Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Isu-Isu Aktual di Masing-Masing BUMN – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Dirut PT Pelni (Persero), Dirut PT Djakarta Llyod (Persero), Dirut PT Pelindo 1 (Persero), Dirut PT Pelindo 2 (Persero), Dirut PT Pelindo 3 (Persero) dan Dirut PT Pelindo 4 (Persero)
Tanggal Rapat: 10 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 13 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Dirut PT Pelindo 4 (Persero)
Pada 10 Februari 2020, Komisi 6 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Dirut PT Pelni (Persero), Dirut PT Djakarta Llyod (Persero), Dirut PT Pelindo 1 (Persero), Dirut PT Pelindo 2 (Persero), Dirut PT Pelindo 3 (Persero) dan Dirut PT Pelindo 4 (Persero) mengenai Isu-Isu Aktual di Masing-Masing BUMN. RDP ini dipimpin dan dibuka oleh Faisol Riza dari Frasksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapil Jawa Timur 2 pada pukul 10:55 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
- Market share PT ASDP Indonesia Ferry di tahun 2019 adalah 16%, tetapi setelah adanya kerjasama dengan perusahaan penyebrangan terbesar di Indonesia sehingga market berubah menjadi 30%. Perfoma keuangan dari tahun 2016 sampai 2019, sebagai berikut:
- Pendapatan (dalam rupiah)
- Tahun 2016 sebesar 2.449 Miliar
- Tahun 2017 sebesar 2.728 Miliar
- Tahun 2018 sebesar 2.954 Miliar
- Tahun 2019 sebesar 3.281 Miliar
- Cost (dalam Rupiah)
- Tahun 2016 sebesar 2.220 Miliar
- Tahun 2017 sebesar 2.474 Miliar
- Tahun 2018 sebesar 2.699 Miliar
- Tahun 2019 sebesar 3.030 Miliar
- Laba Bersih (dalam Rupiah)
- Tahun 2016 sebesar 229 Miliar
- Tahun 2017 sebesar 254 Miliar
- Tahun 2018 sebesar 255 Miliar
- Tahun 2019 sebesar 251 Miliar
- Pendapatan (dalam rupiah)
- Kontribusdi kepada Negara pada tahun 2019 sebesar Rp158,6 Miliar dengan Deviden sebesar Rp82,7 Miliar dan pajak sebesar 75,9 Miliar. Sedangkan pada tahun 2018 untuk kontribusi kepada Negara sebesar Rp179,4 Miliar dengan Deviden sebesar Rp93,0 Miliar dan pajak sebesar Rp86,4 Miliar.
- Untuk kedepannya model operasi akan Elektronik bukan No Go Show lagi. Sehingga kita membutuhkan dukungan Komisi 6 DPR RI dalam perubahan ini karena kedepan penumpang akan merasa tidak nyaman dengan perubahan ini tapi akan mempercepat apalagi saat liburan.
- Core Business PT Pelni adalah kapal penumpang, kapal perintis dan kapal barang. Memiliki 45 cabang dan 49 terminal, dengan jumlah SDM sebanayk 5.654 pegawai.
- Profil armada kapal Pelni untuk kapal penumpang yaitu PSO, Subsidi perintis dan sunsidi rede. Sedangkan untuk kapal barang yaitu subsidi tol laut dan subsidi ternak.
- Hampir 100% PT Pelni melayani penugasan Pemerintah, sehingga PT Pelni memanfaatkan ini untuk mencari pemasukan lain juga. PT Pelni melayani subsidi tol laut sebanyak 8 trayek dan tol ternak sebanyak 1 trayek.
- Tren produksi PT Pelni, yaitu:
- Kinerja produksi penumpang (dalam jiwa)
- Tahun 2015 sebesar 4.231.532
- Tahun 2016 sebesar 3.552.254
- Tahun 2017 sebesar 3.358.910
- Tahun 2018 sebesar 3.616.904
- Tahun 2019 sebesar 4.818.383
- Kinerja muatan ternak sapi utuk kapal ternak (dalam ekor)
- Tahun 2016 sebanyak 11.812
- Tahun 2017 sebanyak 7.499
- Tahun 2018 sebanyak 15.488
- Tahun 2019 sebnayak 7.899
- Kinerja muatan kontener untuk kpal penumpang (dalam Teus)
- Tahun 2015 sebesar 12.361
- Tahun 2016 sebesar 9.959
- Tahun 2017 sebesar 9.812
- Tahun 2018 sebesar 10.737
- Tahun 2019 sebesar 11.356
- Untuk isu strategis PT Pelni, sebegai berikut : inveastasi pengadaan armada, kepastian perencanaan penugasan Pemerintah, dan Long term sustainability .
- Kinerja produksi penumpang (dalam jiwa)
- PT Djakarta Lloyd berbisnis di sektor pengangkutan batubara, yang dimana 40% untuk kebutuhan PLN dan sisanya pada swasta. PT Djakarta Lloyd sampai saat ini masih memiliki hutang masa lalu yaitu PKPU sebesar Rp450 Miliar selama 13 tahun, selain membayar gaji karyawan kita juga harus membayar Rp2,5 Miliar per tahunnya untuk membayar cicilan hutang.
- Isu strategis transportasi laut, yaitu:
- Investasi : pengelolaan 4 unit kapal angkutan (curah kering maupun curah cair)
- Sinergi BUMN : Pengangkutan angkutan curah kering berupa batubara dengan PT PLN, dan pengangkutan angkutan curah cair berupa BMM dengan PT Pertamina
- Sinergi BUMN : pengangkutan angkutan curah kering berupa batubara dengan PT Kaltim Prima Coal, PT Surya Mega Adiperkasa dan Kreasi Energi Alam.
- Kinerja keuangan dari tahun 2016-2019, sebagai berikut (dalam Rupiah)
- Aset, pada tahun 2016 sebesar 742 Miliar, tahun 2017 sebesar 873 Miliar, tahun 2018 sebesar 843 Miliar dan tahun 2019 sebesar 1.142 Miliar
- Liabilitas, pada tahun 2016 sebesar 369 Miliar, tahun 2017 sebesar 461 Miliar, tahun 2018 sebesar 471 Miliar dan tahun 2019 sebesar 625 Miliar.
- Ekuitas, pada tahun 2016 sebesar 373 Miliar, tahun 2017 sebesar 411 Miliar, tahun 2018 sebesar 472 Miliar dan tahun 2019 sebesar 518 Miliar.
- Pendapatan usaha, pada tahun 2016 sebesar 393 Miliar, tahun 2017 sebesar 270 Miliar, tahun 2018 sebesar 562 Miliar dan tahun 2019 sebesar 615 Miliar.
- EBITDA, pada tahun 2016 sebesar 38 Miliar, tahun 2017 sebesar 63 Miliar, tahun 2018 102 Miliar dan tahun 2019 sebesar 110 Miliar.
- Pemasukan, pada tahun 2016 sebesar 30 Miliar, tahun 2017 sebesar 37 Miliar, tahun 2018 sebesar 61 Miliar dan tahun 2019 sebesar 64 Miliar.
- Pelindo mengelola 16 cabang pelabuhan, 8 kawasan pelabuhan dan 5 anak perusaan yang berlokasi di 4 Provinsi di pulau Sumatera, yang dimana disetiap cabang-cabangnya sebagaian besar tersevar di Selat Malaka yang merupakan selat tersibuk di Dunia. Hinterland Pelindo 1 didominasi oleh produk pertamina, perkebunan dan pertambangan.
- Bisnis layanan Pelindo 1 adanya 3 sektor, yaitu:
- Terminal operator: container, liquid bulk, dry bilk, car terminal dan passenger terminal
- Marine services: STS transfer, pilotage dan towage
- Logistic services: container depo, warehousing dan trucking.
- Kinerja keuangan PT Pelindo 1 dari tahun 2015 sampai tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut (dalam RP)
- Realisasi pada tahun 2015: Pendapatan sebesar 2.341 Miliar, Laba bersih sebesar 700 Miliar, Jumlah asset sebesar 5.491 Miliar,Jumlah liabilitas sebesar 1.851 Miliar, Jumlah ekuitas sebesar
3.640 Miliar, Serapan investasi sebesar 727 Miliar, dan Kontribusi terhadap Negara sebesar 88 Miliar - Realisasi pada tahun 2016 : Pendapatan sebesar 2.409 Miliar, Laba bersih sebesar 733 Miliar, Jumlah aset sebesar 7.301 Miliar, Jumlah liabilitas sebesar 3.000 Miliar, Jumlah ekuitas sebesar 4.301 Miliar, Serapan investasi sebesar 1.777 Miliar, dan Kontribusi terhadap Negara sebesar 105 Miliar
- Realisasi pada tahun 2017 : Pendapatan sebesar 2.751 Miliar, Laba bersih sebesar 805 Miliar, Jumlah aset sebesar 8.507 Miliar, Jumlah liabilitas sebesar 3.603 Miliar, Jumlah ekuitas sebesar 4.904 Miliar, Serapan investasi sebesar 2.059 Miliar, dan Kontribusi terhadap Negara sebesar 220 Miliar
- Realisasi pada tahun 2018 : Pendapatan sebesar 3.113 Miliar, Laba bersih sebesar 912 Miliar, Jumlah aset sebesar 14.021 Miliar, Jumlah liabilitas sebesar 7.541 Miliar, Jumlah ekuitas sebesar 6.480 Miliar, Serapan investasi sebesar 3.867 Miliar, dan Kontribusi terhadap Negara sebesar 251 Miliar
- Realisasi pada tahun 2019: Pendapatan sebesar 3.060 Miliar, Laba bersih sebesar 370 Miliar, Jumlah aset sebesar 16.523 Miliar, Jumlah liabilitas sebesar 10.004 Miliar, Jumlah ekuitas sebesar 6.519 Miliar, Serapan investasi sebesar 2.181 Miliar, dan Kontribusi terhadap Negara sebesar 319Miliar
- Realisasi pada tahun 2015: Pendapatan sebesar 2.341 Miliar, Laba bersih sebesar 700 Miliar, Jumlah asset sebesar 5.491 Miliar,Jumlah liabilitas sebesar 1.851 Miliar, Jumlah ekuitas sebesar
- Kinerja traffic operasional PT Pelindo 1, sebagai berikut:
- Kunjungan kapal (dalam Gross Tonage)
- Tahun 2015 sebesar 161.401.955
- Tahun 2016 sebesar 176.820.002
- Tahun 2017 sebesar 147.311.586
- Tahun 2018 sebesar 160.610.816
- Tahun 2019 sebesar 131.580.170
- Petikemas (dalam Teus)
- Tahun 2015 sebesar 1.196.891
- Tahun 2016 sebesar 1.151.942
- Tahun 2017 sebesar 1.146.944
- Tahun 2018 sebesar 1.293.094
- Tahun 2019 sebesar 1.332.974
- Barang (dalam Tonage)
- Tahun 2015 sebesar 46.906.025
- Tahun 2016 sebesar 54.832.851
- Tahun 2017 sebesar 49.890.399
- Tahun 2018 sebesar 42.177.373
- Tahun 2019 sebesar 44.022.113
- Penumpang (dalam Orang)
- Tahun 2015 sebesar 5.218.553
- Tahun 2016 sebesar 5.440.151
- Tahun 2017 sebesar 5.022.971
- Tahun 2018 sebesar 5.316.860
- Tahun 2019 sebesar 5.480.147
- Kunjungan kapal (dalam Gross Tonage)
- Untuk isu strategis pada PT Pelindo 1 yaitu: belawan new container terminal selection process dan pengembangan pelabuhan hubungan internasional dan kawasan industry Kuala Tanjung. Dan PT Pelindo 1 juga mengambil langkah strategi inisiatif , partnership dengan global terminal
operator untuk maximizing value BNCT dan partnership dengan Zhejing seaport dan port of Rotterdam untuk pengembangan pelabuhan hubungan dan kawasan industrial Kuala Tanjung.
- Kinerja kuangan PT Pelindo 2 bahwa IPC menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat dengan CAGR 11,7% sejak tahun 2015. Pertumbuhan yang kuat tersebut juga tercermin pada EBITDA dan laba bersih perusahaan, sebgai berikut:
- Pendapatan operasional (dalam Miliar Rupiah)
- Tahun 2015 sebesar 7.704
- Tahun 2016 sebesar 8.926
- Tahun 2017 sebesar 10.656
- Tahun 2018 sebesar 11.437
- Tahun 2019 sebesar 12.002
- EBITDA dan Ebitda Margin (dalam Miliar Rupiah)
- Tahun 2015 sebesar 2.482
- Tahun 2016 sebesar 3.152
- Tahun 2017 sebesar 4.027
- Tahun 2018 sebesar 4.168
- Tahun 2019 sebesar 3.983
- Laba bersih dan margin laba bersih (dalam Miliar
Rupiah)- Tahun 2015 sebesar 1.355
- Tahun 2016 sebesar 1.537
- Tahun 2017 sebesar 2.206
- Tahun 2018 sebesar 2.431
- Tahun 2019 sebesar 2.916
- Kas operasi bersih (dalam Miliar Rupiah)
- Tahun 2015 sebesar 1.682
- Tahun 2016 sebesar 2.662
- Tahun 2017 sebesar 3.032
- Tahun 2018 sebesar 3.308
- Tahun 2019 sebesar 1.382
- Pendapatan operasional (dalam Miliar Rupiah)
- Good corporate governance score PT Pelindo 2, tahun 2015 83,21 %, tahun 2016 93,31%, tahun 2017 96,36% dan tahun 2018 98,33%.
- PT Pelindo 3 dalam segmen bisnis adanya 4 sektor, yaitu:
- Pelayanan kapal : pemanduan, penundaan, penyediaan air kapal, penyediaan listrik, pelayanan peira dan pelayanan alur.
- Pelayanan terminal : bongkar muat, lapangan penumpukan, pergudngan dan penumpangan.
- Ketahan energi : terminal gas (PGN dan PLN) dan electic shore connection.
- Bisnis lainnya : cargo consolidation dan cruise dan Marina.
- Kinerja keuangan PT Pelindo 3, sebagai berikut:
- Pendapatan usaha (dalam Rupiah)
- Pada tahun 2017 sebesar 8,8 Triliun
- Pada tahun 2018 sebesar 10,2 Triliun
- Pada tahun 2019 sebesar 9,8 Triliun
- Beban usaha (Dalam Rupiah)
- Pada tahun 2017 sebesar 5,88 Triliun
- Pada tahun 2018 sebesar 6,88 Triliun
- Pada tahun 2019 sebesar 7,07 Triliun
- Laba bersih (dalam Rupiah)
- Pada tahun 2017 sebesar 1,9 Triliun
- Pada tahun 2018 sebesar 1,4 Triliun
- Pada tahun 2019 sebesar 2,1 Triliun
- Pendapatan usaha (dalam Rupiah)
- PT Pelindo 3 memberikan kontribusi kepada Negara dengan 5 jenis, sebagai berikut (dalam Rupiah) :
- Dividen : pada tahun 2017 sebesar 441 Miliar, tahun 2018 sebesar 228 Miliar dan tahun 2019 sebesar 630 Miliar.
- PNBP : pada tahun 2017 sebesar 157 Miliar, tahun 2018 sebesar 232 Miliar dan tahun 2019 sebesar 220 Miliar
- Pajak Penghasilan (PPh) : pada tahun 2017 sebesar 751 Miliar, tahun 2018 sebesar 931 Miliar dan tahun 2019 sebesar 1.065 Miliar
- Pajak Bui dan Bangunan (PBB) : pada tahun 2017 sebesar 23 Miliar, tahun 2018 sebesar 27 Miliar dan tahun 2019 sebesar 27 Miliar
- Pajak Pertambangan Nilai (PPN) : pada tahun 2017 sebesar 414 Miliar, tahun 2018 sebesar 647 Miliar dan tahun 2019 sebesar 772 Miliar.
- PT Pelindo 3 adanya Hal-hal stategis yang memerlukan dukungan dari Anggota Dewan, yaitu: untuk penyertaan modal Negara (PMN) untuk mendukung program pelabuhan Benoa sebagai Integrated Maritime Tourism Hub (IMTH) sebesar Rp1.239 Miliar dan untuk pelabuhan tanjungan Santong NTB sebesar Rp405 Miliar, kerjasama pemanfaat asset Negara (KSP) dalam rangka mendukung tol laut, dan pengerukan alur dan kolam pelabuhan komersial.
- PT Pelindo 4 membawahi 28 cabang perusahaa di 11 provinsi. Dengan visi untuk menjadi perusahaan pengelola pelabuhan yang terintegrasi, berdaya saing tinggi, dan bertaraf internasional. Ruang lingkup PT Pelindo 4 ada 4 sektor, yaitu: shop service, cargo service, passenger service, dan other service
- Realisasi SDM dan trafik dari prognosa SDM tahun 2019 sebanyak 1.653 orang dan pad tahun 2020 sebanyak 1.782 orang, yang terdiri dari 3 kategori:
- Menurut pusat pelayanan
- Pengelolaan KP sebanyak 394 orang
- Operasi langsung sebanyak 611 orang
- Penunjang operasi sebanyak 486 orang
- Operasi tidak langsung sebanyak 291 orang
- Menurut usia
- Umur sampai 30 tahun sebanyak 372 orang
- Usia 31-34 tahun sebanyak 370 orang
- Usia 36-45 tahun sebanyak 677 orang
- Usia 46-50 tahun sebanyak 212 orang
- Usia diatas 50 tahun sebanyak 151 orang
- Menurut pendidikan
- SLTA sebanyak 486 orang
- Sarjana muda sebanyak 303 orang
- Sarjana sebanyak 852 orang
- Pasca sarjana sebanyak 141 orang
- Menurut pusat pelayanan
- Isu startegis, potensi IBT dan regulasi ada pada 3 sektor, yaitu:
- Potensi barang, distribusi dan digitalisasi : transformasi pola operasi dari konvensional menjadi konektivitas dan integrasi jaringan transportasi, dan tingginya potensi kapasitas kargo dan rendahnya kapasitas infrastruktur layanan kargo.
- Stimulus improve perdagangan di IBT : kesenjangan ekonomi antar wolayah, dan bonus deografi dan potensi tingginya konsusi.
- Deregulasi sistem eksport import : kekuatas asas maritime cabotage nasional, revisi sistem perdagangan, pemutakhiran sistem INSW menjadi integrasi ekosistem eksport impor, dan perkuatan export dan pembatasan empor.
- Ada 9 pengembangan pelabuhan untuk mendukung Ibu Kota Baru. Untuk di wilayah Kalimantan Timur ada 7 wilayah yaitu, Pelabuhan Semayang Balikpapan, Kaltim Kariangau Terminal, Pelabuhan Samarinda, Terminal Petikemas Palaran, UPK Bontang dan Lok Tuan, UPK Sangata, dan Pelabuhan Tanjung Redeb. Sedangkan di wilayah Kalimantan Utara ada 2 yaitu, Pelabuhan Trakan dan Pelabuhan Nunukan.
- Rasio keuangan PT Pelindo 4 cenderung menurun di tahun sebelumnya karena PMN yang diberikan untuk sipil yang keuntungannya adalah jangka panjang, untuk tahun ini kami minta dukungan agar PMN diberikan untuk peralatan saja agar rasio keuangan meningkat.
- Omnibuslaw versi Pelindo 4, yaitu:
- Pembangunan dan pengembangan pelabuhan, UU 17tahun 2008t entang pelayanan pasal 73 ayat 1 PM 112 tahun 2017, yang menjadi
ruang lingkup Menteri Perhubungan. - Pelimpahan izin pengerukan. PM 125 tahun 2018 mengenai pengerukan dan reklamasi, yang menjadi ruang lingkup Menteri Perhubungan.
- pembangunan dan pengembangan pelabuhan, pasal 34 ayat (2) dan (3) Permenhub Nomor PM 51 tentang penyepenggaraan pelabuhan laut,
- pembangunan dan pengembangan pelabuhan, PM 51 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut, yang menjadi ruang lingkup Menteri Perhubungan.
- menjaga kealitas pelayanan dan pangsa pasar, UU 17 tahun 2018 tentang pelayaran, yang menjadi ruang lingkup BUP dan Kementerian Perhubungann, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanahan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Keuangan.
- menjaga kealitas pelayanan dan pangsa pasar, UU 17 tahun 2018 tentang pelayaran, yang menjadi ruanglingkup BUP dan Kementerian Perhubungan
- persetujuan tarif jasa kepelabuhan, PM 121 tahun 2018 tentang atas PM 72 tahun 2017 tentang jenis struktur, golongan dan mekanisme penetapan jasa tarif kepelabuhan. yang menjadi ruang lingkup BUP dan Kementerian Perhubungan.
- Pembangunan dan pengembangan pelabuhan, UU 17tahun 2008t entang pelayanan pasal 73 ayat 1 PM 112 tahun 2017, yang menjadi
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)