Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Panitia Kerja (Panja) Aset BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut Hotel Indonesia, Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)
Ditulis Tanggal: 3 Aug 2021,Komisi/AKD: Komisi 6
Pada 7 Desember 2015, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut Hotel Indonesia, Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) mengenai Panitia Kerja (Panja) Aset BUMN. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Azam Azman dari Fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Timur 3 pada pukul 10:44 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: economy.okezone.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Dirut Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- BUMN sudah melakukan perombakan manajemen.
- PT HIN asetnya terbagi menjadi aset tetap Rp1,1 Miliar, aset lancarnya Rp2,3 Miliar. Aset PPI tersebar di 23 cabang dengan total Rp2,8 Triliun.
- Aset yang ada di Kota Tua Jakarta adalah Toko Merah.
- Aset HIN ada di 12 titik dan yang dimaksimalkan ada di 7 titik.
Dirut Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)
- Dewan Komisaris masih tetap, tetapi Direksi ada anggota baru dari 5 orang menjadi 3 otang.
- Strategi operasional PPI lakukan dengan pembangunan dan revitalisasi.
- PPI akan mengoperasionalkan BOT, KSO, dan sinergi BUMN. Selain itu juga akan dilakukan kerjasama operasional dan sewa menyewa aset jangka panjang.
- Terdapat 4 jenis aset yang dimiliki PPI yaitu heritage, coastal cities, central business district, dan lainnya dalam bentuk tanah.
- Central Business District (CBD) bentuknya bisa kerjasama baik hotel maupun office buildings.
- Pemikiran PPI untuk tanah adalah pembangunan tempat parkir tingkat.
- Aset-aset BUMN harus direalisasi. Arahan Bu Menteri adalah aset BUMN mesti disinergikan.
- Aset heritage sudah diarahkan untuk dikerjasamakan dengan Bank Mandiri, PT KAI, BI, dan Pertamina.
- Pendapatan 2015 baru 1%. Laba kotor bisa sampai 9%. Pada 2016 direncanakan pendapatan 2 kali lipat dan laba kotornya sekitar 14%.
- Revenue total naik signifikan walaupun sudah dioptimalkan tetap hanya 1%.
- Aset PPI yang berupa tanah 50% dan 587 unit bangunan.
- Aset heritage mengacu pada Pasal 33. Negara akan mengembangkan kebudayaan Indonesia. UU No. 11 Tahun 2010 menyatakan bahwa yang disebut heritage juga adalah situs dan artefak yang ada di heritage tersebut. Heritage tidak hanya bendanya, tetapi budayanya juga. Icon heritage adalah Toko Merah yang merupakan tempat tinggal Gubernur VOC dari yang pertama. Ini adalah nilai historisnya. Ke depannya, diharapkan Toko Merah bisa lebih eksis sebagai destinasi utama di Kota Tua Jakarta. Toko Merah didaftarkan di UNESCO sebagai heritage sight yang ada di Indonesia.
- PPI mempunyai beberapa gedung aset heritage lainnya yaitu Gedung Dharma Niaga dan Gedung Kembar.
- Pemda DKI ternyata ingin sekali mengoptimalkan Kota Tua Jakarta, bahkan sejak masa bang Ali.
- PPI bekerjasama dengan pembangunan Kota Tua Jakarta sehingga menjadi salah satu destinasi di Jakarta.
- Pemda DKI menginginkan kerjasama untuk merevitalisasi Jakarta Kota.
- PPI meminta izin Kementerian BUMN untuk bisa menyewakan Kota Tua Jakarta.
- PT. PKJT adalah pihak yang melakukan renovasi-renovasi di Kota Tua Jakarta. Renovasi yang boleh dilakukan adalah membangun sesuai dengan bentuk pada awalnya. Heritage building tidak boleh diubah bentuknya.
- Aset heritage lainnya ada di Jalan Roa Malaka No. 7-9, Tambora.
- Sewa menyewa bangunan heritage dilakukan kurang lebih 5 tahun. Intinya diberikan kepada yang memiliki benefit tertinggi untuk PPI.
- Heritage di Jalan Kali Besar Timur termasuk juga dikerjasamakan dengan PT. PKJT.
- Aset lainnya di Surabaya ini berada di Jalan Kutilang No. 1 dan Jalan Veteran No. 28 masih kosong dan akan disewakan.
- Pada pertengahan 2016 akan dipastikan dengan pihak mana PPI bekerjasama untuk aset di Surabaya, Semarang, dan Cirebon.
- Heritage di Cirebon terletak di Jalan Kebumen No. 1, Lemangwungkuk.
- Heritage di Semarang terletak di Jalan Letjend Suprapto No. 30. Aset ini digunakan sebagai kantor dan gudang PPI. semua kondisi heritage di Semarang terawat dan sangat bagus. Aset PPI di Semarang berdekatan dengan KAI, Mandiri, Pertamina, dan Kimia Farmasi.
- Pengelompokan status aset berdasarkan pemanfaatan aset fisik yang dikuasai. PPI memiliki 314 m tanah dengan 391 unit bangunan. Sebanyak 139 m tanah dan 154 unit bangunan diaudit BPK. yang belum ditemukan sebanyak 52 m tanah dan 42 bangunan. Semua aset diberikan kepada Direktorat Pengembangan Bisnis.
- Sertifikat yang belum diperpanjang akan diperpanjang sehingga dana yang akan dikeluarkan bisa langsung kembali.
- PPI sudah mengirimkan list aset PPI dan diakui.
- Untuk pendudukan aset dengan pihak ketiga, PPI bekerjasama dengan BPKP dan kepolisian agar clear. Aset yang terbengkalai bisa dipilih-pilih mana yang bisa dikerjasamakan.
Dirut Hotel Indonesia Natour (HIN)
- Visi HIN adalah menjadi hotel bertaraf internasional. Hotel Indonesia adalah hotel pertama di Indonesia. HIN ingin kemegahan hotel Indonesia kembali bangkit oleh Inna Group. Saat ini Inna Group hotel tersebar di Sumatera, Jawa, dan Bali. terdapat 50% hotel di Bali, 21% di Jawa, dan 19% di Sumatera.
- Inna Grand Bali adalah hotel bintang 5, Inna Garuda adalah hotel 4.
- HIN mempunyai restoran yaitu Headquarters Resto.
- HIN melakukan identifikasi unit, melakukan stok building, dll. Pada saat ini Inna Group sedang dalam merugi.
- 2016 disebut sebagai recovery dengan melakukan mapping, peningkatan pelayanan, dll.
- Tahun 2017 dinamakan sebagai turn around dengan strategic repositioning.
- 2018 adalah tahun pengembangan untuk menjadikan Inna Group Hotel sebagai BUMN.
- Tahun 2019 menjadi tahun leading. Inna Group bisa mengepalai hotel-hotel di Indonesia.
- Tahun ini akan dijadikan tahun konsolidasi, review, resources, memprioritaskan investasi, peningkatan pelayanan dan produk.
- Wisatawan mancanegara 2013, 2014, dan 2015 sebanyak 88.338.
- Tarif kamar akan ditingkatkan menjadi Rp590.000,-.
- Jumlah kamar 2013-2015 mencapai 200.000,-.
- Kinerja keuangan 2013-2015 Rp442.945 Miliar, BPPN Rp900 Miliar, beban usaha Rp333.552 Miliar, laba rugi usaha 2013-2015 Rp79.042.000.000, pendapatan non produktif Rp531,11 Miliar, aktiva tetap Rp406,2 Miliar.
- Aset tanah dan bangunan hotel ada di Inna Beach Sanur, Inna Putri Bali, dan Grand Inna Kuta Bali dengan luas 2,5 Ha.
- Inna Tretes Jatim memiliki hak bangunan seluas 2 Ha.
- Selain itu juga ada Inna Sindhu Beach Bali, Bali Inna Kretes, Inna Garuda Jogja, Samudra Beach, Grand Inna Muara, Inna Dharma Deli, Inna Sumatera Utara, dan Inna Puri Semarang.
- Di Tebet ada hak milik bangunan dan tanah seluas 756 m.
- Perumahan di Ambarukmo rencana penyelesaian legal kecil.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)