Deputi Kementerian BUMN (Kemen BUMN)

• Kemen BUMN memiliki data 12 perusahaan yang berada di bawah Kemen BUMN.
• Privatisasi BUMN tidak dicanangkan pada tahun ini kecuali dalam hal pengembangan usaha, seperti merger. Holding Kemen BUMN bersifat supporting.
• Kemen BUMN sebagai koordinator road map, koding, dan Public Service Obligation (PSO)
• Profil Kedeputian Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha (RPU).
  • Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha.
    • Asisten Deputi (Asdep) Restrukturisasi dan Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas (PPKNM). Asdep dan struktur di bawahnya menjalankan tugas pembinaan BUMN dan Perusahaan Minoritas.
      • Bidang Restrukturisasi BUMN.
        • Sub bidang Restrukturisasi BUMN 1.
        • Sub bidang Restrukturisasi BUMN 2.
      • Bidang PPKNM.
        • Sub bidang PPKNM 1.
        • Sub bidang PPKNM 2.
    • Asdep Pengembangan Usaha dan Privatisasi BUMN.
      • Bidang Pengembangan Bisnis BUMN.
        • Sub bidang Perencanaan Strategis Bisnis BUMN.
        • Sub bidang Pengembangan Bisnis BUMN.
      • Bidang Privatisasi dan Sinergi BUMN.
        • Sub bidang Privatisasi BUMN.
        • Sub bidang Sinergi BUMN.
      • Bidang Penyertaan Modal Negara (PMN), Penerusan Pinjaman, dan PSO BUMN.
        • Sub bidang PMN BUMN.
        • Sub bidang Penerusan Pinjaman dan PSO BUMN.
• Terdapat 6 BUMN yang sekarang dalam upaya restrukturisasi, yaitu:
  • PT. Merpati Nusantara Airlines.
  • PT. Iglas.
  • PT. Industri Sandang Nusantara/PT. ISN.
  • PT. Kertas Kraft Aceh (Persero)/PT. KKA.
  • PT. Survai Udara Penas (Persero).
  • PT. Kertas Leces.
• PT. Iglas masih berperkara dengan Pemkot Surabaya. PT. Leces berperkara dengan Perselisihan Hubungan Industri (PHI) dan masih berupaya mendapatkan investor. PT. ISN sudah mulai survivor. PT. KKA merupakan satu-satunya perusahaan yang memproduksi kertas kraft yang sekarang baru terbentuk konsorsium bahan baku untuk memastikan kepastian bahan baku dan konsorsium membahas pabrik.
• Profil BUMN di bawah deputi restrukturisasi dan pengembangan usaha:
  • BUMN restrukturisasi:
    • PT. Merpati Nusantara Airlines.
    • PT. Iglas.
    • PT. Industri Sandang Nusantara/PT. ISN.
    • PT. Kertas Kraft Aceh (Persero)/PT. KKA.
    • PT. Survei Udara Penas (Persero).
    • PT. Kertas Leces.
  • BUMN jasa survei dan keuangan:
    • PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)/PT. BKI.
    • PT. Surveyor Indonesia (Persero).
    • PT. Superintending Company of Indonesia (Persero)/PT. Sucofindo.
    • PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero)/PT. PPA.
    • PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/PT. Bahana.
  • Perusahaan minoritas.
    • PT. Indosat Tbk/Indosat Ooredoo.
    • PT. Bank Bukopin Tbk (BBKP).
    • PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLi).
• Saham Kemen BUMN di Indosat ada 14,29%, Bank Bukopin 11,42%, PPLi 5,00%.

Dirut PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero)/PT. PPA

• PPA diminta untuk lebih fokus pada pelaksanaan restrukturisasi dan revitalisasi.
• PPA didirikan dengan PP No. 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset dengan maksud dan tujuan pendirian Pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah pengakhiran dan pembubaran BPPN untuk dan atas nama Menteri. PP No. 10 Tahun 2004 berlaku sejak Februari 20014-2008 dan bersifat ad hoc. Kemudian dikeluarkan PP No. 61 Tahun 2008 yang berlaku sejak September 2008 sampai sekarang. PP No. 61 Tahun 2008 berisi tentang Perubahan PP No. 61 Tahun 2004 dengan maksud dan tujuan pendirian menjadi:
  • Pengelolaan aset negara yang berasal dari BPPN setelah pengakhiran dan pembubaran BPPN untuk dan atas nama Menteri Keuangan.
  • Restrukturisasi dan/atau revitalisasi Badan Usaha Milik Negara.
  • Kegiatan investasi, dan
  • Kegiatan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
• Modal PPA:
  • Modal dasar Rp5 Triliun.
  • Modal disetor Rp2.997 Miliar.
  • Saham 100% milik Indonesia.
• Kinerja keuangan PPA sejak 2013-2017:
  • Total aset selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan 20%.
  • Total ekuitas selama kurun waktu 5 tahun terakhir, kinerja ekuitas mengalami pertumbuhan 9% atau Rp4,7 Triliun. Per 31 Desember 2017, ekuitas PPA sebesar Rp2,4 Triliun untuk mendukung kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BUMN.
  • Total liability selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan sebesar 24% atau Rp4,8 Triliun.
  • Pendapatan usaha per 2017 Rp6,3 Triliun. Pendapatan PPA secara konsolidasi meningkat sebesar Compound Annual Growth Rate (CAGR) 33%.
  • Laba bersih 2017 Rp326 Miliar. Demikian juga dengan laba bersih PPA secara konsolidasi meningkat sebesar CAGR 33%.
• Penugasan PPA:
  • 2008: 1 perusahaan.
  • 2009: 6 perusahaan.
  • 2010: 7 perusahaan.
  • 2011: 10 perusahaan.
  • 2012: 13 perusahaan.
  • 2013-2014: 13 perusahaan.
  • 2015-2017: 14 perusahaan.
• Pendanaan kepada BUMN dalam rangka RR per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.65 Triliun dengan rincian pinjaman RR Rp1,716 Triliun atau 64%, dana talangan Rp428,7 Miliar atau 17%, setoran modal Rp500 Miliar atau 19%.
• Alur restrukturisasi dilaksanakan berdasarkan Permen BUMN No. 1 Tahun 2009.
• Skema dan status penanganan BUMN ada 2, yaitu RR dan non RR.
  • RR:
    • Berjalan.
      • Pinjaman.
        • Lunas: ISN
        • Belum lunas.
      • Ekuitas.
    • Selesai.
      • Pinjaman.
        • Lunas.
        • Belum lunas: PT. DI, PAL. dll
      • Ekuitas.
  • Non RR:
    • Advisor.
    • Pinjaman.
      • Lunas.
      • Belum lunas.
• Penanganan Waskita oleh PPA dengan melakukan penyetoran modal dan menjadi pemegang saham 99%. Setelah sehat saham kembali ke Pemerintah dengan pengurangan modal. Secara operasional, sekarang Waskita menjadi perusahaan kontraktor terbesar di Indonesia. Penugasan PPA di Waskita sudah selesai.
• Penugasan PPA di PT. Bahana.
  • Kondisi awal 2011:
    • Operasional:
      • Beroperasi sebagai holding usaha dengan kondisi ekuitas negatif sejak krisis ekonomi 1997.
      • Dukungan untuk operasional anak usaha menjadi tidak optimal.
      • Perubahan aturan Bapepam terkait Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKDB) mengakibatkan kinerja anak usaha tidak optimal dan perlu penguatan permodalan.
    • Keuangan (2010):
      • Aset Rp1.626 Miliar.
      • Kewajiban Rp1.734 Miliar.
      • Ekuitas Rp(108) Miliar.
      • Laba bersih Rp102 Miliar.
  • Penangan oleh PPA 2011:
    • Pemberian pinjaman melalui surat utang BPUI senilai Rp250 Miliar yang selanjutnya digunakan ntuk:
      • Refinancing pinjaman BPUI dengan jaminan saham PT. Garuda Indonesia Tbk (GIAA).
      • Saham GIAA menjadi free and clear sehingga dapat diperhitungkan dalam MKBD anak usaha Bahana Sekuritas sehingga meningkatkan permodalan dan kapasitas usaha.
  • Kondisi saat ini 2018:
    • Operasional:
      • BPUI melalui anak usaha menjadi bagian penyedia jasa keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Bahana Artha Ventura), sekuritas (Bahana Securities), dan aset manajemen (Bahana TCW).
      • Potensi besar BAV dengan BRI sebagai pemegang saham memberikan jasa keuangan bagi UMKM di masa depan.
    • Keuangan (2016):
      • Aset Rp4.043 Miliar.
      • Kewajiban Rp3.028 Miliar.
      • Ekuitas Rp1.015 Miliar.
      • Laba bersih Rp125 Miliar.
  • Tindak lanjut 2019: Selesai.
• Kondisi dan penanganan PT Pelayaran Samudra Djakarta Lioyd Tahun 2008-2016:
  • Kondisi awal <2008:
    • Operasional:
      • Pendapatan DL relatif rendah (laba operasi negatif) terutama disebabkan oleh tidak tercapainya target dan lemahnya waktu kapal di pelabuhan dibandingkan di pelayanan.
      • Pelaksanaan pemeliharaan atau perbaikan kapal tidak dilakukan sesuai dengan jadwal.
      • Perusahaan sering kehilangan muatan karena tarif jasa angkutan harus diterapkan.
    • Keuangan (2008):
      • Aset Rp1.125 Triliun.
      • Kewajiban Rp1.206 Triliun.
      • Ekuitas Rp(71.6) Triliun.
      • Laba bersih Rp(154) Miliar.
  • Penanganan oleh PPA 2008-2011:
    • 2008:
      • PT. PPA diberi penugasan oleh MBUMN berdasarkan surat No. S-957/MBU/2008 untuk melakukan uji tuntas keuangan dan kajian komersial terhadap PT. DL. Berdasarkan kajian penanganan yang diusulkan oleh PT. PPA adalah:
        • Kondisi dengan opsi:
        • Restrukturisasi dengan jalur PKPU dan estimasi biaya yang dibutuhkan adalah Rp179,3 Miliar. Likuiditas dimana terdapat jumlah aset perusahaan sejumlah Rp1,04 Triliun.
        • Restrukturisasi dan revitalisasi dengan perkiraan kebutuhan biaya Rp761 Miliar.
    • 2011:
      • Atas permohonan pinjaman dana talangan PT DL serta offering letter yang ditandatangani kedua belah pihak. PT. PPA memberikan pinjaman dana talangan sebesar Rp5,3 Miliar.
  • Kondisi saat ini 2013-2015:
    • PKPU PT. DL:
      • Salah satu kreditur PT. DL mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Juli 2013.
      • PT. DL ditetapkan dalam PKPU Tetap sampai dengan tanggal 5 Desember 2013.
      • PT. DL menyampaikan Proposal Perdamaian pada tanggal 27 November 2013 dan disetujui oleh para kreditur pada tanggal 4 Desember 2013. Selanjutnya PT. DL menyampaikan revisi atas Proposal Perdamaian pada tanggal 5 Desember 2013.
      • Dalam proposal perdamaian tersebut, PT. DL menyampaikan rencana penyelesaian utang separatis dengan eksekusi hak jaminan.
      • Pada tanggal 19 Desember 2013, pengadilan telah menetapkan Putusan Homologasi PT. DL.
  • Tindak lanjut >2016
    • Lelang eksekusi hak tanggungan.
      • PT. PPA telah melaksanakan proses lelang eksekusi hak tanggungan dalam periode 2014-2015, namun belum diperoleh pembeli.
      • Pelaksanaan lelang ulang (lelang eksekusi ketiga) tanggal 26 September 2016 di KPKNL Bandar Lampung telah dilaksanakan dengan nilai limit sebesar Rp8.15 Miliar dengan hasil diperoleh pemenang yang mengajukan nilai Rp8.16 Miliar.
      • Pada tanggal 30 September 2016, telah melunasi outstanding pokok sebesar Rp1.39 Miliar dan bunga sebesar Rp7.3 Juta.
• PT. Merpati pada tahun 2008 memiliki rasio armada yang tidak efisien, tingkat pengisian rendah, dan penumpang rendah. Aset Rp999 Miliar, pendapatan Rp2,3 Triliun, dan laba bersih Rp(641) Miliar. Ketika itu, operasional Merpati dengan faktor produksi yang terbatas sudah tidak sebanding dengan karyawannya. Setelah itu, dilakukan pengurangan karyawan dengan membayar pesangon. Untuk meningkatkan operasional, ada sebagian sekitar 300 karyawan yang dipindah dari kantor pusat.
  • Pada tahun 2008-2016, PPA diberi penugasan Pemerintah dengan memberikan pinjaman sebesar Rp300 Miliar dan PMN Rp561 Miliar. Dana talangan dari Merpati ke PPA Rp205 Miliar dan sudah dilunasi setelah Merpati mendapatkan PMN. Kondisi saat ini 2017-2018, secara operasional pesawat Merpati sudah tidak beroperasi dari tahun 2014. Pesawat sudah sangat tua dan unserviceable. Pada tanggal 15 Januari 2018, terdapat kreditur yang memberikan PKPU yang kemudian mengutus dalam PKPU terhitung sejak 6 Februari 2018. Kondisi pasar dilihat dinamikanya dengan konsep low cost carrier.
  • Keuangan tahun 2017, aset Rp1,2 Triliun, kewajiban Rp10,27 Triliun, pendapatan tidak ada karena sudah stop.
  • Sudah ada kesepakatan dan telah dilaksanakan 97,1% lay off. Masih ada 46 karyawan yang belum diselesaikan hak-haknya karena orang-orangnya susah dicari. PT. PPA mendampingi Merpati untuk mencari mitra yang bersedia masuk untuk program restrukturisasi. Sudah diumumkan di koran. Angka terus berkembang karena gaji pada tahun 2014 sudah tidak beroperasi. PT. PPA mengkaji kebutuhan untuk dinegosiasikan sejumlah Rp500 Miliar. Untuk penyelesaian karyawan 350, penyiapan restrukturisasi Rp150 Miliar.
  • PT. PPA berkoordinasi dengan Merpati karena menyadari dengan ekuitas minus, jika realnya jauh lebih rendah dan dibutuhkan investor yang memiliki dana untuk bekerja sama. Hanya ada satu yang mendaftar dan sekarang sudah masa pembahasan sesuai keinginan mereka dan membuat proposal kepada kreditur yang sudah mencapai Rp10 Triliun. Mereka ingin masuk sebagai pemegang saham dan proses hukum ini ada batas waktunya.
  • Apapun keputusan pengadilan belum bisa diimplementasikan dan harus meminta persetujuan ke pemegang saham, Pemerintah, dan DPR.
• PT. Industri Gelas (Persero):
  • Kondisi awal <2009:
    • Operasional:
      • Mesin sudah tua dan tidak memadai sehingga tidak mencapai tingkat efisiensi yang diinginkan. Manajemen menyusun kajian dan melakukan penggantian mesin.
      • Hanya beroperasi 60% dari kapasitas.
    • Kondisi pasar:
      • Persaingan di industri sangat ketat.
      • Banyak produk substitusi.
    • Keuangan (2008)
      • Aset Rp188.693.000.000.
      • Kewajiban Rp318.993.000.000.
      • Ekuitas Rp(130.300.000.000).
      • Pendapatan Rp105.291.000.000.
      • Laba (Rugi) Bersih Rp(86.261.000.000).
  • Penanganan oleh PPA 2009-2017:
    • 2011:
      • PT. PPA membiayai penggantian mesin yang telah diputuskan oleh Manajemen.
      • Merestrukturisasi utang.
    • 2015:
      • Walau telah dilakukan revitalisasi alat produksi namun PT. Iglas masih mengalami kerugian.
      • Untuk menghentikan bleeding PT Iglas melakukan penghentian kegiatan operasional usaha dan PHK karyawan pada tahun 2015.
    • 2016:
      • Pendanaan oleh PT. PPA dengan plafon Rp49,7 Miliar dengan penggunaan untuk pembayaran utang kepada karyawan PT. Iglas yang tertunggak dan biaya pemeliharaan serta pengamanan aset PT. Iglas.
  • Kondisi saat ini:
    • Operasional:
      • Mesin sudah tidak layak dioperasionalkan.
      • Pabrik tutup operasi sejak 2015.
      • Karyawan telah di PHK dengan pembayaran pesangon bertahap dengan dukungan pendanaan dari PT. PPA.
    • Kondisi pasar:
      • Persaingan di industri sangat ketat.
      • Banyak produk substitusi.
      • Perubahan pasar dengan skema pengadaan global oleh komunitas.
    • Keuangan (audited 2017):
      • Aset Rp119.969.000.000.
      • Kewajiban Rp1.097.328.000.000.
      • Ekuitas Rp(977.450.000.000).
      • Pendapatan Rp824.000.000.
      • Laba (Rugi) Bersih Rp (55.450.000.000).
      • Aset di Jl. Ngasel (lahan eks pabrik) masih dalam sengketa dengan Pemkot Surabaya dan PN memenangkan oleh Pemkot dan PT. Iglas proses naik banding.
    • Tindak lanjut:
      • >2018:
        • Melakukan proses pencarian mitra strategis untuk mendukung upaya penyehatan melalui antara lain transformasi bisnis dengan optimalisasi lahan sesuai kajian sendiri atau BCT dan pemanfaatan fasilitas publik.
        • Restrukturisasi kewajiban PT. Iglas.
        • Penyelesaian sengketa lahan di Surabaya dengan Pemkot Surabaya.
  • PT. PPA sedang berdiskusi dengan rekayasa industri untuk menggunakan tanahnya. Tanah Ngasel dimenangkan oleh Pemkot tapi naik banding. Sesuai dengan surat, harusnya tanah sah milik PT. Iglas.
• PT. Kertas Leces pada tahun 2012 sudah rugi jika dilihat dari ekuitasnya yang sebesar Rp(500) Miliar. Kertas Leces pada tahun 2015 dituntut PKPU oleh kreditur. Permasalahan Leces sangat fundamental yaitu karena mesinnya sudah tua dan bahan baku sudah tidak ada lagi, hanya didasarkan pada upaya pencarian investor dan tidak diperoleh sampai kewajiban pembayaran. PPA masih mendukung untuk memberikan semacam hal untuk menenangkan karyawan mencari jalan keluar. Saat ini PPA menugaskan Leces untuk memproduksi kertas coklat karena kebutuhannya besar dan ada kemungkinan penghidupan. Ekuitasnya Rp(623) Miliar dan operasional hanya biaya pemeliharaan pabrik karena sudah tutup.
• Kertas Kraft Aceh memiliki permasalahan yang kompleks karena teknologinya tua, tidak ada pasokan pinus akibat moratorium, dan terlambatnya pasokan gas. PPA sudah melakukan pendekatan dan mendukung Kertas Kraft Aceh untuk mengaktifkan kembali. Biaya revitalisasi USD50.000.000. Bahan baku akan disinergikan dengan 3 BUMN dan Pemerintah Aceh untuk alokasi pinus. Dari 120.000ton/tahun kebutuhan Kertas Kraft di Indonesia, semuanya sekarang masih impor.
• PT. PAL Indonesia:
  • Kondisi awal <2009:
    • Operasional:
      • Kekurangan modal kerja untuk menyesuaikan 8 kapal yang kontraknya telah ditandatangani.
      • Biaya produksi kapal lebih besar dari nilai kontrak pembuatan kapal.
      • Penyelesaian atas 3 kapal yang kontainernya telah dibatalkan oleh pembeli kapal.
    • Keuangan:
      • Aset Rp1.800 Miliar.
      • Kewajiban Rp1.225 Miliar.
      • Ekuitas Rp374,35 Miliar.
      • Pendapatan Rp623,72 Miliar.
      • Laba Bersih Rp(137,08) Miliar.
  • Penanganan oleh PPA:
    • 2009-2017:
      • 2009:
        • Lay off karyawan untuk rightsizing pendanaan dari PPA sebesar Rp89,54 Miliar.
      • 2010-2011:
        • Optimalisasi kegiatan usaha divisi pemeliharaan/perbaikan kapal dan divisi rekayasa umum dengan pendanaan dari PPA sebesar Rp45,42 Miliar.
        • Penyelesaian pengeluaran barang/material dan pelabuhan.
        • Penyelesaian pembayaran sebagian utang dengan pendanaan PPA sebesar Rp16,94 Miliar.
        • Modal kerja dari PPA sebesar RP27,5 Miliar.
      • 2012:
        • Pembiayaan 10 kapal oleh PPA dengan total plafon USD25.600.000. Harga terealisasi pembiayaan untuk penyelesaian 1 kapal, dimana 5 kapal lainnya diselesaikan dengan pembiayaan oleh pemilik kapal dan 4 kapal lainnya dibatalkan oleh pembeli.
  • Kondisi saat ini 2018:
    • Operasional:
      • Perolehan kontrak dan penjualan meningkat.
      • Kapasitas produksi meningkat.
    • Kondisi pasar:
      • Kepercayaan pelanggan mulai tumbuh dengan diperolehnya kontrak-kontrak baru.
      • PT. PAL mulai mencari target client di luar existing market, untuk luar negeri.
      • Produk-produk selain alutsista meningkat.
    • Keuangan (2017):
      • Aset Rp6.084 Miliar.
      • Kewajiban Rp5.528 Miliar.
      • Ekuitas Rp559.78 Miliar.
      • Pendapatan Rp1.249,51 Miliar.
      • Laba Bersih Rp(49,69) Miliar.
  • Tindak lanjut >2018:
    • Monitoring kinerja usaha dan keuangan: penanganan selanjutnya yang akan dilakukan oleh PT. PPA adalah monitoring kinerja usaha dan keuangan secara berkala untuk:
      • Peningkatan produktivitas dan efisiensi untuk mempertahankan keberlanjutan operasional perusahaan.
      • Mencari target client di luar existing market.
• Untuk PT. Dirgantara, masing-masing totalnya Rp237 Miliar dan sudah lunas Rp89 Miliar untuk membiayai kontrak. Pada Agustus-November 2011, PPA memberi pinjaman dana Rp675 untuk menutup efisiensi cashflownya. Likuiditas juga membaik meskipun masih ada gap karena piutang terkait anggaran. Struktur permodelan sudah sehat dan ada pendanaan dari bank. Kapasitas produksi meningkat. Sudah ada kerjasama strategis dengan airbus defence. Untuk 2018, akan ada pemantauan kinerja PTDI dalam program RR. Pendampingan PTDI dalam kolaborasi dengan airbus untuk penguatan usaha melalui pengembangan anak usaha.
• Untuk PT. Industri Kapal Indonesia, pendapatannya hanya Rp45 Miliar, ekuitas minus. Untuk tahun 2018 meningkat Rp213 Miliar, laba bersih Rp21 Miliar. Operasional membaik tetapi masih ada utang piutang meskipun berjalan lancar.
• PT. Survei Udara Penas dengan kerugian belasan tahun untuk tender sudah bisa. Dibentuk anak perusahaan dengan kompetensi yang melengkapi market. Dibentuk awal Januari 2017, dikonsolidasi dengan Penas dan sudah untung. Sekarang memberikan dana untuk kapasitas produksinya. Jika melihat laporan 2017, total aset Rp492 Miliar, kewajiban Rp256 Miliar, ekuitas Rp277 Miliar, Pendapatan Rp48 Miliar, dan laba bersih Rp86 Miliar.
• PT Boma Bisma Indra (Persero)
  • Kondisi awal <2009:
    • Operasional:
      • Rendahnya kemampuan perubahan kontrak.
      • Rendahnya kemampuan dan manajemen proyek.
      • Fasilitas produksi sudah tua.
      • Perusahaan tidak bisa memenuhi kewajiban baik kepada produsen.
    • Keuangan:
      • Aset Rp142 Miliar.
      • Kewajiban Rp225 Miliar.
      • Ekuitas Rp(83) Miliar.
      • Pendapatan Rp60 Miliar.
      • Laba Bersih Rp25 Miliar.
  • Penanganan oleh PPA 2009-2017:
    • Operasional:
      • 2009-2010: Bantuan teknis penyusunan rencana biaya.
      • 2012-2014: Bantuan pendanaan modal kerja.
      • 2014-2017: Negosiasi penyesuaian utang SPN secara komprehensif.
  • Kondisi saat ini 2018:
    • Operasional:
      • Membentuk konsorsium dan kelengkapan sertifikasi teknis sebagai strategi penetrasi pasar.
      • Perbaikan kontrol manajemen proyek dan penyusunan sistem monitoring online.
      • Perbaikan fasilitas produksi masih terkendala dengan keterbatasan dana.
      • Belum mampu menyelesaikan kewajiban utang SPN kepada PT PPA.
      • Sudah mendapatkan akses pendanaan dari bank dan mampu membukukan laba bersih pada tahun 2017 sebesar Rp1.8 Miliar.
    • Kondisi pasar:
      • Potensi pasar cukup besar sejalan dengan kewajiban pemerataan energi (listrik, minyak dan gas).
    • Keuangan:
      • Aset Rp735 Miliar.
      • Kewajiban Rp505 Miliar.
      • Ekuitas Rp250 Miliar.
      • Pendapatan Rp262 Miliar.
      • Laba bersih Rp1.8 Miliar.
  • Tindak lanjut >2018:
    • Penyelesaian utang SPN kepada PT PPA secara komprehensif.
• PT. Istaka Karya sebagai kontributor supaya kelihatan dan berbinis di pasar, pada tahun 2021 utang-utangnya akan diangsur. Saat ini sudah berjalan dan ada 2 kreditur yang tidak berjalan. Aset Rp449 Miliar, kewajiban Rp278 Miliar, ekuitas Rp170 Miliar, pendapatan Rp248 Miliar, Laba bersih Rp21,5 Miliar. Tunggakan bunga dan denda dihapus 60%, yang akan terhapus 40% jika NCB terjual. Kewajibannya Rp40 Miliar dan NCB Rp270 Miliar. Dalam restrukturisasi keuangan, dilihat dari sisi owner untuk perpanjangan. Jika tidak otomatis NCB, dilunasi atau tidak bisa melunasi, maka harus dijual dan diconvert menjadi ekuitas.

Dirut PT. Industri Sandang

• Selama lebih dari 5 tahun gaji dan pesangon belum dibayar. Jadi, di Cilacap dan Tegal sedang melakukan proses pengadilan, dikuatkan dengan putusan hak asasi nomor 367.
• PT. Industri Sandang melakukan banding, tapi hasilnya tetap menjadi keputusan di Mahkamah Agung. Keputusan pengadilan memutuskan untuk menyita aset.