Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Laporan Keungan dan Pelaksanaan APBN dan Membahas Tindak Lanjut BPK – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Tanggal Rapat: 18 Jul 2018, Ditulis Tanggal: 29 Jul 2020,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Pada 18 Juli 2018, Komisi 6 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengenai Pembahasan Laporan Keungan dan Pelaksanaan APBN dan Membahas Tindak Lanjut BPK. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Azam Asman dari Fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Timur 3 pada pukul 13:58 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Ilustrasi :bsn.go.id

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN)
  • Realisasi anggaran BSN tahun 2017 sebesar Rp155.780.267.218 atau mencapai 94,62% dari anggaran sebesar Rp165.504.554.000. berikut adalah realisasi kegiatab, yaitu :
    • Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN : dengan anggaran sebesar Rp92.067.225.000 dan yang terealisasi sebesar Rp84.457.470.255 atau mencapai 91,73%.
    • Program Pengembangan Standardisasi Nasional : dengan anggaran sebesar Rp73.437.329.000 dan yang terealisasi sebesar Rp71.322.796.963 atau mencapai 97,12%.
  • Kendala dan hambatan yang dialam, yaitu :
    • Banyaknya kegiatan BSN yang tergantung dengan pihak luasr BSN, antara lain : Komtek perumusan SNI di instansi teknis.
    • Adanya efesiensi belanja barang dalam pelaksanaan APBN Tahun 2017 yang berdampak pada :
      • Penundaan jadwal kegiatan yang terkait dengan K/L, Pemda dan stakeholder lain (MuO, SJDIH, Bimtek, Diklat dan lain-lain.
      • Bimbingan penerapan SNI untuk UKM tidak optimal.
  • Upaya untuk mengatasi kendala dan hambatannya dengan : koordinasi dan penjadwalan ulang kegiatan, dan optimalisasi anggaran.
  • Realisasi anggaran tahun 2016 dan 2017 Per Triwulan :
    • Realisasi anggaran tahun 2016 :
      • Triwulan 1 dengan pagu anggaran sebesar Rp246.877.155.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp16.591.579.043 atau mencapai 6,72%.
      • Triwulan 2 dengan pagu anggaran sebesar Rp246.877.155.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp56.396.617.702 atau mencapai 22,84%.
      • Triwulan 3 dengan pagu anggaran sebesar Rp126.178.139.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp79.359.953.535 atau mencaai 62,90%.
      • Triwulan 4 dengan pagu anggaran sebesar Rp126.178.139.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp119.816.128.032 atau mencapai 94,96%.
    • Realisasi anggaran tahun 2017 :
      • Triwulan 1 dengan pagu anggaran sebesar Rp184.522.097.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp26.954.706.623 atau mencapai 14,61%.
      • Triwulan 2 dengan pagu anggaran sebesar Rp184.522.097.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp65.821.101.985 atau mencapai 35,67%.
      • Triwulan 3 dengan pagu anggaran sebesar Rp164.522.097.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp97.281.888.973 atau mencapai 59,13%.
      • Triwulan 4 dengan pagu anggaran sebesar Rp164.504.554.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp155.780.267.218 atau mencapai 94,70%.
  • Realisai anggaran tahun 2016 dan 2017 Per Unit Eselon 1:
    • Sekretaris Utama
      • Pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp82,3 miliar dan realisasi anggarannya sebesar Rp79,9 miliar
      • Pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp93,5 miliar dan realisasi anggarannya sebesar Rp85,9 miliar
    • Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi
      • Pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp15,0 miliar dan realisasi anggarannya sebesar Rp12,7 miliar.
      • Pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp17 miliar dan realisasi anggarannya sebesasar Rp17 miliar.
    • Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi
      • Pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp18,5 miliar dan realisasi anggarannya sebesar Rp18,3 miliar.
      • Pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp33 miliar dan realisasi anggarannya sebesar Rp32 miliar.
    • Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatn Sandardisasi
      • Pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp10,4 miliar dan realisasi anggarannya sebesar Rp8,8 miliar.
      • Pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp22 miliar dan realisasi anggarannya sebesar Rp21 miliar.
  • pada tahun 2017 memperoleh opini dari BPK yaitu WTP, ada temuan sistem pengendalian internal, dan rekomendasi juga tindak lanjut. Yaitu pengelolaan BNPB yang terdiri dari SOP yang belum termasuk penambahan tarif dan jasa layanan dalam hal dibutuhkan hari dan lain-lain.
  • BSN akan menetapkan ketentuan dalam bentuk surat edaran terkait pertanggung jawaban biaya pelaksanaan kegiatan secara nyata dan akan mengusulkan ke Kementerian keungan.
  • LHP BPK tahun 2017 pada kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Bahwa adanya temuan dokumen pertanggungjawaban pekerjaan Jasa Konsultasi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya Pokja pengadaan jasa konsultasi tidak melakukan klarifikasi atau verifikasi kepada penerbit dokumen yang dilampirkan dalam dokumen penawaran. Merekomendasikan Kepala BSN agar memerintahkan Sekretaris Utama diantaranya untuk menginstruksikan PPK untuk menagih kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa dan menyetorkan ke Kas Negara sesuai biaya tenaga ahli yang tidak berperan dalam pelaksanaan pekerjaan. Tindak lanjutnya dalah PPK akan menagih kelebihan pembayaran jasa dan menyetorkan ke Kas Negara.
  • kendala yang dihadapi dalam implementasi single database dalam penyusunan laporan Keuangan melalui aplikasi E-Rekon-LK secara umum tIdak ada kendala yang berarti dalam peningkatan
    kualitas laporan, karena BSN hanya satu satuan kerja, adapun kendala yaitu rangkap penugasan sehingga menghambat proses rekonsiliasi dalam penyusunan laporan keuangan

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
  • Realisasi anggaran tahun 2017 mencapai 95% dari pagu anggaran sebesar Rp135,294 miliar.
  • Pada 22 Juni 2017 ada efisiensi sehingga KPPU dipotong sebesar Rp26,862 miliar akibat terdapatnya
    kegiatan prioritas yang mengalami penundaan. Sehingga upaya yang dilakukan yaitu dengan pemanfaatan anggaran PNBP, tetapi karena baru dilaksanakan di bulan September sehingga penyerapan tidak masuk.
  • Realisasi anggaran tahun 2017 Per Triwulan, yaitu : Triwulan 1 realisasinya sebesar Rp27,1 miliar, Triwulan 3 realisasinya sebesar Rp89 miliar, dan Triwulan 4 realisasinya sebesar Rp128 miliar
  • laporan keuangan tahun 2017 mendapatkan opini WTP, diraih selama 6 tahun berturut-turtut. Dengan catatan pengelolaan belanja tidak memadai, pencatatan aset tetap berupa buku perpustakaan belum tertib, dan pemborosan atas EO.
  • atas temuan dari BPK tersebut, telah dapat kesepakatan bahwa KPPU akan menyelesaikan pada bulan Desember 2018 ini. sehingga langkah yang akan dilakukan adalah berkoordinasi degan Kementerian Keuangan hasilnya ditemukan harus ada PNS yang kapasitas sebagai bendahara pengeluaran, karena yang menjadi kendala adlalah kurangnya pegawai PNS.
  • pagu angggaran KPPU tahun 2018 sebesar Rp134,7 miliar. Yang menjadi kegiatan tugas KPPU telah disusun penjadwalan degan baik, dan untuk Penjadwalan diharapkan dapat meminimalisir kendala anggaran.
  • KPPU mengambil langkah efisiensi dan percepatan kerja degan perubahan peraturan untuk akuntabilitas dan melakukan upaya agar program bisa maksimal terserap, sehingga serapan tahun 2018 bisa berjalan dengan semaksimal mungkin.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan