Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Isu-Isu Aktual di Masing-Masing BUMN – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut-Dirut PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Pengemban Armada Niaga Nasional
Tanggal Rapat: 19 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 8 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Dirut PT Pengemban Armada Niaga Nasional
Pada 19 Februari, Komisi 6 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut-Dirut PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Pengemban Armada Niaga Nasional mengenai Isu-Isu Aktula di Masing-Masing BUMN. RDP ini dipimpin dan dibuka oleh Aria Bima dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 10:42 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Dirut PT Asuransi Kredit Indonesia
- Askrindo berdiri sejak 6 April 1971 sesuai dengan PP No. 1 tanggal 11 Januari 1971. Permodalan Askrindo untuk modal disetor sebesar Rp400 Miliar dan PMN sebesar Rp6,2 Triliun dengan total modal disetor sebesar Rp6,6, Triliun. Dengan visi perusahaan untuk menjadi penyedia solusi pengelola resiko terpercaya dengan layanan bernilai tambah yang berkesinambungan guna mendukung perskonomian nasional.
- Produk dari Askrindo sendiri adalah asuransi yang meliputi asuransi kredit, asuransi kredit perdaganagan, asuransi umum, reasuransi serta penugasan penjaminan KUR. Jumlah Sumber Daya Manusia Askrindo sebanyak 1.068 organik dan 525 anorganik.
- Askrindo memiliki 3 anak perusahaan, yaitu:
- PT Reasuransi Nasional Indonesia, berdiri sejak 22 Agustus 1994. dengan modal setor sebesar Rp538 Miliar dan bisnis intinya adalah reasuransi konvensional dan syariah. Dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 214 pegawai yang terdiri dari 194 organik dan 20 anorganik.
- PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, berdiri sejak 29 November 2012, dengan modal setor sebesar Rp400 Miliar dan bisnis intinya adalah penjaminan syariah. Dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 177 pegawai yang terdiri dari 144 organik dan 33 anorganik.
- PT Askrindo Mitra Utaa, berdiri sejak 30 Januari 2014, dengan modal setor sebesar 6 Miliar dan bisnis inti adalah keagenan asuransi umum. Dengan Sumber Daya Manuai sebanyak 137 pegawai dengan 90 organik dan 47 anorganik.
- Upaya yang dilakukan oleh PT Askrindo adalah alternative penambahan modal dan dalam hal alternative pembahasan modal tidak memungkinkan, maka alternative berikutnya adalah meningkatkan porsi reasuransi. Untuk tantangan strategis perusahaan terdiri dari implementasi IRFS 17/PSAK 74 dan pemenuhan ketentuan gearing ratio penjaminan KUR. Jumlah dari mitra binaan pada tahun 2015 samapai 2019 terdiri dari perorangan sejumlah 1.648 mitra dan klaster sejumlah 59 klaster dengan 2.287 mitra binaan.
- Kinerja KUR 2007 sampai 2019, PMN sebesar Rp6,2 Triliun, saldo PMN sebesar Rp8,1 Triliun, nilai penjaminan sebesar Rp236,8 Triliun, UMKM sebesar Rp18,3 Juta , dan tenaga kerja sebesar Rp35,8 Juta. Untuk gearing ratio 2019 sebanyak 13,4 kali dan NPG pada tahun 2019 2,13%
Dirut PT Jasa Raharja
- Untuk jaringan pelayanan jasa raharja, sebagai berikut: 1 kantor pusat, 29 kantor cabang ,63 kantor perwakilan, 67 kantor pelayanan, 1.560 kantor samsat, dan 1.782 rumah sakit kerja sama
- Nilai santunan Jasa Raharja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 15 dan 16 tahun 2017 tentang santunan. Kenaikan santunan 100% dan penambahan manfaat tambah biaya ambulance dan P3K tanpa kenaikan besaran iuran dan sumbanga wajib, dengan tambahan manfaat untuk biaya P3K sebesar Rp1.000.000 dan biaya ambulans sebesar Rp.500.000. sedangkan untuk santunan meninggal dunia sebesar Rp50.000.000, santunan maksimal korban luka-luka sebesar Rp20.000.000,
biaya penguburan bagi korban tanpa ahli waris sebesar Rp4.000.000, dan santunan maksimal korban cacat tetap sebesar Rp50.000.000. - Jasa Raharja meningkatkan sinergi dengan bekerjasama dengan mitra antara lain dengan Korlantas Polri untuk data kecelakaan IRSNS, sedangkan dengan Rumah Sakit untuk data pasien dan surat jaminan, dengan Ditjen Dukcapil untuk data kependudukan untuk sistem jaminan sosial nasional untuk data kepesertaan, dan perbankan untuk cash management system.
- Dari data bahwa penyerahan santunan pada tahun 2015 sampai tahun 2019 dengan rerata aktivitas 18,32%, dengan rincian sebagai berikut: pada tahun 2015 Rp 1.274,18 Milyar, tahun 2016 sebesar 1.413,58 Milyar, tahun 2017 sebesar Rp1.983,64 Milyar, tahun 2018 sebesar Rp2.564,15 Milyar dan pada tahun 2019 sebesar 2.703,28 Milyar.
Dirut PT Asuransi Jasa Indonesia
- ini usaha PT Asuransi Jasa Indonesia, yaitu: asuransi pengangkutan, asuransi harta benda, asuransi aviation, asuransi satelit, asuransi rekayasa, asuransi kecelakan diri, asuransi energy offshore, asuransi aneka, asuransi energy onshore, asuransi tanggung gugat, asuransi keuangan, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kredit, asuransi rangka kapal, dan asuransi kesehatan.
- PT Asuransi Jasa Indonesai memiliki 44 kantor cabang dan 35 kantor cabang satelit yang tersebar di seluruh wilayah Indoneia.
- PT Asuransi Jasa Indonesia juga memberikan jaminan kepada petani yang mengalami musibah gagal panen tetapi bentuk jaminannya adalah untuk bisa memungkikan petani mengolah tanahnya lagi. Jadi bukan untuk mengganti rugi gagal panen tersebut.
Dirut PT Reasuransi Indonesia Utama
- Bidang sektor PT Reasuransi, pada sektor usaha pada reasuransi jiwa dan umum, berdiri sejak 30 November 1985 dengan dasar hukum pendirian yaitu Akta No 173 tanggal 30 November 1985 yang dibuat di hadap Achmad Bajumi notaris pengganti dari Imas Fatimah.
- Modal dasar PT Reasuran sebesar Rp1.200.000.000.000 dengan modal yang disetor sebesar Rp878.358.000.000. pemiliki PT Reasuransi 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia
- Komposisi PT Reasuransi portofolio investasi, memenuhi regulasi POJK, obligasi underlying asset perusahaan dengan rating A, saham kategori IO45, dan reksadana dekolala oleh Top 10 MI
Dirut PT Taspen
- PT Taspen didirikan pada 17 April 1963 dan merupakan BUMN yang ditugasi oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola program Jaminan Sosial bagi Aparatur Sipil Negara. Poduk yang dikelolah oleh taspen adalah jaminan kecelakaan kerja, tabungan hari tua, pensiun dan jaminan kematian. Jumlah karyawan PT Taspen kurnang lebih 1.673, dengan pemegang saham 100% pemerintah Indonesia dengan total asset Rp263,25 Triliun.
- PTaspen memiliki anak perusahaan yaiitu taspen live dan taspen property, dengan 47 mitra bayar
terdiri dari 1 Pos dan 46 Bank. Peserta dari PT Taspen sebanyak 6,9 juta orang yang terdiri dari PNS sebesar 4,2 juta, pensiunan 2,4 juta dan Non-ASN sebesar 338 ribu. PT Taspen memiliki 57 kantor cabang tersebar titik layanan sebanyak 15.520 dan menjadi service point adalah Pemda. - Terkait dengan tabungan hari tua, Program asuransi terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian. Manfaat dari asuran kematin untuk
itu peserta meinggal dunia, istri ataupun suami peserta meninggal dunia dan anak peserat meninggal. Iurannya 0,72% dikali dengan gaji pokok dengan manfaat bantuan sekaligus uang duka wafat biaya pemakanan dan beasiswa 2 anak. JKM diatur dalam PP No 70 tahun 2015 jo. P No 66 tahun 2017. - Terkait program pensiun ini program yang memberikan penghasilan kepada penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama
bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah.
Dirut PT ASABRI
- PT Asabri didirikan berdasarkan PP No. 102 Tahun 2015 program yang dikelola adalah tabungan hari
tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.. - Akumulasi Iuran Pensiun dengan iuran pension sebesar Rp.1,5 Triliun per tahun, reimbursement biaya operasional 68% dan fee pengelolaan 6,7% dari hadil investasi bersih, dengan total asset pada tahun 2018 sebesar Rp26,9 Triliun sedangkan di tahun 2019 sebesar Rp18,9 Triliun, dan penurunan terjadi karena nilai di saham dan reksa dana saham.
- PT ASABRI mulai mengalami negative underwriting sejak tahun 1976. Ini terjadi dikarenakan penerimaan premi yang lebih kecil daripada beban liabilitas manfaat polis masa depan. Untuk mengatasinya diperlukan portofolio investasi yang agresif, tetapi kondisi pasar modal yang tidak kondusif di negative under writing 2018 dan 2019 menyebabkan terjadinya penurunan nilai saham.
Dirut PT Pengemban Armada Niaga Nasional
- Dukungan regulasi PT Pengemban Armada Niaga Nasional pada PP No 18 tahun 1974, Intruksi Presiden No 5 tahun 2005, UU No 17 tahun 2008, dan PP No 20 tahun 2010.
- Bisnis pembiayaan pengadaankaan kapal sebanyak 96 unit untuk pembanguan kapal baru di 13 galangan dalam negeri dan 1 galangan luar negeri, dan 222 unit untuk pengadaan kapal melalui pembelian kapal untuk 73 perusahaan pelayanan niaga nasional.
- Costumer dari PT Pengemban Armada Niaga Nasional yaitu: Andhika lines, Djakarta Lloyd, meratus, pelni, PT Kapal Angkut Indonesia, logindo, PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.
- Kerugian PT Pengemban Armada Niaga Nasional akibat proyek SLA, yaitu:
- Dalam proyek-proyek tersebut, PANN tidak menerima uang tunai maupun barang
- Harga jual kapal dan sewa pesawat sepenuhnya ditetapkan
- Pemerintah menunjuk galangan kapal pembangun danoperator perusahaan penerbang
- 31 unit kapal yang dibangun di galangan, hanya 14 unit yang terselesaikan, sedangkan 17 unit tidak diselesaikan.
- PANN harus membiayai eskalasi biaya pembangunan 14 unit kapal ikan mina jaya niaga sebesar Rp126 Miliar dan administrasi bank sebesar ekuivalen Rp23,8 Miliar dengan Kurs Rp9.020 per USD
- Tidak pernah menerima hasil dari proyek tersebut
- Pesawat Boeing 737-200 ditempatkan atau disewakan kepada Merpati 3 unit, Sempati 2 unit, Bouraq 3 unit, dan mandala 2 unit yang kesemuanya tidak membayar kepada PANN
- 4 perusahaan penerbangan pailit sehingga PANN tidak menerima hasil dari leasing pesawat.
- Dampak PMN non tunai terhadap perseroan yaitu memperbaiki struktur permodalan PT PANN, Ekitas PANN berubah dari negatif 3,29 T menjadi positif sebesar 1,12 T sehingga PANN menjadi bankable, memperbaiki rasio utang PT PANN.
- Rencana struktur bisnis pasca PMN Non-tunai PANN dalam unit usaha sektor kemaritiman akan melakukan unit pembiayaan maritime dan unit bisnis pelayanan. Sedangkan disektor unit usaha property dan perhotelan akan melakukan jasa perhotelan yang terletak di Surabaya dan Bandung, dan jasa sewa gedung untuk perkantoran.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)