Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Panja Ratifikasi Perdagangan – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan Asosiasi Gula Indonesia (AGI)
Tanggal Rapat: 13 Oct 2016, Ditulis Tanggal: 11 Jan 2021,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Asosiasi Gula Indonesia (AGI)
Pada 13 Oktober 2016, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan Asosiasi Gula Indonesia (AGI) mengenai Panja Ratifikasi Perdagangan. RDPU ini dipimpin dan dibuka oleh Azam Asman Natawijana dari Fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Timur 3 pada pukul 10:13 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Sebagai pengantar rapat Azam menyampaikan bahwa pemerintah sudah meminta kepada DPR-RI untuk meminta pendapat terkait dengan 6 perjanjian Internasional. Jika perjanjian ini merugikan Indonesia maka akan ditolak, tetapi jika tidak merugikan maka Komisi 6 DPR-RI akan menyetujui dan Komisi 6 DPR-RI akan memberikan masukan kepada pemerintah
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
- Ketum APPI menyampaikan bahwa asosiasi APPI hanya fokus di peralatan listrik Indonesia, tetapi tidak semua di sektor listrik. SDM APII sekitar ratusan anggota, baik yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung.
- Ketum APPI mengatakan bahwa pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah baru sampai ke tingkat pembangkit dan belum sampai ke distribusi. Berkembangnya industri kelistrikan adalah industri listrik tegangan rendah, dan belum mencapai masuk distribusi yang akan dinikmati untuk kebutuhan industri dan rumah tangga.
- Terkait dengan transmisi sudah diserahkan kepada PLN dan PLN mewajibkan APPI untuk menyediakan peralatan baik berupa kabel dan lain-lain. Sedangkan untuk diregangan tinggi APPI akan memfokuskan di transformator.
- Ketum APPI mengatakan terkait dengan barang-barang impor di sektor distribusi masuk karena industri yang ada di Indonesia membutuhkan peralatan listrik, termasuk properti. Yang dimana APPI sebagai pabrik tentunya teknik juga terlibat di bidang rekayasa, dan APPI sebagai pabrikan terlibat dalam engineering. Untuk kapasitas di pabrik Indonesia masih under capacity, rata-rata kapasitas APPI ada yang mencapai 50% , ada yang masih 0%, dan yang paling tinggi adalah 70%.
- Ketum AGI menyampaikan bahwa kita dapat melihat mulai kapan impor gula masuk besar-besaran di Indonesia, yaitu sejak reformasi tahun 1999. Impor gula yang masuk ke Indonesia sebelum reformasi hanya 500 ribu ton dan untuk sekarang mencapai 3 juta ton baik itu gula rafinasi maupun Kristal putih dan raw sugar.
- Belum lama ini bahwa AGI telah melakukan kajian berdasarkan data model input output BPS yang dikeluarkan terakhir pada tahun 2010 dan AGI menggunakan. Untuk mengkaji dampak impor yang sedemikian banyak ini.
- Terkait dengan impor sebanyak 3 juta ton dapat menyebabkan potensi pengagguran sebanyak 3 juta orang.
- Ketum AGI mengatakan bahwa 65% gula yang beredar di Indonesia adalah berasal dari luar negeri, sehingga itulah fakta yang sedang AGI hadapi. Jika hanya gula yang diimpor maka akan terjadi food lose sugar industry.
- Ketum AGI mengatakan bahwa kita dapat mengimpor bahan baku di luar negeri dan mendapatkan gula di Indonesia. Sebetulnya pilihan terletak pada apakah kita akan memanfaatkan SDA untuk mendapatkan produksi yang besar dari tebu atau cukup kita mengimpor gula yang dikarungi dan dicuci menjadi gula rafinasi, ataukah kita sudah cukup puas gula yang didatangkan dari luar negeri.
- Kesempatan dalam menciptakan lapangan kerja bagi industri berbasis tebu, akan sangat menguntungkan Indonesia.
- Dalam konteks ASEAN yang dimana Indonesia mengimpor 25% gula Thailand, semestinya Indonesia bekerjasama dengan Thailand yang sifatnya win-win solution.
- Ketum AGI mengatakan bahwa kasus di Indonesia untuk industri gula berbasis tebu ini hanya 2,8 juta ton pada tahun 2008 akan turun lagi karena cuaca. Di Indonesia ada istilah gula konsumsi dan gula industri,
untuk gula konsumsi landasannya gula produksi dalam negeri sedangkan untuk gula industri adalah gula yang dproduksi di industri. - Ketum AGI menyampaikan bahwa WHO memberikan pendapat bahwa orang dewasa hanya bisa mengkonsumsi gula dalam sehari sebanyak 25 gram, angka ini menunjukan bahwa kebutuhan gula yang diimpor semestinya tidak sebanyak itu.
- Ketum AGI menyatakan bahwa hubungan Indonesia dan Thailand dalam hal konsumsi gula sudah baik.
- Perbaikan untuk Indonesia saat ini adalah beberapa kebutuhan gula nasional khususnya dilihat dari sisi kesehatan. Sehingga AGI mengusulkan untuk menentukan kebutuhan gula nasional.
- Untuk kebutuhan gula dikoordinasikan oleh Menteri perekonomian dan tidak menhadirkn Menteri Kesehatan, yang dimana jika dari sisi kesehatan harus adanya pertimbangan.
- Ketum AGI mengatakan terkait dengan stock nasional, semestinya harus menyertakan orang daerah seperi Gubernur dan lain-lain agar setiap kebutuhan daerah bisa didata dalam stock produksi gula.
- Ketum AGI mengusulkan untuk dalam konteks ASEAN bahwa dengan lahan yang masih tersedia, sebainya untuk diprioritaskan kerja sama antar Negara. Dengan jumlah penduduk yang besar dan kebutuhan yang tinggi maka harus diprioritaskan untuk industri berbasis tebu paling tidak dengan perluasan lahan. Jika industri berbasis tebu ini maka AGI akan mengambil referensi Thailand bukan Brazil. Karena model Thailand sudah teruji dengan jamannya dan Thailand dilandasi oleh UU yang judulnya sugar in sugar act.
- Ketum AGI meminta untuk difokuskan mengenai UU yang mewujudkan RNB dan Human Resources dalam konteks perjanjian.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)