Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Program Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020 dan Target Penyelesaian Road Map Kementerian/Lembaga – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Tanggal Rapat: 4 Dec 2019, Ditulis Tanggal: 6 Apr 2020,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Pada 4 Desember 2019, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengenai Program Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2020 dan Target Penyelesaian Road Map Kementerian/Lembaga. Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini dibuka dan dipimpin oleh Mohamad Hekal dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 10:40 WIB dan terbuka untuk umum. 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN)
  • Capaian utama BSN tahun 2014-2018:
    • 28 skema akreditasi
    • 1.875 dokumen SNI
    • 152 komite teknis
    • 92.911 pengguna layanan informasi
    • 15 tahun SNI Award
    • 614 UMKM
    • 13.819 industri penerap SNI
    • 148 stakeholder standardisasi
  • Pagu dan Realisasi BSN Tahun 2015 – 2019:
    • Pagu tahun 2015 : Rp164,81 miliar
    • Realisasi tahun 2015 : Rp157,45 miliar (95,5%)
    • Pagu tahun 2016 : Rp126,18 miliar
    • Realisasi tahun 2016 : Rp119,82 miliar (94,6%)
    • Pagu tahun 2017 : Rp165,50 miliar
    • Realisasi tahun 2017 : Rp156,44 miliar (94,5%)
    • Pagu tahun 2018 : Rp183,64 miliar
    • Realisasi tahun 2018 : Rp177,99 miliar (96,9%)
    • Pagu tahun 2019 : Rp237,61 miliar
    • Realisasi tahun 2019 : Rp208,38 miliar (87,7%)
  • Rencana kerja BSN termasuk dalam Program Nasional 3 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 yaitu nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja.
  • Pagu alokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp286.291.692.000,00 dengan rincian:
    • Program dukungan manajemen dan teknis lainnya Rp147.408.719.000,00
      • Gaji pegawai Rp79.466.698.000,00
      • Operasional kantor Rp42.455.764.000,00
      • Pelaksanaan PNBP Rp1.569.034.000,00
      • Pelaksanaan kegiatan pada dukungan manajemen Rp25.486.257.000,00
    • Program pengembangan standardisasi nasional Rp138.882.973.000,00
      • Prioritas nasional RKP Rp96.269.300.000,00
      • Pelaksanaan PNBP Rp29.160.530.000,00
      • Pelaksanaan tugas dan fungsi BSN lainnya Rp13.453.143.000,00
  • Anggaran Prioritas Nasional sebesar Rp96.269.300.000,00 yaitu:
    • Pembangunan laboratorium SNSU (tahap III) sebesar Rp70.000.000.000,00
    • Pembinaan penerapan SPK bagi pelaku usaha dan Lembaga Penilaian Kesesuaian sebesar Rp5.200.000.000,00
    • Pelayanan standardisasi dan penilaian kesesuaian di kantor layanan teknis sebesar Rp5.000.000.000,00
    • Penelitian standardisasi dan penilaian kesesuaian sebesar Rp1.700.000.000,00
    • Roadmap pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebesar Rp1.000.000.000,00
    • Kebijakan pengembangan keahlian kompetensi tenaga ahli standardisasi sebesar Rp1.000.000.000,00
    • Standar Nasional Indonesia bidang agro, kimia, kesehatan dan halal sebesar Rp4.000.000.000,00
    • Restrukturisasi komtek dan pengelolaan komtek baru sebsar Rp2.369.300.000,00
    • Standar Nasional Indonesia bidang mekanika, energi, elektronika, transportasi dan teknologi informasi sebesar Rp3.000.000.000,00
    • Standar Nasional Indonesia bidang infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif sebesar Rp3.000.000.000,00
  • Anggaran BSN 2020 Per Program dan Kegiatan:
    • Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp147.408.719.000,00
      • Peningkatan pelayanan sumber daya manusia, organisasi dan hukum Rp6.077.407.000,00
      • Peningkatan pelayanan perencanaan, keuangan dan umum Rp135.894.679.000,00
      • Peningkatan penyelenggaraaan pengawasan internal Rp836.633.000,00
      • Peningkatan pelayanan humas, kerjasama dan layanan informasi Rp4.600.000.000,00
    • Program Pengembangan Standardisasi Nasional Rp138.882.973.000,00
      • Pengembangan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian Rp850.000.000,00
      • Peningkatan akreditasi laboratorium Rp88.322.438.000,00
      • Peningkatan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi Rp7.412.412.000,00
      • Peningkatan sistem dan harmonisasi akreditasi Rp1.000.000.000,00
      • Peningkatan penguatan penerapan standar dan penilaian kesesuaian Rp10.200.000.000,00
      • Peningkatan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian Rp4.000.000.000,00
      • Peningkatan standar nasional satuan ukuran mekanika, radiasi dan biologi Rp3.275.015.000,00
      • Peningkatan standar nasional satuan ukuran termoelektrik dan kimia Rp2.900.000.000,00
      • Peningkatan pengembangan standar agro, kimia kesehatan halal Rp 6.369.300,00
      • Peningkatan pengembangan standar mekanika, energi, elektroteknika, transportasi dan teknologi informasi Rp3.000.000.000,00
      • Peningkatan pengembangan standar infrastruktur, penilaian kesesuaian, personal dan ekonomi kreatif Rp3.000.000.000,00
      • Peningkatan riset dan pengembangan Sumber Daya Manusia Rp5.553.808.000,00
      • Peningkatan data dan sistem informasi Rp3.000.000.000,00
  • BSN harus sejalan dengan Visi Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur
    • Fokus pada pembangunan ekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif dan digital
  • Pihak yang menentukan usulan apakah layak SNI atau tidak, diusulkan dari berbagai pihak, tetapi jika ada permintaan yang mendesak dan khusus dari Kementerian dilakukan dengan cepat.
  • Terkait produk dari dalam negeri atau luar negeri wajib memiliki label SNI dan dalam pengawasan produk yang tidak berlabel SNI merupakan tanggung jawab Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan.
  • Peran BSN dalam penguatan ekspor Indonesia, banyak produk yang harus dikawal termasuk sawit dan mainan anak-anak.
  • Posisi BSN di WTO masih lemah, kedepannya BSN akan mendukung Indonesia dalam forum-forum WTO, terutama kajian-kajian saat ini masih minim.
  • BSN mendukung program Kemenristek/BRIN dalam Quick-Win:
    • Maturitas smart city dan dukungan SPK
    • Dukungan SPK untuk start up dan UMKM berorientasi ekspor
    • Pencegahan korupsi melalui sertifikasi SMAP
  • Arah Kebijakan dan Strategi BSN 2020:
    • Arah kebijakan 1 : Pengelolaan standar dalam mendukung sektor pembangunan nasional
      • Strategi 1: mengembangkan SNI berkualitas dan berkelanjutan
      • Strategi 2: meningkatakan penerapan dan penilaian kesesuaian SNI dan standar lainnya sesuai kebutuhan
      • Strategi 3: meuwujdkan tata kelola SPK secara komprehensif dan menyeluruh
      • Strategi 4: menyelenggarakan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang berorientasi kepada keberterimaan internasional
      • Strategi 5: implementasi SNSU dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional
    • Arah kebijakan 2 : Pengelolaan kebijakan standardisasi nasional terintegrasi
      • Strategi 6: mengelola kebijakan SPK berbasis penelitian (research based policy)
      • Strategi 7: optimasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sistem SPK nasional
    • Arah kebijakan 3 : Pengelolaan SDM SPK berbasis kompetensi
      • Strategi 8: meningkatkan kompetensi SDM SPK sesuai kebutuhan dan prioritas nasional
    • Arah kebijakan 4 : Pengelolaan reformasi birokrasi BSN
      • Strategi 9: optimasi pengelolaan reformasi birokrasi BSN 2020 - 2024
  • Sasaran Program dan IKSP Deputi Bidang Pengembangan Standar Tahun 2020 – 2024:
    • SP1, tersedianya SNI berkekuatan hukum untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional. IKSP : jumlah ketersediaan SNI berkekuatan hukum untuk produk Indonesia sesuai kepentingan nasional.
    • SP2, tersedianya kebijakan pengembangan SPK berbasis penelitian. IKSP : jumlah kebijakan pengembangan SPK berbasis penelitian.
    • SP3, tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional. IKSP : indeks ketersediaan SNI yang disahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas nasional.
    • SP4, meningkatnya kualitas SNI dan/atau harmonis dengan standar internasional. IKSP : indeks pengakuan SNI secara global, indeks SNI yang harmonis dengan standar internasional.
  • Sasaran Program dan IKSP Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2020 – 2024:
    • SP1, meningkatnya pemenuhan produk terhadap SNI. IKSP : indeks pemenuhan produk terhadap SNI (rata – rata).
    • SP2, tersedianya kebijakan penerapan SPK berbasis penelitian. IKSP : jumlah kebijakan penerapan SPK berbasis penelitian.
    • SP3, diterapkannya SNI sesuai kebutuhan. IKSP : indeks penerapan SNI (akumulatif).
    • SP4, diterapkannya tata kelola SPK secara menyeluruh. IKSP : indeks penerapan tata kelola SPK.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan