Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
Tanggal Rapat: 20 Sep 2023, Ditulis Tanggal: 26 Oct 2023,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Benny Waworuntu (Dirut PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/Indonesia RE)
Pada 20 September 2023, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) tentang pendalaman usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari cadangan investasi dan hutang pemerintah kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Aria Bima dari Fraksi PDIP dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 11.10 WIB. (Ilustrasi: Layar Berita)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Frans Marganda Tambunan (Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD)
- PMN 2024 sebesar Rp832 miliar kepada RNI esensial untuk ketahanan pangan;
- Latar Belakang;
- Dua tujuan utama dalam pendirian ID FOOD adalah memperkuat ekosistem pangan nasional dan mendukung ketahanan pangan nasional. ID FOOD memperkuat ekosistem pangan nasional sebagai offtaker bagi petani, peternak, nelayan dan UMKM, serta melaksanakan penugasan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
- Dalam Ratas integrasi BUMN bidang pangan pada 6 Februari 2023, Presiden Joko Widodo minta BUMN pangan melakukan investasi yang bersifat memperpanjang umur simpan komoditas cadangan pangan seperti cold storage.
- Pemerintah telah menerbitkan Perpres 40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional untuk mendukung program ini. ID FOOD sebagai produsen gula dengan Market Share produksi gula -11% nasional telah memperkuat sarana produksi gula.
- Urgensi;
- Untuk memperpanjang umur simpan cadangan daging dan daging unggas, ID-FOOD perlu memiliki fasilitas cold storage
- Untuk memperkuat sarana produksi gula, ID-FOOD perlu melakukan revitalisasi sejumlah pabrik gula
- Saat ini, ID-FOOD dalam proses perbaikan fundamental bisnis dan restrukturisasi, sehingga ID-FOOD punya keterbatasan pendanaan dalam rangka investasi infrastruktur CPP dan mendukung target swasembada gula Perpres 40/2023 di tahun 2028
- Rencana Penggunaan PMN;
- Pembangunan cold storage kapasitas 5.000 ton untuk memperkuat daya simpan komoditas pangan sebesar Rp103 miliar untuk investasi dan Rp98 miliar untuk modal kerja.
- Revitalisasi pabrik untuk mendukung swasembada gula sebesar Rp406 miliar untuk investasi dan Rp225 miliar untuk modal kerja.
- Latar Belakang;
- Program perbaikan yang telah dilakukan oleh ID FOOD;
- Transformasi EBITDA & Growth dengan target Rp216 miliar
- Revitalisasi Giling Pabrik Gula
- Stabilisasi Stok & Harga Gula
- Ekspor Komoditas (Rumput Laut dan Ikan & Gurita)
- Restrukturisasi Penyelesaian Utang (mengurangi beban keuangan sebesar Rp200 miliar di tahun 2023)
- Distribusi Minyak Goreng sebesar 60 Juta Liter
- Program Pangan yang telah dilakukan oleh ID FOOD;
- Penyelesaian Cadang Pangan Pemerintah (CPP) sebesar 462.950 ton senilai Rp18.623 miliar
- Realisasi Penyaluran Bantuan Pangan (stunting);
- Jumlah Penerima 1.446.089 KRS
- Isi Paket : Daging Ayam 1kg + Telur Ayam 10 butir
- Pembangunan Cold Storage dan revitalisasi pabrik gula merupakan dua proyek strategis ID FOOD yang mendukung agenda ketahanan pangan nasional;
- Pembangunan cold storage kapasitas 5.000 ton;
- Indikator Kelayakan;
- NPV Rp248 miliar
- IRR 10,7%
- BCR 1,16x
- Profitability Index 1,24x
- Payback Period 6 tahun
- Dampak Sosial Ekonomi;
- Memberikan pengaruh multiplier effect berupa pajak dan penyerapan tenaga kerja di sekitar lokasi
- Penurunan biaya logistik
- Kemudahan bagi masyarakat dalam hal keterjangkauan pangan
- Estimasi Nilai sebesar Rp1.489 miliar
- Indikator Kelayakan;
- Revitalisasi pabrik dan penguatan rantai pasok tebu Jawa Timur;
- Indikator Kelayakan;
- NPV Rp751 miliar
- IRR 10,3%
- BCR 1,04x
- Profitability Index 1,19x
- Payback Period 6 tahun
- Dampak Sosial Ekonomi;
- Peningkatan jumlah petani mitra tebu
- Penambahan areal tebu
- Petani mendapatkan offtake hasil panen tebu sebanyak 900.000 ton dan pembayarannya
- Estimasi Nilai sebesar Rp2.719 miliar
- Indikator Kelayakan;
- Pembangunan cold storage kapasitas 5.000 ton;
- Dampak Finansial dari PMN Tunai TA 2024
- PMN di 2024 diproyeksikan memberikan tambahan revenue, laba bersih dan EBITDA sekitar 10% pada tahun-tahun berikutnya karena pengembangan bisnis dari PMN belum beroperasi pada tahun 2024.
- Perbaikan bisnis juga diproyeksikan akan memberikan kemampuan bagi ID FOOD untuk membayar dividen dan pajak lebih tinggi dibandingkan tanpa PMN Tunai.
- Perbaikan struktur permodalan tahun 2024 terjadi sebagai dampak dari PMR Tunai. Selain itu, dengan adanya PMN Tunai, ID FOOD akan memiliki kemampuan untuk melakukan leverage.
- Dampak Pemberian PMN Tunai TA 2024 bagi stakeholder;
- BUMN Holding Pangan;
- Memberikan kemampuan untuk melaksanakan penugasan terkait pangan
- Memberikan dampak perbaikan pada struktur bisnis anak perusahaan
- Meningkatkan penjualan sekitar 10% setiap tahunnya
- ID FOOD menghasilkan NPV : Rp999 M, IRR : 10,4%, profitability index : 1,20 dan payback Period : 6 tahun
- Ekosistem Pangan Indonesia;
- Menciptakan ekosistem pangan nasional terutama pada industri gula yang melibatkan petani tebu
- Mendukung inklusivitas petani tebu sebanyak lebih dari 6000 Mitra
- Offtake pada hasil produksi petani tebu dengan nilai sekitar Rp450 miliar per tahun
- Masyarakat dan Sosial Ekonomi;
- Menjaga daya beli masyarakat melalui program CPP
- Mengurangi dampak inflasi pangan yang tercatat oleh BPS 5,8% pada Tahun 2022, di mana lebih tinggi dari inflasi harga konsumen yang berada pada 5,51%
- Mengurangi disparitas harga pangan akibat tidak meratanya distribusi
- Peningkatan penyerapan tebu dari petani Mitra sebanyak 900.000 ton tebu per tahun
- Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan nilai sekitar Rp2,7 triliun per tahun
- Negara/Pemerintah;
- Memperkuat kapabilitas ID FOOD dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah yang ditugaskan melalui BUMN Pangan (Perpres 125/2022)
- Memiliki kemampuan simpan cadangan pangan dalam umur panjang melalui fasilitas ruang pendingin (cold storage)
- Peningkatan pendapatan melalui dividen dan pajak dengan estimasi nilai Rp201 miliar selama 5 tahun
- BUMN Holding Pangan;
Benny Waworuntu (Dirut PT. Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/Indonesia RE)
- Tantangan Bisnis Reasuransi;
- Proses Bisnis : Belum terintegrasi Proses Bisnis sesuai best practice industri, berdampak pada ketidakefisienan, data yang tidak kredibel serta potensi terganggunya keberlangsungan bisnis.
- Cash flow Management : Belum optimalnya pengelolaan Cash Flow perusahaan yang baik dan positif melalui optimalisasi cash in (pendapatan premi) dan proyeksi cash out (ketidakpastian biaya klaim dan operasional).
- Kinerja Bisnis : Tekanan pada kinerja bisnis disebabkan karena belum optimalnya Pendapatan Teknik dari Reasuransi Umum dan Reasuransi Jiwa sehingga diperlukan perbaikan dalam penyerapan bisnis (Gross Premi) untuk menghasilkan kualitas bottom line yang diharapkan, di samping upaya perbaikan pengelolaan investasi.
- Struktur Biaya Teknik : Struktur biaya teknik reasuransi (biaya klaim, retro dan Komisi) perusahaan resuransi yang besar, sehingga diperlukan upaya untuk mencapai combined ratio yang baik.
- Tata Kelola : Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang belum sesuai dengan best practice industri resuransi : pencadangan, proses bisnis, pengakuan bisnis dan klaim
- Permodalan : Struktur permodalan IndonesiaRe saat ini belum optimal dan masih ditopang oleh kepemilikan obligasi (OWK) dengan kupon yang relatif memberatkan, pertumbuhan bisnis reasuransi seharusnya dibarengi dengan penguatan struktur permodalan.
- Ikhtisar Kinerja Keuangan;
- Total aset IndonesiaRe triwulan II Tahun 2023 tercatat sebesar Rp11,72 triliun, tumbuh sebesar 2,94% dibandingkan Tahun 2022.
- Nilai investasi IndonesiaRe triwulan II Tahun 2023 tercatat sebesar Rp6,18 triliun, tumbuh 1,36% jika dibandingkan Tahun 2022.
- Jumlah ekuitas Indonesia triwulan II Tahun 2023 tercatat sebesar Rp2,66 triliun, tumbuh 3,70% jika dibandingkan Tahun 2022.
- Pada triwulan II Tahun 2023, IndonesiaRe mencatat pencapaian premi bruto sebesar Rp3,12 triliun atau terealisasi 52,96% terhadap RKAP 2023 sebesar Rp5,8 triliun. Kontributor terbesarnya berasal dari premi bruto Class of Business (cob) kebakaran yaitu Rp1,38 triliun, diikuti oleh premi reasuransi jiwa sebesar Rp1,04 triliun.
- Pada triwulan II Tahun 2023, IndonesiaRe mecatatkan hasil underwriting bersih sebesar Rp89 miliar atau terealisasi 62,92% terhadap RKAP 2023 sebesar Rp141 miliar.
- Pada triwulan II Tahun 2023, IndonesiaRe mencatatkan hasil investasi sebesar Rp857 miliar atau 32,63% terhadap RKAP 2023 sebesar Rp266 miliar.
- Pada triwulan II Tahun 2023, IndonesiaRe mencatatkan biaya usaha sebesar Rp187 miliar atau 40,30% terhadap RKAP 2023 sebesar Rp464 miliar (konsolidasi).
- Pada triwulan II Tahun 2023, IndonesiaRe mencatatkan laba (rugi) bersih sebesar Rp84 miliar atau 10% terhadap RKAP 2023 sebesar Rp40,2 miliar (konsolidasi).
- Rasio solvabilitas perusahaan pada 2022 sebesar 131,16%, pada posisi triwulan II Tahun 2023 naik menjadi 132,30%.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)