib administrasi.
  • Terdapat 2 jenis PMN, yaitu tunai dan non tunai, yang akan dibahas hari ini adalah yang non tunai. 
  • Terdapat 8 BUMN yang mengajukan PMN.
  • PMN non tunai untuk PT. Amarta Karya akan dipergunakan untuk meningkatkan pajak dan memperbanyak lapangan pekerjaan.
  • Untuk restrukturisasi keuangan PT. Pelni dan PT. Amarta Karya telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan RI.
  • PT. Pelni mendapatkan PMN non tunai Rp500 Miliar untuk pengadaan kapal barang dalam rangka mendukung program tol laut.
  • BUMN akan melakukan kajian hingga akhir tahun ini dan evaluasinya akan disampaikan pada Rabu mendatang.

Dirut PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

  • Penyelesaian piutang negara kepada PT. Pelni disetujui Menteri Keuangan RI dengan skema PMN dan diangsur.
  • Kontrak harga kapal dengan KFW sebesar €74.600.000.
  • Perawatan kapal penumpang dilakukan selama satu tahun sekali.
  • PT. Pelni mendapatkan keuntungan sebesar Rp26,4 Miliar.
  • Tren kapal barang cenderung meningkat.
  • Semua aktivitas non perkapalan dilakukan optimalisasi aset, baik yang di kapal maupun di darat.
  • Kapal Kerinci laku Rp27 Miliar dan Kapal Caraka laku Rp6 Miliar.

PT. Amarta Karya (Persero)

  • PT. Amarta Karya lebih banyak menggunakan baja lokal.
  • Pada tahun 2014, semua beban keuangan dibebankan ke Kantor Pusat.
  • PT. Amarta Karya seringkali sudah dapat mulai bekerja, namun masih terkendala lahan, sehingga kontrak belum dapat dijalankan.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan