Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Rencana Pencabutan Subsidi Pupuk — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta para Dirut Anak Cucu Perusahaan

Tanggal Rapat: 12 Apr 2017, Ditulis Tanggal: 11 Jan 2021,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta para Dirut Anak Cucu Perusahaan

Pada 12 April 2017, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta para Dirut Anak Cucu Perusahaan tentang Pembahasan Rencana Pencabutan Subsidi Pupuk. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Bowo Sidik dari Fraksi Partai Golongan Karya (FP-Golkar) dapil Jawa Tengah 2 pada pukul 14:53 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://tirto.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta para Dirut Anak Cucu Perusahaan

Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN:

  • Sejarah singkat, Pupuk Indonesia berasal dari Pupuk Sriwijaya tahun 1959.
  • Tahun 2012, resmi Pupuk Sriwijaya berubah nama menjadi PT Pupuk Indonesia.
  • Ada 40 pabrik di Pupuk Indonesia dan 30 pabrik non pupuk.
  • Ada 10 anak perusahan Pupuk Indonesia sebagai supporting.
  • Produksi pupuk tahun 2016 sebanyak 17 juta ton dan turun dari tahun sebelumnya.
  • Kementerian BUMN mendapat tugas dari Pemerintah untuk melayani pupuk sebanyak 318 ribu kelompok tani.
  • Kinerja keuangan di tahun 2016 sudah diaudit. Laba setelah pajak sebesar Rp3,5 Triliun.
  • Pertumbuhan aset sebesar 26.5%.
  • Untuk komposisi produksi sebanyak 83% direct bahan baku dan sisanya non bahan baku.
  • isu strategis Kementerian bUMN adalah pabrik yang sudah tua dan produksi tinggi.
  • Keseluruhan pabrik pupuk urea sebagian besar sudah tua dan tidak efisien kalau di-compare dengan pabrik luar negeri.
  • Masalah lain adalah piutang subsidi yang cukup besar sebesar Rp14,99 Triliun.
  • Piutang tersebut berakibat pada bidang lain juga. Masalah lain adalah kontrak gas yang akan berakhir pada tahun 2017.
  • Gas itu pakai tidak pakai harus dibayar dan perusahaan belum mendapat kontrak untuk perpanjangannya.
  • Masalah lainnya adalah wacana untuk melakukan perubahan pola subsidi pupuk.
  • Untuk subsidi ini berubah-rubah dari tahun 1970. Pada tahun 2016 berubah menjadi subsidi harga.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta para Dirut Anak Cucu Perusahaan:

  • Untuk kinerja produksi tahun 2016 sebanyak 10 juta lebih. Untuk kinerja penjualan, sebagian besar untuk subsidi.
  • Untuk laba rugi, pendapatan tahun 2016 sebesar Rp64,16 Triliun dan laba setelah pajak sebesar Rp3,52 Triliun.
  • Untuk posisi keuangan, total aset tahun 2016 sebesar Rp127 Triliun. Begitu pun likuditas sebesar Rp127 Triliun juga.
  • Untuk kontribusi pajak sebesar Rp7 Triliun.
  • Untuk tingkat kesehatan perusahaan sampai tahun 2016 perusahaan dinyatakan sehat dan opini audit adalah WTP.
  • Posisi tahun 2016 khususnya harga internasional dari pupuk adalah sangat turun tajam diikuti hrga gas yang mahal.
  • Untuk kondisi bisnis, pemakaian pupuk skitar 29,01 MMBTU/Ton dan ini lebih tinggi dari pada yang ada di luar negeri.
  • Biaya yang trtinggi dari pupuk indonesia adalah gas.
  • Untuk perbandingan harga gas dengan dunia, produksi pupuk Indonesia berada di posisi ke 6 dan sangat jauh dibanding pupuk dunia.
  • Untuk kontrak gas, pada thun 2017 akan habis kontraknya.
  • Untuk kontrak gas, sebagian besar PT Pupuk Indonesia disupport oleh Pertamina.
  • Harga pupuk menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 220-231.
  • PT Pupuk Indonesia mau mengefisienkan biaya lain tapi tidak bisa karena harga gas mahal.
  • Untuk tagihan subsidi ada sebesar Rp15 Triliun kepada Pemerintah dan ini mempengaruhi cash flow di Pupuk Indonesia.
  • Secara total, tagihan Pupuk Indonesia Rp19 Triliun dengan pembagian Rp15 Triliun sudah diaudit sementara Rp4 Triliun belum diaudit.
  • Tagihan subsidi juga berpengaruh pada penambahan subsidi.
  • Peningkatan daya saing, PT Pupuk Indonesia mencoba menjalankan pabrik dengan efisien dan terus memeliharanya dengan baik.
  • PT Pupuk Indonesia meminta prioritas pasokan gas untuk pabrik pupuk agar produksinya lebih stabil.
  • PT Pupuk Indonesia melakukan pinjaman perbankan secara bersama, melakukan negosiasi take or pay, fasilitas national pooling account.
  • PT Pupuk Indonesia juga meminta pembayaran piutang oleh Pemerintah. PT Pupuk Indonesia juga melakukan optimalisasi pengelolaan dan disverifikasi produk.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan