Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Perdagangan Dalam Mengadapi Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Eselon 1 Kementerian Perdagangan RI
Tanggal Rapat: 22 Apr 2020, Ditulis Tanggal: 23 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Eselon I Kementerian Perdagangan RI
Pada 22 April 2020, Komisi 6 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kementerian Perdagangan RI mengenai Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Perdagangan Dalam Mengadapi Pandemi Covid-19. RDP ini dipimpin dan dibuka oleh Mohamad Hekal dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 15:00 WIB dan
dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Eselon I Kementerian Perdagangan RI
- Total penghematan anggaran Kemendag tahun 2020 sebesar Rp1.224.386.910.000. dengan demikian anggaran Kemendag untuk menjalankan tugas dan fungsinya pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp2.352.750.991.000
- Total anggaran Kemendag tahun 2020 sebesar Rp3,577 T, dari total pagu tersebut terdapat anggaran yang tidak dapat dihemat sebesar Rp2,187 Triliun yang terdiri dari :
- Realisasi sebesar Rp613,2 Miliar
- Kebutuhan belanja pegawai sebesar Rp468,9 Miliar
- Anggaran operasional perkantoran yaitu untuk langgaran daya dan jasa, biaya sewa, biaya pemeliharaan, dan operasional satker sebesar Rp147,1 Miliar
- Outstanding contract atau anggaran kontrak yang sudah terdaftar di KPPN sebesar Rp258,1 Miliar
- Pagu PNBP sebesar Rp88,1 Miliar
- Tugas pembantuan Rp529,57 Miliar
- Refocusing dalam rangka penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 sebesar Rp19,1 Miliar
- Apabila pagu yang tersedia untuk dihemat sebesar Rp1,389 Triliun dikurangi dengan target penghematan sebesar Rp1,224 Triliun, maka sisa pagu untuk melaksanakan tusi Kemendag sampai akhir tahun hanya sebesar Rp165,5 Miliar. Selain ini Kemendag masih harus melakukan refocusing dalam rangka penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19.
- Kemendag telah merealokasikan sebesar Rp355 Miliar untuk membiayai kegiatan pencegahan penyebaran dan penangan Covid-19. Penyelenggaraan bimtek pemasaran dan bimtek pengembangan SDM UMKM sebesar Rp10,1 Miliar. Bantuan masker, sarung tangan, sabun cair dan hand sanitizer serta tangki air dan wastafel dan bilik disenfektan dengan total nilai seber Rp5,4 Miliar. Untuk 157 pasar rakyat yang berada di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Bnaten DIY, Jawa
Tengah, dan Jawa Timur. - Anggaran Kemendag tahun 2020 per program sebelum dan sesudah penghematan, sebagai berikut :
- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemendag: sebelum dari penghematan sebesar Rp339.595.926.000, dan sedangkan setelah dari penghematan sebesar Rp219.095.926.000
- Pengembangan perdagangan dalam negeri : sebelum dari penghematan sebesar Rp1.105.756.514.000, dan sedangkan setelah dari penghematan sebesar Rp645.403.973.000
- Peningkatan perdagangan luar negeri : sebelum dari penghematan sebesar Rp188.485.440.000, dan sedangkan setelah dari penghematan sebesar Rp125.678.711.000
- Perundingan perdagangan internsional : sebelum dari penghematan sebesar Rp183.168.582.000, dan sedangkan setelah dari penghematan sebesar Rp104.784.020.100
- Pengawasan dan peningkatan : sebelum dari penghematan sebesar Rp54.795.599.000, dan sedangkan setelah dari penghematan sebesar Rp39.795.164.000
- Pengembangan ekspor nasional : sebelum dari penghematan sebesar Rp345.021.612.000, dan sedangkan setelah dari penghematan sebesar Rp170.390.443.000
- Perdagangan berjangka komoditas : sebelum dari penghematan sebesar Rp84.075.529.000, dan sedangkan setelah dari penghematan sebesar Rp59.075.529.000
- Pengkajian dan pengembangan perdagangan : sebelum dari penghematan sebesar Rp52.167.520.000, dan sedangkan setelah dari penghematan sebesar Rp33.056.418.335
- Perlindungan konsumen dan tertib niaga : sebelum dari penghematan sebesar Rp346.172.995.000, dan sedangkan setelah dari penghematan sebesar Rp225.483.726.000
- Pelaksanaan pengawasan barang beredar atau jasa dalam perdagangan online pada masa pandemic Covi-19. Untuk alat kesehatan yang terindikasi menjual dengan harga tinggi dan kualitas rendah, yaitu :
- Hand sanitizer, pengawasan pada 95 pedagang online di 9 market place.
- Masker, pengawasan pada 25 pedagang online di 8 market place
- Produk kalung “virus shut out”, pengawasan pada 49 pedagang online di 8 market place.
- Pelaksaan pengawasan barang beredar dan jasa dalam perdagangan online pada masa pandemi Covid-19, adanya barng yang diawasi dan tindak lanjuti sebagai berikut :
- Barang yang diawasi:
- Bahan pangan yang terindikasi menjual diatas HET yaitu : gula Kristal putih terkait dengan harga ada pengawasan pada 53 pedagang online di 8 market place, minyak goreng terkait dengan harga adanya pengawasan pada 52 pedagang online di 8 market place, dan bawang putih terkait dengan
harga adanya pengawasan pada 38 pedagang online di 5 market place - Gula Kristal rafinasi (GKR) tidak sesuai dengan peruntukan dalam pengawasan pada 3 pedagang online di 1 market place.
- Produk makanan yang dikemas ulang pada re-packing
- Pengawasan frozen meat yang dijual melalui market place dan medsos terkait dengan harga
- Bahan pangan yang terindikasi menjual diatas HET yaitu : gula Kristal putih terkait dengan harga ada pengawasan pada 53 pedagang online di 8 market place, minyak goreng terkait dengan harga adanya pengawasan pada 52 pedagang online di 8 market place, dan bawang putih terkait dengan
- Barang yang ditindaklanjuti:
- Terhadap pedagang online yang menjual gula fdiatas HET yakin Rp12.500 sebagaimana diatur pada Permendag No.7 tahun 2020 tentang harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acyan penjualan di tingkat konsumen, kerjasama dengan market place untuk di take down dan menghilangkan tautan atau link dari merchant.
- Untuk gula Kristal rafiansi (GKR) sedang dalam proses pengawasan.
- Produk makanan yang dikemas ulang dalam proses tindak lanjut penegakan hukum (UUPK dan UU Pangan)
- Untuk frozen meat sedang dalam proses pengawasan.
- Barang yang diawasi:
- Selain mengawasi barang dagangan di pasar online, ditjen perlindungan konsumen dan tertib niaga
menerima 127 kasus pengaduan e-commerce. Yang terjadi pada tahun 2018 terjadi 44 kasus, tahun 2019 76 kasus dan 2020 adanya 7 kasus. Penyelesaian pengaduan dengan penggantian barang oleh pelaku usaha dan mengembalikan dana secara tunai. Pengaduan e-commerce biasanya meliputi :- Pembelian barang yang tidak sesuai dengan perjanjian
- Barang yang dibeli tidak datang
- Barang yang sampai rusak atau tidak bisa
digunakan. - Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha
- Waktu kedatangan barang tidak sesuai yang diperjanjian
- Pengembalian dana yang sangat lama
- Terjadi Froud pada system marketplace yang menyebabkan kerugian pada konsumen.
- Upaya yang telah dilakukan saat ini terhadap penyebarluasan perlindungan konsumen terutama dalam perdagangan online dengan cara : penyebarluasan iklan layanan masyarakat yang perlu diperhatikan dalam belanja online, giat melakukan edukasi, dan terus melakukan penyelesaian pengaduan konsumen.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)