Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

APBN-P Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPKS

Tanggal Rapat: 12 Jul 2017, Ditulis Tanggal: 22 Oct 2020,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Kepala BPKS

Pada 12 Juli 2017, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPKS mengenai APBN-P Tahun 2017. RDP ini dipimpin dan dibuka oleh Bowo Sidik Pangarso dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Tengah 2 pada pukul 15:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Ilustrasi : bpks.go.id

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kepala BPKS
  • Kepala BPKS menyampaikan bahwa realisasi anggaran program dukungan manajemen pelaksanaan tugas dan lainnya sampai dengan bulan Juni 2017 sebesar Rp14.434.525.366, dan realisasi perencanaan pengelolaan sabang realisasinya sebesar Rp106.502.827.308 atau mencapai 5,8% dari pagu anggaran.
  • Sedangkan yang belum terealisasikan sebesar Rp5,2 Miliar yang masih menunggu persetujuan multi konteks, kami menunggu sampai selesai tahun 2019 dan masih menunggu persetujuan dari Komisi 6 DPR-RI.
  • Pada tahun 2017 kami memiliki anggaran sebesar Rp5,2 Miliar, sehingga mohon dukungan untuk lebih lanjut agar proses tender proyek dapat dilaksanakan. Dengan alokasi dana sebesar Rp5,2 Miliar, tahun 2018 sebesar Rp8,8 Miliar dan tahun 2019 sebesar Rp80,288 Miliar.
  • BPKS Sabang tidak mengusulkan RAPBN 2017, tetapi kami mengusulkan untuk pengesahan kepada Komisi 6 DPR-RI. . Program pengelolaan kawasan Sabang dipindahkan ke program manajemen pelaksanaan tugas
    lainnya untuk kapasitas building dibidang SDM serta pelatihan terkait
  • pagu indikatif kementrian lembaga tahun 2018 dimana NPKS mendapat anggaran sebesar Rp224.864.020.000.
  • kepala BPKS menyampaikan berdasarkan hasil Kemenkue dengan Bappenas pada 15 Mei 2017 bahwa ada pergeseran anggaran sebesar Rp45 Miliar. Perbandingan APBN tahun 2017 dengan APBNP tahun 2017 dan RAPBN 2018, bahwa program dukungan manajemen pelaksanaan teknis
    sebesar Rp4 Miliar.
  • Yang menjadi prioritas BPKS adalah untuk menyelesaikan pembangunan nasional dengan alokasi dana sebesar Rp88.500.000.000 pada tahun
  • Laporan BPKS Sabang telah diaudit oleh BPK dan sudah kami terima pada 29 Mei 2017 dengan opini WTP. Pada tahun 2012 BPKS memperoleh opin dari BPK adalah desclaimer, sedangkan tahun 2015 sampai 2017 mendapat opini WTP.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan