Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Tanggal Rapat: 15 Jun 2023, Ditulis Tanggal: 31 Jul 2023,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Erick Thohir, Menteri BUMN RI
Pada 15 Juni 2023, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membahas Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Mohamad Hekal dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 13.00 WIB pada pukul 11.30 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Erick Thohir, Menteri BUMN RI
- Sesuai yang telah kami paparkan sebelumnya bahwa rencana PMN ini dilakukan melalui cadangan investasi yaitu sebesar Rp5,7 Triliun yang memang sebenarnya di beberapa minggu yang lalu kita sudah jabarkan dan juga sudah ada penjelasan dari masing-masing direksi
- Kementerian BUMN tentu berharap PMN ini dapat disetujui tidak lain karena tentu khususnya yang AFC itu sebenarnya untuk percepatan penyelesaian mengenai Jiwasraya dan sebagian besar nanti juga ada penambahan di tahun berikutnya mengenai pendanaan yang sudah dikumpulkan oleh Kejaksaan melalui aset tetapi tidak berupa cash tetapi merupakan barang. Kalau ini bisa berjalan tentu ini prestasi yang luar biasa buat kita bersama Komisi 6 DPR-RI dengan Kementerian BUMN.
- Untuk pangan yang terdiri dari RNI sendiri seperti yang sudah dipaparkan bahwa Bagaimana salah satu ketahanan untuk pangan terdiri dari RNI memang ada dua konteks yang waktu itu diusulkan. Tetapi baru bisa berjalan mungkin sepertiga dimana Sebenarnya saya pernah paparkan bahwa untuk menjaga stabilitas daripada pangan Indonesia yang terus-menerus juga tentu terikat oleh beberapa kebijakan dan tentu bagaimana kita lihat juga untuk import terus sekarang makin meninggi. Tentu sejalan dengan jumlah penduduk yang meningkat dan pertumbuhan ekonomi dimana middle class itu mungkin makin tinggi. Jadi impor daripada beberapa bahan pokok pun sekarang makin meninggi kalau kita bandingkan dari 10 tahun yang lalu. Tetapi ini sebuah ketergantungan yang harus diintervensi kedepannya.
- Tentunya untuk Bulog sendiri sebagai stabilisator itu didapatkan dari APBN sehingga memang tidak lagi sebagai stabilisator pupuk Bulog harus meminjam dana mahal daripada himbara itu sendiri dan Tapi tentu pada hari ini konteks ya sesuatu hal yang kita lakukan bertahap yaitu dengan tentu PMN yang 59 dulu untuk penyehatan daripada RNI sendiri dan memang sudah juga ada bantuan dari himbara senilai 3 triliun untuk recolving jadi gitu kita sudah mulai bertahap dilakukan
- Lalu di injury time waktu itu bahwa memang cash flow daripada income sendiri sebagai catatan ada yang memang dalam posisi negatif. Dimana disitu kita bisa lihat pendapatan dari airport kita tentu dalam posisi negatif tetapi tentu sebagai pelayanan masyarakat tidak mungkin airport di stop pada saat covid sehingga tetap kita jalankan tetapi juga ada konteks yang lain pada saat itu tentu dengan cashflow yang kita harapkan pengembangan daripada pengembangan wilayah Mandalika. Salah satunya dana yang Rp1,2 Triliun ini sebenarnya tidak hanya memaksa daripada airport airport sendiri yang sekarang sudah recover. Tetapi masih ada mungkin 70% airport yang belum recover ya baru Bali dan Jakarta yang bagus. Tentu tidak mungkin airpot ini cashflow-nya menggendong daripada anak usaha incurly lainnya seperti juga percepatan infrastruktur di Mandalika. Itulah kenapa pendanaan ini dibutuhkan tetapi untuk industri asuransi sendiri Kita sudah waktu itu diskusikan panjang lebar merupakan sebuah kebijakan waktu itu secara undang-undang yang memang industri. asuransi ini kita bisa ada penyegaran. Supaya kesehatan daripada asuransi ini bisa dijaga
- Rencana Dividen tahun 2024. Dengan kondisi 2023 ini kalau kita lihat data-data komoditas sudah mulai menurun dan juga situasi tekanan global kalau kita lihat beberapa negara sendiri masih mengalami tentu inflasi tinggi dan supply chains yang terganggu. Tetapi kami tetap di BUMN paling tidak berusaha menyamakan deviden yang kita berikan seperti tahun ini sebenarnya walaupun cukup berat. Karena di sini ada target revenue dan net income yang harus kita jaga yaitu revenue sebesar Rp3000 Triliun dan Ebitda Rp600 Triliun dan net.
- Income nya itu harus RP250 Triliun. Kalau angka di 80,2 triliun untuk tahun 2023 yang diberikan ini Insya Allah bisa tercapai asal angka besar ini tercapai. Dari 80,2 Triliun kalau kita lihat dari yang BUMN Tbk kurang lebih kita prediksi di 53,7 triliun. Lalu kalau yang non Tbk ini Rp26,5 Triliun. Inilah kenapa nanti kita dorong juga. Tidak bisa yang namanya deviden ini bergantung dari hanya Himbara tetapi kita mendorong kelompok-kelompok usaha lain untuk bisa melakukan dividen yang baik. Sehingga angka-angka ini bisa terjaga.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)