Kepala BKPM :

• Berdasarkan surat Menkeu, pagu alokasi sebesar Rp585.471.934.000. Namun, anggaran BKPM pada 2020 mengalami penghematan sebesar Rp133.420.810.000 (versi APBN) dan Rp191.210.133.000 (versi Menkeu).
• Jadi anggaran semula, dan setelah dipotong perjalan dinas, maksimal hanya 61M sehingga total menjadi 523.952.533.000. Kami sudah sampaikan surat kepada Menkeu agar kami mohon tidak ada pemotongan 191M karena akan berdampak pada operasional BKPM.
• Sekalipun kondisi Covid, pelayanan dan animo pengusaha baik investasi dalam atau asing tinggi. Setiap hari kami tandatangani IUP dan AMDAL sampai 40. Pengusaha lakukan akomodasi ke dalam sehingga after Covid, mereka bisa lakukan aktivitas kembali.
• Kami proaktif dalam fasilitasi perusahaan terkait penanganan Covid-19 yakni pengurangan atau keringanan perizinan berusaha, percepatan proses layanan berusaha dan layanan berbantuan secara khusus.
• Investasi di luar Pulau Jawa paling baik di hilirisasi yaitu smelter. Sekaligus menjadi jawaban, bahwa investor paling banyak melakukan investasi di luar Pulau Jawa.
• BKPM mengubah strategi agar investasi berjalan dengan memaksimalkan dalam negeri melalui satgas inventarisasi investor dalam negeri yang kredit sudah di 'OK' oleh Bank namun belum berjalan.
• Target realisasi investasi yang dicanangkan oleh Bappenas kepada BKPM sebesar 886T. Kalau Covid berakhir pada Juli, kami revisi pada 817T. Kalau ditanya apakah optimis, maka Kepala BKPM yakin selama ditunjang dengan fasilitas memadai, BKPM optimis tapi kalau refocusing dari 500 ke 300 Miliar, Kepala BKPM tidak menjamin.