Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun)

• Jamdatun tidak ikut hadir dalam acara pansus DPR Pelindo II sehingga yang dipaparkan dalam Pansus Pelindo II belum diketahui secara persis oleh jamdatun.
• Ada beberapa pertanyaan tertulis oleh Pansus jamdatun yang bersedia.
• Jamdatun membawa dokumen yang ada kaitannya dengan Pansus sebelumnya.
• Jamdatun mengatakan hal yang baru diketahui jamdatun adalah melaksanakan tugas.
• Jamdatun memang mempunyai tupoksi dalam hal legal opinion, legal assistant, tindakan hukum, dan penegakan hukum. Jadi, jelas pihak yang berhak yaitu jamdatun sebagai jaksa negara. Ini pun bersangkutan dengan keuangan negara dimana perusahaan itu ada. Di luar ini semua, jamdatun hanya pelayanan hukum yang terbatas dan tidak bisa mewakili dalam beberapa hal sehingga hanya bisa memberikan pendapat hukum. Pendapat hukum yang dikeluarkan jamdatun berdasarkan kajian UU. Itu pun terbatas, tidak menghalalkan pelanggaran yang dilakukan.
• Di Perpres No. 38 Tahun 2010 Pasal 24 ayat 2, lingkup data meliputi penegakan hukum kepada negara untuk menyelamatkan dan memulihkan negara.

Direktur PPH

• Sampai sekarang suratnya belum ditemukan padahal staf sudah dikontak untuk mencari surat yang lama.