Dir. Eksekutif GP Farmasi

• GP Farmasi merupakan wadah bagi seluruh perusahaan farmasi di Indonesia sejak tahun 19 Agustus 1969 berdasarkan SK Menkes No. 222/kab/B.VII/69 tertanggal 3 Oktober 1969.
• Merupakan wadah organisasi yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan dan profesi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
• Komposisi dan jumlah industri farmasi di Indonesia:
  • BUMN 4.
  • Swasta nasional 186-196.
  • Multinasional 25.
• >200 industri farmasi Indonesia, total sales 2018: kurang lebih Rp 73 Triliun.
• Ekspor industri farmasi 2018 mencapai 602 juta USD.
• 27% pasar farmasi ASEAN didominasi Indonesia dan Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang pangsa pasar farmasinya didominasi industri dalam negeri.
• Distributor /pedagang besar farmasi (PBF) kurang lebih 2.300-an.
• Jumlah apotek kurang lebih 26.000-an.
• Jumlah toko obat tidak teridentifikasi.
• Karakteristik industri farmasi:
  • Capital intensive: memerlukan investasi >Rp 100 Miliar untuk pembangunan satu pabrik baru dan melakukan clinical study.
  • Highly regulated: CPOB, BA/BE, NIE, Business Ethnic, dll.
  • Technology Intensive: research & development, clinical study, teknologi manufaktur, dan teknologi pengemasan.
  • Skilled labor: researcher, teknisi laboratorium, dll.
• Isu strategis yang dihadapi farmasi Indonesia:
  • Jaminan kesehatan nasional yang sampai dengan 2019 sudah 92% dan melayani kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan nasional.
  • Inovasi daya saing jangka panjang dengan berbagai langkah yang akan dilakukan, salah satunya uji klinis.
  • Menuju arah kemandirian bahan baku obat (BBO) dengan 7-9 industri yang sedang melakukan kegiatan produksi awal untuk 15 jenis produk yang akan diintroduksi sehingga dapat mengganti produk yang selama ini impor dan harga bisa turun 20%.
• Semua bahan baku harga naik 30% dan biaya angkut barang juga naik.
• Peran asosiasi industri farmasi adalah pemenuhan ketersediaan obat yang dibutuhkan untuk JKN dan Yankes, serta dalam rangka upaya penanganan covid-19. Hal ini menjadi tantangan dalam penanganan kebutuhan obat terutama dalam masa pandemi Covid-19.

GP Jamu dan Obat Tradisional

• Pemasukan jamu tahun 2018 mencapai Rp 19 Triliun.
• Pada 2019 naik 10% sebesar Rp 21,9 Triliun dan 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 belum diketahui omsetnya, tapi menurun karena situasi ini berpengaruh pada peredaran jamu.
• Terjadi hambatan di supply yakni keterbatasan pengiriman dan sudah diatasi dengan supplier. Hal yang menjadi masalah adalah pemasaran yang tidak seperti biasanya. Untungnya, sudah ada alternatif melalui pemasaran online. Hal tersebut mengurangi pergerakan dan pengiriman menggunakan gojek. Semoga tidak mengurangi omset dari jamu.
• Harga jamu tidak akan naik karena bahan baku 99% dari lokal. Kemungkinan naik ada tapi sudah diatasi dengan HET dari masing-masing perusahaan.
• Terdapat kesulitan dari pengusaha pada Juli-Agustus. Hal ini harus mendapat perhatian dari Pemerintah untuk menjamin keberlangsungan. Kemungkinan jamu dan obat tidak begitu terdampak tetapi masih banyak perusahaan lain di luar itu.
• Pemerintah juga harus memperhatikan perusahaan jamu dan obat sehingga tidak terjadi PHK. Dalam hal ini beberapa industri, sekitar 30% mulai merumahkan karyawan, walaupun masih sebagian industri yang berjalan baik, hanya saja untuk pengiriman seperti Kalimantan dan Timur sudah hampir 1 bulan barang belum sampai.
• Terdapat laporan Satgas DPR RI yang mengimpor jamu dari luar secara besar. GP Jamu dan Obat Tradisional keberatan dengan hal tersebut karena formula dalam jamu impor yang diberikan satgas DPR bisa dibuat. Hal ini menunjukkan jamu Indonesia tidak diharapkan oleh Satgas DPR, sehingga dimohon untuk perhatikan.
• Jamu secara klinis belum diuji untuk Covid-19 karena belum ada kesempatan untuk pasien Covid-19 di RS rujukan. Untuk sekarang, hanya data testimoni yang dapat dilihat di media massa bahwa beberapa sembuh dari Covid-19. Testimoni tersebut datang dari WNI yang ada di Indonesia maupun WNI yang ada di luar.
• Selanjutnya, dilakukan uji klinis bersama LIPI dan KB Farma di wisma atlet untuk jamu Indonesia yang diproduksi Kimia Farma. Kondisi Indonesia berbeda dengan China, bahwa disana melaksanakan protap pada pasien Covid-19 menggunakan obat konvensional dan tradisional.
• Komisi 9 dan Menkes menerima buku panduan obat tradisional dari China, kemudian didapatkan informasi Satgas DPR RI impor dari China dan tidak ada komposisi di dalamnya. Kemudian obat impor diberikan kepada RS rujukan. Di kemasan obat tidak ada komposisi dan dokter di RS rujukan menanyakan kepada GP Jamu dan Obat Tradisional. Kenyataan di lapangan, para dokter kebingungan harus memberikan obat ini kepada pasien yang mana. Setelah dikaji dari jurnal dan buku China, jamu yang diberikan kepada RS rujukan adalah untuk masuk angin dan Indonesia juga punya.
• GP Jamu dan Obat Tradisional tidak tahu siapa yang merekomendasikan obat China masuk ke RS rujukan tapi ada anjuran dari Pemerintah China untuk menggunakan obatnya di Indonesia.
• Salah satu bahan baku yang ada di obat China yang masuk ke RS rujukan merupakan bahan baku terlarang di Indonesia dan BPOM. Untuk proses sampai ke RS, tidak ditanyakan.

GP Makanan dan Minuman

• Ekspor komoditi pertanian meningkat: Dunia masih membutuhkan bahan baku dasar untuk pangan dan energi.
• Nilai ekspor industri pangan, termasuk sawit dan turunannya (dalam Juta USD):
  • Sektor food and beverage:
    • KBLI: 10, 11
    • Jan-Mar 2019: 6,434.30
    • Jan-Mar 2020: 7,194.24
    • %: 11.81
  • Sektor food:
    • KBLI: 10
    • Jan-Mar 2019: 6,407.64
    • Jan-Mar 2020: 7,173.18
    • %: 11.95
  • Sektor beverage:
    • KBLI: 11
    • Jan-Mar 2019: 26.66
    • Jan-Mar 2020: 21.07
    • %: (20.79)
• Perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah:
  • Pemerintah pusat:
    • Menjaga daya beli masyarakat.
    • Industri (terutama industri pangan, kesehatan, obat, dll) tetap beroperasi untuk menjaga ketersediaan.
    • Pengawasan dan penerapan physical distancing secara ketat oleh industri.
  • Pemerintah daerah:
    • Pembatasan aktivitas.
    • Termasuk industri diminta berhenti (beberapa daerah).
    • Bila industri jalan, wajib rapid test seluruh karyawan.
• Terdapat Perda di 17 daerah yang menjadi tantangan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
• Dampak physical distancing:
  • Efek psikologis.
  • Kegiatan dan pariwisata berhenti.
  • Pendapatan masyarakat tiba-tiba menurun drastis.
  • Potensi rawan pangan (cadangan pangan bencana).
  • Konsumsi (terutama pangan kenikmatan) menurun drastis.
  • Produk pangan tertentu meningkat (susu, bumbu, tepung-tepungan, minyak goreng, biskuit, dll)
  • Pasar online meningkat, namun tidak semua bisa online.
  • Supply chain terganggu (lebih parah untuk pangan segar) termasuk perubahan GVC.
  • Produksi dan konsumsi terganggu.
  • Koordinasi pusat - daerah kurang dan kadang tidak searah menyebabkan habisnya energi dan sumber daya sehingga penanganan masalah pokok tidak fokus.
• Survei singkat industri makanan minuman terdampak pandemi Covid-19:
  • Pembatasan mudik berpengaruh terhadap penjualan produk pangan.
  • 71.4% menyatakan perkiraan sales turun kurang lebih 20-40%.
  • Contoh penurunan penjualan Maret - April 2020:
    • Minuman kemasan galon turun 20%.
    • Minuman kemasan botol 1500 ml turun 11.70%.
    • Minuman kemasan botol 600 ml turun 37.70%.
    • Minuman kemasan botol 330 ml turun 20%.
    • Minuman cup 220ml turun 42.20%.
• Sektor yang masih bagus dalam penjualan:
  • Cooking oil.
  • Seasoning.
  • Milk and liquid milk.
  • Breakfast food.
  • Canned fish and meat.
  • Instant noodle.
  • Dry food.
  • Biscuits.
• Sektor yang bisa recovery cepat:
  • Yang berhubungan dengan kebutuhan pokok.
  • Yang terkait kebutuhan gizi anak, seperti susu, sereal, dll.
  • Pangan kenikmatan yang untuk kelas menengah atas.
• Tren makanan saat pandemi:
  • Makanan rumah naik, makanan restoran turun.
  • Konsumen < sentuhan antar manusia.
  • 32% orang dewasa tidak makan di restoran karena kekhawatiran Covid-19.
  • Makanan yang menyebabkan vegetarian dan organik naik.
  • Omset perusahaan makanan organik naik dengan peningkatan penjualan sekitar 30%.
  • Permintaan sayuran organik naik.
  • Keamanan pangan akan diawasi ketat.
  • Tidak ada bukti bahwa Covid-19 ditularkan melalui makanan (belum ada keabsahannya).
  • Konsumen mengubah kebiasaan belanja, takut tertular virus corona dari makanan.
  • Responden mengindikasikan kenaikan membeli produk segar dan penurunan membeli makanan kaleng karena kekhawatiran makanan tidak higienis.
  • Konsumen menginginkan makanan kemasan karena khawatir ada virus yang terbawa ke rumah.
  • Tren mengkonsumsi satwa liar menurun.
  • Pasca pandemi, konsumen cenderung ingin mengetahui sumber makanan.
  • Kesadaran meningkat tentang keamanan makanan dan keinginan mengkonsumsi makanan yang lebih bergizi.
  • Permintaan makanan lokal naik karena lebih terjamin keamanannya.
• Pasokan ketersediaan bahan baku:
  • Perlu kelancaran izin bahan baku terutama yang belum tersedia di dalam negeri (gula, garam, susu, daging, jagung, bawang, dll).
  • Perlu fasilitas nilai tukar tetap selama masa tertentu.
  • Izin rekomendasi impor bahan baku dihapuskan.
  • Usulan pembebasan bea masuk bahan baku.
  • Untuk IKM pangan yang menggunakan bahan baku gula sudah banyak yang tidak berproduksi akibat kenaikan harga gula dan sulitnya diperoleh.
  • IKM pangan berbasis kuliner yang menggunakan bawang bombay mengalami kesulitan pasokan dan harganya sudah tidak rasional.
• Proses impor susu dan cocoa saat ini:
  • Application submission to Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) selama 20 hari untuk mendapatkan rekomendasi impor produk hewan.
  • Application submission to Ministry of Agriculture selama 20 hari untuk mendapatkan rekomendasi pemasukan susu dan produk susu.
  • Application submission to BPOM selama 14 hari untuk mendapatkan surat rekomendasi pemasukan produk olahan asal hewan.
  • Application submission to Ministry of Trade selama 10 hari untuk mendapatkan persetujuan impor.
• Stimulus keuangan dan lainnya diperlukan karena kondisi darurat dan dampak sangat luas serta mendadak. Sehingga berbagai negara memberikan dukungan fiskal (sekalipun negara maju dan kuat):
  • Subsidi nilai tukar USD Rp 14.000 untuk keperluan pembayaran bahan baku impor, dan pembayaran tagihan dalam negeri. Industri perlu didukung stabilnya nilai tukar. Pada saat tidak normal ini, sangat sulit menaikkan harga jual dan juga tidak layak dalam mendukung ketersediaan dan keterjangkauan.
  • Soft loan untuk membantu cash flow perusahaan yang bermasalah dengan bukti keuangan aktual.
  • Penundaan cicilan PPh 25.
  • Karyawan yang gajinya setara atau dibawah PTKP dapat tambahan subsidi pemerintah. Hal ini agar memberi rasa keadilan karena yang diatas PTKP, PPh 21nya ditanggung pemerintah.
  • Pemerintah menyiapkan skema dana talangan untuk THR.
  • Bagi karyawan yang terkena perumahan/PHK, dapat dengan mudah aplikasi kartu pra kerja sesuai skema yang telah dibuat.
  • Penundaan pembayaran iuran BPJS TK, namun tidak mengurangi manfaatnya.
  • Penggunaan dokumen elektronik dapat diterima untuk kepengurusan perizinan, misal di Bea Cukai pengurusan clearance. Memberikan dispensasi perpanjangan penyampaian dokumen asli. Karena negara asal barang juga mengalami lockdown, penyesuaian jam pelayanan, dan WFH, keterbatasan kurur yang menyebabkan pengiriman dokumen asli tertunda yang pada akhirnya akan menimbulkan pengeluaran barang dari daerah pabean lebih lama dan potensi terkena demurrage.
  • Bebas pajak impor untuk bahan baku dan pendukung industri mamin paling tidak dalam waktu 6 bulan ke depan.
  • Harga gas dipatok sesuai dengan permintaan presiden menjadi USD 6 per MMBTU.
• Tantangan harga gas dan daya saing:
  • Industri mamin tidak termasuk dalam KepMen ESDM.
  • Kontribusi industri mamin terhadap PDB non migas sangat signifikan.
  • Tenaga kerja langsung mencapai lebih dari 4 juta.
  • Daya saing industri mamin perlu didorong.
  • Konsumsi dalam negeri didorong dipenuhi oleh produk dalam negeri.
  • Penggunaan gas sekitar 4.8 juta MMBTU per bulan.
  • Perkiraan biaya gas bervariasi sekitar 2-6% dari CoGS.
• Perekonomian dunia mengalami kontraksi ekonomi yang sangat dalam di 2020. Proyeksi ekonomi dunia dipangkas signifikan dalam waktu singkat akibat pandemi Covid-19 yang terus melonjak. Berdasarkan nowcasting, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan berada dalam range 4.52-4.68% untuk Q1 2020.
• Hasil diskusi dengan agribisnis fema IPB adalah 4 krisis sudah terjadi:
  • Hubungan dagang akibat perang dagang - Trade war.
  • Kesehatan masyarakat - Covid-19.
  • Harga minyak dunia - Commodity Price.
  • Kepemimpinan global - Nationalist Protectionism.
• Untuk mengurangi dampak Covid-19 pada perdagangan agro pangan, industri dan ekspor:
  • Focus on combating Pandemic Covid-19.
  • One policy-one team: central-local government-private sector.
  • Industry must continue to run so that the economy can continue to grow and create jobs.
  • Cost efficiency-fiscal policy intervention.
  • Ease of export and facilities in the context of efficiency (tariff-non tariff).
  • Logistic and distribution must be smooth and efficient.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia

• Kondisi saat ini sangat tidak menggembirakan karena pasar domestik dan ekspor terganggu sekali. Banyak yang ditutup sehingga market habis untuk ekspor ataupun lokal dengan terpaksa menutup industri.
• Perlu adanya bantuan dari Pemerintah pada cash flow untuk bisa terjaga dan untuk bisa bangkit kembali. Untuk PLN dan gas, diperlukan adanya jam dipakai atau tidak dipakai untuk dibayar. Asosiasi berharap mendapatkan pembebasan biayanya jamnya. kedepannya, ada harapan bisa memproteksi domestik market, karena garmen di Bangladesh, India dan Vietnam yang dimana rata-rata sudah di cancel. Pada saat waktu normal akan masuk Indonesia dan jika Indonesia tidak melakukan proteksi karena ini maka akan adanya kerusakan harga garmen.
• Industri garmen sudah mengajukan safeguard dari hulu ke hilir. Tapi memang masih bolong di industri garmen dan sedang diinisiasi agar industri garmen bisa mengajukan safeguardnya. Namun untuk safeguard garmen, terdapat kesulitan mengumpulkan petisionernya. Di negara lain, tekstil dilindungi oleh negara. Dalam hal ini, kalau diinisiasi oleh Pemerintah, sangat memungkinkan.