Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan APBN Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala KPPU

Tanggal Rapat: 11 Jul 2017, Ditulis Tanggal: 23 Oct 2020,
Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Kepala KPPU

Pada 11 Juli 2017, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Keapala KPPU mengenai Pembahasan APBN Tahun 2017. RDP ini dipimpin dan dibuka oleh Azam Asman Natawijana dari Fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Timur 3 pada pukul 16:16 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Ilustrasi : perantaranews.com

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kepala KPPU
  • Kepala KPPU menyampaikan keberatan dengan adanya pemotongan anggaran sampai kisaran Rp20 Miliar, ini dapat mempersulit agenda strategis kami pada tahu ini. pagu anggaran yang diberikan
    pemerintah tahu lalu kepada KPPU sebesar Rp137 Miliar dan pada tahun ini turun menjadi Rp134 Miliar.
  • Kepala KPPU meminta agar pemerintah memberikan dispensasi terkait pemotongan RAPBNP TA 2017.
  • Ada 2 program prioritas yang diminta kepada KPPU, yaitu : pengembangan dunia usaha dan pariwisata, serta penanggulangan kemiskinan. KPPU juga memiliki fokus kegiatan pada usaha
    mikro dan kecil.
  • Kepala KPPU menyampaikan bahwa ada ada 516 perushaan yang trdftar di bursa efek yang meminta kepada KPPU untuk dibuatkan komplain persaingan usaha.
  • terkat pemotongan anggaran, wilayah Makassar sampai mengcover wilayah Papua dengan anggaran hanya Rp2 Miliar, dan KPPU hanya mampu mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,5 Miliar untuk
    mengawasi kemitraan, hanya KPPU yang diberikan kewenangan untuk itu.
  • Kepala KPPU menyampaikan bahwa pagu anggaran KPPU selalu mnglami pnurunan mencapai Rp3 Miliar sampai Rp4 Miliar, sedangkan perkara-perkara persaingan bertambah, tetapi anggaran terus mengalami penurun.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan