Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Hutang, Holding dan Dinamika Anak Perusahaan PTPN - RDP Komisi 6 dengan Dirut PTPN III, Dirut PTPN VII dan Direktur Kementerian BUMN

Tanggal Rapat: 6 Apr 2017, Ditulis Tanggal: 25 Jan 2021,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI

Pada 6 April 2017, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PTPN III, Dirut PTPN VII dan Direktur Kementerian BUMN tentang hutang, holding dan dinamika anak perusahaan PTPN. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Bowo Sidik dari Fraksi Golkar dapil Jawa Tengah 2 pada pukul 15:00 WIB. (Ilustrasi: Kikaanggaran)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirut PTPN 7
  • Untuk mengatasi biaya hidup karyawan, PTPN VII memberikan gaji kecil Rp1.000.000 per karyawan.
  • Ke depannya PTPN VII akan menggunakan cash management system, sehingga terpisah. PTPN VII juga melakukan komunikasi langsung dengan para petani.
  • Untuk keterlambatan gaji, itu karena cashflow yang berhimpitan.
  • Tentang pembayaran gaji, sebenarnya tidak sampai 2 bulan, hanya saja ada pergeseran cash flow.
  • Untuk pembayaran utang ada 2 unit yaitu Suli dan Suni. Suni sebesar Rp2,8M belum PTPN VII bayar tetapi Suli sudah.

Dirut PTPN 3
  • Kita mengadakan rapat internal setiap minggu. Sudah keluar Rp1,1T untuk membantu anak perusahaan.
  • Laporan keuangan sedang in house, mau di audit dan diperkirakan 2 minggu selesai.

Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
  • Untuk masalah hutang, kinerja tiap Perseroan akan dianalisis kembali.
  • Deputi Kementerian BUMN berjanji akan bercerita lebih detail, dan akan berkoordinasi dengan stakeholder yang ada.
  • Tahun 2015-2016 memang ada masalah, tetapi awal Januari 2017 sudah mulai membaik.
  • Terkait masalah pembayaran gaji, akan diusahakan selesai paling lambat akhir bulan April.
  • Deputi Kementerian BUMN berusaha menyajikan data sebaik-baiknya, pada Januari dan Februari sudah ditunjukan kenaikan kinerja.
  • Deputi Kementerian BUMN akan mereview dan audit semua yang diperlukan sesuai dengan masukan rapat ini.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan