Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembahasan Mengenai Kondisi Aktual Terkait Dampak Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Dirut PT Garam (Persero), Dirut PT Perikanan Nusantara (Persero), Dirut PT Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Persero), Dirut Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan Dirut PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
Tanggal Rapat: 20 Apr 2020, Ditulis Tanggal: 21 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Dirut PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)
Pada 20 April 2020, Komisi 6 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Dirut PT Garam (Persero), Dirut PT Perikanan Nusantara (Persero), Dirut PT Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Persero), Dirut Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan Dirut PT Bhanda Ghara
Reksa (Persero) mengenai Pembahasan Mengenai Kondisi Aktual Terkait Dampak Covid-19. RDP ini dipimpin dan dibuka oleh Aria Bima dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 16:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
- Respon dan mitigasi dampak Covid-19 kepada pegawai, sebagai berikut :
- Kebijakan usaha ; pembentukan tim gugus tugas Covid-19, penetapan protokol pencegahan dan penanganan, dan menerbitkan surat edaran atau panduan.
- Tindakan pencegahan, perusahaan secara aktif melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 : penggunaan masker di lingkungan kerja, pengecekan suhu tubuh karyawan dan tamu, penerapan social distancing di lingkungan kerja, penerpan WFH, dan pembatasan jumlah pertemuan secara langsung
- Tindakan penanganan : isolasi mandiri, dan perawatan di rumah sakit.
- Kontribusi perusahaan dalam pandemic Covid-19 : memberikan supplemen, vitamin dan lain-lain kepada karyawan untuk membangun imunitas, dan penyemprotan desinfectan pada seluruh ruangan atau lingkungan kerja.
- Peran perusahaan dalam menghadapi pandemic Covid-19, yaitu :
- Penyediaan paket bantun sosial, yang bekerjasama dengan Kemensos/Pemda/Instansi terkait. PPI ikut aktif berperan serta dalam menjaga ketersedian pangan melalui penyediaan paket bantuan sosial bahan pokok dan produk konsumsi
- Peran serta dalam ketersedian pangan, PPI ikut aktif berperan serta dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok atau produk konsumsi khusunya komoditas tertentu yaitu iportasi gula Kristal putih siap konsumsi dan importasi daging sapi/kerbau.
- Ketersedian bahan pangan selama masa pandemik, yaitu:
- Ketersedian bahan pangan : dalam supplier backup melakukan pemilihan mitra supplier dengan pengalaman dan track record yang baik untuk mendukung program kerja perusahaan, dan stock bahan pangan disusun/direncanakan bersama, sesuai dengan rencana kebutuhan cabang terutama
untuk mitra penyedia lokal atau cluster yang sudah lama bekerjasama. - Proses distribusinya : penyebaran supplier sesuai lokasi kantor cabang sebagai upaya efisiensi distribusi dan logistik, pendistribusian menggunakan trucking milik PPI bersama mitra dengan model sistem distribusi Hub and Spoke atau model Direct Shipment, dan perusahaan memanfaatkan sarana gudang dan distribusi miliki sendiri maupun miliki mitra untuk mendukung distribusi pasokan.
- Ketersedian bahan pangan : dalam supplier backup melakukan pemilihan mitra supplier dengan pengalaman dan track record yang baik untuk mendukung program kerja perusahaan, dan stock bahan pangan disusun/direncanakan bersama, sesuai dengan rencana kebutuhan cabang terutama
- adanya peluang bisnis tambahan pada 3 sektor, yaitu:
- Produk olahan, PPI berpeluangn untuk memperbesar pasar produk olahan ikan sarden Arnesh karenamasyarakat yang terdampak akibat penerapan PSBB embutuhkan produk yang praktis dan siap dikonsumsi.
- Program bansos : PPI bekerjasama dengan Kemensos ditunjuk menjadi penyedia bantuan sosial berupa paket sembako untuk pemerintah atau masyarakat di Jabodetabek sebesar 4,2 juta jika.
- Jasa perdagangan : PPI dengan 32 cabang berpengalaman sebagai BUMN jasa perdagangan berpeluang untuk mempromosikan dan menjual produk-produk miliki BUMN klaster pangan dan produk penugasan dari pemerintah.
- Situasi pasar pada saat ini, yaitu :
- Trend Permintaan, dalam Perkembangan Pasar: Menurunnya Permintaan Industri / Pabrikan terhadap garam bahan baku dan penundaan permintaan dari Penyalur di luar jawa, Produk garam olahan konsumsi yang penjualannya dominan di pasar tradisional (reail) mengalami penurunan di bulan Maret 2020, Adanya permintaan penundaan pembayaran di pasar retail, dan Programa-Programa aktivasi pasar tidak lagi bisa dilaksanakan karena tidek ada lagi even atau momen berkumpulnya publik.
- Trend Harga ada 2 yaitu :
- Perkiraan harga produk / perolehan kontrak : Harga produk diperkirakan akan mengalami koreksi penurunan mengikuti trend penurunan harga sejak tahun 2019, dan penambahan saluran penjualan (distributor) di area/wilayah penjualan baru belum dapat dimaksimalkan.
- Proyeksi permintaan costumer (skenario perubahan trend permintaan) : Adanya rencana ekspor garam bahan baku ke Kanada (on process) akan meninggalkan penjualan garam bahan baku pada Q2 dan seterusnya, dan Adanya bantuan sosial sembako yang menjadi programa pemerintah, apabila komoditas garam bila dipenuhi dari BUMN kluster pangan diharapkan dapat meningkatkan penjualan garam olahan konsumsi.
- Neraca garam nasional 2020, yaitu:
- Stok awa : untuk lokal sebesar 2.114.669 dan untuk yang impor sebesar 443.000
- Produksi : untuk lokal sebesar 2.897.215
- Impor : untuk impor sebesar 2.931.299
- susut dan hutang : untuk lokal sebesar 321.913
- Ketersedian : untuk lokal sebesar 4.689.971 dan untuk yang impor sebesar 3.374.299
- Penggunaan : untuk lokal sebesar 1.533.371 dan untuk yang impor sebesar 2.931.299
- Proses dari distribusinya garam yaitu dengan jalur distribusi melalui kantor wilayah pemasaran dan para mitra distributor di seluruh Indonesia dapat memastikan ketersedian stok garam di Sumatra, Jawa, Klaimantan, Sulawesi , NTB dan NTT
- Strategi dalam menjaga suplai agar tetap optimal dari hulu dan hilir :
- Hulu, produksi garam bahan baku ditingkatkan pada tahun 2020 dengan asumsi decade kering normal menjadi 465.000 ton. Pasokan garam nasional didukung stock garam saat ini 1,2 juta ton. Proyeksi produksi garam bahan baku, yaitu (Dalam ton) :
- Pada tahun 2020 sebesar 465.000
- Pada tahun 2021 sebesar 500.000
- Pada tahun 2022 sebesar 534.000
- Pada tahun 2023 sebesar 570.000
- Pada tahun 2024 sebesar 615.000
- Hilir, produksi garam oalahan ditingkatkan melalui 3 pabrik garam industry yang beroperasi tahun 2020 sebesar 107.000 ton. Pabrik garam industry diarahkan untuk mengelolah garam rakyat semaksimal mungkin agar kualitas dapat diterima industrial. Proyeksi produksi garam olahan, yaitu (dalam ton) :
- pada tahun 2020 sebesar 107.000
- pada tahun 2021 sebesar 134.255
- pada tahun 2022 sebesar 153.023
- pada tahun 2023 sebesar 197.141
- pada tahun 2024 sebesar 233.522
- Hulu, produksi garam bahan baku ditingkatkan pada tahun 2020 dengan asumsi decade kering normal menjadi 465.000 ton. Pasokan garam nasional didukung stock garam saat ini 1,2 juta ton. Proyeksi produksi garam bahan baku, yaitu (Dalam ton) :
- Peluang bisnis garam yang potensial adalah garam kumur dan garam wash. Yang dimana garam kumur sebegai antiseptik alami yang bermanfaat untuk mengurangi bakteri dalam mulut untuk, mengatasi radang tenggorokan, dapat meringankan sakit gusi, gigi dan sariawan, dan mengusir bau mulut. Sedangkan garam wash digunkana untuk bahan pencuci buah dan sayur, dengan manfaat pentingnya dalam mencucui buah dan sayur yang dapat membunuh mikroba dan menghilangkan pestisida.
- RKAP 2020 dalam efisiensi biaya usaha, sebagai berikut (dalam rupiah) :
- gaji karyawan sebesar 8.649.720.554
- kesejahteraan sebesar 2.908.304.541
- administrasi umum sebesar 650.000.000
- Regulasi PT Garam, yaitu: peran PT Garam terhadap permasalahan garam nasional sebagai single gate (PGR-PSO dan impor garam), dan perlu adanya pembaharuan seperti SNI dan lain-lain terhadap petani dan produsen garam dalam negeri.
- PT Garam meminta dukungan kepada Pemerintah, sebagai berikut :
- optimalisasi penyerapan garam produksi dalam impor negeri dengan memberikan subsidi angkutan, investasi pengelolaan garam rakyat seperti pra washing untuk meningkatkan kualitas garam.
- Keseimbangan harga domestic dan impor melalui penetapan pajak impor bila impor terlalu murah, hasilnya untuk pengembangan kemampuan industry garam nasional. Ada perlakuan pos tariff terhadap impor agar harga lokal bisa bersaing dan dipertegas dengan penatapan HST yaitu mencabut PP No 71 tahun 2015 dengan memasukkan garam sebagai barang penting/pokok, dan pos
tariff atau pajak bisa digunkan untuk pengembangan pergaraman nasional. - Penetapan satu standar garam dimana tidak ada lagi garam industri dan garam konsumsi. Melakukan perubahan klaster garam agar tidak membingungkan banyak area
- Aturan importer agar menyerap garam lokal dengan prosestase yang seimbang dengan kuota yang diterima.
- Pembangunan Sarpres atau infrastruktur di lading pergaraman, sebagai contoh saluran-saluran pengairan untuk proyek-proyek lahan garam inti plasma.
- Terkait dengan aturan impor permasalahan adalah Negara di setiap akhir tahun, yang dimana pada awal tahun sebesar 1,5 juta ton sehingga menjadi running petani. Menurut hemat PT Garam adalah dalam penyerapan PT Garam melakukan penyerapan garam dalam negeri.
- PT Garam khusus untuk antisipasi Covid-19 melakukan 50% kerja di kantor dan sisanya WFH. Tetapi khusus untuk produksi tetap ada setiap harinya, dan PT Garam membentuk posko antisipasi Covid-19
- Respon perusahaan terhadap Covid-19, yaitu :
- Workforce protection : menerapkan kebijakan WFH menyediakan hand sanitizer di lingkungan kerja, mengurangi pertemuan yang melibatkan banyak pihak, membentuk satgas Covid-19 di kantor dan seluruh cabang
- Financial stress testing : menyiapkan skenario simulasi yang berdampak pada keuangan
- Supply chain management : mengoptimalkan suplai raw material dengan menyesuaikan dengan indikasi proyeksi permintaan beberapa bulan kedepan
- Custumer and stakeholder angagement : menjaga komunikasi dan melakukan negosiasi dengan costumer.
- PT Perikanan Nusantara mengrespond dan mitigasi kepada pegawai terhadap dampak dari pandemic Covid-19, sebagai berikut :
- Kebijakan perusahaan, dengan pembentukan tim crisis center, dan penetapan protokol pencegahan dan penanganan Covid-19
- Tindakan pencegahan, pengecekan suhu tubuh pegawai dn tamu, pembatasan jumlah tamu dan waktu kunjung, penyediaan hand sanitizer, penyemprotan desinfectan secara berkala, dan pembagian vitamin dan masker kepada pegawai.
- Tindakan penanganan, WFH untuk pegawai selain level 2 dan 2 di bawah direksi, penggunaan aplikasi zoom untuk meeting, penyediaan nomor darurat crisis center, contact tracking practices, dan
pelaporan kepada direksi dan command center BUMN. - Koordinasi instansi terkait, dinas kesehatan rujukan pemerintah dan rumah sakit BUMN, dinas kesehatan pusat maupun daerah, dan command center Covid-19 BUMN.
- Trend pasar ada 2 yaitu :
- Perkembangan pasar, pasokan ikan pasar tradisional, modern, konsumen rumah tangga maupun pabrik/ industry pengelolaan serta pemenuhan pasar ekspor akan bergantung karena : terbatasnya akses distribusi akan terjadi penumpukan ikan di gudang di saat puncak musim tangkap sejak awal quwartal ke-2, dan aktifitas penangkapan menjadi berkurang karena kebijakan pembatasan aktifitas masyarakat dan nelayan tidak melaut.
- Perkiraan harga produk/perolehan kontrak permintaan, pasokan terbatas harga akan meningkat peningkatan harga karena : harga di konsumen rumah tangga diperkirakan mengalami sedikit peningkatan namun relatif normal karena menjadi prioritas di pasok, harga di industry olahan dan
pasar ekspor akan meningkat 10%, kontrak akan bertambah, dan kontrak masih bersumber dari industry pengelolaan atau Negara yang lebih cepat mengatasi pandemic Covid-19
- Dampak terhadap bisnis perusahaan bahwa total produksi sampai Maret 2020sebesar 1.383.909 Kg
persebaran Covid-19 sudah sampai wilayah timur mengakibatkan perinus mengahadapi kelangkaan pasokan ikan dari nelayan. Realisasi penjualan ekspor sebanyak 140 ton dan penunduaan ekspor sebanyak 465 ton periode Januari sampai Maret 2020 :- Bulan Januari : penundaan ekspor sebanyak 75.000 Kg ke Kanematsu Jepang, dan realisasi ekspor sebanyak 15.000 Kg ke Jepang dan sebanyak 50.000 Kg ke Colombia.
- Bulan Februari : penundaan ekspor sebanyak 75.000 Kg ke Kanematsu Jepang dan sebanayak 300.000 Kg ke Korea Selatan, dan realisasi ekspor sebanyak 25.000 Kg ke Thailand
- Bulan Maret : penundaaan ekspor sebanyak 15.000 ke Jepang, dan realisasi sebanyak 25.000 Kg ke Jepang dan Colombo sebanya 25.000 Kg.
- Strategi menjaga supply agar tetap optimal dengan program penyedian buffer stock, yaitu :
- Vol stock 457 ton pada 20 Maret 2020 dengan menyedikan stok di 12 lokasi gudang beku dari Jakarta sampai Papua
- Vol stock 1.075 ton rencana produksi untuk PO berkalan dengan kapasitas terpasang cold storage 4.263 ton
- Vol stock 2.134 ton pada tambahan stock sampai Juni, dengan kapasitas cold storage yang dapat digunakan sebesar 2.210 ton
- 3.209 ton rencana produksi dan PO berjlan dengan jenis ikan periode stock penyangga minggu ke-4 Maret sampai Juni 2020.
- Strategi optimalisasirantai pasokan dengan identifikasi supplier di seluruh wilayah operasional perusahaan yang mampu mensuplai raw material dalam jumlah besar, berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan supplier tersebut dapat beroperasi dengan memperhatikan kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19, memberikan jaminan kepastian penyerapan seluruh produksi ikan yang dihasilkan oleh supplier dengan tingkat harga yang wajar, dan melakukan buffet stock di seluruh gudang pendingin yang dimiliki perusahaan dengan mengoptimalkan produksi dalam negeri.
- Peluang bisnis tambahan yang sesuai dengan kondisi saat ini adalah produk setengah jadi dan ikan kaleng berdasarkan tren saat ini peluang bisnis sebagai oalternative mengkonsumsi ikan yang setengah jadi dan siap saji menjadi pilhan disaat situasi yang sulit untuk mendapatkan ikan segar.
- Kendala kami dalam menyerap hasil perikanan adalah kendala modal kerja. Seperti dalam mengambil ikan dari hasil nelayan tidak bisa mengambil 1 jenis ikan yang dimana kita harus mengambil semua tangkapannya.
- Peran perusahaan dalam mengurangi dampak Covid-19, yaitu
- Aktivitas perusahaan : penyemprotan desinfektan di kantor dan bangunan produksi, pengukuran suhu bagi karyawan dan tamu di pintu masuk, WFH bagi karyawan yang naik kendaraan umum, rapat manajemen online dan meniadakan perjalanan dinas, dan pemantauan kesehatan karyawan.
- Regulasi dan panduan : penerbitan surat edaran panduan pencegahan penyebaran Covid-19, penerbitan surat edaran tentang penguranagan jam kerja, penerbitan panduan WFH , dan penerbitan panduan rapat online.
- Kerjasama mitra : bekerjasama dengan stake holder di pelabuhan perikanan untuk penyemprotan desinfektan rutin, membagikan masker untuk pedagang di PIM, dan mendukung program KBUMN untuk pengadaan SWAP test kit dan APD.
- Dampak terhadap penjualan, Realisasi pada penjualan 3 segmen utama sampai Maret 2020, yaitu : (dalam Juta Rupiah)
- Budidaya udang dengan realisasi sebesar 1.060
- Perdagangan lokal dan eksor pada RKAP sebesar 99.603 dan realisasinya sebesar 64.243
- Pelabuhan pada RKAP sebesar 58.531 dan realisasi sebesar 56.524
- Strategi dalam mengatasi dari dampak Covid-19, sebagai berikut :
- Meningkatkan usaha perdagangan : dengan meningkatan penjualan online untuk memberi kemudahan masyarakat belanja melalui belanja.com dan perjualan ritel di perumahan-peruahan memanfaatkan karyawan yang WFH sebagai agen, dan menyiapkan produk untuk bantuan pangan berupa ikan olahan dalam kaleng aupun plastic kedap udara
- Terlibat dala program jarring pengaman sosial : dengan menerima penugasan dari Kemenko Perekonomian menjadi Offtaker hasil dan petambak-petambak 3.000 ton per bulan, siap menjadi pelaku sistem resi gudang untuk menampung hasil tangkapan nelayan yang melimpah, dan akan bekerjasama dengan Kementerian Desa untuk sinergi dengn BUMNDes.
- Terlibat dalam program warung tetangga : ikut dalam program warung tetangga sebagai pemasok bahan pangan dengan sistem online yang dikoordinasikan PT BGR, dan sedang mengupayakan penyediaan freezer agar UMKM yang tergabung dalam program warung tetangga bisa jualan ikan dan daging segar maupun beku.
- Produksi pakan dan benih : mempercepat produksi pabrik pakan ikan dan udang, dan percepatan rencana kerjasaa pengelolaan produksi benih udang, baik kerjasama dengan swasta maupun KKP.
- PT Perikanan Indonesia menjaga hubungan baik dengan pemasok, seperti :
- Budidaya : dengan cara komunikasi ke pabrik pengelolaan untuk meminta jaminan tetap ada produksi untuk pasar lokal, komunikasi ke pertambak untuk menjamin untuk tetap akan membeli hasil panenan mereka jika pabrik pengelolaan operasi atau disimpan di cold storage, dan menjamin penyediaan pakan bagi petambak dengan mengupayakan produksi pabrik pakan segera dimulai.
- Perdagangan : untuk tetap membeli ikan dari nelayan pemasok kita dan ikan disimpan di cold storage atau untuk mendukung penjualan ritel, dan mempercepat pembayaran kepada nelayan pemasok.
- Jasa pelabuhan : tetap menjalin komunikasi dengan melakukan kegiatan bersama untuk pencegahan Covid-19 dan tetap memberikan layanan maksimal.
- Hal-hal yang perlu didukung oleh Anggota DPR, adalah : percepatan turunnya penugasan dari Kemenko Perekonomian/Kementerian BUMN sebagai offtaker hasil perikanan sekaligus dengan modal usaha pembelian ikan maupun udang, dan penguatan kebijakan untuk menetapkan ikan dan produk olahannya sebagai dari paket bantuan pangan.
- Peran perusahaan merespon dalam mengurangi dampak Covid-19, sebagai berikut:
- Menerbitkan SKD terkait kebijakan yang diambil dalam mencegah penyebaran Covid-19
- Membentuk tim gugus tugas Covid-19 internal
- Membentuk posko Covid-19 BGR untuk memonitor status kesehatan seluruh karyawan
- Perubahan jam kerja
- Membuat prosedur SOP terkait pencegahan Covid-19, dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari
- Menjalankan kebijakan terkait skema WFH, dan sicoal distancing yang diinstruksikan pemerintah dan Kementerian BUMN.
- BGR menyusun SOP, WI dan tindakan mitigasi dalam pencegahan penyebaran Covid-19 dilingkungan kerja dan karyawan, yang mencakupi :
- Karyawan yang melaporkan sedang sakit, berumur diatas 40 tahun diatur untuk WFH full
- Pembatasan kunjungan tamu
- Pengaturan mekaniseme pengambilan dan pengiriman barang
- Melakukan sterilisasi penyemprotan disenfektan pada kantor, ruang kerja, kendaraan yang masuk dan pemberian masker dan handsanitizer bagi pekerja operasional
- Menyediakan mobil jemputan bagi yang WFO dan mobil khusus bagi karyawan yang membutuhkan transportasi saat sedang sakit.
- Pengecekan suhu karyawan dan tamu yang masuk dalam kantor
- Himbauan terkait Covid-19 dan PHBS secara konsisten di WAG dan bulletin kantor.
- Status karyawan BGR saat ini dengan jumlah karyawan sebanyak 1.294 orang dan sebaran karyawan berada di kantor pusat dan 20 driver. Karyawan yang dinyatakan sehata sebanyak 1.290 orang, ODP ada 1 orang berada di Semarang, sedangkan untuk PDP, suspect dan positif Covid-19 tidak ada.
- Strategi untuk mengutamakan suplai dalam negeri, sebagai berikut:
- Membangun sinergi BUMN klaster pangan dan mengintegrasikan rantai pasok dengan petani, pekebunan, nelayan, peternakan, kelompok koperasi dalam hal kepastian ketersedian pangan untuk ketahanan pangan nasional
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana miliki Pemda, Kementerian dan asset internal BGR dalam kegiatan operasional supply chain.
- Memanfaatkan system IT BGR dalam melakukan konsolidasi ligistik dan suplly chain terintegritas
- Melakukan pembinaan peningkatan produksi pertanian, peternakan, perikanan dengan Kementerian terkait yang berbasis supply chain terintegrasi
- Meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang logistik, produksi pertanian, perikanan, peternakan guna mendukung program ketahanan logistic dan produksi garam
- Peluang bisnis yang berpotensial, yaitu :
- BGR Access sebagai :
- Pengelolaan dan distribusi produk pangan ke masyrakat, mitra dan warung
- Secara tidak langsung membantu mengatasi
keterbtasan supply bahan pangan terhadap demand masyarakat
- Cold chain, yang dapat difungsikan untuk pusat penyimpanan dan konsolidadi distribusi :
- Alkes dan produk farmasi BUMN
- Food processing daging dan produk pangan lainnya
BGR bekerjasama dengan DSI mengembangkan system cold.
- SCM Pangan, BGR bekerjasama koperasi, pengusahan
desa, Pemda yang didukung oleh back bone logistic BGR, dapat melakukan
penetrasi pasar baru dalam pendistribusian produk sandang, pangan dan primer
hingga level desa dengan biaya yang lebih murah.
- BGR Access sebagai :
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)