Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN)
Tanggal Rapat: 3 Dec 2018, Ditulis Tanggal: 24 Jun 2020,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Deputi Restrukturisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Pada 3 Desember 2018, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN) mengenai Utang badan Usaha Milik Negara. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Dito G. dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Tengah 8 pada pukul 15:20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: finance.detik.com)
Pengantar Rapat
Agenda rapat kali ini membahas utang BUMN. Utang luar negeri melambat pada triwulan 3 di USD359,8 Miliar dan tumbuh 4,2%. Utang yang melambat pada triwulan sebelumnya bersumber pada utang swasta dan BUMN. Penerimaan pinjaman APBN ke BUMN sebesar -Rp6.691 Miliar.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Deputi Restrukturisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Deputi Restrukturisasi Kemen BUMN
- Jajaran direksi BUMN dengan utang terbesar:
- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BRI.
- PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN.
- PT. Pertamina (Persero).
- PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- PT. Taspen (Persero).
- PT. Waskita Karya (Persero) Tbk.
- PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk/Telkom.
- PT. Pupuk Indonesia (Persero).
- Kemen BUMN menggunakan data unaudited per semester 3 tahun 2018 yang auditednya sampai 2017. Secara keseluruhan, pertumbuhan aset 3 tahun terakhir meningkat menjadi Rp7.718 Triliun. Utang BUMN sebesar Rp2.236 Triliun pada akhir September 2018 meningkat menjadi Rp5.271 Triliun. Ekuitas meningkat pada kuartal 3 tahun 2018 menjadi Rp2.414 Triliun. Laba berada di sekitar Rp1.263 Triliun sampai Rp2.000 Triliun.
- Laba-rugi Rp79 Triliun dengan rincian dari perbankan sebesar Rp51 Triliun dan non keuangan Rp28 Triliun. Utang didominasi oleh sektor keuangan dan di bidang non keuangan didominasi oleh oil dan gas.
- Ukuran kepantasan suatu utang adalah perusahaan mendapatkan dana dari penambahan modal, baik dari pasar modal atau Penyertaan Modal Negara (PMN) serta menggunakan utang jangka panjang di pasar modal, misalnya telekomunikasi debt equity ratio Telkom 0,77 kali dibandingkan industri sejenis Telkom yang mencapai 1,29 kali.
- Debt equity ratio:
- BUMN transportasi: 1,59 kali.
- Industri: 1,96 kali.
- BUMN konstruksi: 2,99 kali.
- Industri: 1,03 kali.
- BUMN perbankan: 6 kali (level aman).
- Industri: 5,66 kali.
- BUMN transportasi: 1,59 kali.
- Data audited tahun 2017 Return on Equity (Roe):
- Industri: 4%.
- BUMN konstruksi: 3%.
- BUMN konstruksi lebih mengandalkan utang daripada equity.
- Laporan performa keuangan BUMN. 10 BUMN dengan utang terbesar laporan unaudited kuartal 3 tahun 2018 (dalam Rp Triliun):
- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BRI:
- 2017:
- Aset: 1.126.
- Utang: 959.
- Ekuitas: 167.
- Laba bersih: 29.
- Kuartal 3 tahun 2018 laporan unaudited:
- Aset: 1.183.
- Utang: 1.008.
- Ekuitas: 175.
- Laba bersih: 24.
- 2017:
- PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk:
- 2017:
- Aset: 1.175.
- Utang: 955.
- Ekuitas: 170.
- Laba bersih: 21.
- Kuartal 3 tahun 2018 laporan unaudited:
- Aset: 1.174.
- Utang: 997.
- Ekuitas: 176.
- Laba bersih: 19.
- 2017:
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk:
- 2017:
- Aset: 709.
- Utang: 608.
- Ekuitas: 101.
- Laba bersih: 14.
- Kuartal 3 tahun 2018 laporan unaudited:
- Aset: 764.
- Utang: 660.
- Ekuitas: 104.
- Laba bersih: 11.
- 2017:
- PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN:
- 2017:
- Aset: 1.335.
- Utang: 466.
- Ekuitas: 869.
- Laba bersih: 4.
- Kuartal 3 tahun 2018 laporan unaudited:
- Aset: 1.386.
- Utang: 543.
- Ekuitas: 843.
- Laba bersih: -18.
- 2017:
- PT. Pertamina (Persero):
- 2017:
- Aset: 694.
- Utang: 371.
- Ekuitas: 323.
- Laba bersih: 35.
- Kuartal 3 tahun 2018 laporan unaudited:
- Aset: 923.
- Utang: 522.
- Ekuitas: 400.
- Laba bersih: 5.
- 2017:
- PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk:
- 2017:
- Aset: 261.
- Utang: 240.
- Ekuitas: 22.
- Laba bersih: 3.
- Kuartal 3 tahun 2018 laporan unaudited:
- Aset: 272.
- Utang: 249.
- Ekuitas: 23.
- Laba bersih: 2.
- 2017:
- PT. Taspen (Persero):
- 2017:
- Aset: 230.
- Utang: 216.
- Ekuitas: 14.
- Laba bersih: 1.
- Kuartal 3 tahun 2018 laporan unaudited:
- Aset: 231.
- Utang: 222.
- Ekuitas: 9.
- Laba bersih: 0,1.
- 2017:
- PT. Waskita Karya (Persero) Tbk:
- 2017:
- Aset: 98.
- Utang: 75.
- Ekuitas: 23.
- Laba bersih: 4.
- Kuartal 3 tahun 2018 laporan unaudited:
- Aset: 129.
- Utang: 102.
- Ekuitas: 27.
- Laba bersih: 4.
- 2017:
- PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk/Telkom:
- 2017:
- Aset: 199.
- Utang: 86.
- Ekuitas: 93.
- Laba bersih: 22.
- Kuartal 3 tahun 2018 laporan unaudited:
- Aset: 205.
- Utang: 99.
- Ekuitas: 91.
- Laba bersih: 14.
- 2017:
- PT. Pupuk Indonesia (Persero):
- 2017:
- Aset: 128.
- Utang: 66.
- Ekuitas: 63.
- Laba bersih: 3.
- Kuartal 3 tahun 2018 laporan unaudited:
- Aset: 140.
- Utang: 76.
- Ekuitas: 64.
- Laba bersih: 2.
- 2017:
- Total top 10:
- 2017:
- Aset: 5.906.
- Utang: 4.042.
- Ekuitas: 1.844.
- Laba bersih: 136.
- Kuartal 3 tahun 2018 laporan unaudited:
- Aset: 6.407.
- Utang: 4.478.
- Ekuitas: 1.913.
- Laba bersih: 63.
- 2017:
- BUMN lainnya:
- 2017:
- Aset: 1.304.
- Utang: 788.
- Ekuitas: 543.
- Laba bersih: 39.
- Kuartal 3 tahun 2018 laporan unaudited:
- Aset: 1.311.
- Utang: 793.
- Ekuitas: 501.
- Laba bersih: 16.
- 2017:
- Grand total:
- 2017:
- Aset: 7.210.
- Utang: 4.830.
- Ekuitas: 2.387.
- Laba bersih: 176.
- Kuartal 3 tahun 2018 laporan unaudited:
- Aset: 7.718.
- Utang: 5.271.
- Ekuitas: 2.414.
- Laba bersih: 79.
- 2017:
- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BRI:
- Angka prognosa kuartal 3 tidak bisa dijadikan linear sampai dengan akhir tahun.
- Dapat disimpulkan bahwa kesanggupan pembayaran utang jangka panjang dan pendek dapat ditangani dengan baik.
PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)/PLN
- Komposisi pinjaman total per 30 September 2018 Rp32 Triliun. Jika akhir tahun naik Rp138 Triliun, maka selama 4 tahun PLN menambah utang sebesar Rp139 Triliun dan investasi Rp269 Triliun. Utang PLN sekitar 48%
- Proyeksi posisi utang jangka panjang dan profit jatuh tempo menurut yang direncanakan global bon USD akan jatuh pada tahun 2021, 2022, 2023.
PT. Taspen (Persero)
- Liability Taspen dalam instrumen utang yang paling besar komponennya adalah cadangan klaim. Investasi Taspen ke surat utang sebesar Rp34 Triliun ke BUMN.
PT. Waskita Karya (Persero) Tbk
- Terdapat 3 total utang berbunga, yaitu project financing Rp7,24 Triliun, modal kerja Rp44 Triliun, dan kredit investasi Rp10,12 Triliun. Total utang Rp61,712 Triliun. Utang paling besar untuk infrastruktur jalan tol.
- Rincian pinjaman dan skema penyelesaian:
- Project financing Rp7.247 Triliun (pembayaran multiyears untuk proyek turnkey).
- Tujuan: Pembiayaan proyek.
- Penyelesaian: Piutang proyek turnkey.
- Corporate cash loan Rp44.453 Miliar (pembayaran untuk proyek progres payment).
- Tujuan: Working capital dan dana talangan tanah.
- Penyelesaian: Piutang proyek dan piutang Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
- Kredit investasi Rp10.012 Miliar.
- Tujuan: Investasi
- Penyelesaian: Operasional dan divestasi tol.
- Project financing Rp7.247 Triliun (pembayaran multiyears untuk proyek turnkey).
PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Posisi utang per September 2018 sebesar Rp75 Triliun. Pendapatan Rp64 Triliun.
- Neraca pupuk Indonesia:
- Aset:
- 2016: 127,1.
- 2017: 128,49.
- September 2018: 140,16.
- Utang:
- 2016: 66,19.
- 2017: 65,88.
- September 2018: 75,79.
- Ekuitas:
- 2016: 60.
- 2017: 62.
- September 2018: 65.
- Aset:
- Laba rugi Pupuk Indonesia:
- Pendapatan:
- 2016: 64,15.
- 2017: 58,34.
- September 2018: 47,96.
- EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization):
- 2016: 9,88.
- 2017: 10,29.
- September 2018: 6,42.
- Net income:
- 2016: 3,52.
- 2017: 3,08.
- September 2018: 2,47.
- Pendapatan:
- Pemenuhan covenant perbankan:
- Debt to equity ratio:
- 2016: 0,82.
- 2017: 0,82.
- September 2018: 0,91.
- Covenant: Max 2,5.
- DSCR (Debt service coverage ratio):
- 2016: 2,01.
- 2017: 1,78.
- September 2018: 1,66.
- Covenant: Min 1,2.
- Current ratio:
- 2016: 1,17.
- 2017: 1,31.
- September 2018: 1,25.
- Covenant: Min 1.
- ISCR (Interest service coverage ratio):
- 2016: 3,43.
- 2017: 2,47.
- September 2018: 2,98.
- Covenant: Min 2.
- Debt to equity ratio:
- Kemampuan untuk membayar bunga ada posisi di 2,98 dan masih sehat untuk membayar utang.
- Posisi debt equity ratio per September 2018 adalah 0,91 sedangkan ketentuan 2,5.
- Posisi pinjaman PT. Pupuk Indonesia (dalam Rp Miliar).
- Liabilitas jangka pendek:
- 31 Desember 2016: 42.526.
- 31 Desember 2017: 36.863.
- 30 September 2018: 47.111.
- Pinjaman jangka pendek:
- 31 Desember 2016: 27.911.
- 31 Desember 2017: 23.936.
- 30 September 2018: 31.192.
- Bagian lancar atas pinjaman jangka panjang:
- 31 Desember 2016: 2.662.
- 31 Desember 2017: 2.964.
- 30 September 2018: 2.664.
- Utang usaha:
- 31 Desember 2016: 2.627.
- 31 Desember 2017: 1.498.
- 30 September 2018: 2.876.
- Lain-lain jangka:
- 31 Desember 2016: 9.246.
- 31 Desember 2017: 8.465.
- 30 September 2018: 10.179.
- Liabilitas jangka panjang:
- 31 Desember 2016: 23.654.
- 31 Desember 2017: 29.021.
- 30 September 2018: 29.684.
- Pinjaman jangka panjang:
- 31 Desember 2016: 18.173.
- 31 Desember 2017: 15.620.
- 30 September 2018: 15.410.
- Obligasi:
- 31 Desember 2016: 1.129.
- 31 Desember 2017: 9.066.
- 30 September 2018: 9.067.
- Lain-lain jangka panjang:
- 31 Desember 2016: 4.362.
- 31 Desember 2017: 4.335.
- 30 September 2018: 4.206.
- Total liabilitas:
- 31 Desember 2016: 66.190.
- 31 Desember 2017: 65.894.
- 30 September 2018: 75.795.
- Liabilitas jangka pendek:
- Pupuk Indonesia mempunyai tagihan ke Pemerintah yang belum dibayarkan sebesar Rp21 Triliun.
- Pinjaman jangka pendek untuk modal kerja perusahaan dan untuk memenuhi kebutuhan Rp47 Triliun, Pupuk Indonesia meminjam kepada perbankan sebanyak R31 Triliun.
PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk/Telkom
- Utang perbankan dan pasar modal jumlahnya adalah Rp46,6 Triliun, yaitu dimana rasio utang terhadap ekuitas 0,48 kali. Jadi, masih dibawah covenant.
- Total liabilitas Rp99 Triliun.
- Utang dalam valuta asing hanya 5%, dalam mata uang Yen sebesar 564 Miliar dan tidak ada mismatch currency. Dibandingkan pesaing lokal, PT. Telkom jauh lebih baik dan juga memiliki rasio lebih rendah.
- Benchmark big three operator (9M2018):
- Utang bersih terhadap EBITDA:
- TLKM: 0,66.
- ISAT: 3,04.
- EXCL: 1,90.
- Utang terhadap ekuitas:
- TLKM: 0,48.
- ISAT: 1,72.
- EXCL: 0,70.
- Utang bersih terhadap EBITDA:
- Benchmark sektor layanan telekomunikasi reuters (9M2018):
- LT debt to equity:
- TLKM: 0,33.
- Sektor: 0,38.
- Total debt to equity:
- TLKM: 0,41.
- Sektor: 1,12.
- Rasio utang Telkom sebesar 0,48 kali lebih rendah dibandingkan rasio utang operator telekomunikasi domestik lainnya (1,72 kali dan 0,7 kali).
- Rasio utang Telkom lebih rendah dibanding rasio utang industri dan sektor, berdasarkan data reuters.
- LT debt to equity:
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)