Rangkuman Terkait
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Masukan agar Indonesia Memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien - RDPU Panja Komisi 6 dengan Faisal Basri (Pakar)
- Rencana Impor Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Direktur Utama PT INKA (Persero)
- Evaluasi Penanganan Plumpang, dan Progres Rencana Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Panitia Kerja (Panja) Aset BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut Hotel Indonesia, Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)
Ditulis Tanggal: 3 Aug 2021,Komisi/AKD: Komisi 6
Pada 7 Desember 2015, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut Hotel Indonesia, Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) mengenai Panitia Kerja (Panja) Aset BUMN. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Azam Azman dari Fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Timur 3 pada pukul 10:44 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: economy.okezone.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Dirut Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- BUMN sudah melakukan perombakan manajemen.
- PT HIN asetnya terbagi menjadi aset tetap Rp1,1 Miliar, aset lancarnya Rp2,3 Miliar. Aset PPI tersebar di 23 cabang dengan total Rp2,8 Triliun.
- Aset yang ada di Kota Tua Jakarta adalah Toko Merah.
- Aset HIN ada di 12 titik dan yang dimaksimalkan ada di 7 titik.
Dirut Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)
- Dewan Komisaris masih tetap, tetapi Direksi ada anggota baru dari 5 orang menjadi 3 otang.
- Strategi operasional PPI lakukan dengan pembangunan dan revitalisasi.
- PPI akan mengoperasionalkan BOT, KSO, dan sinergi BUMN. Selain itu juga akan dilakukan kerjasama operasional dan sewa menyewa aset jangka panjang.
- Terdapat 4 jenis aset yang dimiliki PPI yaitu heritage, coastal cities, central business district, dan lainnya dalam bentuk tanah.
- Central Business District (CBD) bentuknya bisa kerjasama baik hotel maupun office buildings.
- Pemikiran PPI untuk tanah adalah pembangunan tempat parkir tingkat.
- Aset-aset BUMN harus direalisasi. Arahan Bu Menteri adalah aset BUMN mesti disinergikan.
- Aset heritage sudah diarahkan untuk dikerjasamakan dengan Bank Mandiri, PT KAI, BI, dan Pertamina.
- Pendapatan 2015 baru 1%. Laba kotor bisa sampai 9%. Pada 2016 direncanakan pendapatan 2 kali lipat dan laba kotornya sekitar 14%.
- Revenue total naik signifikan walaupun sudah dioptimalkan tetap hanya 1%.
- Aset PPI yang berupa tanah 50% dan 587 unit bangunan.
- Aset heritage mengacu pada Pasal 33. Negara akan mengembangkan kebudayaan Indonesia. UU No. 11 Tahun 2010 menyatakan bahwa yang disebut heritage juga adalah situs dan artefak yang ada di heritage tersebut. Heritage tidak hanya bendanya, tetapi budayanya juga. Icon heritage adalah Toko Merah yang merupakan tempat tinggal Gubernur VOC dari yang pertama. Ini adalah nilai historisnya. Ke depannya, diharapkan Toko Merah bisa lebih eksis sebagai destinasi utama di Kota Tua Jakarta. Toko Merah didaftarkan di UNESCO sebagai heritage sight yang ada di Indonesia.
- PPI mempunyai beberapa gedung aset heritage lainnya yaitu Gedung Dharma Niaga dan Gedung Kembar.
- Pemda DKI ternyata ingin sekali mengoptimalkan Kota Tua Jakarta, bahkan sejak masa bang Ali.
- PPI bekerjasama dengan pembangunan Kota Tua Jakarta sehingga menjadi salah satu destinasi di Jakarta.
- Pemda DKI menginginkan kerjasama untuk merevitalisasi Jakarta Kota.
- PPI meminta izin Kementerian BUMN untuk bisa menyewakan Kota Tua Jakarta.
- PT. PKJT adalah pihak yang melakukan renovasi-renovasi di Kota Tua Jakarta. Renovasi yang boleh dilakukan adalah membangun sesuai dengan bentuk pada awalnya. Heritage building tidak boleh diubah bentuknya.
- Aset heritage lainnya ada di Jalan Roa Malaka No. 7-9, Tambora.
- Sewa menyewa bangunan heritage dilakukan kurang lebih 5 tahun. Intinya diberikan kepada yang memiliki benefit tertinggi untuk PPI.
- Heritage di Jalan Kali Besar Timur termasuk juga dikerjasamakan dengan PT. PKJT.
- Aset lainnya di Surabaya ini berada di Jalan Kutilang No. 1 dan Jalan Veteran No. 28 masih kosong dan akan disewakan.
- Pada pertengahan 2016 akan dipastikan dengan pihak mana PPI bekerjasama untuk aset di Surabaya, Semarang, dan Cirebon.
- Heritage di Cirebon terletak di Jalan Kebumen No. 1, Lemangwungkuk.
- Heritage di Semarang terletak di Jalan Letjend Suprapto No. 30. Aset ini digunakan sebagai kantor dan gudang PPI. semua kondisi heritage di Semarang terawat dan sangat bagus. Aset PPI di Semarang berdekatan dengan KAI, Mandiri, Pertamina, dan Kimia Farmasi.
- Pengelompokan status aset berdasarkan pemanfaatan aset fisik yang dikuasai. PPI memiliki 314 m tanah dengan 391 unit bangunan. Sebanyak 139 m tanah dan 154 unit bangunan diaudit BPK. yang belum ditemukan sebanyak 52 m tanah dan 42 bangunan. Semua aset diberikan kepada Direktorat Pengembangan Bisnis.
- Sertifikat yang belum diperpanjang akan diperpanjang sehingga dana yang akan dikeluarkan bisa langsung kembali.
- PPI sudah mengirimkan list aset PPI dan diakui.
- Untuk pendudukan aset dengan pihak ketiga, PPI bekerjasama dengan BPKP dan kepolisian agar clear. Aset yang terbengkalai bisa dipilih-pilih mana yang bisa dikerjasamakan.
Dirut Hotel Indonesia Natour (HIN)
- Visi HIN adalah menjadi hotel bertaraf internasional. Hotel Indonesia adalah hotel pertama di Indonesia. HIN ingin kemegahan hotel Indonesia kembali bangkit oleh Inna Group. Saat ini Inna Group hotel tersebar di Sumatera, Jawa, dan Bali. terdapat 50% hotel di Bali, 21% di Jawa, dan 19% di Sumatera.
- Inna Grand Bali adalah hotel bintang 5, Inna Garuda adalah hotel 4.
- HIN mempunyai restoran yaitu Headquarters Resto.
- HIN melakukan identifikasi unit, melakukan stok building, dll. Pada saat ini Inna Group sedang dalam merugi.
- 2016 disebut sebagai recovery dengan melakukan mapping, peningkatan pelayanan, dll.
- Tahun 2017 dinamakan sebagai turn around dengan strategic repositioning.
- 2018 adalah tahun pengembangan untuk menjadikan Inna Group Hotel sebagai BUMN.
- Tahun 2019 menjadi tahun leading. Inna Group bisa mengepalai hotel-hotel di Indonesia.
- Tahun ini akan dijadikan tahun konsolidasi, review, resources, memprioritaskan investasi, peningkatan pelayanan dan produk.
- Wisatawan mancanegara 2013, 2014, dan 2015 sebanyak 88.338.
- Tarif kamar akan ditingkatkan menjadi Rp590.000,-.
- Jumlah kamar 2013-2015 mencapai 200.000,-.
- Kinerja keuangan 2013-2015 Rp442.945 Miliar, BPPN Rp900 Miliar, beban usaha Rp333.552 Miliar, laba rugi usaha 2013-2015 Rp79.042.000.000, pendapatan non produktif Rp531,11 Miliar, aktiva tetap Rp406,2 Miliar.
- Aset tanah dan bangunan hotel ada di Inna Beach Sanur, Inna Putri Bali, dan Grand Inna Kuta Bali dengan luas 2,5 Ha.
- Inna Tretes Jatim memiliki hak bangunan seluas 2 Ha.
- Selain itu juga ada Inna Sindhu Beach Bali, Bali Inna Kretes, Inna Garuda Jogja, Samudra Beach, Grand Inna Muara, Inna Dharma Deli, Inna Sumatera Utara, dan Inna Puri Semarang.
- Di Tebet ada hak milik bangunan dan tanah seluas 756 m.
- Perumahan di Ambarukmo rencana penyelesaian legal kecil.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Masukan agar Indonesia Memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien - RDPU Panja Komisi 6 dengan Faisal Basri (Pakar)
- Rencana Impor Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Direktur Utama PT INKA (Persero)
- Evaluasi Penanganan Plumpang, dan Progres Rencana Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN