Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Usulan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN, Dirut PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Dirut Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)

Tanggal Rapat: 25 Aug 2015, Ditulis Tanggal: 16 Aug 2021,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN, Dirut PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Dirut Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)

Pada 25 Agustus 2015, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN, Dirut PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Dirut Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mengenai Usulan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2016. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Achmad Hafisz Tohir dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 15.14 WIB. (ilustrasi: hulondalo.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN, Dirut PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Dirut Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN

  • Kementerian BUMN diminta dibahas Peraturan Pemerintah (PP)-nya per perseroan terbatas, sehingga PP yang  baru selesai baru untuk 5 Deputi. 
  • Suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2015 sebesar 19%, tapi 7% dapat subsidi dari Pemerintah.
  • Bank penyalurnya BNI, BRI dan Bank Mandiri. 
  • Imbal Jasa Penjaminan sudah masuk dalam suku bunga 7%.
  • Dengan banyaknya prosedur administrasi, Deputi Bidang Usaha JKJSK selalu proaktif untuk mempercepat penyelesaian tersebut.

Dirut PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) 

  • Askrindo didirikan pada tahun 1971 untuk spesialisasi kredit mikro. 
  • Modal dasar perusahaan Rp9,6 Triliun dan 100% pemilik saham Askrindo adalah Negara Republik Indonesia.
  • Laba Askrindo sebesar Rp131 Miliar. Dengan adanya penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp15 Triliun, maka pengusaha yanh dijamin meningkat. 
  • Asprindo berusaha untuk memperluas akses usaha mikro, kecil, dan menengah.
  • Aprindo selalu memprioritaskan agar proses harmonisasi segera tercapai. 
  • Nilai penambahan Asprindo sebesar Rp500 Miliar untuk kelangsungan sektor riil di usaha mikro. 
  • Saldo ekuitas Asprindo sampai Juni 2015 mencapai Rp5,5 Triliun.
  • Business plan untuk tahun 2015 sebesar Rp168 Triliun, bukan Rp177 Triliun. 
  • Perkiraan business plan di tahun 2016 untuk asumsi target penyaluran KUR sebesar Rp30 Triliun. 
  • Asprindo menyerap tenaga kerja sebanyak 1,5 juta orang.
  • Target penjaminan Askrindo yaitu 50% atau Rp15 Triliun. 
  • Asprindo memiliki anak anak penjaminan seperti yang berbasis syariah dimana pendapatan mereka akan terlihat investasinya. 
  • Setelah digabung di dalam data nilai klaim Asprindo secara nominal meningkat. 
  • Asprindo tidak mengalami kerugian, karena Asprindo mempunyai cadangan klaim. 
  • Asprindo memisahkan bisnis KUR dan Non-KUR, dan anak perusahaan Asprindo menangani khusus yang Non-KUR.

Dirut Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)

  • Dari tahun 2011 sampai sekarang aset yang dari Rp4, 9 Triliun, menjadi Rp10 Triliun. 
  • Laporan laba rugi 5 tahun terakhir:
    • Pendapatan Jamkrindo sebesar Rp713 Miliar
    • Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp500 Miliar
    • Instalasi Kabel Rumah Rp15 Triliun
    • Usaha Kecil dan Menengah 837 ribu unit, dan 1 juta orang lebih untuk tenaga kerja
  • Akumulasi KUR dapat mencapai Rp92 Triliun. 
  • Jamkrindo akan mengoptimalkan laba usaha lebih baik dan juga pelayanannya.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan