Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Kinerja dan Kontribusi Perusahaan— Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Pertamina, dan PT. Telkom
Tanggal Rapat: 27 Jun 2019, Ditulis Tanggal: 9 Jun 2020,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: PT. PLN, PT. Pertamina, dan PT. Telkom
Pada 27 Juni 2019, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Pertamina, dan PT. Telkom mengenai Kinerja dan Kontribusi Perusahaan. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Nyoman Dhamantara dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapil Bali pada pukul 10:42 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: samahitawirotama.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
PT. PLN, PT. Pertamina, dan PT. Telkom
Deputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Setiap tahun, layanan telepon dan sms turun 30%. Namun, Telkom berusaha terus memaksimalkan pendapatan.
- Kinerja saham Telkom juga selalu naik dibandingkan bursa efek Indonesia.
- Telkomsel merupakan operator pertama yang siap mendukung 5G di Indonesia.
- Selain jaringan, Telkom akan memperkuat SDM dengan pembangunan manusia, sistem, dan organisasi yang lebih baik.
Dirut PT. Telkom
- Kinerja saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 5 tahun terakhir menjadikan harga saham tumbuh positif 51,7% dibandingkan dengan Juni 2014 dan pertumbuhan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga saham gabungan BEI.
- Per tanggal 25 Mei, Telkomsel berada di nomor 10 dalam urutan valuasi saham perusahaan telekomunikasi Asia Pasifik. Saham Telkom ini lebih dihargai ketimbang yang lainnya.
- Telkomsel adalah salah satu penyedia utama 5G.
- Sudah dilakukan demo di Asian Games kemarin untuk mempertunjukkan 5G.
- Potensi spektrum yang dapat digunakan di Indonesia adalah 700 mhz, 2600 Mhz, 3500 Mhz, dan 2600 Mhz.
- Kesiapan Telkomsel untuk 5G secara umum memerlukan investasi baru, cakupan fiber menyeluruh, cakupan terdepan, dll.
- Telkom juga berupaya mengembangkan SDM dalam era digital ini.
- Pada prinsipnya Telkom sudah terhubung dari Eropa sampai Amerika.
- Untuk memanfaatkan digital, Telkom juga sudah kerjasama dengan Kominfo untuk membuat berbagai program.
Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PT. PLN
- Kinerja keuangan perusahaan sampai Triwulan 1 memiliki aset yang mencapai Rp1.500.069.000, meningkat dari 2018 yang asetnya sebesar Rp1.492.000.000.
- Dari Desember 2015-Maret 2019 secara kumulatif terdapat penambahan pinjaman sebesar Rp160,7 Triliun.
- Pertumbuhan penjualan 2018 lebih baik dari 2017, yaitu sebesar 5.15%.
- Bauran energi bahan bakar minyak terus menerus mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 59,91%.
- Mulai tahun 2016, PLN menerapkan perhitungan dan pencatatan System Average Interruption Duration Index (SAIDI) dan System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) berbasis sistem informasi untuk mendapatkan tingkat akurasi pencatatan yang lebih baik.
- Kontribusi PLN ke Negara dari tahun 2015-Triwulan 1 2019 meningkat signifikan. Kontribusi signifikan PLN selam 2015 hingga Triwulan 1 sekitar Rp319.37 Triliun antara lain:
- Selama tiga tahun terakhir (2015-2018), besarnya subsidi menjadi sekitar Rp50 Triliun per tahun dimana sebelumnya subsidi listrik sekitar Rp100 Triliun per tahun, sehingga Negara berhemat sekitar Rp191,57 Triliun.
- Kontribusi total pajak dari 2015-Triwulan 1 2019 sekitar Rp119,3 Triliun.
- Kontribusi dividen dari 2015-Triwulan 1 2019 sekitar Rp8,5 Triliun.
- Realisasi pengembangan bisnis perusahaan dengan menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2015 dan tahun 2016 telah semuanya terserap. PMN tahun 2015 dengan pagu Rp5 Triliun semuanya terserap. PMN tahun 2016 dengan pagu Rp23,56 Triliun juga semuanya terserap.
- Meningkatkan daya saing industri (190 negara) melalui kemudahan mendapatkan listrik:
- Indikator kemudahan berusaha turun dari peringkat 72 di tahun 2018 menjadi 73 di tahun 2019:
- Starting a business naik dari peringkat 144 di tahun 2018 menjadi 134 di tahun 2019.
- Dealing with construction turun dari peringkat 108 di tahun 2018 menjadi 112 di tahun 2019.
- Registering property naik dari peringkat 106 menjadi 100 di tahun 2019.
- Getting electricity naik dari peringkat 38 menjadi 33 di tahun 2019. Dalam ease of doing business semakin membaik peringkatnya. Membuktikan bahwa pelayanan yang semakin baik.
- Paying taxes naik dari peringkat 114 di tahun 2018 menjadi 112 di tahun 2019.
- Getting credit naik dari peringkat 55 di tahun 2018 menjadi 44 di tahun 2019.
- Protecting minority investors turun dari peringkat 43 di tahun 2018 menjadi 51 di tahun 2019.
- Trading across borders turun dari peringkat 112 di tahun 2018 menjadi 115 di tahun 2019.
- Enforcing contracts turun dari peringkat 145 di tahun 2018 menjadi 146 di tahun 2019.
- Resolving insolvency naik dari peringkat 38 di tahun 2018 menjadi 36 di tahun 2019.
- Indikator kemudahan berusaha turun dari peringkat 72 di tahun 2018 menjadi 73 di tahun 2019:
- Sampai dengan Triwulan 1 2019, rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 98,55 meningkat dari tahun 2018 sebesar 98,3% dan tahun 2017 sebesar 95,35%.
- Pada Rencana Usaha Pengembangan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028, terdapat penambahan kapasitas pembangkit 16,76 GW dengan porsi terbesar adalah PLTA 48% dan PLTP 27%, PLTM 9%, PLTS 6%, PLTB 5%, dan PLT Bio/Sa 5%. Sampai dengan Mei 2019, bauran energi untuk EBT sendiri mencapai 13,4% dimana porsi terbesar dari PLTA dan PLTP.
- Progres pembangkit program 35.000 MW berdasarkan fase PLN dan IPP:
- 35,4 GW = 8,8 GW + 26,6 GW.
- Total yang sudah terkontrak dan PPA sebesar 33.251,4 MW.
- Project issue dalam program 35.000 MW:
- Inisiasi:
- Perlu sinkronisasi penetapan proyek yang masuk dalam RKAP dengan mempertimbangkan RUPTL tahun berjalan dan usulan RUPTL tahun berikutnya.
- Perencanaan:
- Permasalahan spesifikasi teknis:
- Unforeseen condition dan kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan saat proses perencanaan yang mengakibatkan pekerjaan VO.
- Modifikasi desain dan amandemen yang memerlukan waktu.
- Permasalahan spesifikasi teknis:
- Pra pelaksanaan:
- Permasalahan proses pengadaan:
- Konstruksi tertunda karena pelelangan gagal/harus diulang.
- Permasalahan status izin lingkunga.
- Diperlukan addendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk menyesuaikan dengan lokasi proyek yang berada di dua desa.
- Permasalahan proses pengadaan:
- Pelaksanaan:
- Permasalahan kontraktual pada tahap konstruksi:
- Diperlukan pembahasan dan pembuatan amandemen yang memerlukan waktu karena klaim terkait kebutuhan kondisi lapangan yang belum diatur dalam kontrak existing.
- Progres kontraksi terlambat karena permasalahan sumber daya kontraktor (keuangan, peralatan, SDM dan kemampuan teknis).
- Adanya kondisi force majeure yang memerlukan tambahan waktu.
- Permasalahan perizinan dan pembebasan lahan:
- Penggunaan lahan milik institusi dan BUMN memerlukan penyiapan dokumen legal yang prosesnya memerlukan waktu.
- Permasalahan sengketa lahan/gugatan yang memerlukan proses/penyelesaian secara hukum menghambat pelaksanaan konstruksi.
- Permasalahan kontraktual pada tahap konstruksi:
- Penyelesaian:
- Isu kontinuitas pasokan energi primer (perlunya kepastian penyediaan batubara oleh PLN).
- Inisiasi:
- Pada Januari 2015, 11 dari 22 sistem besar kelistrikan mengalami pemadaman karena defisit daya pembangkit. Tetapi sekarang, defisit daya pembangkit untuk sistem besar kelistrikan sudah tidak ada karena cadangan pembangkit sudah cukup. Jika pun ada pemadaman, dikarenakan ada hal, yaitu:
- Pemadaman terencana, yaitu disebabkan karena adanya pemeliharaan pembangkit/jaringan yang mengharuskan adanya pemadaman demi kehandalan pasokan.
- Tidak terencana, yaitu disebabkan karena adanya gangguan/force majeure yang mengakibatkan pemadaman.
PT. Pertamina
- Pembangunan NGRR Tuban adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan BBM untuk area Jawa Timur dan Indonesia bagian Timur, serta mengurangi ketergantungan atau impor dan meningkatkan daya supply secara nasional.
- Mengenai update PES, masih dalam proses penyelesaian outstanding klaim, dan telah menyelesaikan 46 dari 47 klaim dari counterparties.
- Agreed and settled: 44 counterparties, yaitu:
- Acer.
- Arcadia.
- BP.
- Bruneishell.
- Cargill.
- Chevron.
- Concord.
- Energy Alliance.
- ENI.
- ENOC.
- GS Caltex.
- Gunvor.
- Hin Leong.
- Itochu.
- Kernel Oil.
- KMG.
- Lukoil.
- Mercuria.
- Mitsubishi.
- Pelco.
- Petrobras.
- PertoChina.
- Phillips 66.
- PNOC.
- PPT.
- PV Oil.
- S-Oil.
- Shell.
- Sinopec.
- SK International.
- SOCAR.
- Sonangol.
- Sonatrach.
- Totai.
- Toyota.
- Tranfigura.
- Vitol.
- CNOOC.
- Hyundai.
- SK Co.
- PetroChina HK.
- SPC.
- Unipec (partially selmed).
- Sinechern.
- PTT.
- SOMO.
- Pending: Gold Manor International.
- Agreed and settled: 44 counterparties, yaitu:
- Ada beberapa isu keamanan migas di Pertamina, antara lain di susu eksplorasi dan eksploitasi seperti pencurian crude, isu lingkungan dan sosial, illegal drilling dan tapping, sabotase, dan terorisme. Dari sisi distribusi, diantaranya pencurian di laut, kencing, modifikasi tangki, serta penggunaan tangki tidak sesuai peruntukannya. Dari sisi pengolahan pencurian minyak, isu sosial dan premanisme, unjuk rasa, sabotase dan lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, Pertamina telah meningkatkan keamanan diantaranya bekerjasama dengan Kepolisian dan TNI untuk membantu menjaga wilayah Pertamina sebagai objek vital, pelaksanaan inspeksi mendadak, penambahan personil di titik rawan.
- Mengenai program pencampuran dan penyaluran, campuran minyak nabati jenis Biodiesel ke dalam minyak solar sebesar 20% (B20).
- Berdasarkan penunjukkan oleh Dirjen Migas, telah dilaksanakan pencampuran B20 di 29 titik serah Terminal BBM PT. Pertamina dan hasil pencampuran tersebut juga disalurkan kepada TBBM-TBBM/PT Pertamina Lainnya. Dengan demikian, di tahun 2019 ini 115 TBBM telah menyalurkan B20.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)