Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembahasan RKA K/L Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UKM, Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kepala Bp Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) , dan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)
Tanggal Rapat: 20 Oct 2016, Ditulis Tanggal: 28 Oct 2021,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Pada 20 Oktober 2016, Komisi 6 DPR-RI
mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri
Koperasi dan UKM, Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kepala Bp Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) mengenai Pembahasan RKA K/L Tahun 2017. Raker ini dipimpin dan dibuka oleh Azam Asman Natawijana dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Timur 3 pada pukul 10.44 WIB dan
dinyatakan terbuka untuk umum.
Ilustrasi : koinworks.com
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Koperasi dan UKM RI
- Menkop UKM menyampaikan terkait
dengan anggaran Kemenkop tahun 2017 disusun melalui pembahasan bersama dengan Bappenas dan Kemenkeu. Surat dari Bappenas dan Kemenkeu pada 13 Mei 2016 perihal RKP K/L, pagu indikatif KemenkopUKM sebesar Rp1,114 Triliun. Dalam hal ini mengalami kenaikan sebesar Rp3 Miliar lebih dibandingkan dengan pagu
indikatif. - Pada 5 Agustus 2016 surat dari Kemenkeu perihal penyesuaian penghematan, pagu anggara kami dipotong sebesar Rp113 Miliar, sehingga anggaran kami menjadi Rp1,05 Triliun.
- Menkop UKM menyampaikan terkait dengan surat dari Kemenkeu pada 17 Oktober 2016 perihal perkembangan hasil
Banggar, pagu alokasi anggaran Kemenkop UKM mengalami penurunan sehingga pada
tahun 2017 menjadi Rp971 Miliar lebih. Sehingga kami melakukan penghematan
terhadap biay rapat, operasional perkantoran, dan perjalanan dinas serta
anggaran umtuk masyarakat tidak dipotong
dan tetap.
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
- Ketua PPU menyampaikan terkait dengan surat Kemenkeu pada 17 Oktober 2016, pagu alokasi anggaran KPPU sebesar Rp137.267.057.000, dan anggaran tersebut akan KPPU anggarkan di revolusi mental, kedaulatan pangan yang diprioritaskan untuk beras, gula, ayam dan lain-lain.
- Pada pembahasan tingkat kelompok kerja dan RDP, rincian kegiatan prioritas sebesar Rp6 Miliar lebih, kegiatan non-prioritas sebesar Rp24 Miliar, dan belanja barang sebesar Rp15 Miliar.
Kepala BP Batam
- Kepala BP Batam menyampaikan terkait dengan surat Kemenkeu pada 17 Oktober 2016, bahwa pagu anggaran BP Batam sebesar Rp1 Triliun. Sumber pendanaannya terdiri dari penerimaan dari BLU
dan PNBP sebesar Rp1 Triliun lebih. - BP Batam juga menerima dari Rupiah murni sebesar Rp28 Miliar lebih, pinjaman hibah luar negeri sebesar Rp286 Miliar, dan Rupiah murni pendamping sebesar Rp22 Miliar lebih dan anggaran tersebut tetap, tidak ada perubahan dari pagu alokasi anggaran sebelumnya.
- Kepala BP Batam mengatakan untuk rencana penggunaan anggaran adalah tetap seperti pada pembahasan rapat sebelumnya, untuk dana dari Rupiah murni akan membiayai pemabangunan jamak, pembangunan RS BP Batam, dan transit batam.
- Kepala BP Batam menyampaikan terkait dengan dana dari Korsel akan digunakan untuk membangun sistem pengelolaan limbah rumah tangga. Sehingga BP Batam berharap agar Pimpinan Komisi 6 DPR-RI dapat menyetujui pagu alokasi BP Batam tahun anggaran 2017 untuk dapat dijalankan.
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)
- Kepala BPK Sabang menyampaikan terkait dengan surat dari Kemenkeu pada 17 Oktober 2016, pagu anggaran BPK
Sabang tahun 2017 sebesar Rp249.665.176.000. dana tersebut dari Rupiah murni sebesar Rp249 Miliar dan dari BLU sebesar Rp7 Miliar. Anggaran tersebut akan BPK Sabang anggarkan untuk dukungan manajemen sebesar Rp44 Miliar, program perencanaan pengelolaan dan pengembangan sabang sebesar Rp205 Miliar. - Kepala BPK Sabang menyampaikan untuk alokasi anggaran BPK Sabang tahun 2017 masih dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, promosi dan investasi dan belanja operasional dan gaji pegawai.
Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)
- Ketum Dekopin menyampaikan bahwa pagu anggaran tahun 2017 tetap sebesar Rp17 Miliar, sehingga Dekopin berharap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 dapat dilaksanakan dengan baik.
Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN)
- Kepala BSN menyampaikan terkait dengan surat dari Kemenkeu pada 17 Oktober 2016, bahwa pagu alokasi BSN sebesar Rp108 Miliar lebih. Alokasinya akan digunakan untuk SNI, perumusan standar nasional, harmonisasi SNI, memperkuat posisi Indonesia di ISO, IEC,CAC dan sebagainya, melakukan perintisan UPT di daerah pengembangan uji petik dan laboraturium.
- Untuk pembagian anggarannya untuk dukungan manajemen sebesar Rp97 Miliar, dan untuk SNI sebesar Rp87Miliar.
- Terkait dengan program pengembangan SNI adanya 9 program dari BSN antara lain perumusan standar, peningkatan standard an sebagainya.
- Kepala BSN menyampaikan bahwa dirinya akan tetap berharap dukungan dari Komisi 6 DPR-RI untuk mendukung program BSN dalam rangka meningkatkan standarisasi nasional.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)